×
Strategi sukses bangun operasional perusahaan

Cara Bayar Pajak CV Online atau Pajak Badan, Begini Urutannya

Di era teknologi, banyak hal bisa dilakukan dengan lebih mudah, termasuk urusan cara pembayaran pajak. Dengan cara bayar pajak CV online, tinggal klik aplikasi e-Billing pada layar komputer, kewajiban bayar pajak badan pun selesai dalam sekejap.

Mekari Klikpajak akan menunjukkan bagaimana urutan tata cara pembayar pajak badan atau cara bayar pajak CV online yang mudah untuk Anda.

Omong-omong soal cara bayar pajak, zaman yang sudah serba digital seperti sekarang ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pun berbenah dan menyesuaikan diri. Salah satunya adalah menciptakan sistem cara pembayaran pajak online atau daring.

Membayar pajak secara online juga menjadi jawaban atas alasan malas bayar pajak karena ribet harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Sehingga sistem pembayaran pajak online resmi mulai difungsikan pada 1 Januari 2016 jadi jawaban tidak efektifnya tata cara manual selama ini.

Namun perlu diperhatikan, segala sesuatunya ada aturannya, termasuk soal perpajakan.

Seperti apa ketentuan khusus tata cara pembayaran pajak atau cara bayar pajak badan / CV online yang tidak boleh diabaikan?

Terus simak ulasan tentang cara bayar pajak badan atau CV online dari Klikpajak.id serta penjelasan umum tentang pentingnya bayar pajak untuk negara yang dinikmati oleh setiap masyarakat.

Pentingnya Bayar Pajak & Cara Mudah Pembayaran Pajak Online

Pajak adalah salah satu sumber pemasukan utama negara yang diantaranya digunakan untuk pembangunan.

Untuk itulah, pentingnya masyarakat taat dalam membayar pajak, yang sebenarnya demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Di Indonesia, ada beberapa macam pajak yang harus dibayar oleh masyarakat, yaitu:

  • Pajak penghasilan
  • Pajak perdagangan
  • Pajak bumi dan bangunan
  • Dan jenis pajak lainnya yang telah diatur oleh pemerintah melalui ketentuan perundang-undangan dan perpajakan.

Setiap wajib pajak yang memenuhi unsur dari objek pajak tersebut memiliki kewajiban untuk membayarkan dan melaporkan pajaknya.

Karena bagaimana pun, sejatinya pajak yang telah dibayarkan itu akan kembali pada setiap masing-masing individu dalam bentuk yang berbeda.

Minimnya informasi mengenai penggunaan dana pajak, bisa membuat masyarakat ragu dalam membayar pajak atau bahkan mengemplang pajak.

Padahal sebagai wajib pajak sejatinya tidak hanya sekadar memiliki kewajiban, tapi juga punya atas perpajakan yang diberikan pemerintah dalam bentuk insentif pajak.

Tentu saja, sudah banyak insentif pajak yang telah digulirkan pemerintah sehingga dapat membantu meringankan wajib pajak di tengah kondisi perekonomian yang menantang.

Baca juga : Tata Cara Pelaporan SPT Masa PPh 21 Online

Pembayaran Uang Pajak Digunakan untuk apa saja?

Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa uang pajak yang kita bayarkan akan digunakan dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bernegara.

Kebutuhan bernegara artinya seluruh kebutuhan setiap lapisan masyarakat sebagai warga negara Indonesia.

Kalau bukan dari rakyatnya, dari mana lagi untuk membiayai negara?

Untuk itulah kesadaran membayar kewajiban perpajakan setiap wajib pajak yang sudah memenuhi syarat adalah keharusan.

Agar negara dapat dijalankan dan berfungsi dengan baik, di mana masyrakat sejahtera dan bangsa berkembang.

Secara lebih rinci, berikut alokasi penggunaan dana pajak yang diperoleh pemerintah dari masyarakat adalah sebagai berikut:

  1. Untuk membiayai semua pengeluaran negara seperti biaya proyek produksi barang ekspor
  2. Pengadaan fasilitas umum dan infrastruktur negara, seperti rumah sakit, pendidikan, jalan umum, dan lainnya
  3. Keperluan negara, seperti pengadaan persenjataan atau pertahanan negara
  4. Untuk membantu anak yatim piatu dan masyarakat tidak mampu
  5. Untuk subsidi pangan dan bahan bakar
  6. Membiayai segala pengeluaran negara yang bersifat self liquidating atau hal lainnya
  7. Untuk membiayai pengeluaran yang bersifat produktif, seperti membangun infrastruktur, anggaran pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lainnya
  8. Biaya pengeluaran non-produktif dan non-self liquidating, tetapi memiliki manfaat untuk masyarakat. Contohnya biaya pengeluaran untuk objek rekreasi atau pembangunan monumen bersejarah.

Mengingat besarnya manfaat pajak bagi pembangunan bangsa dan negara, maka WP diharapkan tidak mengemplang pajak.

Sebaliknya, WP diminta membayar pajak dengan jujur, benar, dan sesuai aturan, sehingga WP tanpa mengenal kelas dan golongan, bisa ikut merasakan manfaat dari pembayaran tersebut.

Secara sederhana, uang pajak yang disetorkan oleh WP ke negara, akan dikembalikan lagi untuk kesejahteraan masyarakat.

Semakin besar penerimaan negara dari sektor pajak, semakin banyak pula pembangunan fasilitas umum yang bisa dilakukan pemerintah.

Nah, masih enggan memenuhi kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak yang berkarya dan mencari nafkah di bumi pertiwi Indonesia?

Selalu ingatlah segalanya akan selalu berawal dari kita dan akan kembali untuk kita juga.

Maka memenuhi kewajiban perpajakan pun akan terasa menyenangkan.

Cara membayar atau bayar pajak online kini makin mudah! Begini langkah dan urutan tata cara pembayaran pajak di e-BillingIlustrasi pembangunan dari pajak yang dibayar masyarakat melalui

Kewajiban Pajak yang Harus Dibayarkan Wajib Pajak Badan atau CV

Sebagai wajib pajak badan dalam bentuk apa pun memiliki kewajiban perpajakan sama, yakni melakukan pembayaran pajak yang sudah menjadi kewajibannya.

Ada banyak jenis kewajiban pajak yang menjadi tanggung jawab WP Badan, baik yang berbentuk PT ataupun perusahaan CV (Comanditaire Venootschap) atau persekutuan komanditer.

Karena kali ini khusus seputar pembayaran pajak CV online, maka sekilas akan dibahas kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak badan usaha CV.

Seperti diketahui, CV merupakan wajib pajak badan yang mendapatkan fasilitas menggunakan tarif PPh Final UMKM sesuai PP No. 23 Tahun 2018 cukup lama dibanding WP Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Wajib Pajak Badan Usaha CV dapat menggunakan tarif PPh Final 0,5% dari peredaran bruto selama 4 tahun.

Selengkapnya tentang wajib pajak badan usaha CV, baca Ingat! Tahun Depan, CV Tidak Bisa Pakai PPh Final UMKM Lagi

Baca juga: Inilah Daftar Subjek dan Objek Pajak yang Dikecualikan dari PPh

Urutan Tata Cara Bayar Pembayaran Pajak CV Online yang Benar

Dalam sistem pembayaran pajak online, DJP mengeluarkan e-Billing.

DJP kemudian menggandeng Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau ASP (Application Service Provider) untuk mempermudah WP melakukan pembayaran pajak online.

Salah satu PJAP/ASP mitra resmi DJP adalah Mekari Klikpajak atau Klikpajak.id.

Klikpajak.id menjadi mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Secara sederhana, e-Billing pajak adalah sistem cara bayar pajak secara elektronik dengan membuat Kode billing atau ID Billing online.

WP yang ingin menghemat waktu dalam pembayaran pajak, bisa menggunakan aplikasi ini.

Sebab e-Billing ini adalah cara pembayaran perpajakan sistem baru untuk menggantikan sistem pembayaran lama yang dilakukan secara manual.

Berikut manfaat dari e-Billing pajak:

  • Mengurangi kesalahan atau kekeliruan dalam transaksi.
  • Data hasil transaksi bisa disimpan oleh DJP dengan catatan waktu yang pasti. Dengan begitu, ini mengurangi risiko kehilangan data karena kelalaian.
  • Memudahkan dalam pembayaran perpajakan yang bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja.

Aplikasi e-Billing bisa menjadi pilihan pembayaran perpajakan yang mudah sehingga diharapkan bisa mendorong masyarakat taat pajak karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja diperlukan.

Cara Bayar Pajak Online dan Urutan Tata Cara Pembayaran PajakContoh Kode Billing

a. Membuat Kode Billing

Untuk melakukan tata cara pembayaran atau bayar pajak bagi yang punya NPWP secara online, pertama-tama Sobat Klikpajak harus punya Kode Billing.

Tapi ingat, sebelum melakukan pembayaran pajak, harus memiliki nomor EFIN terlebih dahulu.

Electronic Identification Number EFIN atau e-FIN adalah nomor identifikasi wajib pajak untuk mengakses layanan perpajakan.

Jenis EFIN antara wajib pajak pribadi dan badan berbeda. Namun, permohonan EFIN badan online dan pribadi dapat dilakukan secara online.

Belum punya EFIN? Bagaimana cara membuat nomor eFin?

Setelah memiliki EFIN, berikutnya baru bisa membuat Kode Billing. Kode ini bisa diperoleh melalui e-Billing Klikpajak.

Lalu perlu diketahui kalau cara membuat kode Billing untuk bayar pajak di Klikpajak juga tidak susah.

Setelah memiliki Kode Billing, selanjutnya bisa melakukan pembayaran perpajakan.

Melalui e-Billing Klikpajak, Sobat Klikpajak tidak perlu keluar masuk platform yang berbeda atau terpisah hanya untuk membuat Kode Billing dan bayar billing.

Sebab, Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing dan langsung bayar pajak dengan virtual account bank Sobat Klikpajak hanya dalam satu platform di e-Billing Klikpajak saja.

Sobat Klikpajak juga dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Baca juga : Kelebihan e-Billing Klikpajak bagi Administrasi Pajak Perusahaan

b. Mulai Tata Cara Bayar Pajak secara Online

Caranya tidak sulit, temukan urutan tata cara pembayaran pajak untuk yang sudah punya NPWP secara online dengan langkah-langkah yang mudah di bawah ini:

Setelah melakaukan kewajiban pembayaran selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari DJP.

Bukti pembayaran berupa NTPN harus dimasukkan ke dalam Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan) saat akan melakukan pelaporan pajak.

Pelaporan SPT pajak, baik itu SPT PPh Masa/Tahunan hingga SPT Masa PPN ( Pajak Pertambahan Nilai ) juga lebih mudah dilakukan melalui aplikasi pajak online mitra resmi DJP, Klikpajak.id.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

c. Sanksi Pajak

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, apabila wajib pajak tidak atau terlambat bayar pajak, maka sanksi pun menanti.

Jika dulu sanksi pajak sudah ditetapkan satu angka persentase yang berlaku untuk kapan pun, misal 2% ketika terlambat bayar atau lapor pajak.

Kini, sanksi pajak dapat berubah setiap bulannya tergantung tingkat suku bunga acuan.

Untuk menghindari sanksi ini, sebaiknya Anda manfaatkan aplikasi perpajakan Klikpajak.

Sanksi administrasi pajak terbaru sudah diatur kembali melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di dalamnya mengatur kembali Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam beleid ini, tarif sanksi pajak tidak lagi berupa persentase tetap.

Melainkan harus dilakukan perhitungan terlebih dahulu dengan mengalikan berapa besar tarif bunga sanksi administrasi pajak untuk mengetahui besar tarif sanksi pajaknya.

Tarif bunga sanksi administrasi pajak ini didasarkan pada suku bunga acuan dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Setiap bulannya, Menteri Keuangan menetapkan besar tarif sanksi bunga administrasi pajak yang berlaku untuk satu bulan ke depan setiap awal bulan.

Artinya, dibanding bulan yang satu dengan bulan lainnya akan berbeda tarif sanksi pajaknya.

Kembali lagi, hal ini terjadi karena tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berubah setiap bulannya.

Bagaimana cara menghitung tarif sanksi pajak? Caranya tidak sulit, temukan caranya di bawah ini:

Kelola Pajak Bisnis Lebih Cepat di Mekari Klikpajak

Dengan memanfaatkan teknologi 4.0, segala urusan nyatanya bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Termasuk tata cara pembayran atau bayar pajak CV online.

Sehingga cara-cara manual bisa terus dikurangi yang bisa menghemat banyak waktu dan tenaga, tak terkecuali urusan perpajakan.

Namun bukan sekadar menggunakan aplikasi, memilih aplikasi pajak yang mumpuni dengan didukung fitur lengkap serta sebagai mitra resmi Ditjen Pajak adalah suatu keharusan.

Sehingga tidak menimbulkan suatu masalah atau kendala di kemudian hari. Untuk menjawab semua itu, dapat Anda temukan hanya dengan Klikpajak.

Sebab Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan cara yang simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan, mulai dari menghitung, dan cara lapor pajak badan hanya dalam satu platform.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Anda terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.

Jadi, hemat waktu dan tenaga Anda dalam mengurus perpajakan perusahaan mulai dari cara hitung, bayar atau setor hingga lapor pajaknya.

Bahkan Anda dapat mudah melakukan rekonsiliasi pajak karena aplikasi pajak online Klikpajak terhubung dengan apalikasi akuntansi online Jurnal.id.

Melalui Klikpajak.id, urusan membuat bukti pemotongan pajak penghasilan dan pelaporan SPT pajaknya juga lebih mudah melalui e-Bupot Unifikasi.

Dengan e-Bupot Unifikasi Klikpajak, membuat Bukti Potong PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 15, dan PPh Pasal 4 ayat 2, dapat dilakukan dengan cara yang simpel dalam satu platform.

Pastinya pengelolaan Bukti Potong Pajak elektronik PPh melalui e-Bupot Klikpajak lebih praktis karena terhubung dengan laporan keuangan online.

Apa saja fitur lengkap Klikpajak lainnya yang semakin memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak?

Temukan di sini apa saja Fitur Lengkap Aplikasi Pajak Online yang Terintegrasi.

Tunggu apa lagi? Segera akifkan akun Klikpajak sekarang juga dan nikmati kemudahan urus pajak bisnis hingga cara bayar pajak CV online hanya dengan satu langkah.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Kategori : Perencanaan Pajak

PUBLISHED07 Jun 2022
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: