Bukti Potong Pajak & Cara Mendapatkan Bukti Potong Pajak

Ulasan Lengkap Bukti Pemotongan Pajak dan Cara Membuat Bukti Potong

Apa ‘sih bukti potong itu dan apa pula fungsinya? Bagi yang berkecimpung di dunia perpajakan pasti tidak asing lagi dengan bukti pemotongan pajak ini. Di sini Sobat Klikpajak akan menemukan ulasan lengkap mengenai bukti potong pajak dan cara membuatnya, persembahan dari Klikpajak by Mekari.

Temukan penjelasan tentang bukti pemotongan pajak, mulai dari pengertian dan fungsi bukti potong hingga cara membuat potong.

Tapi sebelum itu, Klikpajak.id akan kembali mengingatkan pentingnya kelola pajak dan keuangan bisnis yang praktis, efektif & efisien untuk membantu meningkatkan kinerja perusahaan.

Ingin mengetahui cara kelola pajak dan keuangan bisnis yang mudah & cepat, ikutti demo online di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak kapan saja.

Bukti Potong Pajak & Cara Mendapatkan Bukti Potong Pajak

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat menghitung, membayar, melaporkan pajak kapan saja dan di mana pun, serta menyimpan arsip perpajakan dengan aman dalam satu platform aplikasi pajak online berbasis web yang terintegrasi.

Dengan Klikpajak, kelola e-Faktur maupun e-Bupot juga lebih mudah dan cepat karena terintegrasi dengan fitur akuntansi perpajakan online Jurnal.id.

Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak.id dan Jurnal.id di sini.

Jurnal by Mekari adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Kembangkan bisnis tanpa batas dengan software akuntansi terintegrasi Jurnal by Mekari. Coba Gratis 14 hari sekarang!

Bukan hanya itu, Sobat Klikpajak juga dapat mengelola karyawan dengan mudah melalui sistem HRIS (Human Resources Information System) Talenta by Mekari.

Melalui HRIS Talenta.co, segala urusan payroll dan manajemen HR (Human Resources) lebih mudah dan praktis.

Jaga bisnis tetap produktif dengan software payroll dan HRIS terautomasi Talenta by Mekari. Coba Talenta Gratis sekarang!

“Serahkan semua urusan perpajakan, keuangan perusahaan dan manajemen SDM melalui support system yang lengkap dan terintegrasi untuk mendukung kinerja perusahaan serta perkembangan bisnis yang lebih baik lagi.”

Definisi Bukti Potong Pajak & Tentang Cara Mendapatkan Bukti Potong Pajak

Bukti Potong atau umumnya disebut Bupot adalah formulir atau dokumen lain yang dibuat dan digunakan oleh pemotong pajak sebagai bukti pemotongan.

1. Bukti potong pajak dari sisi subjek penerima bukti pemotongan

Dari sisi subjek pajak yang dipotong, maka definisi bukti potong adalah formulir atau dokumen lain yang diterima dari pemotong pajak, untuk digunakan sebagai bukti bahwa pajak penghasilannya telah dipotong oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pihak pemotong.

2. Bukti potong pajak dari sisi subjek pembuat bukti pemotongan

Begitu juga bagi subjek pemotongnya, bukti potong ini merupakan formulir atau dokumen lain yang telah dibuat sebagai bukti bahwa pihaknya sebagai wajib pajak berstatus PKP memenuhi kewajibannya memungut dan menyetorkan pajaknya ke kas negara.

Ketahui juga penjelasan tentang Ulasan Lengkap Pajak Penghasilan: Jenis-Jenis PPh, Objek, Subjek, Tarif dan Contoh

Apa Sih Pentingnya Bukti Potong Pajak & Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan?

Secara umum, fungsi bukti potong adalah sebagai dokumen untuk mengawasi pajak yang telah dipotong. Formulir bukti potong ini merupakan dokumen resmi sebagai bukti bahwa pajak yang dipungut telah disetorkan ke negara dan sebagai syarat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).

“Keberadaan bukti potong ini penting sebagai tanda bahwa pemotong maupun pihak yang dipotong pajak penghasilannya telah memenuhi kewajiban pajaknya dengan melampirkan bukti potong yang sah. Bukti potong juga berfungsi untuk memenuhi syarat saat menyampaikan SPT Tahunan PPh.”

Masih merujuk pada pengertian dan fungsi dari bukti potong tersebut, maka alasan pentingnya bukti potong adalah:

1. Bagi Pemotong Pajak

Bukti potong bagi pemotong pajak dalam hal ini PKP adalah berfungsi sebagai bukti pemotongan pajak penghasilan itu telah dilakukan. Dokumen bukti potong ini juga diperlukan bagi PKP pada saat melakukan pembayaran pajak yang telah dipungut dan pelaporan SPT Tahunan PPh.

2. Bagi Subjek yang Dipotong Pajaknya

Begitu juga dengan subjek pajak yang telah dipotong pajak penghasilannya, maka keberadaan bukti potong ini sangat penting bagi dia untuk digunakan sebagai bukti bahwa penghasilannya telah dipotong dan dibayarkan oleh PKP.

Sehingga subjek yang telah dipotong pajaknya ini bisa menggunakan dokumen bukti potong ini pada saat melaporkan SPT Tahunan/Masa PPh.

Bukti Potong Pajak & Cara Mendapatkan Bukti Potong PajakIlustrasi membuat bukti potong pajak

Siapa Pembuat Bukti Potong Pajak & Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan?

Bagi yang sudah lama berkecimpung di dunia perpajakan mungkin sudah paham betul siapa saja subjek yang memotong atau membuat bukti potong pajak.

Perlu diketahui, Bukti Potong Bisa Digunakan untuk Kurangi Beban Pajak. Caranya?

a. Subjek Pembuat Bukti Potong

Berdasarkan UU PPh, bukti potong ini dibuat oleh pemberi kerja baik pribadi maupun badan usaha tetap maupun badan usaha, pengusaha kena pajak, dan bendahara pemerintah pusat atau daerah.

b. Subjek Pajak yang Menerima Bukti Potong

Sesuai dengan UU PPh yang berlaku, subjek pajak yang dipotong pajak penghasilannya dan menerima bukti potong adalah:

  • Orang pribadi

Subjek pajak orang pribadi ini termasuk juga jenis subjek pajak dari warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

  • Badan

Subjek pajak badan merupakan subjek pajak dalam bentuk badan usaha atau perusahaan.

  • Bentuk Usaha tetap (BUT)

Subjek pajak BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Langsung di Klikpajak by Mekari

Ketahui Dasar Hukum Pembuatan Bukti Potong

Pembuatan bukti potong ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. UU PPh ini sudah sudah mengalami beberapa kali perubahan, di antaranya:

  • Perubahan Pertama UU PPh

UU No. 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

  • Perubahan Kedua UU PPh

UU No. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

  • Perubahan Ketiga UU PPh

UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

  • Perubahan Keempat UU PPh

UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Ketahui juga tentang Aturan Baru Membuat e-Faktur dan Cara Mengkreditkan Pajak Masukan di UU Cipta Kerja

Bukti Potong Pajak & Cara Mendapatkan Bukti Potong PajakIlustrasi wajib pajak yang dipungut pajaknya dan mendapat bukti potong pajak

Apa saja Macam-Macam Subjek Pajak dari Bukti Potong Pajak?

Subjek kena pajak ini dibedakan menjadi dua, yakni:

a. Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek yang dikenakan pajak penghasilan dalam negeri adalah orang pribadi atau badan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Orang pribadi

Bertempat tinggal dan berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Temukan cara kelola Faktur Pajak elektronik lebih mudah & cepat dengan tarik data langsung dari laporan keuangan online hanya di e-Faktur Klikpajak by Mekari. Coba & buktikan sekarang!

2. Badan

Merupakan wajib pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

  • Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • Pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD
  • Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
  • Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

b. Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek pajak luar negeri yang dipotong pajak penghasilannya ini terbagi menjadi dua, yakni:

1. Orang Pribadi atau Badan yang menjalankan usaha

Subjek pajak orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Lalu subjek pajak badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk BUT (Badan Udaha Tetap) di Indonesia.

2. Orang Pribadi atau Badan yang menerima penghasilan

Subjek pajak orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Lalu subjek pajak badan yang didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang dapat menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Bukti Potong Pajak & Cara Mendapatkan Bukti Potong PajakIlustrasi bukti pemotongan pajak

Apa saja Jenis-Jenis Bukti Potong Pajak?

Secara umum bukti potong ini diperoleh dari beberapa jenis pemotongan pajak yang dilakukan, di antaranya:

  • Bukti Potong PPh Pasal 21

Bukti potong PPh 21 adalah bukti pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pemberi kerja yang diberikan kepada karyawan maupun non karyawan.

Bagi karyawan sendiri terdiri dari dua macam, yakni formulir 1721 A1 (bagi karyawan swasta) dan formulir 1721 A2 (bagi pegawai negeri).

  • Bukti Potong PPh Pasal 22

Bukti potong PPh 22 adalah bukti pemotongan pajak penghasilan yang dipungut oleh bendahara pemerintah pusat dan daerah, instansi/lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya, terkait pembayaran atas penyerahan barang.

Kemudian bukti pemotongan oleh wajib pajak badan tertentu, baik pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha bidang lainnya. Serta wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

  • Bukti Potong PPh Pasal 23/26

Bukti potong PPh Pasal 23/26 merupakan pajak dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh dari modal (dividen, bunga, royalti, dan lainya), penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21.

Untuk menggunakan aplikasi e-Bupot, Anda harus memiliki Sertifikat Elektronik. Begini Cara Mendapatkan ‘Digital Certificate’ untuk Menggunakan e-Bupot

  • Bukti Potong PPh Pasal 15

Bukti potong PPh Pasal 15 adalah bukti pemotongan dari pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak tertentu. Seperti perusahaan pelayaran atau pernerbangan internasional, perusahaan dalam negeri.

Kemudian perusahaan penerbangan dalam negeri, perusahaan luar negeri, perusahaan pengeboran migas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk guna-serah atau build-operate-transfer (BOT).

  • Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat (2)

Bukti potong PPh 4 ayat (2) atau PPh Final adalah bukti potong yang berasal dari pemotongan pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan PPh Terutang.

PPh Pasal 4 ayat (2) ini dikenakan pada:

  • Peredaran bruto usaha di bawah omzet Rp4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak
  • Bunga deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga obligasi, bunga tabungan yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya
  • Hadiah berupa lotre/undian
  • Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha
  • Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate dan sewa tanah dan/atau banagunan
  • Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai Peraturan Pemerintah (PP)

Bukti Potong Pajak & Cara Mendapatkan Bukti Potong PajakIlustrasi membuat bukti potong pajak

Inilah Aturan Membuat Bukti Potong Pajak

Secara umum, ketentuan pembuatan bukti pemotongan pajak penghasilan ini diatur dalam UU PPh. Kemudian dipertegas bahwa pihak pemotong/pemungut harus menyerahkan bukti pemotongan pada pihak yang pajak penghasilannya telah dipungut.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017 tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh. Tujuannya, untuk memberi kepastian hukum dan kejelasan pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak lain.

Poin penting dalam pembuatan bukti pemotongan PPh sesuai PMK No. 12/PMK.03/2017 ini adalah:

  • Bukti potong PPh bisa digunakan sebagai kredit pajak
  • Bisa sebagai bukti pelunasan PPh
  • Bukti pemotongan PPh dapat berbentuk formulir kerta (hard copy) atau dokumen elektronik
  • Bisa dilakukan pembetulan atau pembatalan bukti potong jika pada kondisi tertentu

Dari masing-masing jenis pajak penghasilan di atas, berikut aturan membuat bukti pemotongannya:

a. Aturan Membuat Bukti Potong PPh 21/26

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Pemberi kerja harus membuat bukti potong selambat-lambatnya bulan Januari tahun berikutnya.

b. Aturan Membuat Bukti Potong PPh 22

Berdasarkan UU PPh, pihak yang memungut atau membuat bukti potong PPh Pasal 22 adalah:

  • Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.
  • Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen.
  • Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah.

c. Aturan Membuat Bukti Potong PPh 15

Pemotongan PPh Pasal 15 ini dilakukan atas:

1. Pelayaran Dalam Negeri

Pihak yang menjalankan usaha pelayaran menyewakan kapal dari pelabuhan Indonesia ke luar negeri harus memperhatikan hal berikut ini:

  • Penyewa harus melakukan pemotongan PPh 25 sebesar 30% dari perkiraan penghasilan neto
  • Sedangkan perkiraan penghasilan neto perusahaan pelayaran adalah sebesar 4% dari peredaran bruto
  • Sehingga penghitungan PPh Pasal 15 adalah 1,2% x peredaran bruto
  • Jika penyewa tidak melakukan pemotongan PPh 15 atau bukan pemotong pajak, maka harus melakukan penyetoran sendiri PPh 15 terutang paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan melaporkan SPT PPh 15 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

Jika sebagai orang pribadi/badan yang menyewakan kapal dari perusahaan pelayaran dalam negeri, maka harus:

  • Melakukan pemotongan PPh Pasal 15 sebesar 1,2% dari peredaran bruto yang dibayarkan ke perusahaan pelayaran dalam negeri
  • Menyetorkan PPh Pasal 15 yang telah dipotong ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan beikutnya, setelah sebelumnya membuat kode billing terlebih dahulu dengan Kode MAP 411128 dan kode jenis setoran 410

2. Pelayaran/Penerbangan Luar Negeri

  • Penyewa melakukan pemotongan PPh Pasal 25 sebesar 2,64% dari peredaran bruto
  • Jika penyewa tidak melakukan pemotongan PPh 15 atau bukan pemotong pajak, pihak usaha pelayaran atau penerbangan harus menyetorkan sendiri PPh 15 yang terutang paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan pelaporan SPT-nya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

Buat Bukti Potong PPh 23/26 lebih mudah & cepat dengan tarik data langsung dari laporan keuangan online hanya di e-Bupot Klikpajak by Mekari. Coba & buktikan sekarang!

3. Penerbangan Dalam Negeri

  • Pihak penyewa akan melakukan pemotongan PPh 15 1,8% dari peredaran bruto bagi pemilik perusahaan di Indonesia
  • Melakukan pemotongan PPh 15 sebesar 1,8% dari peredaran bruto yang dibayarkan ke perusahaan penerbangan dalam negeri jika penyewa wajib pajak orang pribadi

d. Aturan Membuat Bukti Potong PPh 23/26

Berdasarkan UU PPh, dalam pembuatan bukti potong PPh 23/26, status pemotong harus:

  • Badan pemerintah, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
  • Subjek pajak dalam negeri
  • Penyelenggara kegiatan, seperti penyelenggara kegiatan (Event Organizer/EO)
  • Badan Usaha Tetap (BUT)
  • Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
  • Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk DJP

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Baca juga tentang Begini Cara Mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh 23

e. Aturan Membuat Bukti Potong PPh 4 ayat (2)

Mekanisme pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) ini dilakukan oleh pemotong pajak yakni:

  • Badan pemerintah
  • Subjek pajak badan dalam negeri
  • Penyelenggara kegiatan
  • BUT
  • Kerjasama operasi
  • Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
  • Orang pribadi yang ditetapkan DJP

Bukti Potong Pajak & Cara Mendapatkan Bukti Potong PajakIlustrasi bukti potong yang digunakan untuk menyampaikan SPT Pajak

Aturan Penyampaian SPT Pajak Penghasilan

Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan sejak 2013 ditetapkan ada 4 cara yang bisa dilakukan, yakni:

a. Pelaporan SPT PPh secara Langsung

Penyampaian SPT Tahunan secara langsung ini dibagi menjadi dua cara, yakni:

  • Melalui Tempat Pelayanan terpadu (TPT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar, untuk menyampaikan: SPT Tahunan Lebih Bayar (LB), SPT Tahunan Pembetulan, SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT, dan SPT Tahunan dalam bentuk e-SPT.
  • Melalui Pojok pajak/mobil pajak/dropbox yang tersedia. Penyampaian SPT secara langsung ini dilakukan tidak dalam amplop atau kemasan lainnya.

Ketahui juga tentang Ketentuan dan Syarat Lapor PPh 23 Online Terbaru

b. Pelaporan SPT PPh Melalui Pos

Menyampaikan SPT Tahunan melalui pos ini dengan melampirkan surat ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Penyampaian ini dilakukan ini dilakukan dalam amplop tertutup, dengan lembar informasi amplop SPT Tahunan.

Format dalam lampiran 1 Perdirjen No. PER-26/PJ/2012 berisi data:

  • Nama Wajib Pajak
  • NPWP
  • Tahun Pajak
  • Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar)
  • Jenis SPT (SPT Tahunan/SPT Tahunan Pembetulan ke-…)
  • Perubahan Data (Ada/Tidak Ada)
  • Nomor Telepon
  • Pernyataan
  • Tanda tangan WP.

c. Penyampaian SPT PPh Melalui Perusahaan Jasa ekspedisi atau Kurir

Penyampaian SPT Tahunan ini harus menyertakan bukti pengiriman surat ke KPP tempat wajib terdaftar terdaftar. Amplop juga harus dalam keadaan tertutup yang telah dilekati lembar informasi amplop SPT Tahunan.

d. Penyampaian SPT PPh Melalui e-Filing dan PJAP

Penyampaian SPT Tahunan melalui aplikasi e-Filing ini bisa dalam website DJP sendiri maupun mitra resmi Ditjen Pajak yakni Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (ASP) atau Application Service Provider (ASP).

Bukti Potong Pajak & Cara Mendapatkan Bukti Potong PajakIlustrasi menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan

Penyampain SPT Tahunan PPh Badan

1. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan adalah paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak:

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan apabila dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP.

2. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan

PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

Baca juga tentang Cara Lapor SPT Masa PPN Online Terbaru di e-Faktur 

Penyampaian SPT Masa

1. Batas waktu penyampaian SPT Masa adalah paling lama 20 hari setelah akhir Tahun Pajak:

2. Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

3. Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa, yaitu:

  • Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
  • Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
  • Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
  • Batas waktu pembayaran, penyetoran, atau pelaporan pajak untuk SPT Masa, selengkapnya dalam tabel berikut ini;
No Jenis Pajak Batas Pembayaran (Paling Lambat)  Batas Pelaporan
    (Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014) UU Bidang Perpajakan
1 PPh Pasal 4 (2) Setor Sendiri Tgl. 15 bulan berikutnya Tgl. 20 bulan berikutnya
2 PPh Pasal 4 (2) Pemotongan Tgl. 10 bulan berikutnya Tgl. 20 bulan berikutnya
3 PPh Pasal 15 Setor Sendiri Tgl. 15 bulan berikutnya Tgl. 20 bulan berikutnya
4 PPh Pasal 15 Pemotongan Tgl. 10 bulan berikutnya Tgl. 20 bulan berikutnya
5 PPh Pasal 21 Tgl. 10 bulan berikutnya Tgl. 20 bulan berikutnya
6 PPh Pasal 23/26 Tgl. 10 bulan berikutnya Tgl. 20 bulan berikutnya
7 PPh Pasal 25 Tgl. 15 bulan berikutnya Tgl. 20 bulan berikutnya
8 PPh 22 Impor Setor Sendiri (dilunasi bersama dengan Bea Masuk, PPN, PPnBM) Saat penyelesaian dokumen PIB
9 PPh Pasal 22 Impor yang Pemungutan oleh Bea Cukai 1 hari kerja berikutnya Hari kerja terakhir minggu berikutnya
10 PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan Hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang 14 hari setelah masa pajak berakhir
11 PPh Pasal 22 Migas Tgl. 10 bulan berikutnya Tgl. 20 bulan berikutnya
12 PPh Pasal 22 Pemungutan oleh WP Badan Tertentu Tgl. 10 bulan berikutnya Tgl. 20 bulan berikutnya
13 PPN & PPnBM Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir & sebelum SPT Masa PPN disampaikan Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
14 PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri Tgl. 15 bulan berikutnya Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
15 PPN atas Kegiatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean Tgl. 15 bulan berikutnya setelah saat terutang pajak Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
16 PPN & PPnBM Pemungutan Bendaharawan Tgl. 7 bulan berikutnya Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
17 PPN dan/atau PPnBM Pemungutan oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN Harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN
18 PPN & PPnBM Pemungutan Selain Bendaharawan Tgl. 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
19 PPh 25 WP Kriteria Tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP) Harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
20 Pembayaran masa selain PPh 25 WP Kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP) Harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir

 

4. Ketentuan terkait SPT Masa PPh Pasal 25:

Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 adalah:

  • WP OP yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas
  • WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP (kepada WP ini juga dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan)

5. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 melalui bank persepsi atau kantor pos persepsi dengan sistem pembayaran secara online dan Surat Setoran Pajak (SSP)-nya telah mendapat validasi dengan NTPN, maka SPT Masa PPh Pasal 25 dianggap telah disampaikan ke KPP sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP.

 

Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

1. Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak

  • Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
  • Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan adalah WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

2. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

Agar pembuatan bukti potong, pembayaran, pelaporan dan pengelolaan pajak lancar, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi pajak online dari Klikpajak by Mekari.

Bukti Potong Pajak & Cara Mendapatkan Bukti Potong PajakIlustrasi pengusaha kena pajak yang wajib membuat bukti potong pajak

Makin Mudah Urus Pajak dengan Fitur Lengkap Klikpajak by Mekari

Itulah penjelasan tentang bukti potong pajak dan cara mendapatkan bukti potong pajaka maupun cara buat bukti pemotongan pajak penghasilan yang perlu diketahui dan dipahami pelaku bisnis maupun Sobat Klikpajak yang berkecimpung di bidang perpajakan perusahaan.

Kini saatnya Sobat Klikpajak melakukan berbagai urusan perpajakan lebih mudah dan cepat dengan fitur lengkap Klikpajak by Mekari.

Apa yang akan Sobat Klikpajak dapatkan dari aplikasi pajak online berbasis web mitra resmi DJP ini?

Sobat Klikpajak dapat melakukana urusan perpajakan yang efektif & efisien melalui fitur lengkap Klikpajak by Mekari. Karena, jika ada cara praktis, kenapa harus menggunakan cara-cara yang menyita banyak waktu & banyak buang biaya?

Kami memahami bagaimana kompleksitas mengurus administrasi perpajakan perusahaan.

Oleh karena itu, Sobat Klikpajak dapat menemukan semua kemudahan mengurus dan melakukan administrasi perpajakan melalui Klikpajak yang memiliki fitur lengkap.

“Karena Klikpajak didukung dengan teknologi cloud yang memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform dan mengaksesnya di mana pun serta kapan saja Sobat Klikpajak inginkan.”

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Sobat Klikpajak dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Baca juga Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Melalui Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat mengurus berbagai kewajiban perpajakan dengan mudah dan cepat karena dapat dilakukan dalam satu platfrom, sebab Klikpajak memiliki fitur lengkap.

Klikpajak by Mekari adalah cara simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak, mulai dari menghitung, membayar dan cara lapor pajak dalam satu platform.

“Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.”

Tentu saja bukan hanya menghitung, membayar dan melaporkan pajak saja, fitur lengkap Klikpajak by Mekari yang semakin memudahkan aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak mulai dari membuat Faktur Pajak elektronik hingga Bukti Potong elektronik.

Temukan kemudahan urus perpajakan lainnya dengan Klikpajak by Mekari di bawah ini:

A. Mudah Membuat Bukti Potong & Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal by Mekari, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale upsesuai kebutuhan.
  • Layanan supportpajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Bukti Potong Pajak & Cara Mendapatkan Bukti Potong Pajak

B. Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Perhatikan, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT untuk melaporkan SPT Masa PPN.

DJP memindahkan platform pelaporan SPT Masa PPN ke aplikasi e-Faktur.

Jadi, ingat ya… lapor SPT Masa PPN tidak bisa lagi di e-Filing. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0
  4. Cara Lapor SPT Masa PPN Online Terbaru di e-Faktur Klikpajak

Bukti Potong Pajak & Cara Mendapatkan Bukti Potong Pajak

C. Cara Lapor Pajak di e-Filing Klikpajak, Gratis!

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak tidak hanya dapat melakukan bayar pajak saja, tapi juga bisa melaporkan pajak yang dibayarkan.

Sobat Klikpajak dapat melaporkan pajak melalui e-Filing Klikpajak.

Melalui e-Filing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

“Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!”

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Sebelum menyampaikan SPT pajak, terlebih dahulu Sobat Klikpajak harus melakukan daftar pajak online.

Setelah melalui tahap cara menghitung pajak penghasilan perusahaan, berikut cara lapor SPT pajak di e-Filing:

Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui cara lapor SPT PPh Pribadi berikut ini:

Selengkapnya tutorial lapor SPT pajak lainnya:

D. Buat Kode Billing, Langsung Bayar Pajak dalam Satu Platform

Ingat, sebelum bayar atau setor pajak ke kas negara, Sobat Klikpajak harus membuat yang namanya Kode Billing dari DJP terlebih dahulu sebagai syarat bayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Pengetahuan membayar pajak online bagi perusahaan mutlak diperlukan.

Karena dengan sistem bayar pajak online ini, proses pembayaran pajak Sobat Klikpajak akan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat.

“Tahukah? Kini Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing sekaligus bayar billing-nya melalui virtual account bank hanya dalam satu platform di e-Billing Klikpajak.”

Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Sobat Klikpajak resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.

Melalui e-Billing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

Perhitungan Bea Masuk dan Kalkulator Bea Masuk Bagi Importir

E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited, Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja cdan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Lebih jelasnya, berikut cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company.

Bukti Potong Pajak & Cara Mendapatkan Bukti Potong Pajak

Ketahui Aturan Tarif Sanksi Pajak Terbaru

Perlu diingat, aturan pengenaan sanksi denda telat lapor atau bayar pajak sudah berubah.

Terbaru, ketentuan tarif sanksi pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu pada suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI 7 days repo reserve rate).

Tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kementerian Keuangan ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung besar sanksi pajak yang akan dikenakan pada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan berlaku.

“Jadi, tarif sanksi denda ini akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung besar tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Menkeu.”

Berikut dasar perhitungan sanksi denda pajak terbaru:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Baca juga Ulasan Lengkap PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”.

Setiap pembayaran dan pelaporan SPT pajak ada batas waktunya.

Untuk menghindari sanksi denda telat bayar pajak ataupun terlambat lapor SPT pajak, Klikpajak menyediakan kalender saku di Kalender Klikpajak.

Sobat Klikpajak dapat mengecek jadwal lapor ataupun bayar pajak kapan saja lebih mudah dan terhindar dari sanksi denda akibat terlambat bayar dan lapor pajak.

Klikpajak Dirancang untuk Memenuhi Kebutuhan Perpajakan Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Sobat Klikpajak para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Sobat Klikpajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Sobat Klikpajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Sobat Klikpajak?

klikpajak support

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

Sudah tahu tentang bukti potong pajak dan cara mendapatkan bukti potong pajak, ya?

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Jangan lupa, jika Sobat Klikpajak ingin lebih mudah melakukan pengelolaan pajak dan keuangan bisnis, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id yang terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Klik banner di bawah ini untuk menjadwalkan demo online bersama tim konsultan kami.

 

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED04 Jun 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: