Bukti Potong PPh 23 dan Panduan Lengkap Penggunaan e-Bupot

Pentingnya Bukti Potong & Panduan Lengkap Penggunaan e-Bupot PPh 23/26

Bukti Potong dan e-Bupot adalah satu kesatuan tak terpisahkan yang penting bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi berkaitan dengan PPh Pasal 23/26. Seberapa penting bukti potong PPh 23 dan atau PPh 26 dan bagaimana panduan penggunaan e-Bupot, Klikpajak by Mekari akan menunjukkannya untuk memudahkan pembuatan Bukti Potong PPh 23/26 Sobat Klikpajak.

Tapi sebelum itu, Klikpajak.id akan kembali mengingatkan Sobat Klikpajak pentingnya kelola pajak dan keuangan bisnis yang efektif & efisien untuk mendukung kinerja perusahaan.

Ingin mengetahui cara kelola pajak dan keuangan bisnis lebih mudah & cepat, ikuti demo online di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak kapan saja dibutuhkan.

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat menghitung, membayar, melaporkan pajak kapan saja dan di mana pun, serta menyimpan arsip perpajakan dengan aman dalam satu platform aplikasi pajak online berbasis web yang terintegrasi.

Dengan Klikpajak, kelola e-Faktur maupun e-Bupot juga lebih mudah dan cepat karena terintegrasi dengan fitur akuntansi perpajakan online Jurnal.id.

Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak.id dan Jurnal.id di sini.

Jurnal by Mekari adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Kembangkan bisnis tanpa batas dengan software akuntansi terintegrasi Jurnal by Mekari. Coba Gratis 14 hari sekarang!

Bukan hanya itu, Sobat Klikpajak juga dapat mengelola karyawan dengan mudah melalui sistem HRIS (Human Resources Information System) Talenta by Mekari.

Melalui HRIS Talenta.co, segala urusan payroll dan manajemen HR (Human Resources) lebih mudah dan praktis.

Jaga bisnis tetap produktif dengan software payroll dan HRIS terautomasi Talenta by Mekari. Coba Talenta Gratis sekarang!

“Serahkan semua urusan perpajakan, keuangan perusahaan dan manajemen SDM melalui support system yang lengkap dan terintegrasi untuk mendukung kinerja perusahaan serta perkembangan bisnis yang lebih baik lagi.”

Bukti potong dibuat sebagai bukti pemotongan pajak telah dipungut dan disetorkan ke negara.

Untuk lebih jelasnya terkait bukti potong dan aplikasi bukti potong elektronik ini, berikut ulasannya.

Temukan cara mudah & cepat kelola e-Faktur dengan tarik data langsung dari laporan keuangan online hanya di e-Faktur Klikpajak by Mekari. Coba & buktikan sekarang!

Kenapa Bukti Potong PPh 23 Penting?

Peran bukti potong sangat penting, baik bagi pemotong maupun subjek pajak yang dipotong pajak penghasilannya.

Sebab bukti potong sebagai tanda bahwa pemotong sebagai wajib pajak yang memiliki kewajiban memotong pajak penghasilan, telah benar-benar memungut dan menyetorkan pajak tersebut ke kas negara.

Sementara itu, bagi subjek wajib pajak yang dipotong pajak penghasilannya, keberadaan bukti potong ini penting adanya sebagai bukti bahwa penghasilannya telah dipotong pajak.

Selain itu, keberadaan bukti potong ini penting sebagai formulir bukti pemotongan yang sah yang digunakan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa Pajak Penghasilan (PPh).

Pahami pentingnya tax planning, karena Bukti Potong Bisa Digunakan untuk Kurangi Beban Pajak. Caranya?

a. Siapa yang Membuat Bukti Potong PPh 23?

Berdasarkan UU PPh, bukti potong ini dibuat oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha tetap, pengusaha kena pajak, dan bendahara pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Jenis-Jenis Bukti Potong

Jenis bukti potong ini didasarkan pada jenis pemotongan dari pajak penghasilan itu dibuat. Secara umum, bukti potong ini dibuat untuk jenis pemotongan pajak:

  • PPh Pasal 21
  • PPh Pasal 22
  • PPh Pasal 15
  • PPh Pasal 4 ayat (2)
  • PPh Pasal 23/26

Kali ini, Klikpajak mengulas tentang bukti potong PPh Pasal 23/26, yang merupakan pajak dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh dari:

  • Modal (dividen, bunga, royalti, dan lainya)
  • Penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21.

Dear Pebisnis, begini Cara Mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh 23

b. Definisi PPh Pasal 23/26 & Bukti Potong PPh 23

Pengertian PPh Pasal 23/26 adalah pajak penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh 21, serta pajak penghasilan dalam bentuk apapun yang diterima wajib pajak luar negeri selain BUT dari Indonesia.

Jadi mudahnya begini;

PPh Pasal 23 itu setiap pajak penghasilan yang dipungut atas subjek pajak di atas untuk wajib pajak dalam negeri, sedangkan apabila transaksinya dengan wajib pajak luar negeri, maka berlakukan penggunaan PPh Pasal 26.

Bukti Potong PPh 23 dan Panduan Lengkap Penggunaan e-BupotIlustrasi dokumen bukti potong dan bukti potong PPh 23

Aturan Membuat Bukti Potong PPh 23 dan PPh 26

Bukti potong PPh Pasal 23/26 adalah formulir atau dokumen lain yang dibuat dan digunakan oleh pemotong pajak sebagai bukti pemotongan dan pertanggungjawaban atas pemotongan PPh 23/26.

Untuk membuat bukti potong PPh 23/26 ini ada aturannya, yakni status pemotong harus sesuai ketentuan UU PPh, yakni:

  • Badan pemerintah (termasuk BUMN)
  • Subjek pajak badan dalam negeri
  • Penyelenggara kegiatan (seperti event organizer/EO)
  • Badan Usaha Tetap (BUT)
  • Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
  • Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Sedangkan penerima penghasilan yang dipotong PPh 23/26 adalah:

  • Wajib pajak dalam negeri untuk PPh 23
  • Wajib pajak luar negeri untuk PPh 26
  • BUT untuk PPh 23 dan selain BUT untuk PPh 26

a. Contoh Kasus Pembuatan Bukti Potong PPh 23/26

PKP dari Usaha Jasa Perantara (Agen);

PT AAA menerima pesanan dari PT BBB dengan pekerjaan mencari perusahaan pengangkutan laut untuk pengiriman bahan baku farmasi dari Jakarta dengan tujuan Papua. Pada 8 Juli 2020 PT AAA menerbitkan invoice ke PT BBB, senilai Rp50.000.000.000. Terhadap jasa tersebut dan dibayar pada 11 Juli 2020.

Karena lawan transaksi ini dengan wajib pajak badan dalam negeri, maka perhitungannya pajaknya menggunakan PPh Pasal 23. Berikut kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut:

PT AAA adalah pihak penerima penghasilan yang dipotong PPh 23

PT BBB adalah pihak yang memotong PPh 23

Besarnya pemotongan PPh Pasal 23 adalah:

2% x Rp50.000.000.000 = Rp1.000.000.000

Kewajiban PT BBB sebagai pihak pemotong PPh Pasal 23:

  • PT BBB sebagai pemotong PPh 23 sebesar Rp1.000.000.000 wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh 23 kepada PT AAA
  • PT BBB wajib menyetorkan atas PPh 23 tersebut paling lambat 10 Agustus 2020
  • Pelaporan pemotongan PPh 23 atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh 23 masa pajak Agustus 2020 paling lambat harus dilakukan pada 20 September 2020

Temukan cara kelola e-Faktur lebih mudah & cepat dengan tarik data langsung dari laporan keuangan online hanya di e-Faktur Klikpajak by Mekari. Coba & buktikan sekarang!

b. Masalah dalam Pembuatan Bukti Potong PPh 23/26

Sebagai bukti pemotongan dan pertanggungjawaban, bukti potong PPh 23/26 tak luput dari risiko adanya kesalahan. Seperti kekeliruan dalam berbagai hal termasuk pencatatan dan sebagainya.

Artinya bukti pemotongan yang dibuat tidak sesuai dengan tata cara pembuatan bukti potong PPh 23/26 yang diatur dalam PER-04/PJ/2017.

Kekeliruan dalam pembuatan bukti pemotongan tersebut membuat bukti potong yang diterbitkan menjadi tidak sah. Sehingga diperlukan adanya pembetulan dan pembatalan bukti pemotongan atas transaksi yang telah dilakukan.

  • Pembetulan kekeliruan dalam pengisian disebut Bukti Pemotongan Pembetulan
  • Pembatalan transaksi disebut Bukti Pemotongan Pembatalan

Agar pembuatan faktur pajak lancar, ketahui Bagaimana Cara Pembulatan PPN di e-Faktur yang Benar?

c. Cara Membetulkan dan Pembatalan Bukti Potong

Ada ketentuan dan dan tata cara pembetulan maupun pembatalan bukti pemotongan PPh 23/26 sesuai UU PPh, yakni:

Cara Pembetulan Bukti Pemotongan Pajak PPh 23/26

  • Melakukan pembetulan pada bukti potong dengan ketentuan nomor yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan Pembetulan harus sama dengan nomor Bukti Pemotongan sebelum dibetulkan
  • Pemotong pajak harus mengisi tanggal sesuai tanggal diterbitkannya Bukti Pemotongan Pembetulan
  • Wajib melampirkan Bukti Pemotongan Pembetulan dalam SPT pembetulan

Cara Pembatalan Bukti Pemotongan Pajak PPh 23/26

  • Nomor yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan Pembatalan adalah sama dengan nomor pada Bukti Pemotongan sebelum dibatalkan
  • Isi kolom “Jumlah Penghasilan Bruto” dan kolom “PPh yang Dipotong” dengan nilai Nol (0)
  • Mengisi tanggal sesuai tanggal diterbitkannya Bukti Pemotongan Pembatalan
  • Melampirkan Bukti Pemotongan Pembatalan dalam SPT pembetulan

Bukti Potong PPh 23 dan Panduan Lengkap Penggunaan e-BupotIlustrasi bukti potong elektronik

Apa itu e-Bupot PPh 23/26 atau Aplikasi Bukti Potong PPh 23?

Definisi bukti potong elektronik atau disebut e-Bupot adalah sebuah aplikasi untuk membuat bukti pemotongan, memabuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26, yang dibuat dalam bentuk elektronik.

Pengertian e-Bupot tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12/PMK.03/2014 tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan.

Siapa yang Bisa Menggunakan e-Bupot untuk PPh 23/26?

Tidak semua pemotong atau pemungut pajak bisa menggunakan aplikasi e-Bupot. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017, tentang:

“Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26.”

Aturan e-Bupot ini ditetapkan sejak 31 Maret 2017. Pembuat bukti potong yang menggunakan e-Bupot diatur dalam Perdirjen No. PER-04/PJ/2017 tersebut adalah yang memiliki 4 kriteria atau syarat sebagai pemotong PPh 23/26, yakni:

  • Wajib pajak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 23/26 lebih dari 20 bukti pemotongan dalam satu masa pajak
  • Wajib pajak menerbitkan bukti pemotongan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp100 juta
  • Wajib pajak sudah pernah menyampaikan SPT masa elektronik yang terdaftar di KPP
  • Wajib pajak badan terdaftar di KPP dan memiliki e-FIN. Jika ingin menyampaikan SPT Masa PPh 23/26, wajib pajak harus memiliki Sertifikat Elektronik

Sedangkan WP Badan yang wajib menggunakan e-Bupot PPh 23/26 adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki sertifikat elektronik dan terdaftar di:

  • KPP WP Besar Satu sampai Empat
  • KPP Penanaman Modal Asing Satu sampai Enam
  • KPP Perusahaan Masuk Bursa
  • KPP Badan dan Orang Asing
  • KPP Minyak dan Gas Bumi
  • KPP Madya Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan I, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara

Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Langsung di Klikpajak by Mekari

Wajib Menggunakan e-Bupot

Pemotong PPh 23/26 yang wajib menggunakan e-Bupot ini dilakukan secara bertahap, yakni:

  • Wajib e-Bupot tahap pertama

Wajib e-Bupot tahap pertama ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-599/PJ/2019 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.

Pada tahun tersebut, aplikasi e-Bupot PPh 23/26 mulai diluncurkan dan bisa digunakan oleh wajib pajak pembuat bukti potong serta yang membuat serta melaporkan SPT Masa PPh 23/26, meski masih skala kecil, yakni Wajib Pajak (WP) yang tercantum dalam peraturan ini.

Ketahui juga tentang Aturan Baru e-Bupot, Apa Saja Ketentuannya?

  • Wajib e-Bupot bagi seluruh PKP Pemotong PPh 23/26

Terbaru, mulai Agustus 2020 bagi semua PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di seluruh Indonesia harus membuat bukti pemotongan dan penyampaian SPT Masa PPh 23/26 melalui aplikasi e-Bupot.

Wajib e-Bupot ini diatur dalam KEP-269/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh 23/26 Berdasarkan Perdirjen No. PER-04/PJ/2017.

“Peraturan wajib penggunaan e-Bupot 23/26 ini ditetapkan pada 10 Juni 2020. Sesuai KEP teranyar ini, meski pengusaha tidak lagi berstatus PKP tetap wajib membuat bukti pemotongan dan menyampaikan SPT Masa tersebut karena telah ditetapkan sebagai pemotong PPh 23/26.”

Sementara itu, bagi wajib pajak yang dikukuhkan sebagai PKP setelah penetapan KEP-269/PJ/2020, wajib membuat bukti pemotongan dan menyampaikan SPT Masa PPh 23/26 yang berlaku sejak masa pajak dilakukan pengukuhan.

Bukti Potong PPh 23 dan Panduan Lengkap Penggunaan e-BupotIlustrasi membuat bukti potong di aplikasi e-Bupot

Tata Cara Pembuatan Bukti Potong PPh 23/26

Tata cara penerbitan bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 ini diatur dalam Perdirjen Nomor PER-07/PJ/2017. Setidaknya, pembuatan bukti potong harus sesuai ketentuan berikut ini agar memenuhi kriteria bukti potong yang benar, yakni:

Ketentuan Penomoran Bukti Potong

  • Bukti Pemotongan terdiri dari 10 digit, di mana 2 digit pertama berisi kode bukti pemotongan dan 8 digit kedua berisi Nomor Urut Bukti Pemotongan yang diterbitkan
  • Nomor Urut Bukti Pemotongan diberikan secara berurutan dari 00000001 hingga 99999999 dalam 1 tahun kalender
  • Penomoran Bukti Pemotongan atas formulir kertas terpisah dengan dokumen elektronik
  • Nomor Bukti Pemotongan dibuat dan dihasilkan oleh sistem
  • Nomor tidak berubah apabila terjadi pembetulan/pembatalan
  • Nomor tidak tersentralisasi (nomor dibuat untuk per NPWP)

Ketahui juga tentang Cara Membuat NPWP Usaha Dagang dan Cara Mengurus Izin Usahanya

Ketentuan Penerbitan Bukti Potong

  • Mencantumkan NPWP atau menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) jika tak memiliki NPWP
  • Mencantumkan Surat Keterangan Domisili dengan keterangan jelas pada tanggal pengesahannya
  • Mencantumkan nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas
  • Mencantumkan tanda tangan elektronik yang terdapat di Digital Certificate (DC) saat sudah resmi menggunakan e-Bupot
  • Satu Bukti Pemotongan berlaku untuk satu wajib pajak, satu kode objek pajak, dan satu Masa Pajak

Ketentuan Jenis Bukti Potong

  • Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Bukti Pemotongan PPh Pasal 26, selanjutnya disebut Bukti Pemotongan, adalah formulir atau dokumen lain yang dipersamakan yang digunakan oleh Pemotong Pajak sebagai bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan pertanggungjawaban atas pemotongan pajak penghasilan tersebut yang dilakukan.
  • Bukti Pemotongan Pembetulan adalah bukti pemotongan yang dibuat untuk membetulkan kekeliruan dalam pengisian Bukti Pemotongan yang telah dibuat sebelumnya.
  • Bukti Pemotongan Pembatalan adalah bukti pemotongan yang dibuat untuk membatalkan bukti pemotongan yang telah dibuat sebelumnya karena adanya pembatalan transaksi.

a. Aturan Pembayaran dan Bukti Potong PPh 23/26

Pembayaran PPh 23/26 yang telah dipungut harus dilakukan oleh pemotong dengan cara:

  • Membuat ID Billing, bisa di e-Billing Klikpajak
  • Membayar PPh 23/26 yang dipungut melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro

Bukti potong PPh 23/26 harus dibuat rangkap:

  • Bukti potong/rangkap ke-1 diberikan ke pihak yang dikenakan pajak
  • Bukti potong/rangkap ke-2 untuk pemotong yang digunakan pada saat membayar dan menyetorkan PPh 23/26 yang dipungut

Begini lho langkah-langkah Cara Lapor SPT Masa PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak Lebih Mudah

b. Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan PPh 23/26

Batas waktu pembayaran PPh 23/26 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

“Dalam Pasal 2 ayat (6) PMK 80/2010 disebutkan, batas waktu pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir.”

Sedangkan batas waktu pelaporan SPT Masa PPh 23/26 adalah setiap tanggal 20 bulan berikutnya.

c. Tata Cara Pelaporan SPT Masa PPh 23/26

Dalam pelaporan SPT Masa PPh 23/26, setidaknya harus memenuhi tahapan-tahapan sebelumnya, yakni:

  • Mengunggah data bukti potong yang telah dibuat
  • Pilih tahun dan masa pajak untuk menampilkan bukti potong yang dibuat
  • Unggah bukti potong dan SPT Masa akan berhasil dibuat
  • Pilih dan lengkapi SPT Masa yang akan dilihat
  • Jika SPT Masa kurang bayar, lengkapi dengan bukti penyetoran pajak dengan memilih Perekaman Bukti Penyetoran
  • Pilih tahun dan masa pajak untuk menampilkan PPh yang telah dipotong dan wajib disetorkan
  • Input bukti setor dan nomor bukti penyetoran
  • Isi bagian penandatanganan SPT dan pastikan SPT Masa sudah benar sebelum dikirim

Bukti Potong PPh 23 dan Panduan Lengkap Penggunaan e-BupotIlustrasi pengusaha puas dengan urusan perpajakan yang lancar

Peran e-Bupot atau Bukti Potong PPh 23/26 dalam Menjalankan Bisnis

Bisa dibayangkan jika membuat potong dan menyampaikan SPT Masa PPh 23/26 ini masih dilakukan secara manual. Bolak-balik datang langsung ke KPP atau mengetik ulang bukti potong yang dibuat karena salah ketik.

Tentu semua itu bakal menyita banyak waktu. Bukan tak mungkin justru memengaruhi efektivitas dan efisiensi usaha yang dijalankan.

Sebab salah satu faktor efektivitas maupun efisiensi sebuah bisnis adalah dari kelancaran dalam urusan perpajakan. Salah satunya efektivitas pembuatan bukti potong serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26.

Mengingat ada banyak hal memengaruhi kelancaran pembuatan bukti potong, pembuatan dan penyampaian SPT Masa PPh 23/26, agar bukti yang dibuat dan pelaporannya benar, perlu cara yang mudah dan simpel.

Untuk itulah aplikasi bukti potong elektronik atau e-Bupot ini dibuat yang jadi medium bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Tak salah lagi, e-Bupot merupakan aplikasi yang diterbitkan Ditjen Pajak untuk kemudahan wajib pajak pemungut PPh 23/26.

Selalu ada cara untuk memperoleh tambahan pendapatan perusahaan. Dear Pebisnis, Ini Cara Jadikan PPN Sumber Penerimaan Usaha

Alasan Menggunakan e-Bupot Klikpajak

Karena DJP melegitimasi atau memberikan kewenangan saluran tertentu untuk penggunaan e-Bupot, artinya pembuatan bukti pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh 23/26 bisa dilakukan melalui mitra DJP.

Mitra resmi DJP ini disebut Penyedia Jasa Aplikasi Pajak (PJAP) atau Application Service Provider (ASP).

Salah satu PJAP/ASP mitra resmi Ditjen Pajak adalah Klikpajak by Mekari, yang disahkan dengan Surat Keputusan DJP No. KEP-169/PJ/2018.

Melalui e-Bupot Klikpajak, menerbitkan Bukti Pemotongan dan melaporkan SPT PPh 23/26 makin mudah karena bisa dilakukan kapan pun dan di mana pun secara online. Karena Klikpajak berbasis cloud.

Aplikasi e-Bupot Klikpajak bisa menghindarkan wajib pajak badan dari kesalahan penomoran bukti potong karena langkah-langkah pembuatannya yang simpel dan terintegrasi serta dikelola oleh sistem DJP sendiri.

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal by Mekari, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale upsesuai kebutuhan.
  • Layanan supportpajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Bukti Potong PPh 23 dan Panduan Lengkap Penggunaan e-BupotContoh membuat Bukti Potong PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Melalui e-Bupot

Ada cara mudah dan praktis dalam membuat bukti potong PPh 23/26 ini. Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak menyediakan fitur e-Bupot yang bisa Sobat Klikpajak jadikan asisten pribadi urusan perpajakan.

“Klikpajak memiliki fitur lengkap sebagai aplikasi pajak online yang membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Sobat Klikpajak para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang bekerja sebagai tax officer di perusahaan.”

Berikut cara dan langkah-langkah membuat bukti potong PPh 23/26 di e-Bupot:

Aktivasi Pajak

1. Cara aktivasi e-Bupot adalah dengan mengajukan sertifikat elektronik pajak (digital certificate) bagi yang belum memilikinya

2. Jika permohonan Digital Certificate pajak sudah disetujui, berikutnya bisa digunakan di aplikasi e-Bupot

Membuat Akun Klikpajak

Sebelum menggunakan aplikasi Klikpajak, Sobat Klikpajak harus membuat akun Klikpajak terlebih dahulu. Ikuti langkah berikut untuk membuat akun di aplikasi Klikpajak:

1. Hal utama yang Sobat Klikpajak lakukan adalah mengakses link pada https://my.klikpajak.id/register lalu isi data diri Sobat Klikpajak sesuai pada kolom tertera pada data klikpajak seperti gambar dibawah ini, jangan lupa untuk mencentang captcha ‘I’m not robot’ lalu klik ‘Daftar’.

Bukti Potong PPh 23 dan Panduan Lengkap Penggunaan e-Bupot

2. Jika sudah klik ‘Daftar‘, selanjutnya akan muncul pada layar Sobat Klikpajak Konfirmasi melalui email yang didaftarkan pada Klikpajak, lalu klik ‘Konfirmasi Akun’.

Bukti Potong PPh 23 dan Panduan Lengkap Penggunaan e-Bupot

3. Setelah itu, masuk ke halaman email Sobat Klikpajak dan cek inbox (kotak masuk) dari Klikpajak, lalu klik pada tombol ‘Konfirmasi Akun’

Bukti Potong PPh 23 dan Panduan Lengkap Penggunaan e-Bupot

4. Setelah melakukan Konfirmasi Akun Klikpajak, maka akan kembali pada halaman login (Masuk). Hal ini menandakan bahwa akun Soat Klikpajak sudah terkonfirmasi, setelah ini Sobat Klikpajak dapat mulai menggunakan Klikpajak dengan memasukan email dan password yang telah Sobat Klikpajak daftarkan sebelumnya.

Bukti Potong PPh 23 dan Panduan Lengkap Penggunaan e-Bupot

5. Jika sudah masuk pada akun Sobat Klikpajak, Sobat Klikpajak akan diminta untuk melakukan pengisian data pada kolom ‘Pajak apa yang ingin Anda kelola’, pilih sesuai kebutuhan Sobat Klikpajak (Badan atau Pribadi), dibawah ini kami memberikan contoh jika Klikpajak memilih pajak Badan, lalu isikan informasi pada kolom yang tersedia. (Harap diperhatikan untuk NPWP harus diisikan dengan NPWP yang valid, sistem akan mengecek validasi ini secara otomatis)

Bukti Potong PPh 23 dan Panduan Lengkap Penggunaan e-Bupot

6. Setelah selesai, maka Sobat Klikpajak akan langsung masuk ke halaman utama (Home). Setelah ini, Sobat Klikpajak dapat langsung menggunakan Klikpajak untuk kebutuhan pajak Sobat Klikpajak.

Bukti Potong PPh 23 dan Panduan Lengkap Penggunaan e-Bupot

Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

Setelah mengetahui penjelasan tentang Bukti Potong PPh 23/26 dan ketentuan aturannya, dan memiliki akun e-Bupot Klikpajak, berikutnya Sobat Klikpajak dapat mulai membuat Bukti Potong Klikpajak.

Berikut adalah tutorial langkaph-langkah membuat Bukti Potong PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak:

Tutorial Cara Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Bukti Potong PPh 23 dan Panduan Lengkap Penggunaan e-BupotIlustrasi membuat Bukti Potong PPh 23/26

Mudah & Cepat Kelola Pajak Lainnya dengan Fitur Lengkap Klikpajak by Mekari

Bukan hanya mudah kelola Bukti Potong PPh 23/26 saja, melalui fitur lengkap Klikpajak by Mekari, Sobat Klikpajak juga dapat melakukan berbagai aktivitas perpajakan lebih efektif dan efisien, mulai dari hitung, bayar dan lapor pajak hanya dalam satu platform.

Selain fitur e-Faktur, apa yang akan Sobat Klikpajak dapatkan dari aplikasi pajak online berbasis web mitra resmi DJP ini?

Sobat Klikpajak dapat melakukana urusan perpajakan yang efektif & efisien melalui fitur lengkap Klikpajak by Mekari. Karena, jika ada cara praktis, kenapa harus menggunakan cara-cara yang menyita banyak waktu & banyak buang biaya?

Kami memahami bagaimana kompleksitas mengurus administrasi perpajakan perusahaan.

Oleh karena itu, Sobat Klikpajak dapat menemukan semua kemudahan mengurus dan melakukan administrasi perpajakan melalui Klikpajak yang memiliki fitur lengkap.

“Karena Klikpajak didukung dengan teknologi cloud yang memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform dan mengaksesnya di mana pun serta kapan saja Sobat Klikpajak inginkan.”

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Sobat Klikpajak dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Baca juga Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Melalui Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat mengurus berbagai kewajiban perpajakan dengan mudah dan cepat karena dapat dilakukan dalam satu platfrom, sebab Klikpajak memiliki fitur lengkap.

Klikpajak by Mekari adalah cara simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak, mulai dari menghitung, membayar dan cara lapor pajak dalam satu platform.

“Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.”

Tentu saja bukan hanya menghitung, membayar dan melaporkan pajak saja, fitur lengkap Klikpajak by Mekari yang semakin memudahkan aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak mulai dari membuat Faktur Pajak elektronik hingga Bukti Potong elektronik.

Temukan kemudahan urus perpajakan lainnya dengan Klikpajak by Mekari di bawah ini:

A. Buat Faktur Pajak Elektronik Tanpa Install Aplikasi e-Faktur

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Perhatikan, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT untuk melaporkan SPT Masa PPN.

DJP memindahkan platform pelaporan SPT Masa PPN ke aplikasi e-Faktur.

Jadi, ingat ya… lapor SPT Masa PPN tidak bisa lagi di e-Filing. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0
  4. Cara Lapor SPT Masa PPN Online Terbaru di e-Faktur Klikpajak

B. Cara Lapor Pajak di e-Filing Klikpajak, Gratis!

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak tidak hanya dapat melakukan bayar pajak saja, tapi juga bisa melaporkan pajak yang dibayarkan.

Sobat Klikpajak dapat melaporkan pajak melalui e-Filing Klikpajak.

Melalui e-Filing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

“Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!”

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Sebelum menyampaikan SPT pajak, terlebih dahulu Sobat Klikpajak harus melakukan daftar pajak online.

Setelah melalui tahap cara menghitung pajak penghasilan perusahaan, berikut cara lapor SPT pajak di e-Filing:

Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui cara lapor SPT PPh Pribadi berikut ini:

Selengkapnya tutorial lapor SPT pajak lainnya:

Duplikat Faktur Keluaran: Cara Menduplikat e-Faktur yang Mudah & Cepat

C. Buat Kode Billing, Langsung Bayar Pajak dalam Satu Platform

Ingat, sebelum bayar atau setor pajak ke kas negara, Sobat Klikpajak harus membuat yang namanya Kode Billing dari DJP terlebih dahulu sebagai syarat bayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Pengetahuan membayar pajak online bagi perusahaan mutlak diperlukan.

Karena dengan sistem bayar pajak online ini, proses pembayaran pajak Sobat Klikpajak akan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat.

“Tahukah? Kini Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing sekaligus bayar billing-nya melalui virtual account bank hanya dalam satu platform di e-Billing Klikpajak.”

Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Sobat Klikpajak resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.

Melalui e-Billing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

Perhitungan Bea Masuk dan Kalkulator Bea Masuk Bagi Importir

D. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited, Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja cdan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Lebih jelasnya, berikut cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company.

Cara Membuat Faktur Pajak Keluaran yang Mudah di e Faktur Klikpajak

Ketahui Aturan Tarif Sanksi Pajak Terbaru

Perlu diingat, aturan pengenaan sanksi denda telat lapor atau bayar pajak sudah berubah.

Terbaru, ketentuan tarif sanksi pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu pada suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI 7 days repo reserve rate).

Tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kementerian Keuangan ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung besar sanksi pajak yang akan dikenakan pada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan berlaku.

“Jadi, tarif sanksi denda ini akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung besar tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Menkeu.”

Berikut dasar perhitungan sanksi denda pajak terbaru:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Baca juga Ulasan Lengkap PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”.

Setiap pembayaran dan pelaporan SPT pajak ada batas waktunya.

Untuk menghindari sanksi denda telat bayar pajak ataupun terlambat lapor SPT pajak, Klikpajak menyediakan kalender saku di Kalender Klikpajak.

Sobat Klikpajak dapat mengecek jadwal lapor ataupun bayar pajak kapan saja lebih mudah dan terhindar dari sanksi denda akibat terlambat bayar dan lapor pajak.

Klikpajak Dirancang untuk Memenuhi Kebutuhan Perpajakan Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Sobat Klikpajak para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Sobat Klikpajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Sobat Klikpajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Sobat Klikpajak?

klikpajak support

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

Buat dan kelola Bukti Potong PPh 23 / 26 mudah, bukan?

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Jangan lupa, jika Sobat Klikpajak ingin lebih mudah melakukan pengelolaan pajak dan keuangan bisnis, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id yang terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Klik banner di bawah ini untuk menjadwalkan demo online bersama tim konsultan kami.

Kategori : Produk

PUBLISHED20 May 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: