PPh 23: Pahami Ketentuan Umum dan Cara Hitung Pajaknya - Klikpajak

PPh 23: Pahami Ketentuan Umum dan Cara Hitung Pajaknya

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Menurut Direktorat jenderal Pajak, umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Kedua pihak tersebut merupakan pihak yang menerima penghasilan atau penjual akan dikenakan PPh 23. Pihak pemberi penghasilan akan memotong dan melaporkannya kepada kantor pajak.

 

Pemotong PPh Pasal 23

  1. Badan Pemerintah.
  2. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri.
  3. Penyelenggaraan kegiatan.
  4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
  5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
  6. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan KEP-50/PJ/1994, di antaranya:
  • Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
  • Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

 

Subjek yang Dipotong PPh Pasal 2

a. Wajib Pajak dalam negeri, orang pribadi atau badan

b. Bentuk Usaha Tetap.

 

Penghasilan yang Dipotong PPh 23

  1. Dividen.
  2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
  3. Royalti.
  4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh, yaitu penghasilan yang diterima Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
  5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta, kecuali sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
  6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

 

Penghasilan yang Dikecualikan PPh 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 juga mengatur beberapa penghasilan yang tidak dikenakan pajak (PTKP) dengan rincian:

  1. Penghasilan yang dibayar kepada bank.
  2. Sewa yang dibayar sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
  3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, dan BUMN/BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat:
  • Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
  • Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor;
  • Bagian laba yang diterima anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
  • Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya;
  • Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

 

Tarif Pajak

Tarif PPh Pasal 23 dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Jenis tarif PPh 23 yang diberlakukan yaitu 100%, 15%, dan 2% tergantung dari objek pajaknya.

a. Tarif 15% dari jumlah bruto atas:

  • dividen kecuali pembagian dividen kepada OP dikenakan final, bunga, dan royalti;
  • hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh 21

b. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya.

Objek PPh 23 jasa lainnya:

  • Penilai aset (Appraisal)
  • Aktuaris
  • Akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan
  • Arsitektur/perancang;
  • Hukum
  • Daftar selengkapnya

c. Bagi yang tidak ber-NPWP dipotong 100% atau 30%, 30% untuk dividen, royalti dan lainnya.

 

Pengertian Bruto

Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Tidak termasuk:

  1. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan WP penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa.
  2. Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian).
  3. Pembayaran kepada pihak kedua (perantara) untuk dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis).
  4. Pembayaran penggantian biaya (reimbursement), yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata telah dibayarkan pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).
  5.  

Jumlah bruto tidak berlaku atas:

  1.   Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering atau tata boga
  2.   Penghasilan sehubungan dengan jasa yang telah dikenakan PPh Final.

 

Perhitungan PPh Pasal 23

Contoh 1:

Pada tanggal 3 November 2018, PT Sari Rejeki membayar royalti kepada YouArc sebagai perusahaan arsitektur sebesar Rp120.000.000.

PPh Pasal 23 yang harus dipotong PT Sari Rejeki adalah

15% × Rp120.000.000 = Rp18.000.000

Saat terutang: akhir bulan 30 November 2018

Saat penyetoran: paling lambat tanggal 10 Desember 2018

Saat pelaporan: paling lambat 20 Desember 2018

 

Pembayaran PPh Pasal 23

Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong dengan membuat kode/ID billing terlebih dahulu, lalu membayar melalui Bank Persepsi (ATM, teller bank, fitur bayar pajak online di aplikasi pajak, dan lain sebagainya) yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jatuh tempo setiap tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang PPh Pasal 23.

 

Pelaporan Pajak

Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23, lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak online. Jatuh temponya adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

Setelah memahami ketentuan PPh 23 atas modal, penyerahan jasa, hadiah, dan penghargaan, segera aplikasikan dalam pemenuhan kewajiban PPh Pasal 23. Nikmati kemudahan hitung, setor, dan lapor pajak bersama Klikpajak. Daftar sekarang juga di Klikpajak dan dapatkan kemudahan dalam mengelola pajak dan lapor pajak secara online kapan dan di mana saja.


PUBLISHED17 Jan 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: