Ulasan Lengkap Bukti Pemotongan Pajak dan Cara Membuat Bukti Potong

Ulasan Lengkap Bukti Pemotongan Pajak dan Cara Membuat Bukti Potong

Apa ‘sih bukti potong itu dan apa pula fungsinya? Bagi yang berkecimpung di dunia perpajakan pasti tidak asing lagi dengan bukti pemotongan pajak ini. Di sini Anda akan menemukan ulasan lengkap mengenai bukti potong pajak dan cara membuatnya.

Temukan penjelasan tentang bukti pemotongan pajak, mulai dari pengertian dan fungsi bukti potong hingga cara membuat potong dalam ulasan Klikpajak by Mekari berikut ini.

Definisi Bukti Potong

Bukti Potong atau umumnya disebut Bupot adalah formulir atau dokumen lain yang dibuat dan digunakan oleh pemotong pajak sebagai bukti pemotongan.

Ketahui selengkapnya mengenai subjek dan objek PPh di SINI.

a. Dari sisi subjek penerima bukti pemotongan

Dari sisi subjek pajak yang dipotong, maka definisi bukti potong adalah formulir atau dokumen lain yang diterima dari pemotong pajak, untuk digunakan sebagai bukti bahwa pajak penghasilannya telah dipotong oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pihak pemotong.

b. Dari sisi subjek pembuat bukti pemotongan

Begitu juga bagi subjek pemotongnya, bukti potong ini merupakan formulir atau dokumen lain yang telah dibuat sebagai bukti bahwa pihaknya sebagai wajib pajak berstatus PKP memenuhi kewajibannya memungut dan menyetorkan pajaknya ke kas negara.

Ilustrasi bukti potong

Pentingnya Bukti Potong

Secara umum, fungsi bukti potong adalah sebagai dokumen untuk mengawasi pajak yang telah dipotong. Formulir bukti potong ini merupakan dokumen resmi sebagai bukti bahwa pajak yang dipungut telah disetorkan ke negara dan sebagai syarat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).

“Keberadaan bukti potong ini penting sebagai tanda bahwa pemotong maupun pihak yang dipotong pajak penghasilannya telah memenuhi kewajiban pajaknya dengan melampirkan bukti potong yang sah. Bukti potong juga berfungsi untuk memenuhi syarat saat menyampaikan SPT Tahunan PPh.”

Masih merujuk pada pengertian dan fungsi dari bukti potong tersebut, maka alasan pentingnya bukti potong adalah:

a. Bagi Pemotong Pajak

Bukti potong bagi pemotong pajak dalam hal ini PKP adalah berfungsi sebagai bukti pemotongan pajak penghasilan itu telah dilakukan. Dokumen bukti potong ini juga diperlukan bagi PKP pada saat melakukan pembayaran pajak yang telah dipungut dan pelaporan SPT Tahunan PPh.

b. Bagi Subjek yang Dipotong Pajaknya

Begitu juga dengan subjek pajak yang telah dipotong pajak penghasilannya, maka keberadaan bukti potong ini sangat penting bagi dia untuk digunakan sebagai bukti bahwa penghasilannya telah dipotong dan dibayarkan oleh PKP.

Sehingga subjek yang telah dipotong pajaknya ini bisa menggunakan dokumen bukti potong ini pada saat melaporkan SPT Tahunan/Masa PPh.

Ilustrasi membuat bukti potong pajak

Pembuat Bukti Potong

Bagi yang sudah lama berkecimpung di dunia perpajakan mungkin sudah paham betul siapa saja subjek yang memotong atau membuat bukti potong pajak.

Note: Perlu diketahui, Bukti Potong Bisa Digunakan untuk Kurangi Beban Pajak. Caranya?

a. Subjek Pembuat Bukti Potong

Berdasarkan UU PPh, bukti potong ini dibuat oleh pemberi kerja baik pribadi maupun badan usaha tetap maupun badan usaha, pengusaha kena pajak, dan bendahara pemerintah pusat atau daerah.

b. Subjek Pajak yang Menerima Bukti Potong

Sesuai dengan UU PPh yang berlaku, subjek pajak yang dipotong pajak penghasilannya dan menerima bukti potong adalah:

  • Orang pribadi

Subjek pajak orang pribadi ini termasuk juga jenis subjek pajak dari warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

  • Badan

Subjek pajak badan merupakan subjek pajak dalam bentuk badan usaha atau perusahaan.

  • Bentuk Usaha tetap (BUT)

Subjek pajak BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Ilustrasi formulir bukti pemotongan pajak

Dasar Hukum Pembuatan Bukti Potong

Pembuatan bukti potong ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. UU PPh ini sudah sudah mengalami beberapa kali perubahan, di antaranya:

  • Perubahan Pertama UU PPh

UU No. 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

  • Perubahan Kedua UU PPh

UU No. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

  • Perubahan Ketiga UU PPh

UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

  • Perubahan Keempat UU PPh

UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Ilustrasi wajib pajak yang dipungut pajaknya dan mendapat bukti potong pajak

Macam-Macam Subjek Pajak

Subjek kena pajak ini dibedakan menjadi dua, yakni:

a. Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek yang dikenakan pajak penghasilan dalam negeri adalah orang pribadi atau badan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Orang pribadi

Bertempat tinggal dan berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Badan

Merupakan wajib pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

  • Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • Pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD
  • Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
  • Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

b. Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek pajak luar negeri yang dipotong pajak penghasilannya ini terbagi menjadi dua, yakni:

1. Orang Pribadi atau Badan yang menjalankan usaha

Subjek pajak orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Lalu subjek pajak badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk BUT di Indonesia.

2. Orang Pribadi atau Badan yang menerima penghasilan

Subjek pajak orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Lalu subjek pajak badan yang didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang dapat menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Ilustrasi bukti pemotongan pajak

Jenis-Jenis Bukti Potong

Secara umum bukti potong ini diperoleh dari beberapa jenis pemotongan pajak yang dilakukan, di antaranya:

  • Bukti Potong PPh Pasal 21

Bukti potong PPh 21 adalah bukti pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pemberi kerja yang diberikan kepada karyawan maupun non karyawan.

Bagi karyawan sendiri terdiri dari dua macam, yakni formulir 1721 A1 (bagi karyawan swasta) dan formulir 1721 A2 (bagi pegawai negeri).

  • Bukti Potong PPh Pasal 22

Bukti potong PPh 22 adalah bukti pemotongan pajak penghasilan yang dipungut oleh bendahara pemerintah pusat dan daerah, instansi/lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya, terkait pembayaran atas penyerahan barang.

Kemudian bukti pemotongan oleh wajib pajak badan tertentu, baik pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha bidang lainnya. Serta wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

  • Bukti Potong PPh Pasal 23/26

Bukti potong PPh Pasal 23/26 merupakan pajak dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh dari modal (dividen, bunga, royalti, dan lainya), penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21.

Note: Untuk menggunakan aplikasi e-Bupot, Anda harus memiliki Sertifikat Elektronik. Begini Cara Mendapatkan ‘Digital Certificate’ untuk Menggunakan e-Bupot

  • Bukti Potong PPh Pasal 15

Bukti potong PPh Pasal 15 adalah bukti pemotongan dari pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak tertentu. Seperti perusahaan pelayaran atau pernerbangan internasional, perusahaan dalam negeri.

Kemudian perusahaan penerbangan dalam negeri, perusahaan luar negeri, perusahaan pengeboran migas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk guna-serah atau build-operate-transfer (BOT).

  • Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat (2)

Bukti potong PPh 4 ayat (2) atau PPh Final adalah bukti potong yang berasal dari pemotongan pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan PPh Terutang.

PPh Pasal 4 ayat (2) ini dikenakan pada:

  • Peredaran bruto usaha di bawah omzet Rp4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak
  • Bunga deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga obligasi, bunga tabungan yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya
  • Hadiah berupa lotre/undian
  • Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha
  • Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate dan sewa tanah dan/atau banagunan
  • Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai Peraturan Pemerintah (PP)

Ilustrasi membuat bukti potong pajak

Aturan Membuat Bukti Potong

Secara umum, ketentuan pembuatan bukti pemotongan pajak penghasilan ini diatur dalam UU PPh. Kemudian dipertegas bahwa pihak pemotong/pemungut harus menyerahkan bukti pemotongan pada pihak yang pajak penghasilannya telah dipungut.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017 tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh. Tujuannya, untuk memberi kepastian hukum dan kejelasan pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak lain.

Poin penting dalam pembuatan bukti pemotongan PPh sesuai PMK No. 12/PMK.03/2017 ini adalah:

  • Bukti potong PPh bisa digunakan sebagai kredit pajak
  • Bisa sebagai bukti pelunasan PPh
  • Bukti pemotongan PPh dapat berbentuk formulir kerta (hard copy) atau dokumen elektronik
  • Bisa dilakukan pembetulan atau pembatalan bukti potong jika pada kondisi tertentu

Dari masing-masing jenis pajak penghasilan di atas, berikut aturan membuat bukti pemotongannya:

a. Aturan Membuat Bukti Potong PPh 21/26

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Pemberi kerja harus membuat bukti potong selambat-lambatnya bulan Januari tahun berikutnya.

b. Aturan Membuat Bukti Potong PPh 22

Berdasarkan UU PPh, pihak yang memungut atau membuat bukti potong PPh Pasal 22 adalah:

  • Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.
  • Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen.
  • Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah.

c. Aturan Membuat Bukti Potong PPh 15

Pemotongan PPh Pasal 15 ini dilakukan atas:

1. Pelayaran Dalam Negeri

Pihak yang menjalankan usaha pelayaran menyewakan kapal dari pelabuhan Indonesia ke luar negeri harus memperhatikan hal berikut ini:

  • Penyewa harus melakukan pemotongan PPh 25 sebesar 30% dari perkiraan penghasilan neto
  • Sedangkan perkiraan penghasilan neto perusahaan pelayaran adalah sebesar 4% dari peredaran bruto
  • Sehingga penghitungan PPh Pasal 15 adalah 1,2% x peredaran bruto
  • Jika penyewa tidak melakukan pemotongan PPh 15 atau bukan pemotong pajak, maka harus melakukan penyetoran sendiri PPh 15 terutang paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan melaporkan SPT PPh 15 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

Jika sebagai orang pribadi/badan yang menyewakan kapal dari perusahaan pelayaran dalam negeri, maka harus:

  • Melakukan pemotongan PPh Pasal 15 sebesar 1,2% dari peredaran bruto yang dibayarkan ke perusahaan pelayaran dalam negeri
  • Menyetorkan PPh Pasal 15 yang telah dipotong ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan beikutnya, setelah sebelumnya membuat kode billing terlebih dahulu dengan Kode MAP 411128 dan kode jenis setoran 410

2. Pelayaran/Penerbangan Luar Negeri

  • Penyewa melakukan pemotongan PPh Pasal 25 sebesar 2,64% dari peredaran bruto
  • Jika penyewa tidak melakukan pemotongan PPh 15 atau bukan pemotong pajak, pihak usaha pelayaran atau penerbangan harus menyetorkan sendiri PPh 15 yang terutang paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan pelaporan SPT-nya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

3. Penerbangan Dalam Negeri

  • Pihak penyewa akan melakukan pemotongan PPh 15 1,8% dari peredaran bruto bagi pemilik perusahaan di Indonesia
  • Melakukan pemotongan PPh 15 sebesar 1,8% dari peredaran bruto yang dibayarkan ke perusahaan penerbangan dalam negeri jika penyewa wajib pajak orang pribadi

d. Aturan Membuat Bukti Potong PPh 23/26

Berdasarkan UU PPh, dalam pembuatan bukti potong PPh 23/26, status pemotong harus:

  • Badan pemerintah, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
  • Subjek pajak dalam negeri
  • Penyelenggara kegiatan, seperti penyelenggara kegiatan (Event Organizer/EO)
  • Badan Usaha Tetap (BUT)
  • Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
  • Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk DJP

Mulai 1 Agustus 2020, DJP mewajibkan penggunaan e-Bupot untuk pembuatan bukti potong dan penyampaian SPT Masa PPh 23/26 melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020 tentang:

Penetapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017.

Bunyi ketentuan wajib e-Bupot pada penetapan Pertama KEP-269/PJ/2020 adalah:

“Menetapkan Wajib Pajak yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di seluruh Indonesia sebagai Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 mulai Masa Pajak Agustus 2020.”

Peraturan wajib penggunaan e-Bupot 23/26 ini ditetapkan pada 10 Juni 2020. Sesuai KEP terbaru ini, meski pengusaha tidak lagi berstatus PKP tetap wajib membuat bukti pemotongan dan menyampaikan SPT Masa tersebut karena telah ditetapkan sebagai pemotong PPh 23/26.

Dalam beleid tersebut juga dijelaskan, bagi wajib pajak yang baru dikukuhkan sebagai PKP setelah terbitnya KEP-269/PJ/2020 ini, maka harus membuat Bukti Pemotongan dan menyampaikan SPT Masa PPh 23/26 sejak wajib pajak tersebut dikukuhkan sebagai PKP.

Ingin mengetahui cara membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26, selengkapnya bisa Anda lihat di SINI.

e. Aturan Membuat Bukti Potong PPh 4 ayat (2)

Mekanisme pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) ini dilakukan oleh pemotong pajak yakni:

  • Badan pemerintah
  • Subjek pajak badan dalam negeri
  • Penyelenggara kegiatan
  • BUT
  • Kerjasama operasi
  • Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
  • Orang pribadi yang ditetapkan DJP

Ilustrasi bukti potong yang digunakan untuk menyampaikan SPT Pajak

Aturan Penyampaian SPT Pajak Penghasilan

Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan sejak 2013 ditetapkan ada 4 cara yang bisa dilakukan, yakni:

a. Pelaporan SPT PPh secara Langsung

Penyampaian SPT Tahunan secara langsung ini dibagi menjadi dua cara, yakni:

  • Melalui Tempat Pelayanan terpadu (TPT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar, untuk menyampaikan: SPT Tahunan Lebih Bayar (LB), SPT Tahunan Pembetulan, SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT, dan SPT Tahunan dalam bentuk e-SPT.
  • Melalui Pojok pajak/mobil pajak/dropbox yang tersedia. Penyampaian SPT secara langsung ini dilakukan tidak dalam amplop atau kemasan lainnya.

b. Pelaporan SPT PPh Melalui Pos

Menyampaikan SPT Tahunan melalui pos ini dengan melampirkan surat ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Penyampaian ini dilakukan ini dilakukan dalam amplop tertutup, dengan lembar informasi amplop SPT Tahunan.

Format dalam lampiran 1 Perdirjen No. PER-26/PJ/2012 berisi data:

  • Nama Wajib Pajak
  • NPWP
  • Tahun Pajak
  • Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar)
  • Jenis SPT (SPT Tahunan/SPT Tahunan Pembetulan ke-…)
  • Perubahan Data (Ada/Tidak Ada)
  • Nomor Telepon
  • Pernyataan
  • Tanda tangan WP.

c. Penyampaian SPT PPh Melalui Perusahaan Jasa ekspedisi atau Kurir

Penyampaian SPT Tahunan ini harus menyertakan bukti pengiriman surat ke KPP tempat wajib terdaftar terdaftar. Amplop juga harus dalam keadaan tertutup yang telah dilekati lembar informasi amplop SPT Tahunan.

d. Penyampaian SPT PPh Melalui e-Filing dan PJAP

Penyampaian SPT Tahunan melalui aplikasi e-Filing ini bisa dalam website DJP sendiri maupun mitra resmi Ditjen Pajak yakni Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (ASP) atau Application Service Provider (ASP).

Ilustrasi menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan

Penyampain SPT Tahunan PPh Badan

1. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan adalah paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak:

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan apabila dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP.

2. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan

PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

Penyampaian SPT Masa

1. Batas waktu penyampaian SPT Masa adalah paling lama 20 hari setelah akhir Tahun Pajak:

2. Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

3. Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa, yaitu:

  • Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
  • Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
  • Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
  • Batas waktu pembayaran, penyetoran, atau pelaporan pajak untuk SPT Masa, selengkapnya dalam tabel berikut ini;
NoJenis PajakBatas Pembayaran (Paling Lambat) Batas Pelaporan
(Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014)UU Bidang Perpajakan
1PPh Pasal 4 (2) Setor SendiriTgl. 15 bulan berikutnyaTgl. 20 bulan berikutnya
2PPh Pasal 4 (2) PemotonganTgl. 10 bulan berikutnyaTgl. 20 bulan berikutnya
3PPh Pasal 15 Setor SendiriTgl. 15 bulan berikutnyaTgl. 20 bulan berikutnya
4PPh Pasal 15 PemotonganTgl. 10 bulan berikutnyaTgl. 20 bulan berikutnya
5PPh Pasal 21Tgl. 10 bulan berikutnyaTgl. 20 bulan berikutnya
6PPh Pasal 23/26Tgl. 10 bulan berikutnyaTgl. 20 bulan berikutnya
7PPh Pasal 25Tgl. 15 bulan berikutnyaTgl. 20 bulan berikutnya
8PPh 22 Impor Setor Sendiri (dilunasi bersama dengan Bea Masuk, PPN, PPnBM)Saat penyelesaian dokumen PIB
9PPh Pasal 22 Impor yang Pemungutan oleh Bea Cukai1 hari kerja berikutnyaHari kerja terakhir minggu berikutnya
10PPh Pasal 22 Pemungutan oleh BendaharawanHari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang14 hari setelah masa pajak berakhir
11PPh Pasal 22 MigasTgl. 10 bulan berikutnyaTgl. 20 bulan berikutnya
12PPh Pasal 22 Pemungutan oleh WP Badan TertentuTgl. 10 bulan berikutnyaTgl. 20 bulan berikutnya
13PPN & PPnBMAkhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir & sebelum SPT Masa PPN disampaikanAkhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
14PPN Atas Kegiatan Membangun SendiriTgl. 15 bulan berikutnyaAkhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
15PPN atas Kegiatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah PabeanTgl. 15 bulan berikutnya setelah saat terutang pajakAkhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
16PPN & PPnBM Pemungutan BendaharawanTgl. 7 bulan berikutnyaAkhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
17PPN dan/atau PPnBM Pemungutan oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPNHarus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN
18PPN & PPnBM Pemungutan Selain BendaharawanTgl. 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhirAkhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
19PPh 25 WP Kriteria Tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP)Harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
20Pembayaran masa selain PPh 25 WP Kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP)Harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir

 

4. Ketentuan terkait SPT Masa PPh Pasal 25:

Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 adalah:

  • WP OP yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas
  • WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP (kepada WP ini juga dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan)

5. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 melalui bank persepsi atau kantor pos persepsi dengan sistem pembayaran secara online dan Surat Setoran Pajak (SSP)-nya telah mendapat validasi dengan NTPN, maka SPT Masa PPh Pasal 25 dianggap telah disampaikan ke KPP sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP.

Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

1. Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak

  • Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
  • Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan adalah WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

2. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

Agar pembuatan bukti potong, pembayaran, pelaporan dan pengelolaan pajak lancar, Anda bisa menggunakan aplikasi pajak online dari Klikpajak by Mekari.

Supaya terhindar dari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak

Apa itu Klikpajak?

Klikpajak adalah Penyedia Jasa Aplikasi Pajak (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan DJP Nomor KEP-169/PJ/2018

Klikpajak menyediakan fitur e-Billing untuk membuat ID Billing yang valid sebagai syarat pembayaran pajak. Serta e-Filing Klikpajak yang bisa diakses secara gratis selamanya dalam jumlah tak terbatas untuk semua jenis pajak.

Note: Langkah-langkah pembuatan ID Billing dan Penyampaian SPT Masa/Tahunan PPh, Klik di SINI.

Bukan hanya itu, aplikasi pajak online Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Faktur, e-Bupot, dan fitur Tax Activity.

Sehingga memungkinkan seluruh aktivitas perpajakan Anda terintegrasi secara terpusat dan memudahkan dalam menelusuri serta menemukan file perpajakan Anda.

Tunggu apalagi, urus dan lakukan kebutuhan aktivitas perpajakan Anda di Klikpajak.

Cukup daftarkan alamat email Anda di www.klikpajak.id dan nikmati kemudahan cara bayar, lapor, dan kelola pajak dalam satu aplikasi yang terintegrasi langsung dengan DJP.

Apa pun jenis PPh dan urusan perpajakan Anda, lakukan bersama Klikpajak. Tinggal klik, pengelolaan pajak Anda langsung terupdate secara otomatis! Mudah, efektif dan efisien, bukan?


PUBLISHED03 Aug 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: