Cara Bayar Pajak Online dan Urutan Tata Cara Pembayaran Pajak

Cara Bayar Pajak Online yang Mudah, Begini Langkah-langkahnya

Di era teknologi, banyak hal bisa dilakukan dengan lebih mudah, termasuk urusan bayar pajak. Tinggal klik layar komputer, kewajiban bayar pajak selesai. Klikpajak by Mekari akan mengulas cara bayar pajak online yang mudah dan urutan tata cara pembayaran pajak untuk Sobat Klikpajak.

Omong-omong soal cara bayar pajak, zaman yang sudah serba digital seperti sekarang ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pun berbenah dan menyesuaikan diri. Salah satunya adalah menciptakan sistem pembayaran online atau daring.

Segala sesuatunya ada aturannya, termasuk soal perpajakan. Bagaimana caranya? Adakah ketentuan khusus tata cara pembayaran pajak online yang tidak boleh diabaikan?

Membayar pajak secara online juga menjadi jawaban atas alasan malas bayar pajak karena ribet harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Sehingga sistem pembayaran pajak online resmi mulai difungsikan pada 1 Januari 2016 ini jadi jawaban tidak efektifnya tata cara manual selama in.

Tapi perlu diketahui, ada ketentuan dan tahapan dalam pembayaran pajak secara daring ini.

Bagaimana cara bayar pajak online yang mudah dan ketentuan peraturannya, berikut ulasan dari Klikpajak.id untuk memenuhi kewajiban pajak Sobat Klikpajak.

Klikpajak by Mekari juga akan memaparkan penjelasan umum tentang pentingnya bayar pajak untuk negara yang dinikmati oleh setiap masyarakat.

Pentingnya Bayar Pajak & Cara Mudah Membayarnya

Pajak adalah salah satu sumber pemasukan utama negara yang diantaranya digunakan untuk pembangunan.

Untuk itulah, pentingnya masyarakat taat dalam membayar pajak, yang sebenarnya demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Di Indonesia, ada beberapa macam pajak yang harus dibayar oleh masyarakat, yaitu:

  • Pajak penghasilan
  • Pajak perdagangan
  • Pajak bumi dan bangunan
  • Dan jenis pajak lainnya yang telah diatur oleh pemerintah melalui ketentuan perundang-undangan dan perpajakan.

Setiap wajib pajak yang memenuhi unsur dari objek pajak tersebut memiliki kewajiban untuk membayarkan dan melaporkan pajaknya.

Karena bagaimana pun, sejatinya pajak yang telah dibayarkan itu akan kembali pada setiap masing-masing individu dalam bentuk yang berbeda.

Minimnya informasi mengenai penggunaan dana pajak, bisa membuat masyarakat ragu dalam membayar pajak atau bahkan mengemplang pajak.

Padahal sebagai wajib pajak sejatinya tidak hanya sekadar memiliki kewajiban, tapi juga punya atas perpajakan yang diberikan pemerintah dalam bentuk insentif pajak.

Tentu saja, sudah banyak insentif pajak yang telah digulirkan pemerintah sehingga dapat membantu meringankan wajib pajak di tengah kondisi perekonomian yang menantang.

Note: Tantangan Dirjen Pajak di Masa Pandemi dan Harapan ke Klikpajak

Uang Pajak  Digunakan untuk…

Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa uang pajak yang kita bayarkan akan digunakan dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bernegara.

Kebutuhan bernegara artinya seluruh kebutuhan setiap lapisan masyarakat sebagai wargan negara Indonesia.

Kalau bukan dari rakyatnya, dari mana lagi untuk membiayai negara?

Untuk itulah kesadaran membayar kewajiban perpajakan setiap wajib pajak yang sudah memenuhi syarat adalah keharusan.

Agar negara dapat dijalankan dan berfungsi dengan baik, di mana masyrakat sejahtera dan bangsa berkembang.

Secara lebih rinci, berikut alokasi penggunaan dana pajak yang diperoleh pemerintah dari masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Untuk membiayai semua pengeluaran negara seperti biaya proyek produksi barang ekspor

2. Pengadaan fasilitas umum dan infrastruktur negara, seperti rumah sakit, pendidikan, jalan umum, dan lainnya

3. Keperluan negara, seperti pengadaan persenjataan atau pertahanan negara

4. Untuk membantu anak yatim piatu dan masyarakat tidak mampu

5. Untuk subsidi pangan dan bahan bakar

6. Membiayai segala pengeluaran negara yang bersifat self liquidating atau hal lainnya

7. Untuk membiayai pengeluaran yang bersifat produktif, seperti membangun infrastruktur, anggaran pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lainnya

8. Biaya pengeluaran non-produktif dan non-self liquidating, tetapi memiliki manfaat untuk masyarakat. Contohnya biaya pengeluaran untuk objek rekreasi atau pembangunan monumen bersejarah.

Note: Inilah Daftar Subjek dan Objek Pajak yang Dikecualikan dari PPh

Mengingat besarnya manfaat pajak bagi pembangunan bangsa dan negara, maka WP diharapkan tidak mengemplang pajak.

Sebaliknya, WP diminta membayar pajak dengan jujur, benar, dan sesuai aturan, sehingga WP tanpa mengenal kelas dan golongan, bisa ikut merasakan manfaat dari pembayaran tersebut.

Secara sederhana, uang pajak yang disetorkan oleh WP ke negara, akan dikembalikan lagi untuk kesejahteraan masyarakat.

Semakin besar penerimaan negara dari sektor pajak, semakin banyak pula pembangunan fasilitas umum yang bisa dilakukan pemerintah.

Nah, masih enggan memenuhi kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak yang berkarya dan mencari nafkah di bumi pertiwi Indonesia?

Selalulah ingat segalanya akan selalu berawal dari kita dan akan kembali untuk kita juga. Maka memenuhi kewajiban perpajakan pun akan terasa menyenangkan.

Cara Bayar Pajak Online dan Urutan Tata Cara Pembayaran PajakIlustrasi pembangunan dari pajak yang dibayar masyarakat melalui

Urutan Tata Cara Pembayaran Pajak yang Benar

Dalam sistem pembayaran pajak online, DJP mengeluarkan e-Billing.

DJP kemudian menggandeng Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau ASP (Application Service Provider) untuk mempermudah WP melakukan pembayaran pajak online.

Salah satu PJAP/ASP mitra resmi DJP adalah Klikpajak by Mekari atau Klikpajak.id.

Klikpajak.id menjadi mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Secara sederhana, e-Billing pajak adalah sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan membuat Kode billing atau ID Billing.

Bagi Wajib Pajak (WP) yang ingin menghemat waktu dalam pembayaran pajak, bisa menggunakan aplikasi ini.

Sebab e-Billing ini cara pembayaran perpajakan sistem baru untuk menggantikan sistem pembayaran lama yang dilakukan secara manual.

Berikut manfaat dari e-Billing pajak:

  • Mengurangi kesalahan atau kekeliruan dalam transaksi.
  • Data hasil transaksi bisa disimpan oleh DJP dengan catatan waktu yang pasti. Dengan begitu, ini mengurangi risiko kehilangan data karena kelalaian.
  • Memudahkan dalam pembayaran perpajakan yang bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja.

Aplikasi e-Billing bisa menjadi pilihan pembayaran perpajakan yang mudah sehingga diharapkan bisa mendorong masyarakat taat pajak karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja diperlukan.  

Cara Bayar Pajak Online dan Urutan Tata Cara Pembayaran PajakContoh Kode Billing

a. Membuat Kode Billing

Untuk bayar pajak online, pertama-tama Sobat Klikpajak harus punya Kode Billing.

Tapi ingat, sebelum melakukan pembayaran pajak, harus memiliki nomor EFIN terlebih dahulu.

Electronic Identification Number atau e-FIN adalah nomor identifikasi wajib pajak untuk mengakses layanan perpajakan.

Jenis EFIN antara wajib pajak pribadi dan badan berbeda. Cara untuk mendapatkan EFIN pun juga dapat dilakukan secara online.

Belum punya EFIN? Bagaimana cara membuat nomor eFin?

Setelah memiliki EFIN, berikutnya baru bisa membuat Kode Billing. Kode ini bisa diperoleh melalui e-Billing Klikpajak.

Cara Membuat Kode Billing untuk Bayar Pajak

Setelah memiliki Kode Billing, selanjutnya bisa melakukan pembayaran perpajakan.

Melalui e-Billing Klikpajak, Sobat Klikpajak tidak perlu keluar masuk platform yang berbeda atau terpisah hanya untuk membuat Kode Billing dan bayar billing pajaknya.

Sebab, Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing dan langsung bayar pajak dengan virtual account bank Sobat Klikpajak hanya dalam satu platform di e-Billing Klikpajak saja.

Sobat Klikpajak juga dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

b. Mulai Tata Cara Pembayaran Pajak

Caranya tidak sulit, temukan urutan tata cara pembayaran pajak online dengan langkah-langkah yang mudah di bawah ini:

Tutorial Cara Bayar Pajak Online di e-Billing Klikpajak

Setelah melakaukan kewajiban pembayaran selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Bukti pembayaran berupa NTPN harus dimasukkan ke dalam Surat Pemberitahuan (SPT) saat akan melakukan pelaporan pajak.

Pelaporan SPT pajak, baik itu SPT PPh Masa/Tahunan hingga SPT Masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai) juga lebih mudah dilakukan melalui aplikasi pajak online mitra resmi DJP, Klikpajak.id.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

c. Sanksi Pajak

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, apabila wajib pajak tidak atau terlambat bayar pajak, maka sanksi pun menanti.

Jika dulu sanksi pajak sudah ditetapkan satu angka persentase yang berlaku untuk kapan pun, misal 2% ketika terlambat bayar atau lapor pajak.

Kini, sanksi pajak dapat berubah setiap bulannya tergantung tingkat suku bunga acuan.

Sanksi administrasi pajak terbaru sudah diatur kembali melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di dalamnya mengatur kembali Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam beleid ini, tarif sanksi pajak tidak lagi berupa persentase tetap. Melainkan harus dilakukan perhitungan terlebih dahulu dengan mengalikan berapa besar tarif bunga sanksi administrasi pajak untuk mengetahui besar tarif sanksi pajaknya.

Tarif bunga sanksi administrasi pajak ini didasarkan pada suku bunga acuan dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Setiap bulannya, Menteri Keuangan menetapkan besar tarif sanksi bunga administrasi pajak yang berlaku untuk satu bulan ke depan setiap awal bulan.

Artinya, dibanding bulan yang satu dengan bulan lainnya akan berbeda tarif sanksi pajaknya. Kembali lagi, hal ini terjadi karena tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berubah setiap bulannya.

Bagaimana cara menghitung tarif sanksi pajak? Caranya tidak sulit, temukan caranya di bawah ini:

Untuk lebih jelasnya selengkapnya baca Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Terbaru

Kelola Pajak Lainnya Lebih Cepat & Mudah di Klikpajak by Mekari

Dengan memanfaatkan teknologi 4.0, segala urusan nyatanya bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Sehingga cara-cara manual bisa terus dikurangi yang bisa menghemat banyak waktu dan tenaga, tak terkecuali urusan perpajakan.

Namun bukan sekadar aplikasi, memilih aplikasi pajak yang mumpuni dengan didukung fitur lengkap serta sebagai mitra resmi Ditjen Pajak adalah suatu keharusan.

Sehingga tidak menimbulkan suatu masalah atau kendala di kemudian hari. Untuk menjawab semua itu, Klikpajak adalaha jawabannya.

Sebab Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan cara yang simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan, mulai dari menghitung, membayar dan cara lapor pajak maupun badan dalam satu platform.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.

Jadi, hemat waktu dan tenaga Sobat Klikpajak dalam mengurus perpajakan perusahaan mulai dari cara hitung, bayar atau setor hingga lapor pajaknya.

Bahkan Sobat Klikpajak dapat mudah melakukan rekonsiliasi pajak karena aplikasi pajak online Klikpajak terhubung dengan apalikasi akuntansi online Jurnal.id.

Melalui Klikpajak.id, urusan membuat bukti pemotongan pajak penghasilan dan pelaporan SPT pajaknya juga lebih mudah melalui e-Bupot Unifikasi.

Dengan e-Bupot Unifikasi Klikpajak, membuat Bukti Potong PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 15, dan PPh Pasal 4 ayat 2, dapat dilakukan dengan cara yang simpel dalam satu platform.

Pastinya pengelolaan Bukti Potong elektronik PPh melalui e-Bupot Klikpajak lebih praktis karena terhubung dengan laporan keuangan online.

Apa saja fitur lengkap Klikpajak lainnya yang semakin memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak?

Temukan di sini apa saja Fitur Lengkap Aplikasi Pajak Online yang Terintegrasi.

Tunggu apa lagi? Segera akifkan akun Klikpajak sekarang juga dan nikmati kemudahan urus pajak bisnis hanya dengan satu langkah.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Kategori : Perencanaan Pajak

PUBLISHED03 Feb 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: