Pahami PPh Pasal 23 dan Ciptakan Efisiensi Perpajakan Bisnis Anda - Klikpajak
Mitra Pajak Resmi

Saat ini pemerintah terus melakukan upaya untuk mendorong Wajib Pajak melaksanakan tertib pajak. Semua peraturan tentang pajak telah diatur dalam regulasi pajak sesuai dengan kategorinya masing-masing. Pajak penghasilan adalah salah satunya, dalam artikel ini Anda dapat menyimak ulasan tentang  PPh Pasal 23 yang mengatur pajak penghasilan dipungut atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pada PPh Pasal 21..

Berdasarkan acuan dari Direktorat Jenderal Pajak (DPP), Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan ketika terjadi suatu transaksi antara penjual atau pihak yang menerima penghasilan atau pemberi jasa. Kemudian pembeli atau pihak pemberi penghasilan atau penerima jasa wajib melaporkan pajak sesuai PPh Pasal 23 ke Kantor Pelayanan Pajak.

Tarif PPh Pasal 23

Pengenaan tarif PPh Pasal 23 dilakukan mengacu pada nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Besar tarif yang dikenakan kepada Objek Pajak atas penghasilan dibagi ke dalam dua kategori berdasarkan Objek Pajak yang ditentukan. Tarif PPh Pasal 23 dan Objek Pajaknya dijelaskan sebagai berikut.

  1. Tarif 15% dari jumlah bruto dikenakan atas dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti. Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
  2. Tarif 2% dari jumlah bruto dikenakan atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan.
  3. Tarif 2% dari jumlah bruto dikenakan atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
  4. Tarif 2% dari jumlah bruto dikenakan atas imbalan jasa lainnya yaitu yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015.

Pengenaan tarif bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan potongan 100% lebih tinggi dari tarif normal PPh Pasal 23.

Sementara jumlah bruto yang dimaksud merupakan seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah tiba masa jatuh tempo pembayarannya, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Pengecualian dari pemaparan tersebut atau yang tidak termasuk di dalamnya adalah sebagai berikut.

  1. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja, kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa.
  2. Pembayaran atas pengadaan atau pembelian barang atau material yang dibuktikan dengan faktur pembelian.
  3. Pembayaran kepada pihak kedua, sebagai perantara, kemudian dibayarkan kepada pihak ketiga yang dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis.
  4. Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah terkait yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga, dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga.

Adapun penjelasan atas jumlah bruto yang ditetapkan tidak berlaku untuk penghasilan berikut.

  1. Penghasilan yang dibayarkan terkait dengan jasa catering
  2. Penghasilan yang dibayarkan terkait dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final.

Pembayaran Pajak PPh Pasal 23

Wajib Pajak dapat membayarkan kewajiban melalui pemotongan yang dilakukan dengan pembuatan ID Billing terlebih dahulu. Kemudian membayarkannya melalui Bank Persepsi atau saluran-saluran yang telah disediakan. Biasanya pembayaran pajak ini batas jatuh temponya adalah tanggal 10 pada satu bulan setelah bulan yang terutang dalam PPh Pasal 23.

Pelaporan Pajak PPh Pasal 23

Pihak pemotong pajak wajib melakukan pelaporan melalui pengisian SPT Masa PPh Pasal 23 dan melaporkannya via online melalui pemanfaatan e-filing. Sementara untuk pelaporan, Wajib Pajak diberikan batas jatuh tempo pada tanggal 20, satu bulan setelah bulan terutang Pajak Penghasilan Pasal 23.

Dalam melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23, Anda dapat memanfaatkan aplikasi e-filing yang memberikan kemudahan bagi Anda untuk melakukan proses perhitungan, pembayaran dan pelaporan tersebut melalui satu saluran dan tidak terpisah-pisah. Pembuatan file CSV dapat langsung dilakukan melalui aplikasi e-SPT yang telah terintegrasi dengan e-filing, dan Anda cukup mengimpor file CSV tersebut untuk keperluan e-filing. Sehingga proses penyelesaian pajak dapat dilakukan dengan mudah dan efektif.

Demikian sekilas ulasan tentang PPh Pasal 23 yang harus Anda pahami dalam menjalankan bisnis sehingga efisiensi terkait urusan pajak bisa Anda dapatkan.

Company
Mitra Pajak Resmi

Aplikasi pelaporan pajak online (ASP) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak Indonesia

  • Indonesia
  • English
loading