Cara Lapor SPT Masa PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak Lebih Mudah

Cara Lapor SPT Masa PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak Lebih Mudah

Ingat, Ditjen Pajak sudah mewajibkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23/26 harus melalui aplikasi e-Bupot. Biar lebih mudah, begini cara lapor SPT Masa 23/26 di e-Bupot Klikpajak.

Kini, lapor pajak tak harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Cukup sambungkan gadget dengan koneksi internet, punya akun sebagai wajib pajak, lapor pajak pun selesai.

Tinggal klik, hitung, bayar, lapor dan Anda pun jadi warga negara yang baik. Taat pajak, berkontribusi membangun Indonesia dan bisa menikmati hasilnya bersama juga!

Bagi Anda yang ingin melaporkan SPT Masa PPh 23/26 di e-Bupot, ada cara yang lebih mudah lagi, yakni di Klikpajak. Bagaimana cara pelaporan SPT Masa PPh 23/26 di aplikasi pajak online e-Bupot ini?

Sebelum itu, Klikpajak by Mekari akan berikan ulasan lengkapnya mengenai pengertian e-Bupot dan fungsinya, soal PPh 23/26 serta berbagai aturannya hingga pelaporan SPT-nya untuk Anda.

Apa itu e-Bupot dan Fungsinya?

Sebelum masuk pada definisi e-Bupot, sebaiknya perlu memahami apa itu Bukti Potong.

Pengertian Bukti Potong

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan terakhir diubah dalam UU No.36/2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No.7/1983, maka berikut pengertian Bukti Potong.

Bukti Potong atau biasa disebut bupot adalah formulir atau dokumen lain yang dibuat dan digunakan oleh pemotong pajak sebagai bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dan pertanggungjawaban atas pemotongan PPh 23/26 yang dilakukan.

Note: Pentingnya ‘tax planning’ karena Bukti Potong Bisa Digunakan untuk Kurangi Beban Pajak. Caranya?

Definisi e-Bupot

e-Bupot adalah sebuah aplikasi untuk bukti pemotongan PPh 23/26. Definisi e-Bupot ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12/PMK.03/2014 tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan.

Dalam beleid ini disebutkan, aplikasi e-Bupot 23/26 adalah perangkat lunak yang disediakan laman milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau saluran tertentu ditetapkan oleh DJP yang dapat digunakan untuk membuat:

  • Bukti Pemotongan
  • Membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26
  • Kesemua itu dibuat dalam bentuk dokumen elektronik.

Karena DJP melegitimasi atau memberikan kewenangan saluran tertentu untuk penggunaan e-Bupot, artinya pembuatan bukti pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh 23/26 bisa dilakukan melalui mitra DJP.

Mitra resmi DJP ini disebut Penyedia Jasa Aplikasi Pajak (PJAP) atau Application Service Provider (ASP). Salah satu PJAP/ASP mitra resmi Ditjen Pajak adalah Klikpajak by Mekari, yang disahkan dengan Surat Keputusan DJP No. KEP-169/PJ/2018.

Fungsi e-Bupot

Lalu, apa fungsi e-Bupot? Mengacu pada definisi bukti potong elektronik tersebut, maka fungsi e-Bupot adalah untuk bikin bukti potong, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh 23/26 dalam bentuk elektronik.

Jika dulunya pembuatan bukti pemotongan, buat dan lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 itu dilakukan secara manual, kini wajib secara elektronik melalui fitur dari aplikasi e-Bupot.

Ilustrasi Bukti Potong yang dibuat melalui e-Bupot Klikpajak

Wajib e-Bupot Berlaku Sejak Kapan?

Awalnya, jika merujuk pada Peraturan Direktur Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26, aturan e-Bupot ditetapkan sejak 31 Maret 2017.

Akan tetapi, peraturan itu belum mengakomodasi aplikasi e-Bupot 23/26. Kondisi ini membuat wajib pajak belum bisa melaporkan SPT Masa PPh 23/26 dalam bentuk elektronik di aplikasi e-Bupot 23/26.

Sehingga pelaporan SPT Masa PPh 23/26 kala itu masih harus dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).

Seiring berjalannya waktu, sesuai KEP-599/PJ/2019 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26, aplikasi e-Bupot 23/26 mulai diluncurkan dan bisa digunakan oleh wajib pajak pembuat bukti potong dan yang membuat serta melaporkan SPT Masa PPh 23/26, meski masih skala kecil yakni WP yang tercantum dalam peraturan ini.

“Terbaru, mulai Agustus 2020 PKP yang terdaftar di KPP Pratama di seluruh Indonesia harus membuat bukti pemotongan dan penyampaian SPT Masa PPh 23/26 melalui aplikasi e-Bupot.”

Wajib e-Bupot ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-269/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh 23/26 Berdasarkan Perdirjen No. PER-04/PJ/2017.

Peraturan wajib penggunaan e-Bupot 23/26 ini ditetapkan pada 10 Juni 2020. Sesuai KEP teranyar ini, meski pengusaha tidak lagi berstatus PKP tetap wajib membuat bukti pemotongan dan menyampaikan SPT Masa tersebut karena telah ditetapkan sebagai pemotong PPh 23/26.

Sementara itu, bagi wajib pajak yang baru dikukuhkan sebagai PKP setelah penetapan KEP-269/PJ/2020, wajib membuat bukti pemotongan dan menyampaikan SPT Masa PPh 23/26 yang berlaku sejak masa pajak dilakukannya pengukuhan.

Ilustrasi lapor pajak online

Perbedaan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26

Mungkin bagi yang sudah berkecimpung di dunia perpajakan, seperti konsultan misalnya, tentu sudah paham betul apa itu PPh 23 dan PPh 26. Kedua pajak penghasilan ini selalu saja beriringan. Istilah kata, ‘di mana ada PPh 23 maka di situ akan ada tentang PPh 26’.

Ya, memang begitu adanya. Tapi mungkin sebagian orang yang masih awam dunia pajak, wajar saja jika masih bingung, “Apa sih perbedaan PPh 23 dan PPh 26?”

Note: Biar bikin faktur pajak lancar, Kenali Apa itu PPN dan Cara Menghitung PPN yang Mudah

Pengertian PPh 23

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh 21.

PPh 23 ini dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak saat transaksi yang meliputi transaksi dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan aset selain tanah atau transfer bangunan maupun jasa.

Pengertian PPh 26

Masih berdasarkan UU Pajak Penghasilan, PPh Pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dalam bentuk apa pun yang diterima wajib pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) dari Indonesia.

Ilustrasi wajib pajak badan menggunakan e-Bupot

Ketentuan dan Syarat Gunakan e-Bupot

Tapi ingat, tidak semua pemotong pajak bisa menggunakan aplikasi e-Bupot. Ada ketentuan dan syarat yang berlaku untuk membuat bukti potong elektronik sekaligus membuat dan melaporkan SPT Masa PPh 23/26 menggunakan e-Bupot.

Berdasarkan Perdirjen No. PER-04/PJ/2017 tersebut, setidaknya ada empat kriteria atau syarat pemotong pajak yang bisa atau harus menggunakan aplikasi e-Bupot. Keempatnya di antaranya:

  • Wajib pajak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 23/26 lebih dari 20 bukti pemotongan dalam satu masa pajak
  • Wajib pajak menerbitkan bukti pemotongan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp100 juta
  • Wajib pajak sudah pernah menyampaikan SPT masa elektronik yang terdaftar di KPP
  • Wajib pajak badan terdaftar di KPP dan memiliki e-FIN. Jika ingin menyampaikan SPT Masa PPh 23/26, wajib pajak harus memiliki Sertifikat Elektronik

Sedangkan WP Badan yang wajib menggunakan e-Bupot PPh 23/26 adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki sertifikat elektronik dan terdaftar di:

  • KPP WP Besar Satu sampai Empat
  • KPP Penanaman Modal Asing Satu sampai Enam
  • KPP Perusahaan Masuk Bursa
  • KPP Badan dan Orang Asing
  • KPP Minyak dan Gas Bumi
  • KPP Madya Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan I, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara

Ilustrasi dikejar deadline lapor SPT Masa PPh 23/26

Syarat Melaporkan SPT Masa PPh 23/26

Ketentuan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 23/26 ini harus menyertakan beberapa dokumen, di antaranya:

  • Induk Formulir SPT
  • Daftar Bukti Pemotongan PPh
  • Daftar Surat Setoran Pajak (SSP)
  • Bukti Penerimaan Negara (BPN)
  • Dan/atau Bukti Pemindahbukuan (Pbk) untuk penyetoran PPh
  • Surat Kuasa Khusus bermaterai
  • Fotokopi Surat Keterangan Domisili
  • Fotokopi Surat Keterangan Bebas yang telah dilegalisir
  • Fotokopi SPT Masa PPh Pasal 23/26 yang dibetulkan, termasuk lampiran Bukti Penerimaan Surat

Batas Pelaporan SPT Masa PPh 23/26

Harus diingat pula, batas waktu penyampaian SPT Masa PPh 23/26 ini adalah setiap tanggal 20 bulan berikutnya. Pembuatan bukti pemotongan, pembuatan dan pelaporan SPT Masa PPh 23/26 lebih mudah di e-Bupot Klikpajak.

Karena Klikpajak memiliki fitur lengkap sebagai aplikasi pajak online yang membantu mempermudah urusan perpajakan, bagi Anda pelaku usaha, konsultan pajak, maupun Anda yang bekerja sebagai tax officer di sebuah perusahaan.

Daftar Kode Setoran Pajak dalam Pembayaran Pajak OnlineIlustrasi lapor SPT Pajak

Cara Melaporkan SPT Masa 23/26 Melalui e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak adalah memiliki pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak yang lebih mudah. Sebab alur yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly). Anda juga bisa menghitung pajak secara otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.

Pengiriman bukti pemotongan pajak bisa langsung ke lawan transaksi. Bukti pemotongan dan pelaporan SPT PPh Masa tidak perlu ditandatangani secara manual dengan tanda tangan basah.

Anda juga tidak perlu khawatir mengalami kesalahan dalam penomoran bukti potong, karena langkah-langkah pembuatannya simpel dan terintegrasi serta dikelola oleh sistem DJP sendiri.

Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan dengan aman baik di PJAP dan DJP, karena Klikpajak menggunakan teknologi cloud. Sehingga tak perlu khawatir bukti potong dan lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Note: Makin simpel, begini Cara Gampang Membuat Bukti Potong PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

Keamanan dan kerahasiaan data terjamin. Karena Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Keunggulan lain e-Bupot Klikpajak adalah terintegrasi dengan sistem pembukuan Jurnal by MekariSimple Online Accounting Software. Teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian accounting (keuangan) lebih cepat dan mudah.

Selain keunggulan di atas, e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan, lalu bantuan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.

Satu hal lagi, fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data faktur pajak atas transaksi yang dilakukan. Tunggu apalagi, begini cara membuat bukti potong PPh 23/26 di aplikasi e-Bupot Klikpajak.

Aktivasi Pajak

1. Cara aktivasi e-Bupot adalah dengan mengajukan sertifikat elektronik pajak (digital certificate) bagi yang belum memilikinya

2. Jika permohonan Digital Certificate pajak sudah disetujui, berikut bisa digunakan di aplikasi e-Bupot

Pendaftaran Akun di Klikpajak

1. Daftarkan akun Anda di Klikpajak dengan mencantumkan informasi yang terdiri dari Profil Pajak, NPWP, Nama Perusahaan, dan Jabatan

2. Kemudian aktifkan fitur e-Bupot dengan mencantumkan NPWP dan EFIN, serta Digital Certificate

Langkah Melaporkan SPT Masa PPh 23/26

1. Pilih menu “Prepare Tax” dan pilih “Lapor Pajak”, lalu pilih “SPT Normal”

2. Klik kolom kosong di bagian bawah dan pilih untuk “Masa PPh 23/26”

3. Lanjutkan dengan memilih bulan atau masa pajak yang ingin Anda laporkan, klik “Lanjutkan”

4. Halaman berikutnya akan berisi pertanyaan, apakah Anda akan melakukan penghitungan terlebih dahulu atau langsung melaporkan SPT Anda. Pada contoh ini, misalnya Anda sudah memiliki file CSV dan PDF dari SPT Masa PPh 23 yang Anda akan laporkan. Tandai pilihan kedua, dan klik “Lanjutkan”.

5. Pada halaman selanjutnya Anda akan ditawarkan bantuan untuk pelaporan. Untuk mempermudah, tandai pilihan pertama dan klik “Lanjutkan”.

6. Pada halaman selanjutnya, Anda tinggal melakukan upload pada file SPT Masa PPh 23. Masukkan file CSV pada bagian kanan dan file PDF pada bagian kiri. Setelah selesai, klik “Lanjutkan”.

7. Akan muncul pemberitahuan “Upload SPT Berhasil”, lalu Anda akan menerima email konfirmasi tanda selesainya proses ini.

8. Bukti lapor juga akan dikirimkan dalam waktu singkat setelah proses tersebut selesai, langsung ke email yang didaftarkan.

9. Untuk memeriksa status pelaporan pajak, Anda bisa memilih menu “Status Pajak” pada bagian dashboard awal Anda. Anda akan menemukan semua transaksi yang telah dilakukan.

10. Untuk mengunduh NTTE, Anda bisa langsung klik pada tautan yang tersedia di tabel tersebut.

Tunggu apalagi, buat bukti potong elektronik Anda dengan mudah sekarang juga. Cukup daftarkan alamat email Anda di www.klikpajak.id dan nikmati kemudahan cara bayar, lapor, dan kelola pajak dengan mudah dalam satu aplikasi yang terintegrasi langsung dengan DJP. Tinggal klik, urusan perpajakan Anda langsung terupdate secara otomatis!


PUBLISHED23 Jun 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: