Formulir 1721 A1 & 1721 A2 Bukti Potong PPh21 Wajib Dibuat Perusahaan

Sebagai Wajib Pajak Badan atau perusahaan yang memperkerjakan karyawan, harus membuat bukti potong PPh 21 dengan menerbitkan Formulir 1721 A1 atau 1721 A2 bagi pegawai negeri. Mekari Klikpajak akan mengulas tentang bukti potong 1721 A1 ini.

Pada dasarnya, formulir bukti potong pajak untuk karyawan sebagai Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi terbagi menjadi dua, yakni formulir 1721 A1 dan formulir 1721 A2.

Bedanya, jika formulir 1721 A1 diserahkan kepada karyawan atau pegawai dengan status karyawan atau pensiunan swasta sebagai bukti pemotongan PPh Pasal 21.

Sedangkan Formulir 1721 A2, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Polisi Republik Indonesia (Polri), dan/atau pensiunannya.

Lebih jelasnya mengenai Formulir 1721 A1 dan Formulir 1721 A2 dalam Bukti Potong PPh Pasal 21, berikut ulasan dari Klikpajak.

Apa itu Bukti Potong PPh 21 & Formulir 1721 A1

Bukti potong adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti adanya pemungutan/pemotongan pajak yang digunakan untuk mengawasi pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain atau pemberi kerja.

PPh Pasal 21 sendiri akan selalu berkaitan dengan PPh Pasal 26 dalam pajak penghasilan WP Pribadi karyawan/pegawai.

Bedanya, jika PPh 21 dikenakan pada WP Pribadi pekerja dalam negeri, sedangkan PPh 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap WP Pribadi pekerja asing atau luar negeri.

Bukti Potong PPh 21 ini digunakan saat penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh utnuk mengecek kebenaran atas jumlah pajak yang telah dibayar WP atau dipotong perusahaan.

Seperti yang sudah disinggung di atas, Bukti Potong PPh 21 jenis Formulir 1721 A1 diperuntukkan bagi karyawan swasta, sedangkan Formulir 1721 A2 bagi pegawai negeri,

Bukti Potong PPh 21 biasanya akan diberikan  perusahaan/pemberi kerja ke karyawan jauh hari sebelum batas waktu pelaporan SPT Tahunan.

Selain Formulir 1721 A1 atau A2, karyawan juga diharuskan meminta bukti potong dari perusahaan jika punya penghasilan lain yang dikenakan pajak selain gaji, baik yang bersifat final maupun tidak final.

Formulir 1721 A1 dan 1721 A2: Bukti Potong PPh 21Ilustrasi penghasilan yang dikenakan PPh 21 dan harus ada Formulir 1721 A1 atau Formulir 1721 A2

a. Jenis-Jenis Bukti Potong PPh 21/26

Berikut jenis-jenis Bukti Potong PPh 21/26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013:

1. Jenis Bukti Potong PPh 21 Formulir 1721-A1

Bukti Potong PPh Pasal 21 menggunakan Formulir 1721-A1 ini diperuntukkan bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala.

2. Jenis Bukti Potong PPh 21 Formulir 1721-A2

Bukti Potong PPh Pasal 21 menggunakan Formulir 1721-A2 diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil atau anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau anggota Polisi Republik Indonesia (POlri) atau pejabat negara atau pensiunan.

3. Jenis Bukti Potong PPh 21 Formulir 1721-VI

Sedangkan Bukti Potong PPh Pasal 21 menggunakan Formulir 1721-VI ini merupakan pemotongan PPh 21 bersifat tidak final, yang diperuntukkan bagi pegawai tidak tetap, tenaga ahli, bukan pegawai, peserta kegiatan, atau pemotongan PPh Pasal 26.

4. Jenis Bukti Potong PPh 21 Formulir 1721-VII

Sedangkan Bukti Potong PPh Pasal 21 menggunakan Formulir 1721-VII ini diperuntukkan bagi pemotongan PPh 21 bersifat final, seperti PPh 21 atas pesangon atau honorarium yang diterima PNS dari beban APBN atau APBD.

Update regulasi pajak terbaru yang tertuang dalam harmonisasi peraturan pajak selengkapnya baca Poin-Poin Perubahan Regulasi Pajak di UU HPP

b. Penjelasan tentang Formulir 1721 A1 dan 1721 A2

Untuk Formulir 1721 A1 diberikan oleh perusahaan sebagai pemotong pajak atau bendahara instansi terkait.

Formulir itu nantinya digunakan untuk pelaporan SPT Tahunan WP OP sebagai pihak yang menerima penghasilan atau gaji.

Bukti potong atau formulir 1721 A1-A2, sama-sama merupakan dokumen berharga bagi setiap wajib pajak.

Fungsi dari formulir 1721 A1 adalah sebagai kredit pajak, dapat juga digunakan untuk mengawasi pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja.

Biasanya, bukti potong formulir 1721 A1 dilampirkan saat wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh di aplikasi e-Filing.

Fungsinya adalah sebagai proses pengecekan kebenaran dari potongan pajak yang telah dibayarkan.

Apabila pekerja tidak menerima bukti potong dari perusahaan atau pemberi kerja, maka pekerja bisa meminta langsung kepada bagian keuangan perusahaan yang menangani hal ini.

Bukan hanya itu, jika WP memiliki penghasilan sampingan yang masuk dalam kategori kena pajak, maka WP juga berhak meminta bukti potong tersebut.

Lebih jelas beda formulir 1721 A1 dan Formulir 1721 A2 bisa dilihat dalam tabel berikut:

Formulir 1721 A1 Formulir 1721 A2
Karyawan swasta dan pensiunan PNS, TNI, Polisi atau pensiunan
Dilampirkan saat menyampaikan SPT Tahunan PPh Dilampirkan saat menyampaikan SPT Tahunan PPh
Untuk mengawasi pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja atau perusahaan.  –
Formulir bukti pemotongan pajak formulir 1721 A1 bisa juga didapatkan melalui DJP Online.  –
Formulir 1721 A1 hanya diberikan untuk pegawai tetap saja, sedangkan untuk pegawai tidak tetap dan bukan pegawai tidak dibuatkan.  –
Formulir 1721 A1 merupakan bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk 1 tahun pajak atau selama pegawai tetap bekerja pada pemberi pajak selama tahun pajak.  –
Formulir 1721 A1 akan digunakan oleh pegawai tetap dalam melaporkan SPT Tahunan PPh orang pribadi.  –

 

Baca Juga : Solusi ETAX 40001: eFaktur Error 40001 & Cara Mengatasi ETAX-40001

Kapan Formulir 1721 A1 dan Formulir 1721 A2 Diberikan?

Formulir 1721 A1 harus diterbitkan oleh perusahaan untuk diberikan kepada karyawan/pegawai sebelum akhir periode pelaporan pajak.

Contohnya,

  • Untuk periode penerimaan penghasilan Januari-Desember, maka bukti potong PPh pasal 21, formulir 1721 A1 tersebut seharusnya diberikan pada pekan keempat Desember atau selambatnya pada Januari pada tahun berikutnya.

Hal yang sama berlaku jika periode penerimaan penghasilan kurang dari satu tahun.

Contohnya,

  • Periode penerimaan penghasilan Januari-Juni, maka bukti pemotongan PPh pasal 21 formulir 1721 A1 diberikan pada akhir Juni atau pada Juli.

Mengenai hal ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, pemberi kerja membuat bukti potong formulir 1721 A1 paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir.

Formulir 1721 A1 & 1721 A2 Bukti Potong PPh21 Wajib Dibuat PerusahaanIlustrasi karyawan yang menerima Formulir 1721 A1 atau Formulir 1721 A2 Bukti Potong PPh 21

Penggunaan Formulir 1721 A1-A2

Formulir 1721 A1 atau bukti pemotongan PPh 21 bisa digunakan untuk pegawai baik yang masih aktif atau sudah pensiun.

Detail aturannya sebagai berikut:

1. Formulir Bukti Pemotongan PPh pasal 21 formulir 1721-A1 dipakai untuk bukti pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai swasta, dengan kondisi:

  • Penghasilan bagi pegawai tetap
  • Penghasilan bagi penerima pensiun berkala
  • Penghasilan bagi penerima tunjangan hari tua berkala
  • Penghasilan bagi penerima jaminan hari tua berkala

2. Jumlah Formulir Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 formulir 1721 A1 dibuat oleh pemotong pajak sebanyak 2 lembar, di mana masing-masing lampiran itu untuk:

  • Lembar 1: Diberikan kepada pegawai sebagai dasar pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
  • Lembar 2: Diberikan kepada pemotong pajak

3. Formulir Bukti Pemotongan PPh pasal 21 tidak harus dilaporkan sebagai lampiran SPT Masa PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 bagi perusahaan/pemberi kerja pemotong/pemungut PPh 21/26.

Ketahui update regulasi pajak terbaru tentang Tarif PPh Badan Terbaru sesuai UU HPP

Terbitkan Bukti Potong PPh 21 Tepat Waktu & Lapor SPT Tahunan Badan dengan Mudah

Kapan Formulir Bukti Potong PPh 21 itu harus perusahaan berikan ke karyawan sudah dijelaskan di atas.

Berikutnya, sebagai Wajib Pajak Badan atau perusahaan yang melakukan pemungutan/pemotongan PPh 21 karyawan, harus menyetorkan PPh 21 karyawan tersebut ke kas negara.

Untuk cara setor PPh 21 mudah, ikuti Cara Bayar Pajak Online di e-Billing Klikpajak.

Setelah menyetorkan pemungutan PPh 21, perusahaan wajib melaporkan SPT Tahunan Badan yang di dalamnya terdiri dari semua transaksi perpajakan yanag dilakukan dalam Tahun Pajak termasuk pemotongan PPh 21.

Baca Juga: Cara Lapor SPT Tahunan Badan di e-Filing Klikpajak

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”.

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Kategori : Pajak Bisnis

PUBLISHED21 Oct 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: