Panduan Lengkap PPh Pasal 22 Impor, Hitung dan Lapor SPT PPh 22

Panduan Lengkap PPh Pasal 22 Impor, Hitung dan Lapor SPT PPh 22

Sebelumnya, beberapa macam pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia sudah dibahas. Kali ini, Klikpajak akan mengulas terkait Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) impor, perhitungan dan pelaporan pajaknya.

PPh Pasal 22 ini dikenakan pada wajib pajak badan usaha tertentu, baik yang statusnya pelat merah maupun swasta yang melakukan kegiatan terkait ekspor dan impor.

Seperti apa panduan lengkap pajak penghasilan pasal 22 yang berkaitan erat dengan kegiatan ekspor-impor ini, berikut Klikpajak by Mekari ulas untuk Anda.

Table of Contents

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 atau biasa disebut PPh Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor serta re-impor.

Karena diberlakukan pada kegiatan ekspor-impor dan re-impor inilah pajak penghasilan tersebut dikenal PPh Pasal 22 impor.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.

Ilustrasi kegiatan ekspor-impor yang dikenakan PPh Pasal 22 Impor

Objek Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, berikut yang menjadi objek PPh Pasal 22:

1. Impor barang dan ekspor

Kegiatan impor dan ekspor barang yang dilakukan eksportir dan dikenakan PPh Pasal 22 diantaranya barang komoditas:

  • Tambang batubara
  • Mineral logam
  • Mineral bukan logam

2. Pembayaran atas pembelian barang

Pembayaran atas pembelian barang yang dikenakan PPh Pasal 22 ini adalah yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada:

  • Pemerintah Pusat
  • Pemerintah Daerah
  • Instansi atau lembaga Pemerintah
  • Lembaga-lembaga negara lainnya

3. Pembayaran atas pembelian barang

Pembayaran atas pembelian barang yang dikenakan PPh Pasal 22 adalah yang dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP) yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.

Diperpanjang hingga Desember 2020, manfaatkan insentif pajak Covid-19. Mulai dari syarat hingga Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang bebas PPh Pasal 22 bisa Anda cek di SINI.

4. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga

Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dikenai PPh Pasal 22 adalah dengan mekanisme:

  • Pembayaran langsung (LS) oleh KPA
  • Pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA

5. Pembayaran atas pembelian barang untuk BUMN

Pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikenai PPh Pasal 22 adalah untuk keperluan kegiatan usahanya.

6. Penjualan hasil produksi kepada distributor

Penjualan hasil produksi kepada distributor yang dikenai PPh Pasal 22 adalah distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha:

  • Industri semen
  • Industri kertas
  • Industri baja
  • Merupakan industri hulu
  • Industri otomotif
  • Industri farmasi

Ilustrasi kendaraan bermotor yang juga dikenai PPh Pasal 22

7. Penjualan kendaraan bermotor

Penjualan kendaraan bermotor yang dikenakan PPh Pasal 22 adalah penjualan di dalam negeri oleh:

  • Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM)
  • Agen Pemegang Merek (APM)
  • Importir umum kendaraan bermotor

8. Penjualan Migas

Penjualan migas yang dikenakan PPh Pasal 22 oleh produsen atau importir ini di antaranya:

  • Bahan bakar minyak
  • Bahan bakar gas
  • Pelumas

9. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul

Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengepul yang dikenakan PPh Pasal 22 ini adalah untuk keperluan industrinya atau ekspornya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor:

  • Kehutanan
  • Perkebunan
  • Pertanian
  • Peternakan
  • Perikanan

10. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah

  • Penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dikenakan PPh Pasal 22 ini adalah dilakukan oleh wajib pajak badan.

Ilustrasi barang tergolong mewah yang dikenai PPh Pasal 22

Perluasan Pemungutan PPh Pasal 22

Pajak penghasilan pasal 22 ini juga erat kaitannya dengan penjualan barang tergolong sangat mewah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.03/2019 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No. 253/PMK.03/2008.

“PMK No. 92/2019 ini mengatur tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah.”

Melalui beleid ini, wajib pajak badan yang berhak memungut PPh Pasal 22 diperluas.

Masih sebagaimana yang tertuang dalam PMK No. 92/2019 tersebut, waktu pemungutan PPh Pasal 22 ini dilakukan saat penjualan barang tergolong mewah.

a. Barang Tergolong Mewah yang Kena PPh Pasal 22

Sebagaimana Pasal 1 ayat (2) dalam PMK 92/2019 itu disebutkan bahwa barang tergolong sangat mewah yang jadi objek dikenakan PPh Pasal 22 di antaranya:

  • Pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi
  • Kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya
  • Rumah beserta tanahnya, dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp30 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi
  • Apartemen, kondominium dan sejenisnya, dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp30 miliar atau luas bangunan lebih dari 150 meter persegi
  • Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (SUV), multi purpose vehicle (MPV), minibus dan sejenis, dengan harga jual lebih dari Rp2 miliar atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000cc
  • Kendaraan bermotor roda dua dan tiga, dengan harga jual lebih dari Rp300 juta atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250cc

b. Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22

Untuk mengetahui daftar objek pajak yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 ini, selengkapnya bisa Anda lihat di SINI.

Ilustrasi tarif PPh Pasal 22

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

Besar tarif pajak penghasilan pasal 22 menurut UU PPh dan diatur dalam PMK No. 34/2017 adalah:

a. Tarif PPh Pasal 22 sebesar 2,5% dan 7,5% atas Impor

Tarif pajak penghasilan pasal 22 ini untuk pajak penghasilan atas impor barang dengan rincian sebagai berikut:

  • Tarif pembebanan tunggal sebesar 10% dari nilai impor, dengan atau tanpa menggunakan API untuk barang tertentu yang tercantum dalam Lampiran I PMK 34/2017.
  • Importir yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API): 2,5% dari nilai impor.
  • Importir non-API: 7,5% dari nilai impor.
  • Importir yang tidak dikuasai: 7,5% dari harga jual lelang.

b. Tarif PPh Pasal 22 sebesar 1,5% atas Pembelian

Besar tarif pajak penghasilan pasal 22 sebesar 1,5 persen dari harga pembelian barang tidak termasuk PPN dan tidak final. Pembelian barang ini dilakukan oleh:

  • Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan
  • Bendahara Pemerintah
  • BUMN/BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)

c. Tarif PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Tertentu

Tarif pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil produksi ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (KEP) yang dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN dan bersifat tidak final, di antaranya:

  • Kertas: 0.1% dari DPP PPN
  • Semen: 0.25% dari DPP PPN
  • Baja: 0.3% dari DPP PPN
  • Otomotif: 0.45% dari DPP PPN
  • Semua jenis obat: 0,3% dari DPP PPN

DPP adalah harga jual, nilai ekspor/impor, penggantian, atau nilai yang dipakai sebagai dasar dari perhitungan besarnya pajak yang terutang.

DPP ini merupakan nilai dasar yang digunakan untuk menghitung pajak terutang seperti PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPN.

d. Tarif PPh Pasal 22 Hasil Produksi Migas

Pengenaan pajak penghasilan pasal 22 dari hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen/importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah:

  • 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual BBM yang dibeli dari Pertamina atau anak usaha Pertamina
  • 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina
  • 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak yang dibeli dari Pertamina maupun selain dari Pertamina atau anak usaha Pertamina.
  • 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk bahan bakar gas
  • 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk pelumas

f. Tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,25% atas Pembelian Bahan untuk Industri

Besar tarif pajak penghasilan pasal 22 sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN ini atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul. Di antaranya pembelian hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur.

g. Tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,5% atas Impor Komoditas

Tarif pajak penghasilan pasal 22 sebesar 0,5 persen dari nilai impor ini berlaku untuk impor beberapa komoditas seperti kedelai, gandum, dan tepung terigu, oleh importir yang menggunakan API.

h. Tarif PPh Pasal 22 sebesar 1,5% atas Ekspor Komoditas Tambang

Tarif pajak penghasilan pasal 22 sebesar 1,5% dari nilai ekspor ini berlaku untuk ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif (HS/Harmonized System) oleh eksportir yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan dan Kontrak Karya (KK).

i. Tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,45% atas Penjualan Kendaraan Bermotor

Tarif pajak penghasilan pasal 22 sebesar 0,45% dari DPP PPN ini berlaku atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat.

j. Tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,45% atas Penjualan Emas Batangan

Tarif pajak penghasilan pasal 22 sebesar 0,45% dari harga jual emas batangan ini berlaku atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan.

k. Tarif PPh Pasal 22 Barang Mewah

Sesuai Pasal 2 ayat (2) PMK 29/2019 ini, besar pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut pada saat melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah adalah:

1. Tarif PPh Pasal 22 sebesar 1% atas Penjualan Barang Mewah

Tarif PPh 22 sebesar 1 persen dari harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas barang ini untuk:

  • Rumah beserta tanahnya, dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp30 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi
  • Apartemen, kondominium dan sejenisnya, dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp30 miliar atau luas bangunan lebih dari 150 meter persegi

2. Tarif PPh Pasal 22 sebesar 5% atas Penjualan Barang Mewah

Tarif PPh 22 sebesar 5 persen dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM atas barang ini berlaku untuk:

  • Pesawat terbang pribadi dan helikopter
  • Kapal pesiar, yacht dan sejenisnya
  • Kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, SUV, MPV, minibus dan sejenisnya, dengan harga jual lebih dari Rp2 miliar atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000cc
  • Kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari Rp300 juta atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250cc

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk (BM) yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.

Jika wajib pajak tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka akan dikenakan tarif 100% daripada tarif umum PPh Pasal 22 yang berlaku.

Ilustrasi pemungutan PPh Pasal 22

Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22

Sebagaimana disebutkan dalam UU PPh No. 7 Tahun 1983 yang beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008, pemungut PPh Pasal 22 ini adalah wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

a. Wajib Pajak Badan Pemungut PPh Pasal 22

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) atas objek PPh Pasal 22 impor barang.

2. Bendara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.

3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).

4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)

5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:

  • PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero)
  • Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.

6. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.

7. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

b. Perusahaan Swasta yang Wajib Memungut PPh Pasal 22 saat Penjualan

1. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri.

2. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri.

3. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.

4. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi antara hulu dan industri hilir.

5. Pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya:

  • Mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan;
  • Menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

6. Sesuai dengan PMK No. 92/PMK.03/2019, pemerintah menambahkan pemungut PPh Pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Ilustrasii menghitung PPh Pasal 22

Contoh Hitung PPh Pasal 22

Berikut contoh perhitungan PPh Pasal 22 dengan beberapa ilustrasi:

a. Contoh Perhitungan PPh Pasal 22 atas Impor

PT AAA mengimpor barang dari Kanada dengan harga faktur senilai US$500.000. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan dalam PMK No. 16/PMK.010/2016. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 3% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 5% dari harga faktur.

Bea Masuk (BM) sebesar 10% dan Bea Masuk Tambahan sebesar 6%. Kurs pajak saat itu sebesar Rp14.550 per dolar Amerika Serikat. Maka, perhitungan PPh Pasal 22 yang dipungut Ditjen Bea Cukai adalah:

NoDiketahuiPerhitunganNilai
aHarga Faktur (Cost)US$500.000
bBiaya Asuransi (Insurance)(3% x US$500.000)US$15.000
cBiaya Angkut (Freight)(5% x US$500.000)US$25.000
CIF(Cost, Insurance, Freight)(a + b + c)US$40.000
dCIF (dalam rupiah)(Rp540.000 + Rpp14.550)Rp7.857.000.000
eBea Masuk(10% x Rp7.857.000.000)Rp785.700.000
fBea Masuk Tambahan(6% x Rp7.857.000.000)Rp471.420.000
Nilai Impor(d + e + f)Rp9.114.120.000

 

Perhitungan PPh Pasal 22 jika memiliki API

Jika PT AAA memiliki angka pengenal impor, maka hitungan PPh Pasal 22 dari impor barang tersebut sebagai berikut:

= (Tarif PPh Pasal 22 memiliki API x Nilai Impor)
= 2,5% x Rp9.114.120.000
= Rp227.853.000

 

Perhitungan PPh Pasal 22 jika tidak memiliki API

Ketika PT AAA tidak memiliki angka pengenal impor, hitungan PPh Pasal 22 dari impor barang tersebut adalah:

= (Tarif PPh Pasal 22 tidak punya API x Nilai Impor)
= 7,5% x 9.114.120.000
= Rp683.559.000

 

b. Contoh Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pembelian

PT AAA berkedudukan di Kota Jakarta, menjadi pemasok alat-alat tulis kantor untuk Dinas Pendidikan Kota Bogor. Pada tanggal 1 Agustus 2020, PT AAA melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dengan nilai kontrak sebesar Rp20.000.000 (nilai sudah termasuk PPN). Maka, perhitungan PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor adalah:

No.DiketahuiNilai
1Nilai kontrak termasuk PPNRp22.000.000
2DPP (100/10) x Rp22.000.000Rp20.000.000
3PPN dipungut (10% dari DPP)Rp2.000.000
4PPh Pasal 22 yang dipungut (1,5% x Rp22.000.000)Rp330.000

 

Jadi, besar PPh Pasal 22 yang dipungut Dinas Pendidikan Kota Bogor sebesar Rp330.000, karena PPh Pasal 22 = 1,5% x harga pembelian tidak termasuk PPN.

Perlu diketahui, atas pembelian barang yang dananya berasal dari belanja negara atau belanja daerah yang dikecualikan dari pungutan PPh Pasal 22 adalah:

  •   Pembayaran atas penyerahan barang (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah) dengan jumlah kurang dari Rp1.000.000.
  •   Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, dan benda-benda pos.
  •   Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

c. Contoh Perhitungan PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Tertentu

PT AAA merupakan perusahaan kertas yang menjual hasil produksinya kepada PT BBB senilai Rp1.100.000.000. Harga ini sudah termasuk PPN sebesar 10%.

Perhitungan PPh Pasal 22 atas penjualan kertas adalah:

DPP PPN:
= (100/110) x Rp1.100.000.000
= Rp1.000.000.000
PPh Pasal 22 penjualan kertas:
= (Tarif PPh Pasal 22 atas penjualan kertas x DPP PPN)
= 0,1% x Rp1.000.000.000
= Rp1.000.000

 

PT CCC menjual hasil produksinya berupa semen kepada PT DDD senilai Rp2.200.000.000. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%.

Perhitungan PPh Pasal 22 atas penjualan semen adalah:

DPP PPN:
= (100/110) x Rp2.200.000.000
= Rp2.000.000.000
PPh Pasal 22 penjualan semen:
= (Tarif PPh Pasal 22 atas penjualan semen x DPP PPN)
= 0,25% x Rp2.000.000.000
= Rp5.000.000

 

PT EEE adalah perusahaan baja dan menjual hasil produksinya ke PT FFF senilai Rp3.300.000.000. Harga ini sudah termasuk PPN sebesar 10%.

Perhitungan PPh Pasal 22 atas penjualan baja adalah:

DPP PPN:
= (100/110) x Rp3.300.000.000
= Rp3.000.000.000
PPh Pasal 22 atas penjualan baja:
= (Tarif PPh pasal 22 atas penjualan baja x DPP PPN)
= 0,3% x Rp3.000.000.000
= Rp9.000.000

 

PT GGG merupakan perusahaan otomotif dan menjual hasil produksinya ke PT HHH senilai Rp5.500.000.000. Harga ini sudah termasuk PPN sebesar 10%.

Perhitungan PPh Pasal atas penjualan otomotif adalah:

DPP PPN:
= (100/110) x Rp5.500.000.000
= Rp5.000.000.000
PPh Pasal Pasal 22 atas penjualan otomotif:
= (Tarif PPh Pasal 22 atas penjualan otomotif x DPP PPN)
= 0,45% x Rp5.000.000.000
= Rp22.500.000

 

d. Contoh Perhitungan PPh Pasal 22 Hasil Produksi Migas

PT AAA selaku produsen bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, menyerahkan bahan bakar minyak senilai Rp900.000.000 (tidak termasuk PPN) kepada PT BBB yang merupakan bukan perusahaan SPBU. Maka PPh Pasal 22 yang dipungut adalah:

PPh Pasal 22 atas penyerahan hasil produksi migas:

= (Tarif PPh 22 hasil produksi migas x Nilai jual)
= 0,3% x Rp900.000.000
= Rp2.700.000

 

e. Contoh Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pembelian Bahan untuk Industri

PT AAA merupakan perusahaan tekstil dan membeli bahan untuk tekstil untuk produksinya yang akan diekspor dari pedagang pengepul CV BBB senilai Rp300.000.000.

Perhitungan PPh Pasal 22 atas pembelian bahan industri adalah:

= (Tarif PPh Pasal 22 atas pembelian bahan industri x Harga pembelian)
= 0,25% x Rp300.000.000
= Rp740.000

 

f. Contoh Perhitungan PPh Pasal 22 atas Impor Komoditas

PT BBB mengimpor gandum dari Australia dengan harga faktur US$250.000. Biaya asuransi sebesar 2% dari nilai faktur dan biaya angkut sebesar 8% dari nilai faktur. Bea Masuk yang dibebankan dari impor gandum ini adalah 7,5% dan Bea Masuk Tambahan 2,5%. Kurs pajak saat itu sebesar Rp14.220 per dolar AS.

Perhitungan PPh Pasal 22 yang dikenakan terhadap PT AAA atas impor gandum tersebut adalah:

No.DiketahuiPerhitunganNilai
aHarga Faktur (Cost)US$250.000
bBiaya Asuransi (Insurance)(2% x US$250.000)US$5.000
cBiaya Angkut (Freight)(8% x US$250.000)US$20.000
CIF(Cost, Insurance, Freight)(a + b + c)US$275.000
dCIF (dalam rupiah)(US$275.000 x Rp14.220)Rp3.910.000.000
eBea Masuk(7,5% x Rp3.910.000.000)Rp293.250.000
fBea Masuk Tambahan(2,5% x Rp3.910.000.000)Rp97.750.000
Nilai Impor(d + e + f)Rp4.037.075.000

 

Dengan demikian besar PPh Pasal 22 atas impor gandum PT AAA yang juga memiliki angka pengenal importir adalah:

= (Tarif PPh Pasal 22 impor komoditas dan memiliki API x Nilai Impor)
= 0,5% x Rp4.037.075.000
= Rp20.185.375

 

g. Contoh Perhitungan PPh Pasal 22 atas Penjualan Barang Mewah

Contoh 1,

PT AAA merupakan perusahaan pengembang properti yang menjual apartemen dengan nilai Rp50.000.000.000 kepada CCC. Harga jual ini tidak termasuk PPN dan PPnBM. Maka, PPh Pasal atas penjualan barang mewah berupa apartemen ini sebesar:

= (Tarif PPh Pasal 22 atas penjualan barang mewah apartemen x Nilai jual barang mewah)
= 1% x Rp50.000.000.000
= Rp500.000.000

 

Contoh 2,

PT BBB menjual kapal pesiar dengan nilai Rp800.000.000.000 kepada PT DDD. Nilai ini tidak termasuk PPN dan PPnBM. Dengan demikian perhitungan PPh Pasal 22 atas penjualan kapal pesiar ini adalah:

= (Tarif PPh Pasal 22 atas penjualan barang mewah kapal pesiar x Nilai jual barang mewah)
= 5% x Rp800.000.000.000
= Rp40.000.000.000

pelaporan dan pembayaran pajak onlineIlustrasi melakukan ppembayaran PPh Pasal 22

Ketentuan Pembayaran PPh Pasal 22

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PMK No. 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, ketentuan pembayaran pajak penghasilan pasal 22 adalah:

  • PPh Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk (BM).
  • Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang yang dibebaskan dari pungutan BM dan/atau PPN, PPh Pasal 22 terutang dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor (PIB/Pemberitahuan Impor Barang).
  • PPh Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, terutang dan disetorkan bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor.
  • PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah, KPA, bendahara pengeluaran, pejabat penerbit SPM, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e (BUMN, badan usaha yang dimiliki langsung oleh BUMN) terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
  • Penjualan hasil produksi oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi terutang dan dipungut pada saat penjualan.
  • Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (delivery order).
  • Pembelian bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i (badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspomya) dan pembelian batubara, mineral logam dan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j (badan usaha yang rnelakukan pernbelian kornoditas tarnbang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dart badan atau orang pribadi pernegang izin usaha pertarnbangan), terutang dan dipungut pada saat pembelian.

Ilustrasi pemungutan PPh Pasal 22

Tata Cara Pemungutan PPh Pasal 22

Tata cara pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 ini juga diatur dalam Pasal 5 PMK No. 34/PMK.010/2017, yakni:

1. Pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan penyetoran ke kas negara melalui Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank Persepsi yang ditunjuk Menteri Keuangan, oleh:

  • Importir yang bersangkutan
  • Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

2. Pemungutan PPh Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh eksportir yang bersangkutan ke kas negara melalui Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

3. Pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak (bendahara pemerintah, KPA, bendahara pengeluaran, pejabat penerbit SPM) wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak.

4. Pemungutan PPh Pasal 22 oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j , dan huruf k PMK 16/2016 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan SSP.

Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k PMK No. 34/2017 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara, di antaranya:

1. Pemungut PPh Pasal 22 huruf e

Badan usaha tertentu yang meliputi:

  • BUMN
  • UMN yang dilakukan restrukturisasi melalui pengalihan saham milik negara ke BUMN lainnya
  • Badan usaha tertentu yang dimiliki BUMN, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Jurang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRISyariah, dan PT Bank BNI Syariah

Pemungutan ini berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk kegiatan usahanya.

2. Pemungut PPh Pasal 22 huruf f

Pemungut PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksinya kepada distributornya di dalam negeri adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang:

  • Industri semen
  • Industri kertas
  • Industri baja
  • Industri otomotif
  • Industri farmasi

3. Pemungut PPh Pasal 22 huruf g

Pemungut PPh Pasal 22 atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri, di antaranya:

  • ATPM
  • APM
  • Importir umum kendaraan bermotor

4. Pemungut PPh Pasal 22 huruf h

Pemungut PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah:

  • Produsen atau importir bahan bakar minyak
  • Produsen atau importir bahan bakar gas
  • Produsen atau importir pelumas

5. Pemungut PPh Pasal 22 huruf i

Pemungut PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya adalah:

  • Industri atau eksportir sektor kehutanan
  • Industri atau eksportir sektor perkebunan
  • Industri atau eksportir sektor pertanian
  • Industri atau eksportir sektor peternakan
  • Industri atau eksportir sektor perikanan

6. Pemungut PPh Pasal 22 huruf j

Pemungut PPh Pasal 22 adalah badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

7. Pemungut PPh Pasal 22 huruf k

Pemungut PPh Pasal 22 adalah badan usaha yang penjualan emas batangan di dalam negeri.

Ilustrasi melakukan penyetoran PPh Pasal 22

Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 22

Masih berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Perdirjen PER-3/PJ/2015 ini, tata cara penyetoran PPh Pasal 22 ini adalah:

1. Penyetoran PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh eksportir komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam, dilakukan menggunakan SSP dengan ketentuan dalam kolom ‘Uraian Pembayaran’ diisi ‘Nomor Pengajuan Pemberitahuan Ekspor Barang’.

2. Terhadap bukti penyetoran pajak yang dilakukan oleh eksportir tersebut, DJBC melakukan pemeriksaan formil bukti penyetoran pajak itu sebagai dokumen pelengkap pemberitahuan pabean ekspor dan dijadikan dasar pelayanan ekspor.

3. Bukti penyetoran pajak yang digunakan sebagai dokumen pelengkap pemberitahuan pabean ekspor adalah SSP yang telah tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Eksportir wajib mengisi Lembar Lanjutan Pemberitahuan Ekspor Barang (LLPEB) sesuai ketentuan sebagai berikut:

  • Dalam kolom ‘Jenis Dokumen’ diisi dengan SSP
  • Dalam kolom ‘Nomor Dokumen’ diisi dengan NTPN yang tertera dalam SSP
  • Dalam kolom ‘Tanggal Dokumen’ diisi dengan tanggal NTPN

Berikutnya, ketentuan cara penyetoran PPh Pasal 22 dalam Pasal 6 PMK No. 34/PMK.010/2017 ini disebutkan:

1. Penyetoran PPh Pasal 22 oleh importir, eksportir komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, DJBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan Pasal ayat (1) huruf b, dan pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, c, dan huruf d, dalam PMK 34/2017 ini dilakukan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam rangka impor (SSPCP) dan/atau Bukti Penerimaan Negara yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak.

2. Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k wajib menerbitkan Bukti Pemungutan (Bukti Potong) PPh Pasal 22 dalam rangkap 3, yaitu:

  • Lembar kesatu untuk Wajib Pajak yang dipungut.
  • Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22.
  • Lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.

Ilustrasi membuat bukti potong PPh Pasal 22

Cara Membuat Bukti Potong PPh Pasal 22

Ketentuan dan tata cara membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya.

Dalam beleid ini, cara pengisian Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 sesuai petunjuk dalam Lampiran III.2, dengan cara mengunduh beberapa Formulir Bukti Potong PPh Pasal 22, yang bisa diunduh di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), di antaranya:

  • Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Badan Usaha Industri Eksportir Tertentu (F.1.1.33.04)
  • Daftar Bukti Pungut PPh Pasal 22
  • Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (D.1.1.32.04)

Agar fungsinya sama dengan Faktur Pajak, perhatikan cara mengisi dokumen PIB yang benar di SINI.

Cara Lapor SPT Masa PPh Pasal 22

Sebelumnya, tata cara pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 diatur dan sesuai Lampiran III.1 Perdirjen No. PER-53/PJ/2009.

Terbaru, penyampaian SPT Masa PPh Pasal 22 berdasarkan PMK No. 224/PMK.011/2012 melalui:

  • e-SPT Masa PPh Pasal 22
  • Dengan cara melakukan install atau update e-SPT Masa PPh Pasal 22
  • Memasukkan tarif PPh Pasal 22 atas penjualan BBM, gas, dan pelumas (baik final maupun tidak final) berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c PMK-224/2012 dengan ketentuan salah satu saja yang dimasukkan

Ilustrasi fitur aplikasi Klikpajak untuk menyampaikan SPT PPh Pasal 22

Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 22

Pada umumnya, ketentuan penyampaian SPT Masa adalah:

1. Batas waktu penyampaian SPT Masa adalah paling lama 20 hari setelah akhir Tahun Pajak:

2. Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

3. Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa, yaitu:

  • Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
  • Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
  • Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sedangkan batas waktu pembayaran, penyetoran, atau pelaporan pajak untuk SPT Masa PPh Pasal 22, adalah:

No.Jenis PajakBatas Pembayaran (Paling Lambat)Batas Pelaporan
(Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014)UU Bidang Perpajakan
1.PPh Pasal 22 Impor Setor Sendiri (dilunasi bersama dengan Bea Masuk, PPN, PPnBM)Saat penyelesaian dokumen PIB
2.PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bea Cukai1 hari kerja berikutnyaHari kerja terakhir minggu berikutnya
3.PPh Pasal 22 Pemungutan oleh BendaharawanHari yang sama dengan pembayaran atas penyertaan barang14 hari setelah masa pajak berakhir
4.PPh Pasal 22 MigasTgl. 10 bulan berikutnyaTgl 20 bulan berikutnya
5.PPh Pasal 22 Pemungutan oleh WP Badan TertentuTgl. 10 bulan berikutnyaTg;. 20 bulan berikutnya

 

Agar pembuatan bukti potong, pembayaran, pelaporan dan pengelolaan pajak lancar, Anda bisa menggunakan aplikasi pajak online dari Klikpajak by Mekari. 

Sanksi serta Denda Telat Bayar dan Lapor SPT

Sanksi serta denda telat bayar dan lapor SPT Pajak secara umum diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan Perubahan Ketiga atas UU No. 6/1983 tentang KUP.

a. Sanksi Administrasi

Sesuai Pasal 7 UU KUP, bagi yang tidak menyampaikan SPT Pajak dalam batas waktu perpanjangan SPT akan dikenai sanksi administrasi berupa:

  • Denda Rp500.000 untuk SPT Masa PPN
  • Denda Rp100.000 untuk SPT Masa lainnya
  • Denda Rp1.000.000 untuk SPT PPh WP Badan
  • Denda Rp100.000 untuk SPT PPh WP Orang Pribadi

Berdasarkan Pasal 8 UU KUP, bagi yang melakukan pembetulan sendiri SPT Masa bisa dikenakan sanksi administratif berupa:

  • 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir hingga tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan (jika utang pajak jadi lebih besar).
  • 2% per bulan atas jumlah pajak kurang bayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran hingga tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan (jika utang pajak jadi lebih besar).
  • 150% dari jumlah pajak kurang dibayar, jika ada ketidakbenaran terkait kewajiban pajaknya disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
  • 50% dari pajak yang kurang bayar, akibat pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT.

Berdasarkan Pasal 9 UU KUP, bagi yang melakukan pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga, sebesar:

  • 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran hingga tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan, jika lewat dari 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.
  • 2% per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT hingga tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan, jika ada kekurangan pembayaran pajak terutang.

Dalam Pasal 13 UU KUP ini terdapat tambahan sanksi administrasi berupa kenaikan jika sudah dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, dengan sanksi bunga sebesar:

  •   50% dari PPh kurang dibayar dalam satu tahun pajak.
  •   100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor.
  •   100% dari PPN badang dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar
  •   48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, jika setelah jangka waktu 5 tahun tersebut WP dipidana.

b. Sanksi Pidana

Sesuai Pasal 13A UU KUP, jika lupa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dengan isi yang tidak benar yang menimbulkan kerugian negara, akan dikenakan sanksi berupa:

  •  Pidana, dan;
  •  Melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang
  •  Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar (ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar).

c. Denda dari Surat Tagihan Pajak

Dalam Pasal 14 UU KUP, DJP akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak dengan besaran:

  • 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SPT, jika jumlah kekurangan pajak terutang dalam Surat Tagihan Pajak.
  • 2% dari DPP terhadap pengusaha atau PKP yang terlambat bayar atau lapor SPT.
  • 2% dari jumlah pajak yang ditagih kembali, terhadap PKP pada ayat (1) huruf g.

Dalam Pasal 15 UU KUP, DJP akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dengan sanksi sebagai berikut:

  • 100% dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
  • 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal WP setelah jangka 5 tahun dipidana.

Agar terhindar dari sanksi atau denda telat bayar dan lapor SPT Pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak

Soal Pajak Beres dengan Klikpajak!

Klikpajak adalah Penyedia Jasa Aplikasi Pajak (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan DJP Nomor KEP-169/PJ/2018

Klikpajak menyediakan fitur e-Billing untuk membuat ID Billing yang valid sebagai syarat pembayaran pajak dan e-Filing pajak yang bisa diakses secara gratis selamanya dalam jumlah tak terbatas, untuk semua jenis pajak.

Note: Langkah-langkah pembuatan ID Billing dan Penyampaian SPT Masa/Tahunan PPh, klik di SINI.

Bukan hanya itu, aplikasi pajak online Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Faktur, e-Bupot, dan fitur Tax Activity yang memungkinkan seluruh aktivitas perpajakan Anda terintegrasi secara terpusat sehingga memudahkan dalam menelusuri dan menemukan file perpajakan Anda.

“Kelebihan lain Klikpajak adalah bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online seperti Jurnal by Mekari – Simple Online Accounting Software.”

Ini adalah teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian accounting (keuangan) lebih cepat dan mudah. Sehingga proses pengelolaan pajak jadi makin gampang dan tepat hanya dengan Klikpajak.

Tunggu apalagi, urus dan lakukan kebutuhan aktivitas perpajakan Anda di Klikpajak. Cukup daftarkan alamat email Anda di www.klikpajak.id dan nikmati kemudahan cara bayar, lapor, dan kelola pajak dalam satu aplikasi yang terintegrasi langsung dengan DJP.

Tinggal klik, mulai dari hitung, bayar dan lapor pajak jadi mudah bersama Klikpajak!


PUBLISHED06 Aug 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: