Cara Pengisian PIB yang Benar agar Sama dengan Faktur Pajak

Cara Pengisian PIB yang Benar agar Fungsinya Sama dengan Faktur Pajak

Sebagai bukti keabsahan, transaksi jual-beli akan selalu disertai lembar legalitas seperti halnya kuitansi, faktur, dan lainnya termasuk dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Bagi importir, penting memerhatikan tata cara pengisian PIB yang benar agar fungsinya sama dengan faktur pajak, yakni bisa sebagai pengurang pajak.

Dokumen PIB ini biasa digunakan oleh perorangan maupun perusahaan. Sebagai wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang melakukan kegiatan berhubungan dengan importasi, pastinya tak asing lagi dengan dokumen satu ini.

Lalu, apa pentingnya supaya PIB bisa sama dengan faktur pajak? Bagaimana cara mengetahui dokumen impor ini sudah berfungsi dengan baik melalui cara pengisian yang benar? Lebih jelasnya Klikpajak by Mekari akan mengulasnya.

Apa itu PIB dan Fungsinya?

Dalam peraturan tentang importasi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pengertian Pemberitahuan Impor Barang atau PIB adalah suatu dokumen pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas impor barang yang dilakukan.

Dokumen PIB ini berisi rincian atas barang impor, jumlah pajak dan bea masuk yang harus dibayar oleh importir kepada Bea Cukai. Setelah pembayaran dilakukan, barulah barang yang diimpor itu bisa diambil.

Note: Importir bisa memanfaatkan Cara agar Barang Impor Bebas PPN Bea Masuk

Apa fungsi PIB?

Sama seperti faktur, maka fungsi PIB atau Pemberitahuan Impor Barang adalah sebagai bukti sah atas transaksi impor yang dilakukan terkait dengan perpajakan.

Sementara itu, secara rinci fungsi Faktur sendiri adalah:

  • Bukti tagihan untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan barang/jasa kena pajak
  • Bukti pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan pemberi barang/jasa kena pajak pada PKP
  • Sebagai sarana Kredit Pajak Masukan bagi PKP yang membeli barang/jasa kena pajak
  • Bukti pemungutan pajak seperti PPN/PPnBM terhadap barang kena pajak yang dilakukan DJBC

Ilustrasi mengisi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Apa Saja Jenis PIB dan Cara Pembayaran PIB?

Tak ubahnya seperti faktur pajak, dokumen Pemberitahuan Impor Barang terbagi menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis PIB dan ketentuan cara pembayarannya adalah:

  • PIB Biasa

PIB Biasa adalah pemberitahuan impor barang yang diajukan untuk sekali pengimporan, baik barang impor yang telah tiba maupun yang diajukan sebelum barang impor itu tiba (prenotification).

Ketentuan cara pembayaran PIB Biasa adalah pembayaran bagi seluruh atau sebagian pungutan dalam satu PIB dibayar secara tunai, ditanggung pemerintah, atau dibebaskan.

  • PIB Berkala

PIB Berkala adalah pemberitahuan impor yang diajukan untuk lebih dari sekali pengimporan dalam suatu periode, dan barang impornya telah dikeluarkan terlebih dahulu dari Kawasan Pabean.

Ketentuan cara pembayaran PIB Berkala adalah hanya dilakukan bila fasilitas pembayaran bagi pungutan dalam PIB yang diajukan oleh importir yang mendapat fasilitas pembayaran berkala.

  • PIB Penyelesaian

PIB Penyelesaian adalah pemberitahuan impor yang diajukan untuk sekali pengimporan setelah barang impor dikeluarkan dari Kawasan Pabean. Ketentuan cara pembayaran PIB Penyelesaian ini dengan jaminan, yakni apabila dalam satu PIB ternyata ada pungutan yang diserahkan sebagai jaminan.

Ilustrasi faktur pajak

Jenis-Jenis Dokumen yang Sama dengan Faktur Pajak

Tepatnya pada 2 Juli 2019, pemerintah resmi memberlakukan perluasan jenis dokumen yang kedudukannya disamakan dengan faktur pajak. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER-13/PJ/2019 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Melalui beleid tersebut, jumlah jenis dokumen yang kedudukannya sama dengan faktur pajak menjadi 16 jenis dokumen dari sebelumnya hanya 14 dokumen saja, di antaranya:

1. SPPB (Surat Perintah Penyerahan Barang) yang dikeluarkan Bulog/Dolog untuk penyaluran tepung terigu

2. Bukti Tagihan atas Penyerahan Jasa Telekomunikasi

3. Tiket dan Tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill

4. Nota penjualan jasa (untuk penyerahan jasa kepelabuhanan)

5. Bukti Tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik

6. Bukti Tagihan atas penyerahan BKP (Barang Kena Pajak)/JKP (Jasa Kena Pajak) oleh perusahaan air minum

7. Bukti Tagihan (Trading Confirmation) penyerahan JKP oleh perantara efek

8. Bukti Tagihan atas Penyerahan JKP oleh perbankan

9. Dokumen untuk pemesanan pita cukai hasil tembakau (Dokumen CK-1)

10. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang dilampiri Nota Pelayanan Ekspor, invoice dan bill of lading atau airway bill (untuk ekspor BKP)

11. Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud yang dilampiri invoice (untuk ekspor JKP/BKP tidak berwujud)

12. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, NPWP, dilampiri SSP, SSPCP, dan bukti pungutan pajak oleh DJBC yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP untuk impor BKP

13. PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, NPWP yang dilampiri dengan SSP dan surat penetapan tarif/nilai pabean, surat penetapan pabean, atau surat penetapan kembali tarif dan nilai pabean yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, NPWP, untuk impor BKP yang terdapat penetapan kekurangan nilai PPN Impor oleh DJBC

14. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dan luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dengan melampirkan tagihan dan rincian berupa jenis dan nilai BKP Tidak Berwujud atau JKP serta nama dan alamat penyedia BKP Tidak Berwujud atau JKP

15. SSP untuk pembayaran PPN atas penyerahan BKP melalui juru lelang disertai dengan kutipan Risalah Lelang

16. SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran atau penyerahan BKP/JKP dan Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, yang dilampiri dengan Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran BKP dan invoice atau kontrak untuk penyerahan JKP/BKP Tidak Berwujud.

Ilustrasi impor yang membutuhkan dokumen PIB

Jenis-Jenis PIB yang Sama dengan Faktur Pajak

Untuk dokumen pemberitahuan impor pajak sendiri setidaknya ada 8 jenis-jenis PIB yang kedudukannya disamakan dengan faktur pajak, di antaranya:

  • Pemberitahuan Impor Barang
  • PIB Khusus
  • Pemberitahuan atas Barang Pribadi Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut (Custom Declaration)
  • PIB untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat
  • Pemberitahuan Penyelesaian Barang Asal Impor yang Mendapatkan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
  • PIB dari Tempat Penimbunan Berikat
  • Surat penetapan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan/atau Pajak atas barang kiriman
  • PIB lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepabeanan

Note: Manfaatkan insentif pajak Importir Terdampak COVID-19 Bebas PPh 22 Impor, Ini Syaratnya

Syarat agar PIB Bisa Digunakan sebagai Faktur Pajak

Seperti kita tahu, sebagai pengusaha kena pajak dapat diuntungkan dengan adanya faktur pajak. Sebab faktur pajak bisa digunakan sebagai kredit pajak.

Artinya, uang pajak yang sudah disetorkan ke negara dari faktur pajak ini bisa untuk mengurangi jumlah pajak pada saat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak.

Sementara itu, dokumen PIB ini bisa disamakan kedudukannya dengan faktur pajak. Tapi, tidak sembarang PIB. Maka dari itu, pengisian pemberitahuan impor barang harus benar agar bisa dapat untuk mengkreditkan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang.

“PPN yang tercantum dalam PIB dapat dikreditkan jika mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan negara (NTPN), dan telah terdapat dalam Sistem Komputer Pelayanan DJBC dan telah dipertukarkan secara elektronik dengan DJP”.

Agar dokumen PIB ini bisa digunakan sebagai faktur pajak, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pengisiannya, di antaranya:

  • Harus mencantumkan identitas pemilik barang secara lengkap, berupa nama, alamat, dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
  • Melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP)
  • Melampirkan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP)
  • Bukti pemungutan pajak oleh DJBC
  • Menyertakan surat penetapan tarif atau nilai pabean
  • Melampirkan surat penetapan pabean
  • Surat penetapan kembali tarif atau nilai pabean yang mencantumkan identitas pemilik barang, berupa nama, alamat, NPWP yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari PIB untuk impor BKP dalam hal penetapan kekurangan nilai PPN Impor oleh Bea Cukai
  • Perlu melakukan validasi PIB pada aplikasi e-Faktur

Ilustrasi pengisian PIB 

Mengisi PIB di e-Faktur Harus Benar

Saat pengisian SPT Masa Pajak PPN 1111 khususnya form 1111 B1, sering kali dihadapkan kesalahan input pemberitahuan impor barang. Sehingga DJP melakukan inventarisasi kode error dan solusi mengatasinya.

Guna validasi PIB di aplikasi e-Faktur lancar, maka tata cara mengisi PIB di faktur pajak elektronik ini harus benar. Setidaknya, berikut tata cara mengisi dokumen lain berupa PIB pada aplikasi e-Faktur adalah:

Pengisian Kolom Nomor pada Formulir 111 B1

Diisi dengan nomor yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak:

  • Untuk PIB, kolom ini diisi dengan Nomor yang tercantum dalam PIB ditambah dengan tanda tagar (#) diikuti Kode KPPBC tanpa spasi. Contoh: Nomor dokumen PIB 000100 dengan Kode KPPBC 020300 maka pada nomor dokumen tertentu diisi 000100#020300.
  • Untuk SSP, kolom ini diisi dengan NTPN sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 242/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Contoh: NTPN 0802060711110609 maka pada nomor dokumen tertentu diisi 0802060711110609.

Pengisian Kolom Tanggal pada Formulir 1111 B1

Diisi dengan tanggal yang tercantum dalam SSP, dengan format dd-mm-yyyy. Untuk impor BKP, kolom ini diisi dengan tanggal SSP untuk pembayaran PPN atas impor BKP tersebut.

Contoh: Tanggal SSP untuk pembayaran PPN atas impor BKP adalah 11 Juli 2020, maka tanggal dokumen tertentu diisi 11-07-2020.

Kode Eror Input PIB di e-Faktur dan Solusinya

Berikut adalah kode error dan cara mengatasinya ketika input dokumen PIB di e-Faktur oleh DJP:

Kode ErorKeteranganSolusi
ETAX-API-50032 Format Penulisan Nomor PIB tidak valid.

Seharusnya (NOPIB#KODEKANTORBC)

Periksa inputan nomor dokumen pada aplikasi
ETAX-API-50030 Data tidak ditemukan, silaan cek ke portal BC dengan alamat customer.beacukai.go.id atau telp. ke help desk Bravo Beacukai 1500225Pastikan nomor dokumen, tanggal NTPN, sudah benar
ETAX-API-50005Nilai PPN tidak sesuai dengan data PIB dari DJBCPeriksa inputan nilai PPN pada aplikasi sesuai dengan nilai yang ada pada dokumen impor
ETAX-API-50035Untuk Pengkreditan Dokumen SPTNP dan SPKTNP dapat menggunakan menu SSPPada aplikasi ubah opsi dokumen transaksi “PIB dan SSP” menjadi “Surat Setoran Pajak” dan gunakan nomor NTPN
ETAX-API-50031Data Pembayaran Tidak DitemukanPastikan bahwa inputan nomor NTPN sudah 
ETAX-API-50034 – Kode Akun Pajak tidak sesuai

– Kode Jenis Setoran tidak sesuai

NTPN yang diinput harus atas pembayaran PPN 
ETAX-API-50011Tanggal SSP tidak sesuai dengan data pembayaranPeriksa kembali inputan tanggal SSP sesuai dengan nilai yang ada pada dokumen SSP
ETAX-API-50005Nilai PPN tidak sesuai dengan data pembayaranPeriksa inputan nilai PPN pada aplikasi sesuai dengan nilai yang ada pada dokumen SSP
ETAX-API-50030 Data SPTNP atau SPKTNP tidak ditemukan, silahan cek ke portal BC dengan alamat customer.beacukai.go.id atau telp ke help desk Bravo Beacukai 1500225Pastikan bahwa NTPN yang digunakan adalah atas dokumen NOTUL atau Hasil Audit dan datanya sudah ada di BC
ETAX-API-50035Untuk Pengkreditan Dokumen selain SPTNP dan SPKTNP dapat menggunakan menu PIBPada aplikasi ubah opsi dokumen transaksi “Surat Setoran Pajak” menjadi “PIB dan SSP” dan gunakan nomor dokumen impor

Ilustrasi input PIB di eFaktur

Cara Mudah Input PIB di e-Faktur Klikpajak

Pada dasarnya, input PIB di e-Faktur sama dengan menginput faktur pajak dalam aplikasi pajak online. Artinya, Anda harus masuk dalam fitur e-Faktur terlebih dahulu.

Agar Anda bisa menggunakan PIB sebagai pengurang pajak dalam penyampaian SPT Tahunan Pajak, manfaatkan aplikasi pajak online Klikpajak by Mekari.

Klikpajak adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang membantu proses bayar, lapor hingga pengelolaan pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-169/PJ/2018.

Fitur e-Faktur Klikpajak memudahkan Anda untuk membuat dan mengelola faktur pajak masukan, faktur pajak keluaran, hingga faktur pajak retur. Anda juga bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Note: Saat membuat faktur pajak Bagaimana Cara Pembulatan PPN di e-Faktur yang Benar?

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah. Karena alur yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).

Anda bisa melaporkan seluruh jenis SPT secara gratis selamanya melalui fitur e-Filing di Klikpajak kapan pun dan di mana pun. Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Semua jenis SPT bisa dilaporkan melalui e-Filing di Klikpajak, seperti SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi, dengan mudah dan cepat karena panduan pengisian SPT yang simpel.

Klikpajak merupakan aplikasi pajak online berbasis cloud, dan memungkinkan Anda mengelola administrasi perpajakan dengan baik. Anda dapat nyaman menggunakan aplikasi Klikpajak karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin, karena Klikpajak bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Kelebihan lain Klikpajak adalah bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online seperti Jurnal by MekariSimple Online Accounting Software.

Ini adalah teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian accounting (keuangan) lebih cepat dan mudah. Sehingga proses pengelolaan pajak jadi makin gampang dan tepat hanya dengan Klikpajak.

Berikut langkah-langkah input PIB di e-Faktur Klikpajak:

Aktivasi Pajak

1. Cara aktivasi e-Faktur adalah dengan mengajukan sertifikat elektronik pajak bagi yang belum memilikinya.

2. Jika permohonan sertifikat elektronik pajak sudah disetujui, unduh di situs resmi DJP di efaktur.pajak.go.id.

Pendaftaran Akun di Klikpajak

1. Daftarkan akun Anda di Klikpajak dengan mencantumkan informasi yang terdiri dari Profil Pajak, NPWP, Nama Perusahaan, dan Jabatan.

2. Kemudian aktifkan fitur e-Filing dengan mencantumkan NPWP dan EFIN

3. Aktifkan e-Faktur dengan cara impor sertifikat elektronik pajak Anda ke Klikpajak, dengan cara masuk ke aplikasi Klikpajak, kemudian tab “e-Faktur > NSFP, Faktur, Dokumen Lain atau SPT”, maka akan diarahkan ke halaman “Lengkapi informasi sertifikat elektronik”.

4. Lengkapi semua informasi yang ada di formulir pendaftaran e-Faktur tersebut, lalu impor sertifikat elektronik yang sudah diperoleh dari e-Nofa dan klik tombol “Daftarkan”.

Membuat Pengaturan Awal

1. Masuk pada pengaturan dan “Pilih Pajak”

2. Untuk memasukkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), masuk ke “e-Faktur”, pilih “Dokumen Lain Masukan”

3. Jika ingin memposting SPT Masa sebelum memvalidasi ke DJP, masuk ke “e-Faktur”, pilih “SPT”, dan “Posting SPT”

Tunggu apalagi, lakukan urusan perpajakan Anda sekarang juga. Cukup daftarkan alamat email Anda di www.klikpajak.id dan nikmati kemudahan cara bayar, lapor, dan kelola pajak dengan mudah dalam satu aplikasi yang terintegrasi langsung dengan DJP. Tinggal klik, urusan perpajakan Anda langsung terupdate secara otomatis! Mudah, bukan?


PUBLISHED11 Jun 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: