Pajak Artis: Begini Cara Menghitung PPh Artis, Cara Bayar dan Lapor SPT

Cara Menghitung Pajak Artis, Cara Bayar dan Lapor SPT Pajaknya

Berprofesi sebagai artis juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam bernegara. Berhak mendapat perlindungan dan jaminan kesejahteraan sebagai warga negara, juga wajib membayar pajak. Klikpajak by Mekari akan mengulas cara menghitung pajak artis, cara bayar hingga lapor pajaknya.

Sudah jelas, sesuai amanat Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), setiap Wajib Pajak (WP) yang memenuhi ketentuan dan syarat serta memperoleh penghasilan, wajib bayar pajak.

Jadi, apa pun profesinya, pekerja kantoran atau pun orang yang punya usaha hingga seorang artis, harus membayar Pajak Penghasilan (PPh).

Menjadi artis memang bukan pekerjaan formal yang harus ngantor tiap hari dengan jam kerja dari pagi hingga sore.

Bebas. Mau mulai kerja dan pulang jam berapa pun, tak ada aturan pasti.

Bisa menghabiskan waktu kerja lebih pendek atau pun lebih lama dibanding pekerja kantoran.

Semua tergantung agenda yang bisa berubah sewaktu-waktu.

Kesibukan yang menyita waktu membuat sulit rasanya untuk mengurus pajak, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak by Mekari, bayar dan lapor SPT pajak hanya dalam satu platform.

Oleh karena itulah artis tergolong sebagai pekerjaan bebas.

Jadi pekerja bebas, artinya penghasilannya tidak menentu layaknya pekerja formal yang dapat gaji tetap setiap bulan.

Semua tergantung honor yang diperoleh dari tarif yang dipasang.

Tapi soal penghasilan, pendapatan dari menjadi seorang artis tidaklah main-main.

Menjadi public figure, berseliweran di layar kaca dan dunia maya, jadi seorang artis bisa kebanjiran endorse dan tawaran panggung hiburan dengan tarif yang enggak main-main.

Penghasilannya pun bukan lagi puluhan atau ratusan juta. Pundi-pundi rupiah yang didapat bisa capai ratusan miliar!

Sebut saja beberapa artis papan atas yang dinobatkan sebagai salah satu artis terkaya Indonesia, seperti Agnes Monica dan Raffi Ahmad yang kekayaannya saat ini ditaksir hampir menyentuh angka setengah triliun.

Nilai yang fantastis, bukan?

Kembali lagi soal kewajiban pajak penghasilan yang harus dibayar bagi yang berprofesi sebagai artis, ketentuan perhitungan pajaknya PPh berbeda dengan pajak karyawan.

Bagaimana cara menghitung pajak artis ini, Klikpajak.id akan mengulasnya dengan lengkap hingga cara bayar dan lapor pajaknya.

Pajak Artis: Profesi Artis dalam Perpajakan Indonesia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artis adalah ahli seni;, seniman, seniwati (seperti penyanyi, pemain film, pelukis, pemain drama).

Mengacu pada definisi artis tersebut, maka artis dalam kacamata perpajakan adalah seseorang yang berprofesi sebagai artis yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP).

Seperti yang sudah disinggung di atas, artis atau pekerja seni merupakan pekerja bebas.

Menurut Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, berikut pengertian pekerjaan bebas.

Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Pajak Artis: Begini Cara Menghitung PPh Artis, Cara Bayar dan Lapor SPT

Pekerja bebas atau pekerja seni dalam perpajakan yang menjadi subjek pajak diantaranya:

  • Tenaga ahli seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris
  • Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya (tergolong pekerja seni atau artis)
  • Olahragawan
  • Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
  • Pengarang, peneliti, dan penerjemah
  • Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk, teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
  • Agen iklan
  • Pengawas atau pengelola proyek
  • Perantara
  • Petugas penjaja barang dagangan
  • Agen asuransi
  • Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multi level marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya

Note: Pajak Penghasilan: Jenis-Jenis PPh, Objek, Subjek, Tarif dan Contoh

a. Kewajiban Artis sebagai Wajib Pajak Pribadi

Sebagai Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi, seorang artis sebagai subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak.

Penghasilan yang diperoleh artis merupakan objek pajak.

Sesuai Pasal 4 UU PPh, objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Jadi, profesi artis merupakan penghasilan dari pekerjaan bebas yang dikenakan PPh.

Note: Inilah Daftar Subjek dan Objek Pajak yang Dikecualikan dari PPh

b. Bagaimana Pajaknya jika Sang Artis Masih Anak-Anak?

Seperti kita tahu, profesi artis tidak hanya dijalani oleh mereka yang sudah dewasa, tapi juga para artis cilik.

Lalu, bagaimana dengan pajaknya? Apakah artis masih anak-anak ini tetap dikenakan pajak penghasilan?

Sesuai Pasal 8 ayat (4) UU PPh, disebutkan, penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orangtuanya.

Jadi, sudah jelas bahwa penghasilan yang diperoleh dari artis yang masih anak-anak ini merupakan objek pajak yang wajib dibayarkan ke kas negara melalui atas nama orangtuanya sebagai Wajib Pajak.

Bagaimana jika ternyata orangtuanya cerai atau pisah harta?

Jika ternyata orangtua si artis anak ini sudah cerai atau pisah harta, maka pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya.

Pajak Artis: Begini Cara Menghitung PPh Artis, Cara Bayar dan Lapor SPTIlsutrasi pajak penghasil atau pajak artis jika masih anak-anak

c. Jenis Pajak Penghasilan atau Pajak Artis

Menjadi seorang artis, dapat dikenakan jenis pajak penghasilan sebagai berikut:

1. PPh Pasal 21

Artis dikenakan PPh 21 jika menerima penghasilan sehubungan pekerjaan, jasa dan/atau kegiatan dari pemberi kerja yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak.

Ini sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf a UU No. 36 Tahun 2008 yang dikategorikan sebagai Bukan Pegawai yang objek penghasilannya berupa honorarium dari pemberi kerja.

Gampang begini,

Artis A mendapat honor manggung dari Agensi PT BBB. Sesuai UU PPh, PT BBB memberikan honor manggung kepada Artis A dengan terlebih dahulu memotong PPh 21 atas honor Artis A ini.

Dengan demikian, Artis mendapat honor manggung dari Agensi PT BBB dalam jumlah sudah terpotong PPh 21 alias menerima honor manggung bersih karena sudah dipotong pajak.

Kewajiban Agensi PT BBB sebagai pemotong/pemungut PPh 21 dari honor Artis A, wajib menyetorkan PPh 21 ke kas negara.

Apa kewajiban pajak dari PPh 21 Artis A ini?

Karena kewajiban PPh 21 atas honor manggung sudah dipotong oleh Agensi PT BBB, maka Artis A hanya wajib melaporkan SPT Tahunan PPh dengan terlebih dahulu meminta Bukti Potong Formulir 1721-A1.

Note: Panduan Penghitungan PPh 21 Karyawan, Contoh, Cara Bayar dan Lapor SPT

2. PPh Final PP 23 Tahun 2018

Sebenarnya, penghasilan yang diperoleh artis dari jasa sehubungan pekerjaan bebas bukan objek PPh Final PP 23/2018.

Hal ini sesuai Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018, penghasilan yang diterima atau diperoleh WP Orang Pribadi dari jasa sehubungan pekerjaan bebas, tidak termasuk penghasilan yang dikenai PPh Final.

Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas tersebut dalam hal ini, sesuai Pasal 2 ayat (4) huruf b PP 23/2918, meliputi: pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari.

Namun jika artis juga memiliki usaha, maka akan dikenakan PPh Final PP No 23 Tahun 2018.

Note: Siapa yang Boleh Menggunakan Tarif PPh Final PP No 23 Tahun 2018?

3. PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 atau PPh 23 adalah pajak penghasilan atas dividen, bunga, royalti, hadiah (penghargaan, bonus) dan sejenisnya selain yang dipotong PPh Pasal 21 huruf e yakni penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Berprofesi sebagai artis juga dapat dikenakan PPh 23 atas penghasilan dari royalti atau imbalan atas penggunaan hak.

Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf h UU No. 36 Tahun 2008, bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan dari royalti atau imbalan atas penggunaan hak.

Menurut KBBI, salah satu pengertian royalti adalah uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan) atas barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut.

Dalam perpajakan, royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

  • Penggunaan atau menggunakan hak cipta di bidang kasusastraan
  • Kesenian atau karya ilmiah
  • Paten
  • Desain atau model
  • Rencana, formula atau proses rahasia
  • Merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industri atau hak serupa lainnya

Note: Cara Mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh 23

PPh 23 ini dipotong oleh pihak yang membayarkan royalti sang artis dan menyetorkannya ke kas negara.

Sedangkan artis akan memperoleh bukti pemotongan PPh Pasal 23 dari pemotong/pemungut pajak atas royalti yang diberikan kepada artis tersebut.

Sama seperti PPh Pasal 21, karena PPh Pasal 23 ini juga dipungut dan disetorkan ke negara oleh pemotong PPh 23, maka Wajib Pajak artis hanya wajib melaporkan pajak melalui pemberitahuan SPT Tahunan PPh Pribadi.

Sebagai bukti bahwa royalti yang diperoleh artis tersebut telah dipotong/dipungut PPh 23, sang artis harus meminta bukti potong PPh 23 untuk dokumen pelaporan SPT pajak.

Pajak Artis: Begini Cara Menghitung PPh Artis, Cara Bayar dan Lapor SPTIlustrasi pajak penghasilan atau pajak artis

Perhitungan dan Tarif Pajak Artis

Ada beberapa ketentuan dalam penghitungan pajak penghasilan atau PPh artis sesuai ketentuannya.

Apakah artis merupakan WP Pribadi yang hanya memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas saja, ataukah juga memiliki penghasilan dari usaha.

Berikut ketentuannya:

1. Jika Penghasilan Artis hanya dari Pekerjaan Bebas

Ketika Artis hanya mendapatkan penghasilan dari pekerjaan bebas saja, maka penghitungan pajaknya menggunakan Tarif Pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh atau tarif pajak progresif.

Melalui tarif pajak progresif ini artinya ada lapisan tarif pajak atas Penghasilan Kena Pajak.

Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) adalah:

  • 5% untuk penghasilan kena pajak sampai dengan Rp50.000.000
  • 15% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000
  • 25% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000
  • 30% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp500.000.000

Untuk mengetahui berapa pajak yang harus dibayar atau PPh terutang, harus mencari jumlah Penghasilan Kena Pajak terlebih dahulu yang dikalikan dengan tarif pajak progresif Pasal 17 ayat (1) tersebut.

Note: Jenis Tarif Pajak, Pengelompokan Tarif Pajak dan Contohnya

2. Jika Artis Punya Usaha

Seperti yang telah disinggung di atas bahwa profesi artis yang merupakan pekerja bebas tidak dapat menggunakan tarif PPh Final PP 23 Tahun 2008.

Namun ada pengecualian, yakni jika artis tersebut juga memiliki usaha.

Dalam hal ini, penghasilan sang artis tidak hanya dari hasil pekerjaan bebas saja, tapi juga penghasilan sehubungan dengan kegiatan usaha.

Contohnya, artis berbisnis rumah produksi film. Makai a memperoleh penghasilan dari usaha rumah produksinya tersebut.

Tarif PPh Final PP 23/2018 adalah sebesar 0,5% dari peredaran/omzet bruto

Namun, ada syarat lain bagi artis untuk dapat menggunakan tarif PPh Final PP 23/2018 ini, yakni jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam setahun.

Jika ternyata pendapatannya lebih dari jumlah maksimal yang dapat menggunakan tarif PPh sesuai PP 23 Tahun 2018, maka harus menggunakan tarif pajak progresif UU PPh Pasal 17 ayat (1).

Note: Cara Lapor SPT Tahunan UMKM Online di e-Filing dan Dokumen yang Disiapkan

3. Pajak Artis Atas Royalti

Berapa PPh 23 atas royalti yang dipotong oleh pemberi royalti atau imbalan pada artis?

Sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a, tarif PP 23 adalah sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya.

Jika tidak memiliki NPWP, akan dikenakan tarif 2 kali lipat dari tarif standar, yakni menjadi 30% dari dasar penghitungan pajak.

Pajak Artis: Begini Cara Menghitung PPh Artis, Cara Bayar dan Lapor SPTIlustrasi pajak artis dari pajak royalti

Cara Menghitung Pajak Penghasilan atau Pajak Artis

Sebelum pada cara perhitungan PPh artis, sebaiknya ketahui terlebih dahulu beberapa mekanisme atau metode penghitungan PPh Orang Pribadi, yakni:

1. Mekanisme PPh OP secara Umum

Mekanisme umum ini berlaku bagi WP OP yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan melakukan pembukuan.

Pembukuan di sini adalah proses pencatatan keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Perhitungan pajak bagi orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan ini dilakukan dengan menggunakan mekanisme perhitungan biasa sesuai ketentuan tarif pada UU PPh Pasal 17.

Note: Wajib Pajak Badan, Begini Cara Menghitung PPh Badan yang Mudah

2. Mekanisme PPh Final PP No 23/2018

Mekanisme perhitungan PPh OP ini berlaku bagi wajib pajak pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam setahun. WP OP ini hanya menyelenggarakan pencatatan saja dalam satu tahun pajak.

Perhitungan PPh OP ini tidak menyelenggarakan pembukuan, sehingga akan dikenakan PPh yang bersifat final sesuai tarif dan ketentuan pada PP No. 23 Tahun 2018, yakni tarif PPh Final sebesar 0,5% dari omzet bruto.

3. Mekanisme PPh OP secara NPPN

Penghitungan PPh OP dengan mekanisme NPPN ini bagi yang tidak menyelenggarakan pembukuan. Norma penghitungan penghasilan neto ini bisa digunakan oleh wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun.

Untuk menggunakan mekanisme NPPN ini, WP OP harus mengajukan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dengan demikian, penghitungan pajak penghasilan dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan jumlah penghasilan neto berdasarkan ketentuan norma yang ditetapkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015. Kemudian PPh-nya dihitung berdasarkan tarif pada UU PPh Pasal 17.

Pajak Artis: Begini Cara Menghitung PPh Artis, Cara Bayar dan Lapor SPTMenhitung pajak artis dan PTKP yang jadi hak wajib pajak

PTKP Pajak Artis

Sebagai WP Orang Pribadi, juga memiliki hak atas sejumlah penghasilan yang tidak dikenakan pajak.

Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP hingga saat ini masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian PTKP, yakni:

  1. PTKP WP Orang Pribadi = Rp54.000.000 setahun
  2. Tambahan PTKP untuk WP yang menikah (tanpa tanggungan) = Rp4.500.000 setahun
  3. Tambahan PTKP untuk setiap keluarga sedarah atau anak yang menjadi tanggungan = Rp4.500.000 setahun
  4. PTKP istri yang penghasilannya digabung dengan suami = Rp54.000.000 setahun

Berikut besar PTKP dalam tabel sesuai status pajaknya:

Keterangan  Status  Besaran PTKP
WP Tidak Kawin Tanpa Tanggungan Tidak Kawin/TK0 Rp54.000.000
WP Tidak Kawin, punya 1 Tanggungan Tidak Kawin/TK1 Rp58.500.000
WP Tidak Kawin, punya 2 Tanggungan Tidak Kawin/TK2 Rp63.000.000
WP Tidak Kawin, punya 3 Tanggungan Tidak Kawin/TK3 Rp67.500.000
WP Kawin Tanpa Tanggungan Kawin/K0 Rp58.500.000
WP Kawin, punya 1 Tanggungan Kawin/K1 Rp63.000.000
WP Kawin, punya 2 Tanggungan Kawin/K2 Rp67.000.000
WP Kawin, punya 3 Tanggungan Kawin/K3 Rp72.000.000
WP Kawin, Penghasilan Istri Digabung Penghasilan Suami Tanpa Tanggungan Kawin/K/I/0 Rp112.500.000
WP Kawin, Penghasilan Istri Digabung Penghasilan Suami, punya 1 Tanggungan Kawin/K/I/1 Rp117.000.000
WP Kawin, Penghasilan istri Digabung Penghasilan Suami, punya 2 Tanggungan Kawin/K/I/2 Rp121.500.000
WP Kawin, Penghasilan Istri Digabung Penghasilan Suami, punya 3 Tanggungan Kawin/K/I/3 Rp126.000.000

 

Rumus Tarif Pajak Penghasilan (PPh) atau Pajak Artis

Seperti yang sudah disinggung di atas, jika penghasilan artis berasal dari pemotong pajak, maka penghasilannya akan dipotong PPh 21 atau PP 23.

Rumus dan tarif pajak penghasilan artis adalah:

1. Jika dipotong PPh 21

= [Tarif PPh 21 x Penghasilan Bruto] x Tarif Pasal 17

2. Jika dipotong PPh 23

= [15% x Penghasilan Bruto]

3. Jika punya usaha

= [0,5% x Omzet Bruto]

Note: Surat Ketetapan Pajak dalam Pemeriksaan Pajak

Begini alur cara menghitung pajak penghasilan artis:

a. Pertama, mencari penghasilan bruto

Untuk mencari jumlah penghasilan bruto, caranya adalah dengan menjumlahkan seluruh penghasilan, termasuk honorarium dan royalti.

b. Kemudian menghitung penghasilan neto.

Penghasilan neto akan didapatkan dengan cara mengurangkan penghasilan bruto dengan pengeluaran.

  • Jika artis melakukan pembukuan: Penghasilan Bruto – Biaya-Biaya.
  • Apabila menggunakan NPPN: Penghasilan Bruto x 50%.

Note: Apa itu Wajib Pajak Non Efektif dan Apakah NPWP NE Bisa Digunakan Lagi?

PPh Artis Bisa Jadi Kredit Pajak

Untuk diketahui, PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 yang telah dipotong oleh pemberi honor/royalti dapat dijadikan sebagai Pengurang Pajak Terutang dalam SPT Tahunan.

Pajak Artis: Begini Cara Menghitung PPh Artis, Cara Bayar dan Lapor SPTIlustrasi menghitung pajak artis

Contoh Perhitungan PPh atau Pajak Artis

Berikut adalah beberapa contoh penghitungan pajak penghasilan artis dari kasus yang berbeda.

1. Contoh Hitung Pajak Artis dengan Pekerjaan Bebas

Pak Kelik merupakan artis ibukota, sudah menikah dan memiliki 3 anak. Pak Kelik mengisi acara di salah satu stasiun televisi dengan honor Rp100.000.000 per bulan yang dikontrak selama satu tahun pada 2020 oleh PT AAA,

Maka perhitungan PPh 21 Pak Kelik pada 2020 yang dipotong PT AAA sebagai pengguna jasa adalah:

Penghasilan sebulan = Rp100.000.000  
Penghasilan setahun = Rp100.000.000 x 12 bulan = Rp1.200.000.000
PTKP (K/3)   = Rp72.000.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak   = Rp1.128.000.000
PPh Terutang:    
= 5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000  
= 15% x Rp250.000.000 = Rp37.500.000  
= 25% x Rp500.000.000 = Rp125.000.000  
= 30% x Rp328.000.000 = Rp98.400.000 (+)  
PPh Terutang setahun   = Rp263.400.000
PPh Terutang sebulan = Rp263.400.000 : 12 bulan = Rp21.950.000
     

 

Note: Cara Mudah Bayar Pajak Online di e-Billing

Contoh perhitungan di atas adalah dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Jika ternyata artis Pak Kelik tidak memiliki NPWP, maka Pak Kelik dikenakan 20% lebih tinggi.

Begini perhitungan PPh 21 yang dipotong oleh PT AAA.

Penghasilan sebulan = Rp100.000.000  
Penghasilan setahun = Rp100.000.000 x 12 bulan = Rp1.200.000.000
PTKP (K/3)   = Rp72.000.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak   = Rp1.128.000.000
PPh Terutang:    
= 5% x 120% x Rp50.000.000 = Rp3.000.000  
= 15% x 120% x Rp250.000.000 = Rp45.000.000  
= 25% x 120% x Rp500.000.000 = Rp150.000.000  
= 30% x 120% x Rp328.000.000 = Rp118.080.000 (+)  
PPh Terutang setahun   = Rp316.080.000
PPh Terutang sebulan = Rp316.080.000 : 12 bulan = Rp26.340.000
     

 

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa PPh 21 yang dipotong pengguna jasa dalam hal ini PT AAA adalah yang membayarkan dan menyetorkan pajaknya ke kas negara.

Maka, Pak Kelik sebagai artis yang menerima honor dari PT AAA akan menerima Bukti Potong PPh 21 Formulir 1772-A1, yang nantinya digunakan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh dan bisa sebagai kredit pajak atau pengurang pajak terutang.

Pajak Artis: Begini Cara Menghitung PPh Artis, Cara Bayar dan Lapor SPTIlustrasi pajak artis

2. Contoh Hitung Pajak Artis jika Mendapatkan Royalti

Dalam kasus berikutnya, ternyata Pak Kelik juga mengeluarkan album dari bernyanyi dan mendapatkan royalti senilai Rp200.000.000 dari PT BBB pada Januari 2020, royalti pada Juli 2020 sebesar Rp250.000.000, dan besar royalti pada Desember 2020 senilai Rp350.000.000. Pak Kelik juga memiliki NPWP.

Maka berikut perhitungan PPh 23 yang dipotong oleh PT BBB dari royalti Pak Kelik:

PPh 23 yang dipotong PT BBB:    
= Januari 2020 = 15% x Rp200.000.000 = Rp30.000.000
= Juli 2020 = 15% x Rp250.000.000 = Rp37.500.000
= Desember 2020 = 15% x Rp350.000.000 = Rp52.500.000 (+)
Total PPh 23 yang dipotong   = Rp120.000.000
     

 

Jika ternyata Pak Kelik tidak memiliki NPWP, begini perhitungan PPh 23 atas royalti yang diterima dan dipotong PT BBB sebagai pemberi royalti penjualan album Pak Kelik.

Besar tarif PPh 23 bagi WP Orang pribadi yang tidak memiliki NPWP adalah 2 kali lipat lebih besar dari tarif standar.

PPh 23 yang dipotong PT BBB:    
= Januari 2020 = 30% x Rp200.000.000 = Rp60.000.000
= Juli 2020 = 30% x Rp250.000.000 = Rp75.000.000
= Desember 2020 = 30% x Rp350.000.000 = Rp105.000.000 (+)
Total PPh 23 yang dipotong   = Rp240.000.000
     

 

Pajak Artis: Begini Cara Menghitung PPh Artis, Cara Bayar dan Lapor SPTIlustrasi aktor yang juga dikenakan pajak artis

3. Contoh Hitung Pajak Artis Punya Penghasilan dari Usaha

Pada kasus berikutnya, Pak Kelik sebagai artis yang juga memiliki usaha Rumah Produksi dengan pendapatan bruto yang diperoleh pada tahun ini sebesar Rp2.800.000.000 setahun, dengan asumsi penghasilan tersebut sama rata jumlah setiap bulannya, yakni 2,8 miliar dibagi 12 bulan.

a. Contoh Perhitungan jika Menggunakan Metode NPPN

Berikut contoh penghitungan PPh Pak Keli dari usaha Rumah Produksinya dengan metode penghitungan NPPN.

Dengan status Pak Kelik menikah dan punya 3 anak serta tinggal di Jakarta, sesuai PER-17/PJ/2015, tarif NPPN atas Klasifikasi Usaha (KLU) pekerja seni untuk daerah Jakarta adalah 50%.

Ingat, untuk dapat menggunakan metode NPPN ini, maka syaratnya harus menyampaikan atau mengajukan surat pemberitahuan penggunaan metode neto paling lambat 3 bulan sejak awal Tahun Pajak dan penghasilan bruto dalam setahun kurang dari Rp4.8 miliar.

Penghasilan Bruto setahun   = Rp2.800.000.000
Tarif NPPN   =                     50% (x)
Penghasilan Neto   = Rp1.400.000.000
PTKP (K/3)   = Rp72.000.000 (-)
Panghasilan Kena Pajak   = Rp1.328.000.000
PPh Terutang:    
= 5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000  
= 15% x Rp250.000.000 = Rp37.500.000  
= 25% x Rp500.000.000 = Rp125.000.000  
= 30% x Rp1.163.000.000 = Rp348.900.000 (+)  
Jumlah PPh Terutang setahun   = Rp513.900.000
PPh Terutang sebulan = Rp513.900.000 : 12 = Rp42.825.000
     

 

Note: Cara Bayar Pajak Online yang Mudah, Begini Langkah-Langkahnya

b. Contoh Perhitungan jika Menggunakan Pembukuan

Dalam contoh kasus ini ternyata Pak Kelik memilih menggunakan metode penghitungan pembukuan.

Diketahui dari total pendapatan bruto setahun sebesar Rp2.800.000.000 tersebut, jumlah biaya mencapai Rp500.000.000 dalam setahun, dengan asumsi biaya setahun tersebut sama rata jumlahnya setiap bulannya, yakni Rp500 juta dibagi 12 bulan.

Maka, berikut contoh perhitungan pajak artis Pak Kelik dari rumah produksinya menggunakan metode pembukuan:

Penghasilan Bruto   = Rp2.800.000.000
Biaya-biaya   = Rp500.000.000 (-)
Penghasilan Neto Asumsi tidak ada koreksi fiskal* = Rp2.100.000.000
PTKP (K/3)   = Rp72.000.000 (-)
Pendapatan Kena Pajak   = Rp2.028.000.000
PPh Terutang:    
= 5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000  
= 5% x Rp250.000.000 = Rp37.500.000  
= 25% x Rp500.000.000 = Rp125.000.000  
= 30% x Rp1.863.000.000 = Rp558.900.000 (+)  
Jumlah PPh Terutang setahun   = Rp723.900.000
PPh Terutang sebulan = Rp723.900.000 : 12 bulan = Rp60.325.000
     

 

Note: Cara Lapor SPT Masa PPN Online Terbaru di e-Faktur 

c. Contoh Perhitungan jika Menggunakan Tarif PPh Final PP 23 Tahun 2018

Dari contoh kasus di atas, jika artis Pak Kelik ini memilih menggunakan tarif PPh Final PP No. 23 Tahun 2018, karena memang penghasilan brutonya hanya Rp2.800.000.000, masih di bawah Rp4.8 miliar, dengan asumsi jumlah penghasilan bruto dalam sebulan sama rata, yakni Rp2,8 miliar dibagi 12 bulan, maka berikut perhitungannya.

Penghasilan bruto   = Rp2.800.000.000
Tarif PPh Final PP 23 Tahun 2018   =                        0,5% (x)
PPh Final setahun   = Rp14.000.000
PPh Final sebulan = Rp14.000.000 : 12 bulan = Rp1.166.666,6
     

 

Itulah tadi cara penghitungan pajak penghasilan artis dari berbagai pengenaan pajak dan metode penghitungannya jika sang artis memilki usaha.

Setelah menghitung kewajiban pajak penghasilannya, langkah selanjutnya adalah membayar PPh terutang dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajaknya.

Agar lebih mudah bayar dan lapor SPT pajak, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Pajak Artis: Begini Cara Menghitung PPh Artis, Cara Bayar dan Lapor SPTIlustrasi bayar dan lapor pajak artis

Cara Bayar Pajak Artis dan Lapor Cara Lapor SPT Tahunan

Bagaimana bayar dan lapor pajak artis?

Berikut ketentuan cara bayar pajak penghasilan dan cara menyampaikan SPT Tahunan di e-Billing Klikpajak dan e-Filing Klikpajak.

a. Cara Bayar Pajak Artis

b. Cara Lapor Pajak Artis

Tarf Sanksi Pajak Terbaru

Bicara sanksi pajak, besar tarif sanksi terbaru diatur dalam Undang-U No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berikut tarif bunga sanksi administrasi pajak sebagai komponen untuk menghitung besarnya sanksi atau denda pajak:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus perhitungannya: (Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Sobat Klikpajak yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus perhitungannya: (Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Note: Cara Mudah Bayar Pajak Online di e-Billing

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus perhitungannya: (Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dijatuhkan pada WP yang tidak mau melunasi pajak kurang bayar dan WP sudah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda terkait tindak pidana karena pengungkapan ketidakbenaran

Untuk tarif sanksi denda ini, tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Tarif sanksi dijatuhkan karena pengungkapan ketidakbenaran atau ketidaksesuaian data dalam konteks tindak pidana perpajakan, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

Note: Tahapan Pengenaan Sanksi Pajak: Pemeriksaan & Penyelesaiannya, UMKM Wajib Tahu

5. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan cuma bisa dilakukan setelah melunasi semua utang pajak yang tidak/kurang bayar/seharusnya dikembalikan.

Sobat Klikpajak juga harus menyelesaikan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Note: Aturan Baru Membuat e-Faktur dan Mengkreditkan PPN di UU Cipta Kerja

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, berikut ini:

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Mudah Urus Perpajakan Lainnya di Klikpajak.id

Bukan hanya fitur bayar dan lapor SPT Pajak saja, melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat melakukan berbagai administrasi perpajakan lainnya dengan cara mudah, efektif, dan efisien.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak Sobat Klikpajak secara akurat untuk menghindari sanksi denda akibat kesalahan penghitungan.

Melalui Klikpajak, Sobat Klikpajak juga dapat menarik data laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajak maupun Bukti Potong pajaknya dan langsung bisa mengambil datanya saat diperlukan untuk lapor SPT Pajak dengan cepat dalam satu platform.

Karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Pajak Artis: Begini Cara Menghitung PPh Artis, Cara Bayar dan Lapor SPT

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Fitur apa saja yang memudahkan administrasi perpajakan?

A. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Note: Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

B. Menggunakan Fitur e-Faktur 3.0 dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Sobat Klikpajak dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

C. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

Data Sobat Klikpajak Terlindungi

Tenang, Sobat Klikpajak dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Sobat Klikpajak tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Sobat Klikpajak melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Baca Juga: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Sobat Klikpajak dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Keamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak by Mekari Selalu Siap Membantu Sobat Klikpajak!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Sobat Klikpajak para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Sobat Klikpajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Sobat Klikpajak?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak. Klikpajak.id mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

Itulah penjelasan tentang pajak bagi yang berprofesi sebagai artis

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Ingin mengetahui cara kelola pajak dan keuangan usaha?

Ikuti demo online cara mengelola perpajakan dan keuangan bisnis di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak.

Kategori : Perhitungan

PUBLISHED29 Jan 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: