Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Sejak 2016, semua Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat Faktur Pajak elektronik. Ketahui perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan penggunaannya di sini.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pun berbenah.

Salah satunya dengan menghadirkan layanan Faktur Pajak elektronik atau e-Faktur.  

Dalam Pasal 1 ayat (1) Perdirjen Pajak No. PER-16/PJ/2014 s.t.d.t.d Perdirjen Pajak No. PER-31/PJ/2017 dijelaskan e-Faktur adalah sebuah terobosan di sistem teknologi administrasi perpajakan yang berbentuk aplikasi.

Ingin mengetahui apa saja perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, dan Host to Host serta penggunaannya, berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari.

Tahapan Implementasi e-Faktur

Aplikasi e-Faktur ini milik DJP dan penerapannya dilakukan secara bertahap.

Tahap pertama dilakukan pada 1 Juli 2014 untuk 100 Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak.

Tahap kedua diterapkan untuk PKP di wilayah Jawa dan Bali pada 1 Juli 2015. Adapun penerapan e-Faktur secara nasional atau tahap terakhir, berlaku per 1 Juli 2016.

Note: Ketahui Keunggulan Aplikasi Berbasis Web untuk Urus Pajak

Pada Pasal 1A Perdirjen Pajak No. PER-31/PJ/2017 disebutkan aplikasi e-Faktur terdiri atas 3 aplikasi, yaitu:

  • e-Faktur Client Desktop
  • e-Faktur Web Based
  • e-Faktur Host-to-Host (H2H)

Sama-sama digunakan untuk membuat Faktur Pajak elektronik, apa perbedaan dari ketiganya?

Ilustrasi e-Faktur client desktop, web based dan host to host

Perbedaan Sistem Operasi pada e-Faktur

Penjelasan lebih lanjut soal tiga sistem operasi pada aplikasi e-Faktur ini adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi e-Faktur ‘Client Desktop’

Aplikasi ini merupakan kanal e-Faktur yang pertama kali diperkenalkan dan yang paling banyak digunakan.

Aplikasi e-Faktur Client Desktop ditujukan untuk penerbitan e-Faktur dalam jumlah sedikit.

Melalui aplikasi ini, PKP dapat menerbitkan e-Faktur dengan aplikasi berbasis desktop. Namun harus melakukan update dan install manual jika ada pembaruan sistem.

Aplikasi ini dapat dioperasikan secara offline, namun tetap memerlukan sambungan internet saat mengesahkan Faktur Pajak.

Agar dapat menggunakan aplikasi e-Faktur client desktop, aplikasi e-Faktur ini harus diunduh pada laptop atau komputer.

Aplikasi e-Faktur client desktop telah mengalami perkembangan, di mana yang terbaru adalah versi 3.0 yang diimplementasikan secara nasional mulai 1 Oktober 2020.

Aplikasi e-Faktur terbaru ini dapat diunduh pada laman efaktur.pajak.go.id/login.

Dalam aplikasi terbaru ini, ada beberapa fitur tambahan seperti prepopulated pajak masukan, prepopulated Pemberitahuan Impor Barang (PIB), prepopulated SPT PPN, dan sinkronisasi kode cap fasilitas.

Note: Lebih jelasnya, baca Perbedaan e-Faktur 3.0 dan e-Faktur 2.2

Ilustrasi membuat Faktur Pajak di e-Faktur client desktop

2. Aplikasi e-Faktur ‘Web Based’

Aplikasi ini berbasis web yang harus dioperasikan dengan sambungan internet dan dapat diakses di web-efaktur.pajak.go.id.

Laman tersebut juga digunakan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Untuk mengakses aplikasi ini, PKP harus menggunakan browser yang sudah terinstal dengan Sertifikat Elektronik seperti mengakses efaktur.pajak.go.id saat melakukan permohonan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP).

Aplikasi e-Faktur Web Based juga menjadi bagian dari pembaruan e-Faktur 3.0. Aplikasi ini menjadi kanal untuk melaporkan SPT PPN, yang sebelumnya disampaikan melalui skema upload CSV di DJP Online.

Setelah e-Faktur 3.0 diterapkan, seluruh proses terkait dengan pelaporan SPT Masa PPN dilakukan lewat aplikasi e-Faktur, tidak lagi menggunakan e-Filing.

Akan tetapi, PKP yang ingin melaporkan atau memperbaiki SPT Masa PPN untuk masa pajak sebelum September 2020, dapat mengunggah SPT pada e-Faktur 3.0 lalu melaporkan CSV melalui DJP Online.

Ilustrasi lapor SPT Masa PPN di e-Faktur

3. Aplikasi e-Faktur ‘Host-to-Host’ (H2H)

Aplikasi ini diperuntukkan bagi perusahaan skala besar dengan penerbitan Faktur Pajak dalam jumlah banyak.

Aplikasi e-Faktur H2H ini biasanya diarahkan pada perusahaan yang punya dukungan teknologi informasi mumpuni.

Aplikasi e-Faktur H2H dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu dijalankan oleh PKP itu sendiri atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) mitra DJP.

Hal ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, yang diterbitkan berdasarkan permohonan tertulis dan setelah dilakukan pengujian sistem (User Acceptance Test/UAT) oleh Ditjen Pajak.

Sekarang ini, aplikasi H2H telah berperan sebagai sistem antar server. Dengan begitu, komunikasi terjadi antar komputer atau server dalam sebuah jaringan secara langsung.

Selain itu, aplikasi H2H juga memungkinkan PKP melakukan integrasi ke API miliknya lewat software yang sudah digunakan sebelumnya.

Note: Penyebab Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) Gagal dan Cara Mengatasi

Ilustrasi data center Host to Host

Jenis Transaksi 

Bicara soal e-Faktur, ada dua jenis transaksi yang wajib dibuatkan e-Faktur oleh PKP.

Pertama, penyerahan barang kena pajak (BKP) di dalam wilayah pabean yang dilakukan oleh PKP atau transaksi penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP (Pasal 16D UU PPN dan PPnBM).

Kedua, penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh PKP.

Berdasarkan PER-16/PJ/2014, ada pengecualian dalam pembuatan e-Faktur untuk penyerahan BKP atau JKP seperti berikut:

  • Dilakukan oleh pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 1 TAHUN 2012
  • Dilakukan oleh PKP Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E UU PPN dan PPnBM
  • Bukti pungutan PPN-nya berupa dokumen tertentu, yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) UU PPN dan PPnBM.

Note: Terbaru, ketahui ketentuan-ketentuan pembuatan Faktur Pajak dalam Isi dan Poin-Poin ‘Omnibus Law’ UU Cipta Kerja Bidang Perpajakan

pajak usaha ekspedisiIlustrasi penyerahan BKP yang harus dibuatkan e-Faktur

Apa saja yang ditulis dalam E-Faktur?

Pasal 4 PER-16/PJ/2014 menjelaskan e-faktur harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat keterangan berikut:

  • Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
  • Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;
  • Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
  • PPN yang dipungut;
  • PPnBM yang dipungut;
  • Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak; dan
  • Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Sedangkan untuk pembeli BKP atau penerima JKP orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka identitasnya diisi seperti berikut:

  • nama dan alamat pembeli BKP atau penerima JKP diisi dengan nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk atau Paspor; dan
  • NPWP pembeli BKP atau penerima JKP diisi dengan NPWP 00.000.000.0-000-000 dan wajib mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor Paspor untuk Warga Negara Asing (WNA).

Jika PKP yang menjual BKP tidak mencantumkan keterangan di atas dalam aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan DJP, maka e-Faktur tidak dapat diterbitkan.

Selain itu, untuk e-Faktur yang tidak mencantumkan keterangan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka e-Fktur tersebut termasuk kategori e-Faktur yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Ilustrasi membuat e-Faktur

Jika e-Faktur salah isi, hilang, rusak, dibatalkan

Untuk e-faktur yang salah isi atau salah tulis sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar, maka PKP bisa membuat e-Faktur pengganti melalui aplikasi atau sistem elektronik yang disediakan DJP.

Untuk hasil cetak (bukti print) e-Faktur yang rusak atau hilang, PKP yang membuat e-Faktur itu dapat mencetak ulang melalui aplikasi e-Faktur.

Caranya, PKP dapat melayangkan surat permintaan data e-Faktur ke DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP dikukuhkan.

Namun permintaan data e-Faktur ini, hanya untuk data e-Faktur yang telah diunggah ke DJP dan memperoleh persetujuan dari DJP.

Jika ada pembatalan transaksi penyerahan BKP atau JKP sedangkan e-Fakturnya sudah dibuat, maka PKP yang membuat e-Faktur itu harus melakukan pembatalan e-Faktur.

Note: Ingin mengetahui bagaimana cara membatalkan e-Faktur, selengkapnya baca Cara Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur

Contoh membuat Faktur Pajak di e-Faktur Klikpajak

Manfaat Aplikasi e-Faktur

Dengan adanya e-Faktur, PKP penjual maupun PKP pembeli sama-sama mendapat kemudahan dan keuntungan.

Bagi penjual, tanda tangan basah dalam Faktur Pajak dapat digantikan dengan tanda tangan elektronik serta dapat meminta NSFP secara online, sehingga tidak perlu lagi datang ke KPP.

Bukan hanya itu, e-Faktur tidak harus dicetak sehingga bisa menghemat kertas, print, dan ruang penyimpanan.

Untuk PKP dalam posisi pembeli, e-Faktur dapat melindungi mereka dari penyalahgunaan Faktur Pajak yang tidak sah.

Sebab e-Faktur sudah dilengkapi dengan QR Code yang dapat diverifikasi dengan mudah.

Dengan begitu, PKP pembeli bisa memperoleh kepastian bahwa PPN yang dibayar dilaporkan ke DJP oleh pihak penjual.

Agar lebih mudah membuat dan mengelola e-Faktur serta perlaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Apikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi DJP yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Contoh fitur aplikasi pajak online Klikpajak

Lebih Mudah Membuat e-Faktur di Klikpajak

Seperti diketahui, per 1 Oktober 2020, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur client desktop harus update e-Faktur 3.0 karena e-Faktur 2.2 telah ditutup.

Tahukah, Anda dapat lebih mudah dan praktis menggunakan e-Faktur Klikpajak karena Anda tidak perlu ribet harus menginstall aplikasi maupun backup data e-Faktur ke komputer lain terlebih dahulu.

Melalui e-Faktur Klikpajak, Anda tidak perlu repot-repot download patch terbaru e-Faktur ini karena Anda bisa langsung menggunakannya dan memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur.

“Gunakan aplikasnya, biar Klikpajak yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda.”

Sebab aplikasi e-Faktur online Klikpajak mengadopsi sistem berbasis web dengan teknologi cloud. Memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet kapan pun dan di mana saja.

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Melalui e-Faktur Klikpajak, Anda dapat mengelola Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan memperoleh Surat Pemberitahuan PPN sesuai data yang diunggah ke DJP.

Bahkan pembuatan dan pengelolaan e-Faktur Anda semakin cepat karena salah satu kelebihan Klikpajak adalah terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal by Mekari – Simple Online Accounting Software.

Ini adalah teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengelolaan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Melalui e-Faktur Klikpajak, Anda bisa menarik data langsung dari pembukuan atau laporan keuangan Jurnal.id tanpa harus keluar masuk platform lagi.

Tentu saja, hal ini semakin menghemat waktu Anda, bukan?

Cara Membuat e-Faktur dan Pelaporan SPT Masa PPN

Jadi, kemudahan berlipat Anda dapatkan dengan menggunakan e-Faktur Klikpajak adalah:

  • Langsung menggunakan aplikasi e-Faktur tanpainstall terlebih dahulu
  • Tidak perluinput data satu per satu secara manual saat membuat e-Faktur karena bisa langsung menarik data transaksi dari laporan keuangan ‘online’
  • Membuat e-Faktur dan menyampaikan SPT Masa PPN lebih praktis dengan sistem yang terintegrasi dengan Jurnal.id

Untuk mengetahui bagaimana cara membuat e-Faktur, bayar PPN dan melaporkan SPT Masa PPN, lihat tutorialnya di SINI.

Lebih jelasnya bagaimana cara membuat:

  • Faktur Keluaran
  • Membuat Faktur Pengganti
  • Cara membuat Faktur Pajak Pembatalan
  • Membuat Faktur Pajak Retur
  • Cara menghapus ‘Draft’ Faktur Pajak

Selengkapnya, lihat di sini Panduan Lengkap Penggunaan e-Faktur ‘Online’

Contoh fitur membuat Faktur Pajak di e-Faktur Klikpajak

Bisa Membuat Bukti Potong PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah.

Bahkan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Anda membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Wajib e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di PJAP dan DJP karena Klikpajak menggunakan teknologi cloud. Sehingga tak perlu khawatir bukti potong dan lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop karena Anda tetap bisa mengaksesnya di mana pun.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah dalam pembuatan bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale upsesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data faktur pajak atas transaksi yang dilakukan.

Contoh fitur membuat bukti potong PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

Bisa Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing Klikpajak

Sebelum menyetor pajak, Anda perlu mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP melalui e-Billing.

Anda juga bisa membuat Kode Billing sebagai syarat yang harus dipenuhi pada saat akan melakukan pembayaran pajak dengan mudah di Klikpajak.

Anda bisa membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

“Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar pajak tanpa harus keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) resmi dari DJP.

Note: Langkah-langkah cara membuat Kode Billing dan Bayar Billing, selengkapnya lihat di SINI.

Contoh fitur membuat kode billing dan bayar billing di e-Billing Klikpajak

Lapor SPT di e-Filing Klikpajak Gratis!

Melalui e-Filing Klikpajak Anda dapat melaporkan semua jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya, seperti:

  • SPT Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar dan lapor pajak.

Hindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak

Data Terlindungi

Anda dapat nyaman menggunakan aplikasi Klikpajak karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Ilustrasi sistem keamanan cloud yang berlapis

Makin Praktis karena Terhubung dengan Jurnal.id

Agar semakin mudah dan praktis dalam melakukan administrasi perpajakan Anda, gunakan juga pembukuan dan laporan keuangan dalam aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Karena aplikasi pajak online Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporkan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Pemotongan pajaknya serta langsung saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Proses pengelolaan pajak pun jadi makin gampang dan tepat hanya dengan Klikpajak.

Ingin mengetahui bagaimana kemudahan dalam pengelolaan administrasi perpajakan Anda dari integrasi Klikpajak dan Jurnal.id, selengkapnya baca di SINI.

Contoh fitur aplikasi akuntansi online Jurnal.id yang terintegrasi dengan aplikasi pajak online Klikpajak.id

Tim Support Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar hingga melaporkan kegiatan perpajakan Anda.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.


PUBLISHED25 Oct 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: