Perbedaan Faktur Pajak Masukan-Faktur Pajak Keluaran dan Cara Hitung

Perbedaan Faktur Pajak Masukan-Faktur Pajak Keluaran dan Cara Hitung

Apa sih perbedaan faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran? Bagaimana juga cara hitung pajak masukan dan pajak keluaran ini?

Setiap pengusaha yang statusnya sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) tentu erat kaitannya dengan pembuatan kedua jenis faktur ini. Sebab berbagai transaksi pembelian maupun penjualan barang dan jasa kena pajak akan disertai faktur pajak.

Seperti apa perbedaan faktur pajak masukan dan keluaran serta bagaimana cara menghitung pajak masukan juga pajak keluaran, berikut ulasan Klikpajak by Mekari.

Apa itu Faktur Pajak dan Fungsinya?

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Pengertian faktur pajak ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

Lalu apa fungsi faktur pajak ini? Masih berdasarkan UU PPN ini fungsi faktur pajak terbagi menjadi dua, yaitu:

  • Faktur Pajak berfungsi sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP Penjual atau Pengusaha Jasa
  • Faktur Pajak berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak kepada PKP yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak
  • Faktur Pajak juga berfungsi sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan

Cara Meminta Nomor Seri Faktur Pajak Online melalui e-NofaIlustrasi pengusaha membuat faktur pajak

Jenis-Jenis Faktur Pajak dan Macamnya

Secara garis besar menurut UU PPN, jenis faktur pajak dibagi menjadi tiga yakni:

Faktur Pajak Standar

Faktur Pajak Standar adalah faktur pajak yang paling sedikit memuat keterangan:

  • Nama, alamat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan BKP/JKP
  • Nama, alamat, NPWP pembeli atau penerima BKP/JKP
  • Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga
  • PPN yang dipungut
  • PPnBM yang dipungut
  • Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak
  • Nama, jabatan, tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak

Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Sederhana adalah faktur pajak atas penyerahan BKP atau JKP yang ketentuannya sebagai berikut:

  • Dibuat dalam hal penyerahan BKP/JKP dilakukan oleh konsumen akhir, pembeli BKP/penerima JKP yang nama atau alamat dan NPWP tidak diketahui
  • Pembuatannya tidak memerlukan izin dari siapa pun
  • Berupa bon kontan, faktur penjualan, karcis, kuitansi, segi kas register, dan sejenisnya
  • Minimal mencantumkan nama, alamat dan NPWP si pembuat, jenis dan kuantum BKP/JKP, harga penyerahan termasuk PPN atau ditulis terpisah, tanggal pembuatan faktur pajak
  • Dibuat rangkap dua, atau lembar dengan pertinggal berupa potongan/bagian dari faktur pajak sederhana yang diserahkan kepada pembeli potongan/penerima jasa, seperti pada umumnya yang terjadi pada karcis
  • Kelemahan faktur pajak sederhana adalah pajak masukannya tidak dapat dikreditkan
  • Dibuat paling lambat pada saat penyerahan BKP/JKP atau paling lambat pada saat pembayaran dalam hal pembayaran diterima sebelum dilakukan penyerahan.

Jenis Dokumen Lain Sama Seperti Faktur Pajak Standar

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER-13/PJ/2019 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur adalah:

  • SPPB (Surat Perintah Penyerahan Barang) yang dikeluarkan Bulog/Dolog untuk penyaluran tepung terigu
  • Bukti Tagihan atas Penyerahan Jasa Telekomunikasi
  • Tiket dan Tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill
  • Nota penjualan jasa (untuk penyerahan jasa kepelabuhanan)
  • Bukti Tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik
  • Bukti Tagihan atas penyerahan BKP (Barang Kena Pajak)/JKP (Jasa Kena Pajak) oleh perusahaan air minum
  • Bukti Tagihan (Trading Confirmation) penyerahan JKP oleh perantara efek
  • Bukti Tagihan atas Penyerahan JKP oleh perbankan
  • Dokumen untuk pemesanan pita cukai hasil tembakau (Dokumen CK-1)
  • Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang dilampiri Nota Pelayanan Ekspor, invoice dan bill of lading atau airway bill (untuk ekspor BKP)
  • Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud yang dilampiri invoice (untuk ekspor JKP/BKP tidak berwujud)
  • Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, NPWP, dilampiri SSP, SSPCP, dan bukti pungutan pajak oleh DJBC yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP untuk impor BKP
  • PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, NPWP yang dilampiri dengan SSP dan surat penetapan tarif/nilai pabean, surat penetapan pabean, atau surat penetapan kembali tarif dan nilai pabean yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, NPWP, untuk impor BKP yang terdapat penetapan kekurangan nilai PPN Impor oleh DJBC
  • SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dan luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dengan melampirkan tagihan dan rincian berupa jenis dan nilai BKP Tidak Berwujud atau JKP serta nama dan alamat penyedia BKP Tidak Berwujud atau JKP
  • SSP untuk pembayaran PPN atas penyerahan BKP melalui juru lelang disertai dengan kutipan Risalah Lelang
  • SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran atau penyerahan BKP/JKP dan Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, yang dilampiri dengan Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran BKP dan invoice atau kontrak untuk penyerahan JKP/BKP Tidak Berwujud.

Note: Palaku usaha ekspor-impor perlu tahu Cara Pengisian PIB yang Benar agar Fungsinya Sama dengan Faktur Pajak

Macam-macam faktur pajak:

  • Faktur keluaran

Faktur pajak keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP pada saat melakukan penjualan barang atau JKP yang tergolong dalam bawang mewah.

  • Faktur masukan

Faktur pajak masukan adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian BKP atau JKP dari PKP lain.

  • Faktur pengganti

Faktur pajak pengganti adalah faktur pajak pengganti dari faktur pajak yang telah terbit sebelumnya karena terdapat kesalahan pengisian, kecuali pengisian NPWP. Sehingga harus dilakukan pembetulan agar sesuai keadaan yang sebenarnya.

  • Faktur gabungan

Faktur pajak gabungan adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP/JKP yang sama selama satu bulan kalender. Jadi, faktur pajak ini dikumpulkan terlebih dahulu selama satu bulan untuk transaksi dari PKP yang sama.

  • Faktur digunggung

Faktur pajak digunggung adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama dan tanda tangan penjual. Faktur pajak digunggung ini hanya boleh dibuat oleh PKP pedagang eceran.

  • Faktur pajak cacat

Faktur pajak cacat adalah faktur pajak yang tidak diisi secara benar, lengkap, jelas dan atau tidak diberikan tanda tangan. Jadi jika ada kesalahan pengisian kode dan nomor seri, maka dianggap cacat dan pembetulan bisa dilakukan dengan membuat faktur pajak pengganti.

  • Faktur pajak batal

Faktur pajak batal adalah faktur pajak yang dibatalkan karena adanya pembatalan transaksi dan ketika ada kesalahan pengisian NPWP.

Ilustrasi membuat faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran

Kaitan PPN dan Faktur Pajak

Bicara faktur pajak masukan maupun faktur pajak keluaran, tak lepas dari yang namanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebab faktur pajak dibuat sebagai pencatatan transaksi barang dan jasa kena kena PPN oleh PKP.

Tarif PPN

Besar tarif PPN ditentukan dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7, yakni:

  • Tarif PPN 10%
  • Tarif PPN 0% untuk ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan JKP
  • Tarif PPN dapat berubah paling rendah 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)

Note: Biar makin untung, Manfaatkan Cara agar Barang Impor Bebas PPN Bea Masuk

Pengertian Faktur Pajak Masukan dan Keluaran

Faktur Pajak Masukan adalah faktur pajak yang dibayar oleh PKP atas:

  • Perolehan BKP/JKP
  • Pemanfaatan BKP/JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean
  • Impor BKP telah dipungut oleh PKP pada saat pembelian BKP/JKP dalam masa pajak tertentu.

Faktur pajak masukan ini dipungut oleh PKP pada saat pembelian BKP/JKP dalam masa tertentu. Pajak masukan ini dijadikan sebagai kredit pajak oleh PKP atau pengurang pajak dari sisa pajak terutang.

Jika dalam masa pajak tersebut ternyata pajak keluaran lebih besar, maka kelebihan pajak keluaran itu harus disetorkan ke kas negara. Sebaliknya, apabila pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, kelebihan itu bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Faktur Pajak Keluaran adalah faktur pajak yang dipungut oleh PKP saat melakukan:

  • Penyerahan (penjualan) BKP/JKP
  • Ekspor BKP berwujud
  • Ekspor BKP/JKP tidak berwujud

Ilustrasi faktur pajak

Bagaimana Cara Menghitung Pajak Masukan dan Pajak Keluaran?

Karena faktur pajak kaitannya dengan perhitungan PPN, artinya yang dihitung dalam faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran ini adalah perhitungan pajak pertambahan nilainya.

Contoh perhitungan dalam pembuatan faktur pajak masukan

Pabrik pakaian sebagai PKP membeli kain bahan dari pabrik kain senilai Rp200 juta. Ditambah PPN 20%, dari Rp200 juta adalah Rp20 juta.

Maka total pembelian pabrik pakain menjadi Rp220 juta. PPN Rp20 juta tersebut dipotong oleh pabrik kain dan disetorkan ke negara.

Karena telah memotong PPN 10%, maka pabrik kain menerbitkan bukti potong berupa faktur pajak masukan yang diberikan kepada pabrik pakaian. Dengan demikian pabrik pakaian memiliki bukti sah bahwa ia telah membayar PPN saat membeli kain tersebut.

Dari sebuah bukti potong dalam faktur pajak masukan yang diberikan pabrik kain inilah nantinya pabrik pakaian bisa menggunakan faktur pajak masukan tersebut untuk mengkreditkan Pajak Penghasilan (PPh) terutang pada saat menyampaikan SPT Tahunan/Masa Pajak.

Contoh perhitungan dalam pembuatan faktur pajak keluaran

Melanjutkan ilustrasi di atas, pabrik pakaian mengolah kain yang dibelinya dari pabrik kain menjadi pakaian siap pakai dan menghasilkan 2000 pakaian dengan harga pakaian Rp500.000 per buah. Maka perhitungan PPN Keluarannya adalah:

Harga 1 pakaian = Rp500.000
Penjualan 2000 buah pakaian = 2000 x Rp500.000 = Rp1.000.000
PPN 10% = Rp1.000.000.000 x 10% = Rp100.000.000

Dengan demikian, PPN sebesar Rp100.000.000 ini merupakan pajak keluaran yang harus disetorkan pabrik pakaian ke kas negara.

Apabila pabrik pakaian tidak memotong PPN dalam penjualan karena tidak melakukan ekspor yang nilai PPN ekspor itu sebesar 0%, maka pabrik sepatu bisa mendapat restitusi atau penggantian dengan nilai yang sama seperti pajak masukan dari DJP, yakni sebesar Rp20 juta.

Faktur Pajak Pengganti Beda Bulan dan 2 Jenis Faktur Pengganti LainnyaIlustrasi membuat faktur pajak

Ketentuan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran di e-Faktur

Merujuk pasal 13 UU PPN Nomor 42/2009 bahwa kewajiban pembuatan faktur pajak ini tetap berlaku meski lawan transaksi atau pembeli dari PKP tidak memiliki NPWP. Namun sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2014, NPWP pembeli BKP/JKP jadi salah satu persyaratan formal yang harus dicantumkan dalam faktur pajak.

Maka melalui Perdirektur-jenderal No. PER-26/PJ/2017, kolom NPWP bagi pembeli orang pribadi yang tidak memiliki NPWP bisa diisi dengan angka 00.000.000.0-000.000. Dengan demikian model ini sering disebut faktur pajak 000.

Tahap-tahap menerbitkan faktur pajak:

  • Terdaftar sebagai PKP

Cara mendaftar untuk menjadi PKP adalah melaporkan usaha di KPP wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, tempat kegiatan usahanya dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.

Syarat pengajuan menjadi PKP sesuai Pasal 3A UU PPN adalah memiliki omzet mencapai Rp4,8 miliar setahun untuk kategori usaha kecil, lulus survei yang dilakukan oleh KPP atau KP2KP, dan melengkapi dokumen yang disyaratkan untuk pengajuan PKP.

  • Memiliki sertifikat elektronik pajak

Setelah terdaftar sebagai PKP, berikut adalah harus memiliki sertifikat elektronik pajak. Sertifikat elektronik pajak ini digunakan untuk memperoleh nomor seri faktur pajak.

Untuk mendapatkan nomor seri faktur pajak ini, PKP akan diberikan kode aktivasi beserta password untuk melakukan aktivasi akun PKP guna mendapatkan sertifikat elektronik pajak. Sertifikat elektronik pajak ini berisi tanda tangan digital dan identitas PKP resmi dari DJP.

  • Mendapatkan Nomor Seri Faktur Pajak Lewat e-Nofa

e-Nofa adalah akronim dari elektronik penomoran faktur pajak. Untuk mendapatkan NSFP yang akan digunakan pada e-Faktur, perlu mengakses e-Nofa.

  • Bisa Dapatkan NSFP Melalui KPP

Guna mendapatkan nomor seri faktur pajak, bisa juga datang langsung ke KPP setempat. Namun cara ini tentunya lebih menyita waktu karena harus datang ke kantor pelayanan pajak.

Pembuatan faktur pajak secara umum mencantumkan data ini:

  • NPWP, alamat, nama PKP yang menyerahkan BKP/JKN
  • NPWP, alamat, nama PKP yang membeli BKP/JKP
  • Memasukkan informasi barang atau jasa, dengan jumlah harga jual atau penggantian dan pemotongan harga
  • Jumlah PPN yang dipungut
  • Jumlah PPnBM yang dipungut
  • Nomor seri, kode dan tanggal pembuatan faktur pajak
  • Jabatan, nama belakang, dan tanda tangan pihak terkait

Ketentuan faktur pajak elektronik atau e-faktur:

  • Tanda tangan: Diganti oleh kode QR (Quick Response).
  • Format: Sudah ditentukan oleh aplikasi atau sistem yang disediakan DJP.
  • Jumlah lembar: Tidak diwajibkan untuk dicetak dalam format salinan bentuk cetak (hardcopy).
  • Permohonan/Permintaan Nomor Seri Faktur (NSFP): PKP tidak harus datang ke KPP untuk meminta NSFP.
  • Prosedur pelaporan: PKP harus mengunggah faktur pajak, baik keluaran maupun masukan, agar bisa mendapatkan kode QR dan mendapatkan pengesahan. Prosedur ini untuk membuat dan melaporkan SPT PPN.
  • Pelaporan SPT PPN: Semuanya tersedia dalam satu aplikasi.
  • Mata uang: Mata uang yang harus dicatat harus rupiah. Jika PKP melakukan transaksi dalam mata uang asing, harus dikonversi terlebih dahulu ke rupiah.

Ilustrasi membuat faktur pajak masukan dan pajak keluaran

Membuat Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran di Klikpajak

Sejarahnya, e-Faktur atau e-Tax Invoice dikenalkan DJP pada tahun 2013. Kemudian pada 1 Juli 2014, DJP resmi memberlakukan e-Faktur dengan fitur penyampaian faktur pajak secara elektronik.

Pada 2016, DJP mengenalkan e-Billing sebagai fitur untuk pembayaran pajak secara online. Seperti diketahui, fitur utama e-Filing dan e-Faktur adalah untuk melaporkan pajak secara elektronik.

Agar pembuatan faktur pajak lancar, Anda bisa menggunakan aplikasi e-Faktur dari Klikpajak by Mekari. Klikpajak adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang membantu proses bayar, lapor hingga pengelolaan pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-169/PJ/2018.

“Fitur e-Faktur Klikpajak memudahkan Anda untuk membuat dan mengelola faktur pajak masukan, faktur pajak keluaran, hingga faktur pajak retur. Anda juga bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.”

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah. Karena alur yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).

Anda bisa melaporkan seluruh jenis SPT secara gratis selamanya melalui fitur e-Filing di Klikpajak kapan pun dan di mana pun. Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Semua jenis SPT bisa dilaporkan melalui e-Filing di Klikpajak, seperti SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi, dengan mudah dan cepat karena panduan pengisian SPT yang simpel.

Note: Pahami dengan baik Pentingnya e-Bupot untuk Kelancaran dalam Berbisnis

Klikpajak merupakan aplikasi pajak online berbasis cloud, dan memungkinkan Anda mengelola administrasi perpajakan dengan baik. Anda dapat nyaman menggunakan aplikasi Klikpajak karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin, karena Klikpajak bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Kelebihan lain Klikpajak adalah bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online seperti Jurnal by MekariSimple Online Accounting Software.

Ini adalah teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian accounting (keuangan) lebih cepat dan mudah. Sehingga proses pengelolaan pajak jadi makin gampang dan tepat hanya dengan Klikpajak.

Cara membuat faktur pajak masukan di e-Faktur Klikpajak:

Aktivasi Pajak

  1. Cara aktivasi e-Faktur adalah dengan mengajukan sertifikat elektronik pajak bagi yang belum memilikinya.
  2. Jika permohonan sertifikat elektronik pajak sudah disetujui, unduh di situs resmi DJP di efaktur.pajak.go.id.

Pendaftaran Akun di Klikpajak

1. Daftarkan akun Anda di Klikpajak dengan mencantumkan informasi yang terdiri dari Profil Pajak, NPWP, Nama Perusahaan, dan Jabatan;

2. Kemudian aktifkan fitur e-Filing dengan mencantumkan NPWP dan EFIN;

3. Aktifkan e-Faktur dengan cara impor sertifikat elektronik pajak Anda ke Klikpajak, dengan cara masuk ke aplikasi Klikpajak, kemudian tab “e-Faktur > NSFP, Faktur, Dokumen Lain atau SPT”, maka akan diarahkan ke halaman “Lengkapi informasi sertifikat elektronik”;

4. Lengkapi semua informasi yang ada di formulir pendaftaran e-Faktur tersebut, lalu impor sertifikat elektronik yang sudah diperoleh dari e-Nofa dan klik tombol “Daftarkan”.

Membuat Pengaturan Awal

1. Masuk pada pengaturan dan “Pilih Pajak”

2. Klik menu E-Faktur, lalu pilih tab Faktur > Faktur Masukan;

3. Isi form faktur masukan pada field yang disediakan lalu klik “Simpan sebagai draft”;

4. Anda akan diarahkan ke halaman Detail Faktur Masukan dengan status faktur Belum Approve. Klik “Upload” untuk melanjutkan;

5. Anda akan diarahkan ke halaman list faktur masukan dan status approval-nya akan berubah dari Sedang diproses menjadi Approved;

6. Klik pada nomor faktur pajak untuk melihat detail faktur masukan yang sudah dibuat.

Cara membuat faktur pajak keluaran di e-Faktur Klikpajak:

1. Login pada aplikasi pajak online Klikpajak;

2. Klik menu E-Faktur lalu pilih tab Faktur > Faktur keluaran;

3. Klik “Buat faktur keluaran” untuk memulai;

4. Isi form Faktur keluaran pada field yang disediakan;

5. Kemudian klik “Simpan sebagai draft”;

6. Anda akan diarahkan ke halaman Detail Faktur Keluaran dengan status faktur Belum Approved. Klik “Upload” untuk melanjutkan;

7. Anda akan diarahkan kembali ke halaman list faktur keluaran dan status approval-nya akan berubah dari Sedang diproses menjadi Approved;

8. Klik pada nomor faktur pajak untuk melihat detail faktur keluaran yang sudah dibuat.

Tunggu apalagi, buat faktur pajak elektronik Anda dengan mudah sekarang juga. Cukup daftarkan alamat email Anda di www.klikpajak.id dan nikmati kemudahan cara bayar, lapor, dan kelola pajak dengan mudah dalam satu aplikasi yang terintegrasi langsung dengan DJP. Tinggal klik, urusan perpajakan Anda langsung terupdate secara otomatis!

 


PUBLISHED15 Jun 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: