Risiko Tidak Bayar Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Sudah Memiliki NPWP - Klikpajak

Risiko Tidak Bayar Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Sudah Memiliki NPWP

Setiap Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP dan penghasilannya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka memiliki kewajiban untuk bayar pajak dan lapor pajak. Wajib Pajak harus melakukan bayar dan lapor pajak secara tepat waktu. Karena jika tidak membayar pajak, maka akan ada risiko berupa sanksi yang harus ditanggung. Apa saja risiko tidak bayar pajak bagi Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWP? Simak uraiannya berikut ini.

Pentingnya NPWP

Risiko Tidak Bayar Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Sudah Memiliki NPWP

Selain untuk urusan perpajakan, NPWP berguna untuk berbagai kebutuhan lainnya seperti:

  1. Untuk keperluan dalam mengajukan kredit. NPWP merupakan salah satu syarat utama bagi nasabah yang ingin mengajukan pinjaman atau pembuatan kartu kredit.
  2. Untuk mengurus surat izin usaha. Seseorang yang ingin mendirikan badan usaha atau menjalankan usaha perdagangan sangat membutuhkan NPWP sebagai salah satu syarat pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Surat izin tersebut nantinya berfungsi sebagai bukti legalitas sebuah usaha.
  3. Pembuatan paspor. Salah satu dokumen penting yang dibutuhkan sebagai syarat pembuatan paspor adalah NPWP.

Kewajiban Pajak bagi Pemilik NPWP

Semua Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP akan dikenai kewajiban bayar pajak dan lapor Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), tergantung kondisi dan jenis usahanya. Apabila diurutkan, penjelasannya seperti di bawah ini:

a. Kewajiban PPh Final Pasal 4 Ayat 2

Sejak awal terdaftar NPWP, setiap Wajib Pajak Orang Pribadi diwajibkan untuk menghitung dan membayarkan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 sebesar 1% dari omset atau pendapatan. Caranya cukup mudah, Wajib Pajak hanya perlu menghitung total pendapatan dalam satu bulan, kemudian dikalikan 1%. Nilai inilah yang harus dibayarkan ke kantor pos atau bank penerima pembayaran pajak. Pembayaran PPh final ini memungkinkan setiap Wajib Pajak membayar pajak dalam jumlah yang berbeda setiap bulannya, tergantung besarnya pendapatan pada bulan tersebut.

b. Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

SPT untuk Wajib Pajak Orang Pribadi wajib disampaikan sebelum tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Sebaiknya pelaporan dilakukan di bulan Januari atau Februari untuk menghindari sanksi akibat terlambat lapor. Diharapkan setiap Wajib Pajak tidak saja tepat waktu dalam menyampaikan SPT-nya, namun juga bijak untuk memilih di awal waktu yaitu bulan Januari atau Februari. Sehingga apabila ternyata belum lengkap atau belum tepat, SPT bisa dilengkapi atau dibetulkan tanpa panik diburu oleh waktu.

c. Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 25

Kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 ini dikenakan kepada Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran PPh Final Pasal 4 Ayat 2 sebesar 1%. Wajib Pajak yang dikecualikan tersebut diantaranya adalah mereka yang memiliki pekerjaan bebas atau profesi tertentu seperti notaris, dokter, artis, pengacara, arsitek, seniman dan lain sebagainya. Wajib Pajak yang dikecualikan ini wajib membayar PPh Pasal 25 sesuai dengan hasil perhitungan SPT Tahunan sebelumnya, di mana jumlah setiap bulannya sama.

d. Kewajiban Penyampaian SPT Masa Lainnya

Setiap jenis usaha memiliki kewajiban yang berbeda dalam hal pelaporan SPT Masa dan pembayaran pajak. Untuk usaha tertentu, ada kalanya juga harus melaporkan beberapa SPT seperti SPT Masa PPh Pasal 21 (untuk melaporkan penghasilan karyawannya), SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat 2 selain poin A di atas (misalnya terjadi transaksi sewa tanah atau bangunan). Selain itu, SPT Masa PPh Pasal 23 (misalnya apabila terdapat transaksi macam-macam jasa dan sewa harta selain sewa tanah atau bangunan. Atau SPT Masa PPN (hanya diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus atau terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak/PKP).

Sanksi Pajak

Risiko Tidak Bayar Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Sudah Memiliki NPWP

Dalam Undang-Undang KUP Pasal 9 Ayat 2a dan 2b, telah mengatur sanksi pajak bagi pemilik NPWP yang memiliki penghasilan di atas PTKP. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Wajib Pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan. Denda tersebut akan dihitung sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran dilakukan. Selanjutnya, pada Pasal 2b dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan, maka akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan. Perhitungan denda tersebut dimulai sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran.

Selain sanksi denda yang telah disebutkan di atas, terdapat pula sanksi pidana apabila Wajib Pajak tidak menyetorkan pajaknya. Sanksi pidana inilah yang merupakan sanksi terberat dalam hukum perpajakan di Indonesia. Biasanya, sanksi pidana akan dikenakan jika Wajib Pajak melakukan pelanggaran berat. Pelanggaran berat yang dimaksud adalah yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dan telah dilakukan lebih dari sekali. Dalam Undang-Undang KUP, sanksi pidana pajak adalah pidana penjara paling sedikit selama 6 bulan dan paling lama selama 6 tahun. Serta denda paling sedikit sebanyak 2 kali pajak terutang dan paling banyak 4 kali pajak terutang yang tidak dibayarkan atau kurang dibayar.

Melakukan bayar pajak dan lapor pajak merupakan kewajiban seluruh warga negara, terkecuali bagi mereka yang dibebaskan oleh peraturan perundang-undangan. Karena sifatnya yang memaksa, maka negara menetapkan sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak. Hal ini bertujuan agar Wajib Pajak semakin patuh untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Untuk memudahkan Anda dalam urusan perpajakan, Anda dapat menggunakan aplikasi Klikpajak. Klikpajak dapat Anda gunakan dengan mudah kapan dan dimana saja. Coba registrasi gratis disini!

[adrotate banner=”8″]


PUBLISHED26 Feb 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: