Natura Pajak: Apa itu Natura dalam Pajak & Perhitungan Pajak Natura

Aturan Baru Natura Pajak: Dapat Fasilitas dari Perusahaan Kini Kena Pajak

Apakah Anda sebagai pemilik usaha atau pegawai yang mendapat fasilitas dari perusahaan? Melalui UU HPP, kini fasilitas yang diberikan perusahaan dikenakan pajak alias natura pajak. Klikpajak by Mekari akan mengulas seputar pengertian natura dalam pajak dan ketentuan pengenaan pajak natura, juga aturan perpajakan terbaru perhitungan pajak natura ini.

Objek pajak penghasilan tidak hanya berupa pendapatan dari gaji semata. Melainkan fasilitas yang diberikan perusahaan pada karyawan atau pegawai yang biasa disebut natura atau kenikmatan. Fasilitas dari perusahaan inilah yang dikenakan pajak atau natura dalam pajak.

Hal ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang menyebutkan pemberian natura kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja atau perusahaan. Sedangkan bagi pegawai, natura menjadi penghasilan yang menjadi objek pajak.

Apa alasan pengenaan pajak pada fasilitas pegawai/karyawan?

Pemerintah pun beralasan natura pajak diberlakukan karena selama ini fasilitas yang diberikan perusahaan terhadap pegawai tidak menjadi bagian dari penghasilan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak karena bentuknya tidak berupa uang.

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Yon Arsal, seperti yang diberitakan media dalam negeri menyatakan bahwa semua fasilitas yang diberikan perusahaan kepada karyawan atau pegawai yang bukan berbentuk uang akan dihitung sebagai penghasilan.

Dicontohkannya, seperti halnya orang pribadi yang memiliki banyak perusahaan. Namun yang bersangkutan tidak menerima gaji, melainkan mendapatkan fasilitas penunjang dari perusahaan dalam bentuk lain seperti rumah, kendaraan, dan lainnya.

Ini juga berlaku bagi pekerja atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan dan mendapatkan fasilitas serupa.

Ketika fasilitas itu dianggap sebagai penghasilan, maka akan menjadi objek yang dikenakan pajak dan harus dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Artinya, fasilitas yang diterima pegawai atau karyawan ini merupakan penghasilan, bisa dibebankan bagi perusahaan yang memberikan natura.

Jadi, natura pajak ini dikenakan atas fasilitas yang diterima wajib pajak pribadi, baik itu pekerja dalam hal ini karyawan maupun pemilik usaha atas perusahaan yang didirikannya.

Seperti apa ketentuan fasilitas karyawan atau pegawai yang dikenakan pajak ini atau natura pajak, terus simak ulasan dari Klikpajak.id tentang fasilitas yang diberikan perusahaan.

Apa itu Natura Pajak & Bagaimana Perhitungannya?

Sebelum lebih lanjut membahas tentang natura pajak, Klikpajak.id akan menjabarkan penjelasan umum tentang fasilitas atau kenikmatan dan apa saja yang menjadi objek pajak penghasilan.

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 7/2021, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan.

Penghasilan yang menjadi objek pajak yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam UU ini, dan lainnya yang ditetapkan dalam UU PPh.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian natura adalah barang yang sebenarnya, bukan dalam bentuk uang. Di mana yang dimaksud natura ini terkait tentang pembayaran.

Merujuk pada Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh (Pajak Penghasilan) No. 36 Tahun 2008 disebutkan penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang.

Namun penjelasan dari Pasal 4 ayat 3 huruf d UU PPh No. 36/2008 ini dicontohkan imbalan dalam bentuk natura di antaranya beras, gula, dan lainnya. Sedangkan imbalan dalam bentuk kenikmatan itu seperti mobil, rumah, dan fasilitas pengobatan.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

a. Ketentuan Pengenaan Natura dalam Pajak

Dari penjelasan dalam ketentuan perundangan pajak penghasilan tersebut ditekankan bahwa ada ketentuan dalam pengenaan natura pajak ini.

Tidak semua natura/kenikmatan/imbalan/fasilitas yang diberikan perusahaan/pemberi kerja atau yang diterima pegawai/karyawan ini masuk dalam kategori objek pajak penghasilan (objek PPh) yang bisa dimasukkan dalam natura pajak.

Namun, ketentuan terbaru tentang pengenaan pajak fasilitas yang diterima pegawai atau karyawan ini masih akan diatur kembali melalui Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan atau peraturan pelaksana dari UU HPP tentang pajak penghasilan ini.

Baca juga tentang Perubahan Regulasi Pajak di UU HPP

b. Dikecualikan dari Natura Pajak

Dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d UU HPP No. 7 Tahun 2021, natura tertentu yang bukan sebagai penghasilan bagi penerima adalah:

  • Penyediaan makanan/minuman bagi seluruh pegawai
  • Natura di daerah tertentu
  • Natura karena keharusan pekerjaan, contohnya alat Kesehatan kerja atau seragam
  • Natura yang bersumber dari APBN/APBD
  • Natura dengan jenis dan batasan tertentu

Karena natura tersebut bukan merupakan penghasilan, artinya imbalan yang diterima pegawai tersebut bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Sehingga fasilitas atau kenikmatan yang diberikan perusahaan ke pegawai atau karyawan itu tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan/pemberi kerja (deductible expense).

Ketahui di sini tentang Apa Saja Biaya-Biaya yang Harus Dikoreksi Fiskal Positif?

c. Cara Menghitung Pajak Natura

Sebagaimana perhitungan PPh Pasal 21 pada umumnya, perhitungan natura pajak penghasilan pribadi adalah dimasukkan dalam penghasilan bruto pegawai/karyawan.

Berikutnya, penghasilan bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Maka hasilnya merupakan Penghasilan Kena Pajak.

Penghasilan Kena Pajak ini akan dikalikan dengan tarif pajak progresif PPh Pasal 17 yang sudah dinaikkan tarif maupun penghasilan yang dikenakan pajak dalam regulasi pajak terbaru tentang PPh pribadi dalam UU HPP.

Dalam UU HPP ini, jumlah penghasilan kena pajak yang dikalikan dengan tarif progresif terkecil yakni 5% adalah sebesar Rp60.000.000 setahun.

Batasan penghasilan yang dikenakan PPh 21 dalam UU HPP ini naik Rp10.000.000 dari sebelumnya sebesar Rp50.000.000.

Akan tetapi, nilai fasilitas yang dimasukkan dalam komponen penghasilan bruto pegawai/karyawan ini tidak serta merta senilai barang yang diterima. Tapi harus dihitung terlebih dahulu berapa besar biaya penyusutan untuk natura dalam bentuk barang.

DJP mengungkapkan, untuk jenis dan batasan nilai tertentu dari natura ini yang akan masuk dalam penghasilan bruto atau penghasilan sebelum dikenakan PPh masih akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Natura Pajak: Apa itu Natura dalam Pajak & Perhitungan Pajak NaturaIlustrasi fasilitas pegawai yang dikenakan pajak dalam ketentuan natura pajak

Pemotongan Pajak oleh Perusahaan

Seperti yang sudah disebutkan di atas, karena pemberian fasilitas dari perusahaan yang diterima pegawai/karyawan merupakan bagian dari PPh Pasal 21, maka pemotong natura pajak adalah perusahaan atau pemberi kerja.

Perusahaan akan memasukkan komponen fasilitas ini dalam perhitungan PPh 21 pegawai/karyawan atau orang pribadi sebagai pemilik perusahaan yang mendapatkan fasilitas dari perusahaan miliknya.

Perusahaan pemotong fasilitas yang diterima pegawai atau PPh 21 akan menyetorkan ke kas negara. Sehingga wajib pajak atau pegawai/karyawan yang menerima fasilitas/kenikmatan ini juga wajib melaporkan atas pemotongan pajak natura dalam pelaporan SPT Tahunan.

Baca juga tentang Panduan Lengkap Daftar NPWP bagi Karyawan Perusahaan Anda

Bayar dan Lapor SPT Masa PPh

Sebagai perusahaan pemungut atau pemotong PPh 21 yang didalamnya terdapat komponen natura dalam pajak, pembayaran atau penyetoran PPh 21 dilakukan melalui e-Billing.

Berikut tutorial langkah-langkah Cara Bayar/Setor Pajak di e-Billing Klikpajak.

Setiap bulannya, perusahaan juga wajib melaporkan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam SPT Masa PPh.

Perusahaan atau Wajib Pajak Badan juga memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan Badan melalui e-SPT Tahunan Badan.

Temukan di sini Cara Lapor SPT Tahunan Badan 1771 Melalui e-SPT Tahunan Badan Klikpajak.

Bukan hanya mudah bayar dan lapor pajak saja, Fitur Lengkap Klikpajak yang Terintegrasi juga menjadi solusi pajak bisnis dalam melakukan administrasi perpajakan perusahaan melalui aplikasi pajak online mitra resmi DJP.

Ingin mengetahui bagaimana urusan pajak bisnis dapat dilakukan secara efektif dengan fitur perpajakan online yang terintegrasi, Aktifkan Akun Klikpajak sekarang juga dan nikmati kemudahan kelola pajak kapan saja dan di mana saja.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Natura Pajak: Apa itu Natura dalam Pajak & Perhitungan Pajak Natura

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED09 Nov 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: