Pentingnya Bukti Potong dan Panduan Lengkap Penggunaan e-Bupot

Pentingnya Bukti Potong dan Panduan Lengkap Penggunaan e-Bupot

Bukti Potong dan e-Bupot adalah satu kesatuan tak terpisahkan yang penting bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Seberapa penting bukti potong dan bagaimana panduan penggunaan e-Bupot, temukan jawaban lengkapnya di sini.

Bukti potong dibuat sebagai bukti pemotongan pajak telah dipungut dan disetorkan ke negara. Untuk lebih jelasnya terkait bukti potong dan aplikasi bukti potong elektronik ini, berikut ulasan lengkap dari Klikpajak by Mekari.

Kenapa Bukti Potong Penting?

Peran bukti potong sangat penting, baik bagi pemotong maupun subjek pajak yang dipotong pajak penghasilannya.

Sebab bukti potong sebagai tanda bahwa pemotong sebagai wajib pajak yang memiliki kewajiban memotong pajak penghasilan, telah benar-benar memungut dan menyetorkan pajak tersebut ke kas negara.

Sementara itu, bagi subjek wajib pajak yang dipotong pajak penghasilannya, keberadaan bukti potong ini penting adanya sebagai bukti bahwa penghasilannya telah dipotong pajak.

Selain itu, keberadaan bukti potong ini penting sebagai formulir bukti pemotongan yang sah yang digunakan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa Pajak Penghasilan (PPh).

Note: Pahami pentingnya tax planning, karena Bukti Potong Bisa Digunakan untuk Kurangi Beban Pajak. Caranya?

Siapa yang Membuat Bukti Potong?

Berdasarkan UU PPh, bukti potong ini dibuat oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha tetap, pengusaha kena pajak, dan bendahara pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Jenis-Jenis Bukti Potong

Jenis bukti potong ini didasarkan pada jenis pemotongan dari pajak penghasilan itu dibuat. Secara umum, bukti potong ini dibuat untuk jenis pemotongan pajak:

  • PPh Pasal 21
  • PPh Pasal 22
  • PPh Pasal 15
  • PPh Pasal 4 ayat (2)
  • PPh Pasal 23/26

Kali ini, Klikpajak mengulas tentang bukti potong PPh Pasal 23/26, yang merupakan pajak dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh dari modal (dividen, bunga, royalti, dan lainya), penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21.

Definisi PPh Pasal 23/26

Pengertian PPh Pasal 23/26 adalah pajak penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh 21, serta pajak penghasilan dalam bentuk apapun yang diterima wajib pajak luar negeri selain BUT dari Indonesia.

Jadi mudahnya, PPh Pasal 23 itu setiap pajak penghasilan yang dipungut atas subjek pajak di atas untuk wajib pajak dalam negeri, sedangkan apabila transaksinya dengan wajib pajak luar negeri, maka berlakukan penggunaan PPh Pasal 26.

Ilustrasi dokumen bukti potong

Aturan Membuat Bukti Potong PPh Pasal 23/26

Bukti potong PPh Pasal 23/26 adalah formulir atau dokumen lain yang dibuat dan digunakan oleh pemotong pajak sebagai bukti pemotongan dan pertanggungjawaban atas pemotongan PPh 23/26.

Untuk membuat bukti potong PPh 23/26 ini ada aturannya, yakni status pemotong harus sesuai ketentuan UU PPh, yakni:

  • Badan pemerintah (termasuk BUMN)
  • Subjek pajak badan dalam negeri
  • Penyelenggara kegiatan (seperti event organizer/EO)
  • Badan Usaha Tetap (BUT)
  • Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
  • Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Sedangkan penerima penghasilan yang dipotong PPh 23/26 adalah:

  • Wajib pajak dalam negeri untuk PPh 23
  • Wajib pajak luar negeri untuk PPh 26
  • BUT untuk PPh 23 dan selain BUT untuk PPh 26

Contoh Kasus Pembuatan Bukti Potong PPh 23/26

PKP dari Usaha Jasa Perantara (Agen);

PT AAA menerima pesanan dari PT BBB dengan pekerjaan mencari perusahaan pengangkutan laut untuk pengiriman bahan baku farmasi dari Jakarta dengan tujuan Papua. Pada 8 Juli 2020 PT AAA menerbitkan invoice ke PT BBB, senilai Rp50.000.000.000. Terhadap jasa tersebut dan dibayar pada 11 Juli 2020.

Karena lawan transaksi ini dengan wajib pajak badan dalam negeri, maka perhitungannya pajaknya menggunakan PPh Pasal 23. Berikut kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut:

PT AAA adalah pihak penerima penghasilan yang dipotong PPh 23

PT BBB adalah pihak yang memotong PPh 23

Besarnya pemotongan PPh Pasal 23 adalah:

2% x Rp50.000.000.000 = Rp1.000.000.000

Kewajiban PT BBB sebagai pihak pemotong PPh Pasal 23:

  • PT BBB sebagai pemotong PPh 23 sebesar Rp1.000.000.000 wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh 23 kepada PT AAA
  • PT BBB wajib menyetorkan atas PPh 23 tersebut paling lambat 10 Agustus 2020
  • Pelaporan pemotongan PPh 23 atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh 23 masa pajak Agustus 2020 paling lambat harus dilakukan pada 20 September 2020

Masalah dalam Pembuatan Bukti Potong PPh 23/26

Sebagai bukti pemotongan dan pertanggungjawaban, bukti potong PPh 23/26 tak luput dari risiko adanya kesalahan. Seperti kekeliruan dalam berbagai hal termasuk pencatatan dan sebagainya.

Artinya bukti pemotongan yang dibuat tidak sesuai dengan tata cara pembuatan bukti potong PPh 23/26 yang diatur dalam PER-04/PJ/2017.

Kekeliruan dalam pembuatan bukti pemotongan tersebut membuat bukti potong yang diterbitkan menjadi tidak sah. Sehingga diperlukan adanya pembetulan dan pembatalan bukti pemotongan atas transaksi yang telah dilakukan.

  • Pembetulan kekeliruan dalam pengisian disebut Bukti Pemotongan Pembetulan
  • Pembatalan transaksi disebut Bukti Pemotongan Pembatalan

Note: Agar pembuatan faktur pajak lancar, ketahui Bagaimana Cara Pembulatan PPN di e-Faktur yang Benar?

Cara Membetulkan dan Pembatalan Bukti Potong

Ada ketentuan dan dan tata cara pembetulan maupun pembatalan bukti pemotongan PPh 23/26 sesuai UU PPh, yakni:

Cara Pembetulan Bukti Pemotongan Pajak PPh 23/26

  • Melakukan pembetulan pada bukti potong dengan ketentuan nomor yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan Pembetulan harus sama dengan nomor Bukti Pemotongan sebelum dibetulkan
  • Pemotong pajak harus mengisi tanggal sesuai tanggal diterbitkannya Bukti Pemotongan Pembetulan
  • Wajib melampirkan Bukti Pemotongan Pembetulan dalam SPT pembetulan

Cara Pembatalan Bukti Pemotongan Pajak PPh 23/26

  • Nomor yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan Pembatalan adalah sama dengan nomor pada Bukti Pemotongan sebelum dibatalkan
  • Isi kolom “Jumlah Penghasilan Bruto” dan kolom “PPh yang Dipotong” dengan nilai Nol (0)
  • Mengisi tanggal sesuai tanggal diterbitkannya Bukti Pemotongan Pembatalan
  • Melampirkan Bukti Pemotongan Pembatalan dalam SPT pembetulan

Ilustrasi bukti potong elektronik

Apa itu e-Bupot PPh 23/26?

Definisi bukti potong elektronik atau disebut e-Bupot adalah sebuah aplikasi untuk membuat bukti pemotongan, memabuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26, yang dibuat dalam bentuk elektronik.

Pengertian e-Bupot tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12/PMK.03/2014 tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan.

Siapa yang Bisa Menggunakan e-Bupot untuk PPh 23/26?

Tidak semua pemotong atau pemungut pajak bisa menggunakan aplikasi e-Bupot. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017, tentang:

“Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26.”

Aturan e-Bupot ini ditetapkan sejak 31 Maret 2017. Pembuat bukti potong yang menggunakan e-Bupot diatur dalam Perdirjen No. PER-04/PJ/2017 tersebut adalah yang memiliki 4 kriteria atau syarat sebagai pemotong PPh 23/26, yakni:

  • Wajib pajak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 23/26 lebih dari 20 bukti pemotongan dalam satu masa pajak
  • Wajib pajak menerbitkan bukti pemotongan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp100 juta
  • Wajib pajak sudah pernah menyampaikan SPT masa elektronik yang terdaftar di KPP
  • Wajib pajak badan terdaftar di KPP dan memiliki e-FIN. Jika ingin menyampaikan SPT Masa PPh 23/26, wajib pajak harus memiliki Sertifikat Elektronik

Sedangkan WP Badan yang wajib menggunakan e-Bupot PPh 23/26 adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki sertifikat elektronik dan terdaftar di:

  • KPP WP Besar Satu sampai Empat
  • KPP Penanaman Modal Asing Satu sampai Enam
  • KPP Perusahaan Masuk Bursa
  • KPP Badan dan Orang Asing
  • KPP Minyak dan Gas Bumi
  • KPP Madya Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan I, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara

Wajib Menggunakan e-Bupot

Pemotong PPh 23/26 yang wajib menggunakan e-Bupot ini dilakukan secara bertahap, yakni:

  • Wajib e-Bupot tahap pertama

Wajib e-Bupot tahap pertama ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-599/PJ/2019 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.

Pada tahun tersebut, aplikasi e-Bupot PPh 23/26 mulai diluncurkan dan bisa digunakan oleh wajib pajak pembuat bukti potong serta yang membuat serta melaporkan SPT Masa PPh 23/26, meski masih skala kecil, yakni Wajib Pajak (WP) yang tercantum dalam peraturan ini.

  • Wajib e-Bupot bagi seluruh PKP Pemotong PPh 23/26

Terbaru, mulai Agustus 2020 bagi semua PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di seluruh Indonesia harus membuat bukti pemotongan dan penyampaian SPT Masa PPh 23/26 melalui aplikasi e-Bupot.

Wajib e-Bupot ini diatur dalam KEP-269/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh 23/26 Berdasarkan Perdirjen No. PER-04/PJ/2017.

“Peraturan wajib penggunaan e-Bupot 23/26 ini ditetapkan pada 10 Juni 2020. Sesuai KEP teranyar ini, meski pengusaha tidak lagi berstatus PKP tetap wajib membuat bukti pemotongan dan menyampaikan SPT Masa tersebut karena telah ditetapkan sebagai pemotong PPh 23/26.”

Sementara itu, bagi wajib pajak yang dikukuhkan sebagai PKP setelah penetapan KEP-269/PJ/2020, wajib membuat bukti pemotongan dan menyampaikan SPT Masa PPh 23/26 yang berlaku sejak masa pajak dilakukan pengukuhan.

Ilustrasi membuat bukti potong di aplikasi e-Bupot

Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan PPh 23/26

Tata cara penerbitan bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 ini diatur dalam Perdirjen Nomor PER-07/PJ/2017. Setidaknya, pembuatan bukti potong harus sesuai ketentuan berikut ini agar memenuhi kriteria bukti potong yang benar, yakni:

Ketentuan Penomoran Bukti Potong

  • Bukti Pemotongan terdiri dari 10 digit, di mana 2 digit pertama berisi kode bukti pemotongan dan 8 digit kedua berisi Nomor Urut Bukti Pemotongan yang diterbitkan
  • Nomor Urut Bukti Pemotongan diberikan secara berurutan dari 00000001 hingga 99999999 dalam 1 tahun kalender
  • Penomoran Bukti Pemotongan atas formulir kertas terpisah dengan dokumen elektronik
  • Nomor Bukti Pemotongan dibuat dan dihasilkan oleh sistem
  • Nomor tidak berubah apabila terjadi pembetulan/pembatalan
  • Nomor tidak tersentralisasi (nomor dibuat untuk per NPWP)

Ketentuan Penerbitan Bukti Potong

  • Mencantumkan NPWP atau menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) jika tak memiliki NPWP
  • Mencantumkan Surat Keterangan Domisili dengan keterangan jelas pada tanggal pengesahannya
  • Mencantumkan nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas
  • Mencantumkan tanda tangan elektronik yang terdapat di Digital Certificate (DC) saat sudah resmi menggunakan e-Bupot
  • Satu Bukti Pemotongan berlaku untuk satu wajib pajak, satu kode objek pajak, dan satu Masa Pajak

Ketentuan Jenis Bukti Potong

  • Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Bukti Pemotongan PPh Pasal 26, selanjutnya disebut Bukti Pemotongan, adalah formulir atau dokumen lain yang dipersamakan yang digunakan oleh Pemotong Pajak sebagai bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan pertanggungjawaban atas pemotongan pajak penghasilan tersebut yang dilakukan.
  • Bukti Pemotongan Pembetulan adalah bukti pemotongan yang dibuat untuk membetulkan kekeliruan dalam pengisian Bukti Pemotongan yang telah dibuat sebelumnya.
  • Bukti Pemotongan Pembatalan adalah bukti pemotongan yang dibuat untuk membatalkan bukti pemotongan yang telah dibuat sebelumnya karena adanya pembatalan transaksi.

Aturan Pembayaran dan Bukti Potong PPh 23/26

Pembayaran PPh 23/26 yang telah dipungut harus dilakukan oleh pemotong dengan cara:

  • Membuat ID Billing, bisa di e-Billing Klikpajak
  • Membayar PPh 23/26 yang dipungut melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro

Bukti potong PPh 23/26 harus dibuat rangkap:

  • Bukti potong/rangkap ke-1 diberikan ke pihak yang dikenakan pajak
  • Bukti potong/rangkap ke-2 untuk pemotong yang digunakan pada saat membayar dan menyetorkan PPh 23/26 yang dipungut

Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan PPh 23/26

Batas waktu pembayaran PPh 23/26 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

“Dalam Pasal 2 ayat (6) PMK 80/2010 disebutkan, batas waktu pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir.”

Sedangkan batas waktu pelaporan SPT Masa PPh 23/26 adalah setiap tanggal 20 bulan berikutnya.

Tata Cara Pelaporan SPT Masa PPh 23/26

Dalam pelaporan SPT Masa PPh 23/26, setidaknya harus memenuhi tahapan-tahapan sebelumnya, yakni:

  • Mengunggah data bukti potong yang telah dibuat
  • Pilih tahun dan masa pajak untuk menampilkan bukti potong yang dibuat
  • Unggah bukti potong dan SPT Masa akan berhasil dibuat
  • Pilih dan lengkapi SPT Masa yang akan dilihat
  • Jika SPT Masa kurang bayar, lengkapi dengan bukti penyetoran pajak dengan memilih Perekaman Bukti Penyetoran
  • Pilih tahun dan masa pajak untuk menampilkan PPh yang telah dipotong dan wajib disetorkan
  • Input bukti setor dan nomor bukti penyetoran
  • Isi bagian penandatanganan SPT dan pastikan SPT Masa sudah benar sebelum dikirim

Ilustrasi pengusaha puas dengan urusan perpajakan yang lancar

Peran e-Bupot dalam Menjalankan Bisnis

Bisa dibayangkan jika membuat potong dan menyampaikan SPT Masa PPh 23/26 ini masih dilakukan secara manual. Bolak-balik datang langsung ke KPP atau mengetik ulang bukti potong yang dibuat karena salah ketik.

Tentu semua itu bakal menyita banyak waktu. Bukan tak mungkin justru memengaruhi efektivitas dan efisiensi usaha yang dijalankan.

Sebab salah satu faktor efektivitas maupun efisiensi sebuah bisnis adalah dari kelancaran dalam urusan perpajakan. Salah satunya efektivitas pembuatan bukti potong serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26.

Mengingat ada banyak hal memengaruhi kelancaran pembuatan bukti potong, pembuatan dan penyampaian SPT Masa PPh 23/26, agar bukti yang dibuat dan pelaporannya benar, perlu cara yang mudah dan simpel.

Untuk itulah aplikasi bukti potong elektronik atau e-Bupot ini dibuat yang jadi medium bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Tak salah lagi, e-Bupot merupakan aplikasi yang diterbitkan Ditjen Pajak untuk kemudahan wajib pajak pemungut PPh 23/26.

Note: Selalu ada cara untuk memperoleh tambahan pendapatan perusahaan. Dear Pebisnis, Ini Cara Jadikan PPN Sumber Penerimaan Usaha

Alasan Menggunakan e-Bupot Klikpajak

Karena DJP melegitimasi atau memberikan kewenangan saluran tertentu untuk penggunaan e-Bupot, artinya pembuatan bukti pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh 23/26 bisa dilakukan melalui mitra DJP.

Mitra resmi DJP ini disebut Penyedia Jasa Aplikasi Pajak (PJAP) atau Application Service Provider (ASP). Salah satu PJAP/ASP mitra resmi Ditjen Pajak adalah Klikpajak by Mekari, yang disahkan dengan Surat Keputusan DJP No. KEP-169/PJ/2018.

Melalui e-Bupot Klikpajak, menerbitkan Bukti Pemotongan dan melaporkan SPT PPh 23/26 makin mudah karena bisa dilakukan kapan pun dan di mana pun secara online. Karena Klikpajak berbasis cloud.

Aplikasi e-Bupot Klikpajak bisa menghindarkan wajib pajak badan dari kesalahan penomoran bukti potong karena langkah-langkah pembuatannya yang simpel dan terintegrasi serta dikelola oleh sistem DJP sendiri.

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

e-Bupot Klikpajak memiliki keunggulan yang bisa Anda manfaatkan untuk membantu bisnis perusahaan, di antaranya:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basa
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di PJAP dan DJP karena Klikpajak menggunakan teknologi cloud. Sehingga tak perlu khawatir bukti potong dan lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop karena Anda tetap bisa mengaksesnya di mana pun
  • Keamanan dan kerahasiaan data terjamin karena Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO, yang menjadi standar keamanan sistem teknologi informasi
  • E-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal by Mekari, sehingga semakin mudah dalam pembuatan bukti potong
  • E-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data faktur pajak atas transaksi yang dilakukan.

Fitur Lengkap Pajak ‘Online’ yang Ada di Klikpajak

Bukan hanya membuat bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh 23/26 melalui e-Bupot saja, platform pajak online Klikpajak juga memiliki fitur lengkap, mulai dari:

  • e-Billing Klikpajak

Fitur e-Billing Klikpajak memungkinkan Anda menerbitkan ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Arsip riwayat Surat Setoran Pajak (SSP) dan ID Billing dengan aman tersimpan sesuai dengan jenis dan masa pajak yang diinginkan.

  • e-Faktur Klikpajak

Fitur e-Faktur Klikpajak memudahkan Anda untuk membuat dan mengelola Faktur Pajak Masukan, Faktur Pajak Keluaran, hingga Faktur Pajak Retur.

  • E-Filing Klikpajak

Anda bisa melaporkan SPT Tahunan Pajak dengan mudah melalui fitur e-Filing Klikpajak dan mengaksesnya secara gratis selamanya dalam jumlah jumlah tak terbatas.

Klikpajak juga memberikan Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) resmi dari DJP sebagai bukti lapor. Untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Badan dengan e-Filing Klikpajak, cukup upload CSV formulir SPT 1771 dan PDF yang dibutuhkan.

Sedangkan untuk lapor SPT Masa di setiap bulannya, hanya perlu melampirkan CSV dan PDF dari perusahaan dan riwayat pelaporan setiap tahunnya dapat tersimpan dengan aman di Klikpajak.

Bukan hanya itu, Anda juga lebih mudah melakukan pembetulan SPT apabila dibutuhkan sewaktu-waktu secara online dan bisa langsung terupdate secara otomatis.

Karena seluruh aktivitas perpajakan terintegrasi secara terpusat melalui Tax Activity. Makin memudahkan untuk mengecek kembali file mana saja yang masih perlu ada pembetulan atau statusnya masih kurang bayar maupun lebih bayar.

Ilustrasi membuat bukti potong di aplikasi e-Bupot Klikpajak

Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Melalui e-Bupot

Ada cara mudah dan praktis dalam membuat bukti potong PPh 23/26 ini. Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak menyediakan fitur e-Bupot yang bisa Anda jadikan asisten pribadi urusan perpajakan.

“Klikpajak memiliki fitur lengkap sebagai aplikasi pajak online yang membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang bekerja sebagai tax officer di perusahaan.”

Berikut cara dan langkah-langkah membuat bukti potong PPh 23/26 di e-Bupot:

Aktivasi Pajak

1. Cara aktivasi e-Bupot adalah dengan mengajukan sertifikat elektronik pajak (digital certificate) bagi yang belum memilikinya

2. Jika permohonan Digital Certificate pajak sudah disetujui, berikutnya bisa digunakan di aplikasi e-Bupot

Membuat Akun Klikpajak

Sebelum menggunakan aplikasi Klikpajak,  Anda harus membuat akun Klikpajak terlebih dahulu. Ikuti langkah berikut untuk membuat akun di aplikasi Klikpajak:

1. Hal utama yang Anda lakukan adalah mengakses link pada https://my.klikpajak.id/register lalu isi data diri anda sesuai pada kolom tertera pada data klikpajak seperti gambar dibawah ini, jangan lupa untuk mencentang captcha ‘I’m not robot’ lalu klik ‘Daftar’.

2. Jika sudah klik ‘Daftar‘, selanjutnya akan muncul pada layar Anda Konfirmasi melalui email yang didaftarkan pada Klikpajak, lalu klik ‘Konfirmasi Akun’.

3. Setelah itu, masuk ke halaman email Anda dan cek inbox (kotak masuk) dari Klikpajak, lalu klik pada tombol ‘Konfirmasi Akun’

4. Setelah melakukan Konfirmasi Akun Klikpajak, maka akan kembali pada halaman login (Masuk). Hal ini menandakan bahwa akun Anda sudah terkonfirmasi, setelah ini Anda dapat mulai menggunakan Klikpajak dengan memasukan email dan password yang telah Anda daftarkan sebelumnya.

5. Jika sudah masuk pada akun Anda, Anda akan diminta untuk melakukan pengisian data pada kolom ‘Pajak apa yang ingin Anda kelola’, pilih sesuai kebutuhan Anda (Badan atau Pribadi), dibawah ini kami memberikan contoh jika Anda memilih pajak Badan, lalu isikan informasi pada kolom yang tersedia. (Harap diperhatikan untuk NPWP harus diisikan dengan NPWP yang valid, sistem akan mengecek validasi ini secara otomatis)

6. Setelah selesai, maka Anda akan langsung masuk ke halaman utama (Home). Setelah ini, Anda dapat langsung menggunakan Klikpajak untuk kebutuhan pajak Anda.

Daftarkan EFIN dan ‘Digital Certificate’ di Klikpajak

1. Langkah pertama adalah login/masuk ke akun Klikpajak Anda melalui link https://my.klikpajak.id/login, lalu masukkan ‘email dan password’ yang telah Anda daftarkan di Klikpajak

2. Jika Anda sudah masuk ke halaman utama (Home), klik pada tombol ‘Daftar EFIN’  di kanan atas halaman utama.

3. Masukkan EFIN Anda dan harap perhatikan NPWP yang sudah terisi secara otomatis. Jika sudah sesuai, isi EFIN dan Digital Certificate klik Daftarkan.

Perhatikan:
Jika Anda gagal mendaftarkan EFIN dengan informasi “EFIN sudah terdaftar” harap hubungi tim support Klikpajak atau email ke klikpajak@jurnal.id. Hal ini dilakukan untuk melakukan pemindahan EFIN Anda ke Klikpajak.

4. Jika tidak ada masalah, maka EFIN Anda sudah terdaftar pada Klikpajak. Kini Anda langsung dapat melaporkan pajak melalui eFiling di Klikpajak. (Jika NPWP sudah terdaftar maka perhatikan sebelah kanan atas Halaman Home Anda, kini sudah tidak ada tombol Daftar EFIN)

Membuat Bukti Potong di e-Bupot

1. Mulai membuat bukti potong dengan “klik PPh 23” untuk mendaftarkan bukti potong di e-Bupot

2. Isi form dalam pembuatan bukti potong dengan lengkap, lalu klik “Buat Bukti Potong”

Cara Melaporkan SPT Masa PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

1. Pilih menu “Prepare Tax” dan pilih “Lapor Pajak”, lalu pilih “SPT Normal”

2. Klik kolom kosong di bagian bawah dan pilih untuk “Masa PPh 23/26”

3. Lanjutkan dengan memilih bulan atau masa pajak yang ingin Anda laporkan, klik “Lanjutkan”

4. Halaman berikutnya akan berisi pertanyaan, apakah Anda akan melakukan penghitungan terlebih dahulu atau langsung melaporkan SPT Anda. Pada contoh ini, misalnya Anda sudah memiliki file CSV dan PDF dari SPT Masa PPh 23 yang Anda akan laporkan. Tandai pilihan kedua, dan klik “Lanjutkan”.

5. Pada halaman selanjutnya Anda akan ditawarkan bantuan untuk pelaporan. Untuk mempermudah, tandai pilihan pertama dan klik “Lanjutkan”.

6. Pada halaman selanjutnya, Anda tinggal melakukan upload pada file SPT Masa PPh 23. Masukkan file CSV pada bagian kanan dan file PDF pada bagian kiri. Setelah selesai, klik “Lanjutkan”.

7. Akan muncul pemberitahuan “Upload SPT Berhasil”, lalu Anda akan menerima email konfirmasi tanda selesainya proses ini.

8. Bukti lapor juga akan dikirimkan dalam waktu singkat setelah proses tersebut selesai, langsung ke email yang didaftarkan.

9. Untuk memeriksa status pelaporan pajak, Anda bisa memilih menu “Status Pajak” pada bagian dashboard awal Anda. Anda akan menemukan semua transaksi yang telah dilakukan.

10. Untuk mengunduh NTTE, Anda bisa langsung klik pada tautan yang tersedia di tabel tersebut.

Tunggu apalagi, buat bukti potong elektronik Anda dengan mudah sekarang juga dan sampaikan SPT Masa PPh 23/26 Anda di e-Bupot Klikpajak.

Cukup daftarkan alamat email Anda di www.klikpajak.id dan nikmati kemudahan cara bayar, lapor, dan kelola pajak dengan mudah dalam satu aplikasi yang terintegrasi langsung dengan DJP. Tinggal klik, urusan perpajakan Anda langsung terupdate secara otomatis!


PUBLISHED08 Jul 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: