Panduan Lengkap Cara Ikut Tax Amnesty Jilid II atau PPS 2022

Langkah-langkah cara ikut tax amnesty / TA 2022 atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

PMK ini merupakan aturan pelaksana dari kebijakan PPS yang tertuang dalam BAB V Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Bagi Sobat Klikpajak yang ingin memanfaatkan program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid II, siapkan kebutuhan yang diperlukan untuk mengikuti amnesti pajak 2022 ini.

Berikut panduan lengkap cara ikut tax amnesty 2022 atau tutorial PPS dari Klikpajak by Mekari.

Apa itu PPS?

Program Pengungkapan Sukarela atau PPS adalah program yang memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan harta yang tidak diungkap atau pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Pribadi Tahun Pajak 2020.

Kapan Berlakunya PPS?

Program amnesti pajak 2022 atau program pengungkapan sukarela berlangsung selama 6 bulan. Sudah dimulai sejak 1 Januari 2022 hingga berakhir 30 Juni 2022.

Jenis Kebijakan dalam Program Pengungkapan Sukarela 2022

Kebijakan dalam PPS terbagi menjadi dua, yakni:
· Kebijakan I
· Kebijakan II

Selengkapnya baca di sini penjelasan PPS Kebijakan I dan Kebijakan II.

Apa Keuntungan Ikut Tax Amnesty 2022?

Manfaat atau keuntungan bagi Wajib Pajak yang mengikuti amnesti pajak atau PPS 2022 di antaranya:

No. Kebijakan I

(Harta 1 Januari 1985 – 31 Desember 2015)

Kebjakan II

(Harta 1 Januari 2016 – 31 Desember 2020)

1. Tidak kena sanksi Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) sebesar 200% dari PPh kurang bayar. Tidak diterbitkan ketetapan untuk Tahun Pajak 2016-2020, kecuali ditemukan harta kurang diungkap.
2. Data/informasi yang berasal dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan Kemenkeu atau pihak lain berkaitan pelaksanaan UU HPP tidak dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana pada wajib pajak. Data/informasi yang berasal dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan UU HPP tidak dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana pada wajib pajak.

Siapa yang Bisa Ikut PPS 2022?

Secara umum, kriteria Wajib Pajak yang dapat mengikuti PPS 2022 adalah:

  • Wajib Pajak yang pernah ikut Tax Amnesty 2016-2017
  • Wajib Pajak Orang Pribadi

Amnesti pajak atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ini dapat diikuti oleh Wajib Pajak Badan (WP Badan) maupun Wajib Pajak Pribadi (WP Pribadi).

Namun jenis PPS yang bisa diikuti antara WP Badan dan WP Pribadi berbeda, yakni:

a. Wajib Pajak Badan

WP Badan hanya bisa ikut PPS Kebijakan I, yaitu mengungkapkan aset atau harta yang diperoleh 1 Januari 1985 – 31 Desember 2015 yang belum diungkap atau dilaporkan saat ikut Tax Amnesty 2016-2017.

b. Wajib Pajak Pribadi

WP Pribadi bisa ikut PPS Kebijakan I dan II, yaitu:

  • Mengungkapkan harta atau aset yang diperoleh 1 Januari 1985 – 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan saat ikut Tax Amnesty 2016-2017.
  • Pengungkapan aset yang diperoleh 1 Januari 2016 – 31 Desember 2020.

Apa Syarat Ikut PPS 2022?

Syarat ikut amnesti pajak dalam program pengungkapan sukarela 2022 berdasarkan jenis Kebijakan I dan Kebijakan II sesuai BAB V UU HPP dan peraturan pelaksana PMK 196/2021, adalah:

a. Syarat WP Badan dan WP Pribadi yang ikut PPS Kebijakan I

Bagi WP Pribadi maupun WP Badan yang ikut Program Pengungkapan Sukarela Kebijakan I syaratnya:

  • Pengungkapan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan pada Surat Pernyataan, sepanjang DJP belum temukan data dan/atau informasi terkait harta tersebut.
  • Harta yang diungkapkan tersebut merupakan harta yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 hingga 31 Desember 2015.

b. Syarat WP Pribadi yang ikut PPS Kebijakan II

Sedangkan syarat WP Pribadi yang dapat mengikuti PPS Kebijakan II yakni mengungkapkan harta bersih atas perolehan aset sejak 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2020 di antaranya:

  • Punya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
  • Membayar PPh Final atas pengungkapan harta bersih
  • Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Tahun Pajak 2020
  • Jika sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau pusaha, maka harus mencabut:
    – Permohonan restitusi pajak atau pengembalian kelebihan bayar pajak
    – Pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif
    – Permintaan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar
    – Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar
    – Pengajuan keberatan
    – Permintaan pembetulan
    – Permohonan banding
    – Pengajuan gugatan
    – Permintaan peninjauan kembali
  • Tidak sedang diperiksa, untuk Tahun Pajak 2016, 2017, 2018, 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020
  • Tidak sedang diperiksa bukti permulaan, untuk Tahun Pajak 2016. 2017, 2018, 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020.
  • Tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan
  • Tidak sedang dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan
  • Tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan

Apa yang Diungkapkan dalam PPS?

Harta yang diungkapkan dalam Program Pengungkapan Sukarela 2022 atau PPS 2022 adalah harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, sepanjang Direktur Jenderal Pajak (DJP) belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta tersebut.

Harta yang diungkap pada PPS / program pengungkapan sukarela 2022 dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final atau PPh Final.

Cara Ikut Tax Amnesty Jilid II atau PPS / TA 2022 / Program Pengungkapan Sukarela

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Cara Menilai Harta pada PPS 2022

Guna menemukan atau menghitung berapa jumlah harta bersih yang akan diungkapkan dalam Tax Amnesty 2022 atau PPS ini, maka harus menilai harta yang sesuai dengan kondisi dan keadaan harta pada akhir Tahun Pajak terakhir.

Sesuai Pasal 5 ayat (9) UU HPP disebutkan nilai harta yang dijadikan pedoman untuk menghitung besarnya jumlah harta bersih adalah:

  • Nilai Nominal: Untuk harta berupa kas atau setara kas
  • Nilai yang ditetapkan pemerintah yaitu Nilai Jual Objek pajak (NJOP): Untuk tanah dan/atau bangunan dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor, untuk kendaraan bermotor
  • Nilai yang dipublikasikan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM): Untuk emas dan perak
  • Nilai yang dipublikasikan PT Bursa Efek Indonesia: Untuk saham dan waran (warrant) yang diperjualbelikan di PT BEI
  • Nilai yang dipublikasikan PT Penilai Harga Efek Indonesia: Untuk Surat Berharga Negara (SBN) dan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan.

Penilaian harta tersebut harus sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir Tahun Pajak terakhir.

Selengkapnya baca di sini cara menilai harta PPS 2022.

Berapa Tarif Tax Amnesty 2022?

Tarif pengungkapan harta pada program amnesti pajak 2022 atau PPS berbeda-beda tergantung beberapa hal seperti:

  • Harta diialihkan ke dalam negeri atau tidak
  • Diinvestasikan pada sektor pengolahan Sumber Daya Alam (SDA) / sektor energi terbarukan atau tidak

Agar lebih memudahkan memahaminya, simak rincian tarif PPS atau tarif pengungkapan harta (TA 2022) pada bagan berikut:

Harta/Aset Keterangan Kebijakan I

(Harta 1 Januari 1985 – 31 Desember 2015)

Kebijakan II

(Harta 1 Januari 2016 – 31 Desember 2020)

Tarif Tambahan Tarif PPh Final
(UU HPP) Jika Ungkap Penghasilan dan Setor PPh sendiri Jika DJP Terbitkan SKPKB Tarif
Dalam Negeri Diinvestasikan 6% +3% +4,5% 12%
Dalam Negeri Tidak diivestasikan 8% 14%
Luar Negeri Dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan 6% +3% (Pasal 5 ayat 7 huruf c angka 2)

+6% (Pasal 5 ayat 7 huruf c)

+4,5% (Pasal 5 ayat 7 huruf c angka 2)

+7,5% (Pasal 5 ayat 7 huruf c)

12%
Luar Negeri Dialihkan ke dalam negeri dan tidak diinvestasikan 8% +4% 5,5% 14%
Luar Negeri Tidak dialihkan ke dalam negeri 11% 18%

Bagaimana Cara Menghitung PPh Final dari Harta yang Diungkap dalam PPS?

PPh Final dari harta yang diungkap ini dihitung dengan cara mengalikan Tarif PPS dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPS 2022.

Berikut contoh penghitungan PPh Final harta yang diungkap dalam TA 2022 atau PPS dalam penjelasan BAB V UU PPh:

Pada 10 Januari 2022 Tuan A menyampaikan SPPH atas harta bersih berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000.000 yang berada di Indonesia dan belum diungkap dalam surat pernyataan.

Tuan A juga menyatakan akan menginvestasikan uang tunai tersebut ke dalam instrumen SBN. Oleh karena itu, Tuan A menerapkan tarif PPh yang bersifat final sebesar 6% dalam pengungkapan harta bersih tersebut.

PPh atas pengungkapan harta bersih:

= 6% x Rp1.000.000.000

= Rp60.000.000

Diketahui Tuan A sampai dengan 30 September 2023 hanya menginvestasikan 40% bagian harta bersih yang diungkapkan pada 10 Januari 2022 ke dalam instrument SBN, sehingga terdapat 60% bagian harta bersih yang tidak diinvestasikan.

Apabila DJP menerbitkan SKPKB pada 4 Oktober 2023, perhitungan dalam SKP adalah sebagai berikut:

1.Bagian harta bersih yang tidak diinvestasikan ke dalam SBN:

= 60% x Rp1.000.000.000

= Rp600.000.000

2.Pengenaan tambahan PPh yang bersifat final:

= 4,5% x Rp600.000.000

= Rp27.000.000

Dalam hal Tuan A sampai dengan 30 September 2023 hanya menginvestasikan 40% bagian harta yang diungkapkan pada 10 Januari 2022 ke dalam instrument SBN, maka Tuan A dengan kehendak sendiri dapat mengungkapkan bagian harta yang tidak diinvestasikan tersebut pada DJP serta menyetorkan sendiri tambahan PPh yang bersifat final, dengan perhitungan berikut:

1.Bagian harta bersih yang tidak diinvestasikan ke dalam SBN:

= 60% x Rp1.000.000.000

= Rp600.000.000

2.Pengenaan tambahan PPh yang bersifat final:

= 3% x Rp600.000.000

= Rp18.000.000

Baca juga tentang PAS Final, Solusi Pengusaha Bebas Sanksi Pajak

Di Mana Penempatan Harta PPS atau TA 2022?

Penempatan dana dari harta yang diungkap dalam program TA 2022 atau PPS adalah:

  • Investasi pada sektor pengolahan Sumber Daya Alam (SDA)
  • Investasi pada sektor energi terbarukan
  • Investasi sektor Surat Berharga Negara (SBN), meliputi Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Apa Saja yang Termasuk Sektor Pengolahan SDA dan Energi Terbarukan?

a. Sektor Pengolahan SDA

Kegiatan usaha sektor pengolahan Sumber Daya Alam adalah kegiatan pengolahan bahan baku SDA menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang menambah nilai bahan baku atau barang jadi yang menambah nilai bahan baku SDA tersebut.

Contoh sektor pengolahan SDA:

  • Pengolahan bijih emas menjadi emas murni

b. Sektor Energi Terbarukan

Penempatan dana PPS pada sektor energi terbaru adalah sektor yang merupakan sektor energi yang dihasilkan dari bahan-bahan yang dapat terus diperbarui.

Contoh sektor energi terbarukan:

  • Sektor energi tenaga surya

Apa Syarat Investasi Harta pada Usaha Sektor SDA dan Energi Terbarukan?

Investasi harta bersih dalam kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau Energi Terbarukan di Indonesia sesuai Pasal 16 ayat (1) BAB 5 PMK 196/2021 dapat dilakukan dalam bentuk:

  • Pendirian usaha baru
  • Penyerahan modal pada perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Perdana dan/atau pemesanan efek terlebih dahulu (right issues)

Apa Syarat Menginvestasikan Harta pada SBN?

Sesuai Pasal 17 ayat (1) BAB V PMK 196/2021 bahwa syarat menginvestasikan harta bersih dari program TA 2022 ini adalah:

  • Investasi pada SBN dilakukan melalui transaksi pembelian SBN di pasar perdana
  • Dilakukan dengan cara Private Placement melalui Dealer Utama

Berapa Lama Jangka Waktu Harta yang Diinvestasikan di Indonesia?

Dalam BAB V Pasal 15 ayat 5 PMK 196/2021 disebutkan, jangka waktu investasi dari harta yang diikutkan TA 2022 atau PPS ini adalah minimal selama 5 tahun sejak diinvestasikan.

Harta yang diinvestasikan tersebut dapat dilakukan perpindahan investasi dengan syarat:

  • Harta sudah diinvestasikan selama 2 tahun
  • Hanya bisa melakukan perpindahan investasi sebanyak 2 kali (maksimal 1 kali perpindahan dalam 1 tahun kalender)
  • Perhitungan jangka waktu 5 tahun investasi tertangguh jika ada jeda waktu antara pencairan investasi sebelumnya dan penempatan investasi berikutnya

Kapan Batas Waktu Pengalihan Harta ke Indonesia pada PPS 2022?

Batas waktu pengalihan harta dan menginvestasikan harta ke dalam negeri paling lambat sesuai BAB V PMK 196/2021 adalah:

  • Pengalihan harta: Paling lambat 30 September 2022
  • Diinvestasikan ke sektor pengolahan SDA dan energi terbarukan: Paling lambat 30 September 2023
  • Diinvestasikan ke SBN: Paling lambat 30 September 2023

Cara Ikut Tax Amnesty Jilid II atau PPS / TA 2022 / Program Pengungkapan Sukarela

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Ikut Tax Amnesty 2022 tapi Ada Harta yang Tidak Dilaporkan, Apa Sanksinya?

a. Sanksi Ada Harta Tidak Dilaporkan pada Kebijakan 1 PPS

Bagi WP Badan dan WP Pribadi yang ikut tax amnesty atau PPS Kebijakan I yang berakhir 30 Juni 2022 masih ada harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) pada saat mengikuti amnesti pajak 2016, akan dikenai sanksi:

  • PPh Final dari Harta Bersih Tambahan dengan tarif 25% (WP Badan), 30% (WP Pribadi), 12,5% (WP Tertentu)
  • Aset yang kurang diungkap dikenai sanksi 200% (UU TA)

Sedangkan jika DJP menemukan Harta Lainnya sampai dengan 2015 dari Harta Baru (kurang/belum diungkap) akan dikenai sanksi dengan perhitungan:

  • (Tarif PP-36/2017 x Harta Baru) + Sanksi UU TA

Keterangan:

1. Tarif PP-36/2017 sebesar:

  • 25% (WP Badan)
  • 30% (WP Pribadi)
  • 12,5% (WP Tertentu)

2. Sanksi UU Tax Amnesty sebesar 200%

b. Sanksi Ada Harta yang Tidak Dilaporkan pada Kebijakan 2 PPS

Bagi WP Pribadi yang mengikuti program amnesti pajak 2022 atau PPS Kebijakan II, namun pada saat dilakukan pemeriksaan dan DJP menemukan data dan/atau informasi lain mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan, akan dikenai sanksi berupa:

  • PPh Final dengan tarif 30%
  • Sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan selama maksimal 24 bulan (Pasal 13 ayat 2 UU KUP No. 6/1983)

Baca juga tentang Ikut Amnesti Pajak? Begini Cara Penempatan Dana PPS

Apa saja Dokumen yang Harus Dilampirkan dalam PPS 2022?

Dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta adalah:

1. Bukti pembayaran PPh Final

2. Daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan

3. Daftar utang

4. Pernyataan mengalihkan harta bersih ke dalam negeri, Ketika akan mengalihkan harta bersih yang ada di luar negeri

5. Pernyataan akan menginvestasikan harta bersih pada:

  • Kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau sektor energi terbarukan di dalam negeri
  • Surat berharga negara

6. Pernyataan mencabut permohonan restituri pajak, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, pengurangan/pembatalan SKP yang tidak benar, pengurangan/pembatalan STP yang tidak benar, keberatan, pembetulan, banding, gugatan, peninjauan kembali, selama permohonan tersebut belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Cara Ikut Tax Amnesty 2022

Tata cara pengungkapan harta bersih sebagaimana diatur dalam BAB IV Pasal 10 ayat (1) PMK 196/2021 pada program amnesti pajak atau PPS 2022 adalah dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tautan berikut Login | Direktorat Jenderal Pajak.

Surat Pemberitahuan Pemberitahuan Harta atau SPPH adalah surat yang digunakan untuk mengungkapkan paling sedikit:

  • Identitas Wajib Pajak
  • Harta
  • Utang
  • Harta bersih
  • Penghitungan dan pembayaran PPh terutang Final

Tutorial PPS atau Cara Ikut TA 2022 atau PPS 2022

a. Aktivasi Layanan PPS

Berikut cara aktivasi menu PPS di DJP Online:

  1. Masuk atau login ke halaman https://djponline.pajak.go.id/account/login
  2. Kemudian akan muncul halaman utama layanan PPS, lau klik menu profil yang berada di pojok kanan atas dan klik “Profil Saya”.
  3. Berikutnya akan muncul informasi data Wajib Pajak yang bersangkutan yakni NPWP elektronik. Lalu klik menu “Layanan”.
  4. Selanjutnya klik menu “Profil”, pilih “Aktivasi Fitur”.
  5. Kemudian pilih dengan mencentang “Program Pengungkapan Sukarela”.
  6. Lanjutkan dengan scroll halaman ke bawah dan klik “Ubah Layanan”.
  7. Kemudian muncul keterangan “Apakah Anda yakin ingin mengubah?”, klik “Ya”.
  8. Maka selanjutnya akan muncul keterangan ubah layanan “Sukses”, lalu klik “Ok”.
  9. Lalu Anda akan diarahkan pada login kembali pada halaman DJP Online ini, lakukan login dan masuk Kembali pada laman Layanan PPS DJP Online.
  10. Setelah berhasil login pada akun DJP Online Anda, pilih menu “Lapor”, lalu klik “Pelaporan”.
  11. Kemudian pilih menu “Program Pengungkapan Sukarela”.
  12. Lalu akan muncul halaman Daftar Laporan SPPH Kebijakan I dan Daftar Laporan SPPH Kebijakan II.
  13. Setelah aktivasi layanan PPS berhasil, lanjutkan dengan unduh dan instal Adobe Reader DC pada perangkat komputer Anda.

b. Download dan Install Adobe Reader DC

Setelah melakukan Aktivasi Layanan PPS selesai, berikut cara unduh dan instal Adobe Reader DC untuk mengisi formulir PPS:

  1. Setelah masuk pada halaman layanan PPS DJP Online tadi, lanjutkan dengan pilih menu “Layanan”.
  2. Kemudian pilih menu “Program Pengungkapan Sukarela”.
  3. Lanjutkan dengan klik “Unduh Viewer”.
  4. Lalu klik “Adobe Acrobat Reader DC”, isi kolom petunjuk pada proses unduh Adobe Reader DC, yang terdiri dari 3 step yakni step 1 adalah mengisi jenis sistem operasi komputer (apakah Windows atau iOS), step 2 memilih jenis Bahasa, step 3 adalah versi Reader DC yang akan dipilih.
  5. Kemudian klik “Download Acrobat Reader”, dan tunggu proses unduh selesai.
  6. Setelah berhasil diunduh, cek hasil download Adobe Reader DC tersebut pada komputer Anda dengan cara klik kanan kursor pada Adobe Reader DC yang berhasil di-download, pilih “Run as administrator”.
  7. Maka selanjutnya Adobe Reader DC akan diproses pemasangan atau instal, tunggu hingga proses instal selesai, lalu klik “Finish”.
  8. Maka proses instal Adobe Reader DC untuk menggunakan layanan PPS pun selesai dilakukan.

Wajib Menyampaikan Laporan Realisasi Ikut TA 2022 atau PPS

Jangan lupa, apabila sudah mengikuti PPS 2022 dan mengalihkan harta bersih serta menginvestasikan ke Indonesia, maka wajib menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan TA 2022 pada DJP secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak.

Informasi Apa yang Dicantumkan pada Laporan Realisasi Tax Amnesty 2022?

Dalam Pasal 18 ayat (2) BAB V PMK 196/2021 disebutkan, informasi yang dicantumkan dalam laporan realisasi mengikuti program amnesti pajak atau PPS 2022 adalah informasi per akhir tahun buku sebelum tahun laporan disampaikan.

Kapan Batas Waktu Penyampaian Laporan Realisasi PPS 2022?

Sedangkan batas waktu penyampaian laporan realisasi pengalihan harta atau investasi harta pada TA 2022/PPS paling lama:

  • Pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2022 (untuk penyampaian laporan tahun pertama).
  • Pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dan seterusnya (untuk penyampaian laporan tahun kedua dan berikutnya, sampai dengan berakhirnya batas waktu investasi.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Cara Ikut Tax Amnesty Jilid II atau PPS / TA 2022

Kategori : Tips Pajak

PUBLISHED07 Jan 2022
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: