Tutorial Cara Lapor SPT Masa PPN Nihil di e-Faktur 3.0

Tutorial Cara Lapor SPT Masa PPN Nihil di e-Faktur 3.0

Setelah e-Faktur 3.0 diberlakukan mulai 1 Oktober 2020 secara nasional, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai harus melalui aplikasi e-Faktur. Ketahui cara lapor SPT Masa PPN Nihil di e-Faktur 3.0 web based.

Sebelumnya, pelaporan SPT Masa PPN dilakukan melalui aplikasi e-Filing atau e-SPT Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Namun setelah DJP resmi merilis e-Faktur 3.0, pelaporan SPT Masa PPN untuk mulai masa pajak September 2020 dan seterusnya harus menggunakan e-Faktur 3.0 web based.

Bagi yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur client desktop DJP, harus update e-Faktur 3.0 terlebih dahulu menggantikan e-Faktur versi 2.2 untuk bisa membuat Faktur Pajak elektronik dan melaporkan SPT Masa PPN-nya di e-Faktur web based DJP.

Bagaimana tutorial cara lapor SPT Masa Nihil di e-Faktur 3.0 web based ini, berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari.

Sekilas tentang PPN

Sebelum Klikpajak membahas secara rinci bagaimana cara melaporkan SPT Masa PPN Nihil di e-Faktur 3.0 ada baiknya kita mengingat-ingat lagi apa itu PPN secara umum.

Setiap pelaku usaha atau bisnis mau tidak mau pada akhirnya akan bersinggungan dengan perpajakan.

Setidaknya, mereka harus tahu jenis-jenis pajak apa saja yang harus dibayar, berapa tarifnya dan bagaimana aturannya.

Salah satu pajak yang paling sering bersinggungan dengan kegiatan usaha adalah PPN.

PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh Wajib Pajak (WP) baik itu individu, Badan, dan Pemerintah.

Dalam penerapannya, Badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong atau memungut PPN.

Cara Membuat Faktur Pajak dan Bentuknya

PPN bersifat objektif, merupakan pajak tidak langsung dan tidak kumulatif.

Subjek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak non PKP. Harus dipahami subjek pajak ini berbeda dengan Wajib Pajak.

Subjek pajak belum memiliki kewajiban untuk membayar pajak sedangkan WP sudah tentu memiliki kewajiban membayar pajak.

PPN adalah pajak yang dikenakan untuk transaksi jual-beli Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual terhadap pembeli.

Dengan begitu, PPN dibebankan kepada pembeli, bukan penjual. Penjual yang berstatus PKP memungut PPN dari pembeli dan hanya menyetorkan PPN itu ke kas negara.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8/1983 tentang PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah), Tarif PPN yang dipungut oleh PKP Penjual sebesar 10%.

Akan tetapi, besarnya tarif PPN ini bisa diubah paling rendah 5% dan setinggi-tingginya 15%. Perubahan tarif PPN ini diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Dalam perhitungan PPN terutang, ada kalanya PKP mengalami PPN kurang bayar, lebih bayar ataupun nihil.

Hal ini tergantung dari hasil pegurangan jumlah PPN terutang dari Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.

Jika PPN Masukan lebih besar, PKP dapat mengkreditkan pajak masukan atau melakukan restitusi.

Ketika PPN Keluaran lebih besar, maka PKP harus menyetorkan PPN terutang kurang bayar ini ke kas negara.

Sebaliknya, jika ternyata antara PPN Masukan dan PPN Keluaran berimbang alias sama jumlahnya, maka PPN-nya nihil.

Tidak perlu setor PPN terutang ke negara dan juga tidak bisa melakukan pengkreditan PPN ketika mengalami PPN nihil.

pajak usaha ekspedisiIlustrasi penyerahan barang kena pajak atau PPN

Contoh Perhitungan PPN Nihil

PT AAA pada November 2020 melakukan penyerahan BKP penjualan produk alas kaki atau sepatu sebanyak 5000 pasang, dengan harga per pasang sepatu adalag Rp5.000.000.

Penjualan sepatu sebanyak 5.000 pasang itu dilakukan terhadap 4 perusahaan.

Berikut rincian PPN Keluaran PT AAA selama November 2020:

No. Nama Jumlah Sepatu Total Harga PPN
1. PT LLL 500 x Rp5.000.000 = Rp2.500.000.000 x 10% = Rp250.000.000
2. PT MMM 1000 x Rp5.000.000 = Rp5.000.000.000 x 10% = Rp500.000.000
3. PT NNN 1500 x Rp5.000.000 = Rp7.500.000.000 x 10% = Rp750.000.000
4. PT PPP 2000 x Rp5.000.000 = Rp10.000.000.000 x 10% = Rp1.000.000.000

 

Kemudian PT AAA pada bulan November 2020 ini juga melakukan pembelian barang kena pajak berupa bahan baku produksi alas kaki yakni aksesoris dari PT CCC sebesar Rp500.000.000, sol sepatu PT HHH sebesar Rp2.000.000.000, dan kulit bahan dari PT KKK sebesar Rp2.500.000.000, lalu mesin produksi sebesar Rp15.000.000.000 dari PT JJJ, dan perlengkapan produksi lainnya Rp1.500.000.000 dari PT QQQ.

Berikut rincian PPN Masukan PT AAA selama November 2020:

No. Nama Jenis Barang Total Harga PPN
1. PT CCC Aksesoris = Rp500.000.000 x 10% = Rp50.000.000
2. PT HHH Sol Sepatu = Rp2.000.000.000 x 10% = Rp200.000.000
3. PT KKK Kulit Bahan = Rp2.500.000.000 x 10% = Rp250.000.000
4. PT JJJ Mesin Produksi = Rp15.000.000.000 x 10% = Rp1.500.000.000
5. PT QQQ Perlengkapan Produksi = R[1.500.000.000 x 10% = Rp150.000.000

 

Maka, perhitungan PPN Terutang dari hasil penghitungan Pajak Keluaran (PPN Keluaran) dan Pajak Masukan (PPN Masukan) pada bulan November 2020 adalah:

PPN Keluaran PT AAA November 2020

No. Nama PPN Keluaran
1. PT LLL = Rp250.000.000
2. PT MMM = Rp500.000.000
3. PT NNN = Rp750.000.000
4. PT PPP = Rp1.000.000.000 (+)
Total PPN Keluaran November 2020 = Rp2.500.000.000

 

PPN Masukan PT AAA November 2020

No. Nama PPN Masukan
1. PT CCC = Rp50.000.000
2. PT HHH = Rp200.000.000
3. PT KKK = Rp250.000.000
4. PT JJJ = Rp1.500.000.000
5. PT QQQ = Rp150.000.000
Total PPN Masukan November 2020 = Rp2.500.000.000

 

PPN Terutang PT AAA pada November 2020

Dari perhitungan PPN Keluaran dan PPN Masukan PT AAA tersebut, PPN Terutang pada bulan November 2020 ini adalah:

PPN Keluaran
Total PPN Keluaran November 2020 = Rp2.500.000.000
PPN Masukan
Total PPN Masukan November 2020 = Rp2.500.000.000
PPN Terutang November 2020
= PPN Keluaran – PPN Masukan
= Rp2.500.000.000 – Rp2.500.000.000
= Rp0 (PPN Nihil)

 

Karena PPN Nihil, tidak ada tuntutan bagi PT AAA untuk menyetorkan PPN Kurang Bayar, juga tidak punya hak untuk mengajukan restitusi ataupun mengkreditkan PPN Lebih Bayar.

Tapi PKP tetap saja harus melaporkan SPT Masa PPN nihil tersebut.

Ilustrasi menghitung PPN nihil

Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur 3.0 Web Based

Dengan pemberlakuan resmi e-Faktur 3.0 ini secara nasional, PKP yang akan melapor SPT Masa PPN atau pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak mulai September 2020 dan seterusnya, wajib melalui e-Faktur.

Akan tetapi, PKP masih bisa lapor SPT Masa PPN di e-Filing untuk masa pajak tertentu, yakni masa pajak sebelum September 2020 dan seterusnya.

Melalui e-Faktur 3.0 ini, untuk proses pelaporan SPT, PKP tinggal melihat SPT Masa PPN yang sudah ada dalam sistem e-Faktur 3.0 web based dan tinggal melakukan konfirmasi saja untuk dilanjutkan ke proses penyampaian SPT.

Note: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Alur pelaporan SPT Masa PPN melalui aplikasi e-Faktur 3.0 web based adalah:

  • Masuk ke e-Faktur web based DJP di https://web-efaktur.pajak.go.id/
  • Masuk ke database SPT
  • Pilih SPT Masa PPN yang akan dilaporkan
  • Lakukan langkah selanjutnya sesuai petunjuk pada prepopulated SPT Masa PPN ini hingga pelaporan selesai

Cara Lapor SPT Masa PPN Nihil di e-Faktur 3.0

Berikut cara lapor SPT Masa PPN Nihil pada e-Faktur 3.0 web based. Sebelum memulai, PKP harus menyiapkan file Sertifikat Elektronik (sertel) terlebih dahulu.

  1. Masuk ke aplikasi e-Faktur web based DJP di https://web-efaktur.pajak.go.id/
  2. Pilih salah satu Sertifikat Elektronik yang ingin dilaporkan SPT Masa PPN-nya => klik OK
  3. Login kembali dengan Sertifikat Elektronik yang sudah dipilih
  4. Masukan kata sandi e-Nofa atau kata sandi akun PKP dan PKP akan dibawa ke halaman utama
  5. Untuk yang baru pertama kali mengakses e-Faktur web based ini, harus  mengisi data profil aplikasi. Silakan pilih Profil PKP => isi data yang diminta dalam Profil Pengguna => klik Simpan Perubahan. PKP nanti akan mendapatkan notifikasi Ubah profil pengguna berhasil.
  6. Kembali ke menu utama => pilih Administrasi SPT =>  klik Monitoring SPT => klik +Posting SPT yang ada di kanan layar PKP
  7. Isi tahun pajak => masa pajak => pembetulan
  8. Klik Submit. Nanti, akan muncul notifikasi Proses posting sudah masuk ke dalam antrean. Tunggu beberapa saat => Klik OK
  9. Pada Daftar SPT, PKP akan melihat SPT yang sudah berhasil diunggah sebelumnya. Pada bagian Action => klik Buka => masuk ke kolom Buka SPT Masa Pajak.
  10. Pilih Lampiran AB. Pada kolom ini ada tiga submenu antara lain rekapitulasi penyerahan, rekapitulasi perolehan, dan perhitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Klik masing-masing submenu untuk mengecek, namun PKP jangan mengubah angka yang ada untuk menghindari risiko SPT tidak valid mengingat SPT Masa PPN yang dilaporkan itu nihil
  11.  Jika sudah selesai mengecek => centang pernyataan => klik Submit
  12. PKP akan diarahkan untuk memilih file Sertifikat Elektronik => pilih file Sertifikat Elektronik => klik Open => masukan passphrase => klik Setuju
  13. Pilih lampiran Induk dalam kolom Buka SPT Masa. Dalam kolom Induk, PKP akan melihat enam submenu, cek namun jangan ubah angka yang ada.
  14. Setelah dicek, centang pernyataan => isi nama, jabatan, tanggal dan nama tempat => klik Submit. Jika berhasil, notifikasi Berhasil Submit SPT Induk akan muncul.
  15. PKP selanjutnya akan kembali ke kolom Daftar SPT. Dalam bagian Action => klik Lapor, nanti akan muncul menu Lapor SPT. Pada file lampiran, PKP tidak perlu mengunggah karena nihil => klik Lapor
  16. Notifikasi Proses Lapor SPT Berhasil akan muncul. PKP akan kembali lagi pada kolom Daftar SPT. Pada bagian Action => cetak Bukti Penerimaan Elektronik dan SPT Masa PPN. Lapor SPT Masa PPN Nihil di e-Faktur 3.0 pun Selesai. 

Ingat, sebelum dapat menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 untuk membuat Faktur Pajak, PKP yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus melakukan install dan update e-Faktur 3.0 terlebih dahulu pada perangkat komputernya.

Setelah mengupdate e-Faktur 3.0 pada perangkat, Anda dapat membuat Faktur Pajak elektroniknya melalui e-Faktur Client Desktop.

Tapi Anda tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur 3.0 Web Based saat akan melaporkan SPT Masa PPN-nya, karena harus dilakukan secara real time.

Tahukah, Anda dapat membuat e-Faktur dan lapor SPT Masa PPN tanpa keluar masuk platform jika menggunakan e-Faktur Klikpajak.id.

Anda dapat langsung menggunakan fitur prepopulated pada aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa harus install sendiri aplikasinya dari versi e-Faktur 2.2 ke e-Faktur 3.0 jika menggunakan Klikpajak.id.

Sebab Klikpajak.id merupakan aplikasi pajak online berbasis web yang didukung dengan teknologi cloud yang memungkinkan Anda membuat Faktur Pajak elektronik sekaligus melaporkan SPT Masa PPN hanya dalam satu platform.

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Anda pun dapat melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan saja dan di mana saja.

“Gunakan aplikasnya, biar Klikpajak yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda.”

Melalui e-Faktur Klikpajak, Anda dapat mengelola Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan memperoleh Surat Pemberitahuan PPN sesuai data yang diunggah ke DJP.

Bahkan pembuatan dan pengelolaan e-Faktur Anda semakin cepat karena salah satu kelebihan Klikpajak adalah terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal by Mekari – Simple Online Accounting Software.

Ini adalah teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengelolaan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Melalui e-Faktur Klikpajak, Anda bisa menarik data langsung dari pembukuan atau laporan keuangan Jurnal.id tanpa harus keluar masuk platform lagi.

Tentu saja, hal ini semakin menghemat waktu Anda, bukan?

Cara Membuat e-Faktur dan Pelaporan SPT Masa PPN

Jadi, kemudahan berlipat Anda dapatkan dengan menggunakan e-Faktur Klikpajak adalah:

  • Langsung menggunakan aplikasi e-Faktur tanpainstall terlebih dahulu
  • Tidak perlu input data satu per satu secara manual saat membuat e-Faktur karena bisa langsung menarik data transaksi dari laporan keuangan ‘online’
  • Membuat e-Faktur dan menyampaikan SPT Masa PPN lebih praktis dengan sistem yang terintegrasi dengan Jurnal.id

Untuk mengetahui bagaimana cara membuat e-Faktur, bayar PPN dan melaporkan SPT Masa PPN, lihat tutorialnya di SINI.

Lebih jelasnya bagaimana cara membuat:

  • Faktur Keluaran
  • Membuat Faktur Pengganti
  • Cara membuat Faktur Pajak Pembatalan
  • Membuat Faktur Pajak Retur
  • Cara menghapus ‘Draft’ Faktur Pajak

Selengkapnya, lihat di sini Panduan Lengkap Penggunaan e-Faktur ‘Online’

Ilustrasi membuat Faktur Pajak dan lapor SPT Masa PPN

Fitur Lengkap Klikpajak: Hitung, Bayar dan Lapor Pajak dalam Satu Platform

Bukan hanya e-Faktur, Klikpajak.id memiliki fitur lengkap yang memudahkan urusan perpajakan Anda, mulai dari menghitung, membayar pajak, hingga melaporkan pajak hanya dalam satu platform.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Apikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi DJP yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Berikut fitur-fitur Klikpajak.id yang memudahkan Anda melakukan administrasi perpajakan menggunakan aplikasi pajak online mitra resmi DJP ini.

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED15 Nov 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: