PPh Pasal 4 ayat 2: Penjelasan, Objek, Subjek, Tarif dan Contoh

PPh Pasal 4 ayat 2: Objek, Subjek, Tarif dan Contoh

Anda yang baru disematkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), mari mempelajari lebih mendalam tentang PPh Pasal 4 ayat 2. Ketahui objek, subjek, tarif dan contoh penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) ini.

Aturan ini cukup komplek mengatur pajak, yang dikenakan pada Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP). 

Ketentuan PPh Pasal 4 Ayat 2 sangat penting untuk dipahami. Sebab ada beberapa penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan jenis ini.

Bukan hanya itu, tarif serta cara perhitungannya pun berbeda sebagaimana diatur di dalam peraturan perpajakan Indonesia.

Anda kesulitan dalam mengurus perpajakan dan keuangan bisnis?

Ikuti demo online cara mengelola pajak dan keuangan perusahaan di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapata menyesuaikan waktu Anda kapan saja.

PPh atau Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 disebut juga PPh Final.

Pajak ini dikenakan pada WP Badan maupun WP OP untuk beberapa jenis penghasilan yang WP tersebut peroleh. 

Pemotongan pajak ini bersifat final yang artinya, pemotongan pajaknya hanya sekali dalam satu masa pajak.

Mengapa demikian?

Karena pertimbangannya adalah kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya.

Tarif PPh Pasal 4 Ayat (2) berbeda-beda untuk setiap jenis penghasilan.

Sebagai contoh, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), wiraswasta atau pengusaha online dengan omzet kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak, maka tarif pajaknya adalah 0,5% dari total omzet (peredaran bruto) penjualan dalam 1 bulan.

Tarif tersebut sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Hal lainnya soal PPh Pasal 4 ayat 2, yakni untuk UMKM hanya perlu membayar pajak final setiap bulannya dan melakukan validasi NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang diterima ketika setor pajak tersebut untuk bukti pembayaran dan pelaporan PPh Final.

Pada akhir Maret setiap tahunnya, WP OP harus melaporkan PPh Final yang didapatnya dan memasukkannya dalam lampiran SPT Tahunan 1770.

Sedangkan WP badan harus melampirkan pembayaran dan pelaporan pajak finalnya pada SPT Tahunan Badan yang dilaporkan pada akhir April setiap tahunnya.

Penjelasan lengkap tentang PPh Pasal 4 ayat 2, berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari.

Objek PPh Pasal 4 Ayat 2

Objek PPh Pasal 4 Ayat (2) dikenakan pada penghasilan atau pendapatan tertentu, yang diantaranya berupa:

  • Peredaran bruto (omzet penjualan) dari sebuah usaha di bawah Rp4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak
  • Bunga deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi pada anggotanya
  • Hadiah seperti menang lotre atau undian
  • Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha
  • Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah atau bangunan
  • Pendapatan lainnya yang spesifik seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah

Note: Syarat Pengajuan PKP dan Cara Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Untuk menjadi perhatian, ketika PPh Pasal 4 Ayat 2 dikenakan atas transaksi antara perusahaan dan individu, di mana perusahaan bertindak sebagai penerima penghasilan tersebut, maka perusahaan wajib menyelesaikan pajak ini.

Adapun dalam kasus transaksi yang terjadi antara dua perusahaan, maka pembayar harus mengumpulkan dan menyelesaikan pajak, bukan penerima penghasilan.

PPh Pasal 4 ayat 2: Penjelasan, Objek, Subjek, Tarif dan ContohIlustrasi penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2

Tarif PPh Pasal 4 ayat 2

Tarif PPh pasal 4 ayat 2 yang dikenakan kepada WP badan dan WP OP merujuk pada sumber-sumber penghasilan yang diterima.

Mengenai hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Berikut ini macam-macam objek pajak dengan tarifnya masing-masing yang telah diatur pemerintah:

1. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 0-20%

Tarif ini merupakan bunga dari kewajiban. Penjelasan lebih rinci termaktub dalam PP No. 16 Tahun 2009.

2. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 0,1%

Tarif pajak sebesar 0,1% ini dikenakan pada transaksi dari penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang telah diterima oleh modal usaha, sebagaimana telah diatur di dalam PP No. 4 Tahun 1995.

Note: Ulasan Lengkap Pajak Penghasilan (PPh) Badan: Cara Hitung, Bayar, Lapor SPT Online

3. Tarif PPh Paasl 4 ayat 2 sebesar 0,5%

Tarif pajak ini untuk transaksi penjualan saham pendiri (0,5%) dan saham bukan pendiri (non-founder) sebesar 0,1%

Ketentuan ini tercantum dalam PP No. 14 Tahun 1997 serta turunannya Keputusan Menteri Keuangan No. 282/KMK.04/1997, SE-15/PJ.42/1997 dan SE-06/PJ.4/1997.

4. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar  2-6%

Tarif pajak ini untuk jasa konstruksi. Penjelasan lebih lanjutnya bisa ditemukan pada PP No. 51 Tahun 2008 serta turunannya PP No. 40 Tahun 2009.

5. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 2,5%

Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 2,5% ini untuk transaksi derivatif berjangka panjang yang telah diperdagangkan di bursa sebagaimana telah diatur PP No. 17 Tahun 2009.

6. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 5%

Tarif sebesar ini dikenakan pada pengalihan hak atas tanah atau bangunan (dalam hal ini termasuk usaha real estate), seperti yang tercantum dalam PP No. 71 Tahun 2008.

Note: Kapan Batas Pembayaran PPh Final UMKM? Cek di SINI.

7. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 10%

Besar tarif PPh Pasal 4 ayat 2 ini dikenakan pada bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada para anggotanya masing-masing sebagaimana telah diatur pada Pasal 17 Ayat 7 serta turunannya PP No. 15 Tahun 2009.

Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 10% ini juga diperuntukkan pada dividen yang diterima WP OP di dalam negeri seperti diatur dalam Pasal 17 Ayat 2C.

Tarif pajak 10% ini juga untuk sewa atas tanah atau bangunan. Hal ini diatur dalam PP No. 29 Tahun 1996 dan juga turunannya PP No. 5 Tahun 2002.

8. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 20%

Tarif ini untuk bunga deposito serta jenis-jenis tabungan, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan diskon jasa giro sesuai PP No. 131 Tahun 2000 serta turunannya Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001.

9. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 25%

Tarif ini diberlakukan pada hadiah, lotre atau undian seperti diatur dalam PP No. 132 Tahun 2000.

PPh Pasal 4 ayat 2: Penjelasan, Objek, Subjek, Tarif dan ContohIlustrasi tarif PPh Pasal 4 ayat 2

Contoh Perhitungan PPh 4 Ayat 2

Berikut ini contoh kasus untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2): 

Pemerintah DKI Jakarta bersiap melakukan pembangunan sebuah jembatan.

Pemenang tender yang sudah diputuskan adalah PT AAA, yang juga berfungsi sebagai pelaksana konstruksi.

PT AAA merupakan perusahaan konstruksi yang mempunyai kualifikasi dalam usaha kelas menengah. 

Sedangkan Bpk. Kelik adalah PKP yang bertindak sebagai perencana konstruksi dan konsultan sipil yang mempunyai sertifikasi dalam perencanaan konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil.

Nilai kontrak proyek pembangunan jembatan ini sebesar Rp5.000.000.000 (tidak termasuk PPN).

Pembayaran dilakukan secara bertahap berdasarkan kemajuan pembangunan yang dilaporkan. 

Pada 31 Januari 2020, dilakukan pembayaran tahap I kepada PT AAA sebesar Rp1.750.000.000.

Pembayaran dilakukan dengan nomor Faktur Pajak 010.000-15.00000830 tertanggal 1 Desember 2019.

Pembayaran tahap II dilakukan pada Bpk. Kelik pada 5 Juli 2021 sebesar Rp65.000.000.

Pembayaran dilakukan atas nomor seri Faktur Pajak 010.000-15.00000950 tertanggal 30 Juni 2020.

Berdasarkan data diatas, maka kewajiban pajak yang harus dipenuhi sebagai berikut:

Pemotongan/Pemungutan PPh

Bendahara Inspektorat Provinsi akan memotong PPh Pasal 4 Ayat 2 atas jasa konstruksi, yaitu:

  1. Pembayaran tahap I PT AAA dibayar pada 31 Januari 2020:
    Rp1.750.000.000 x 3% = Rp52.500.000
  2. Pembayaran tahap II kepada Bpk. Kelik pada 5 Juli 2020:
    Rp65.000.000 x 4% = Rp2.600.000

Pemungutan PPN

Bendahara Inspektorat Provinsi akan mengambil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% atas transaksi jasa konstruksi seperti berikut:

  1. Pembayaran tahap I oleh PT AAA dibayar pada 31 Januari 2020: Rp1.750.000.000 x 10% = Rp175.000.000
  2. Pembayaran tahap II kepada Bpk. Kelik dibayar pada 5 Juli 2020:
    Rp65.000.000 x 10% = Rp6.500.000

Setelah menghitung dan membayar PPh Pasal 4 ayat 2, kewajiban WP Badan maupun WP Pribadi adalah melaporkan SPT Tahunan PPh.

Agar lebih mudah melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak serta kewajiban perpajakan lainnya, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

PPh Pasal 4 ayat 2: Penjelasan, Objek, Subjek, Tarif dan ContohIlustrasi melakukan administrasi perpajakan salah satunya urusan PPh Pasal 4 ayat 2

Fitur Lengkap Klikpajak yang Memudahkan Urusan Pajak Anda

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang memudahkan Anda melakukan berbagai aktivitas perpajakan, mulai dari menghitung, membayar pajak, hingga melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa PPh dengan mudah.

Bukan hanya itu, melalui Klikpajak Anda juga mudah membuat e-Faktur dan melaporkan SPT Masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai), serta membuat bukti potong dan pelaporan SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot lebih mudah.

Berikut penjelasan fitur lengkap Klikpajak yang memudahkan urusan perpajakan Anda.

A. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Anda membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Note: Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

PPh Pasal 4 ayat 2: Penjelasan, Objek, Subjek, Tarif dan Contoh

B. Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Anda menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Anda dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Anda dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

PPh Pasal 4 ayat 2: Penjelasan, Objek, Subjek, Tarif dan Contoh

C. Lapor SPT di e-Filing Klikpajak Gratis!

Anda dapat memanfaatkan fitur e-Filing Klikpajak untuk melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT juga gratis selamanya melalui e-Filing Klikpajak. Anda bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Tutorial lapor SPT PPh Badan dapat Anda lihat pada video di bawah ini:

Cara lapor SPT PPh Pribadi dapat Anda lihat pada video berikut ini:

Aturan Baru Sanksi Tidak/Telat Lapor SPT Pajak

DJP telah menentukan kapan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) maupun PPN.

WP yang tidak lapor atau terlambat melakukan pelaporan pajak, harus bersiap menghadapi sanksi atau denda keterlambatan.

Sebelumnya, pengenaan sanksi terlambat dan kurang bayar pajak sebesar 2% per bulan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 6/1983 yang diubah dengan UU 16/2009.

Namun ketentuan diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi disesuaikan dengan tingkat atau tarif suku bunga acuan per bulan.

Hasil penghitungan sanksi telat lapor SPT dan kurang bayar pajak terbaru pengenaan sanksi terkait pelaporan SPT jumlahnya bisa lebih rendah dibanding sanksi sebelumnya.

Note: Poin-Poin UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan 

Berikut rincian aturan sanksi dan denda terkait pelaporan SPT pajak dalam UU Cipta Kerja:

1. Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12 berlaku pada tanggal dimulai penghitungan sanksi, paling lama 24 bulan pada WP yang;

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak menjadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Jika tidak melunasi SPT kurang bayar => Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dibagi 12, paling lama 24 bulan

3. Jika tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) => Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% dibagi 12, paling lama 24 bulan

4. Jika tidak menyampaikan SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar => Akan didenda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

Jumlah ini lebih rendah dari yang tertulis di UU KUP, sebesar 150%.

5. Jika PPh PKP kurang bayar, sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menkeu dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP).

Note: Aturan Baru Membuat e-Faktur dan Mengkreditkan PPN di UU Cipta Kerja

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, berikut ini:

 

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

D. Bisa Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Note: Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

PPh Pasal 4 ayat 2: Penjelasan, Objek, Subjek, Tarif dan Contoh

E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

PPh Pasal 4 ayat 2: Penjelasan, Objek, Subjek, Tarif dan Contoh

F. Terintegrasi Jurnal.id: Administrasi Perpajakan Makin Mudah dan Cepat

Agar semakin mudah dan praktis dalam melakukan administrasi perpajakan Anda, gunakan juga pembukuan dan laporan keuangan dalam aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Karena aplikasi pajak online Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Potong Pajaknya secara langsung, dan saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Dan lainnya yang memudahkan Anda mengelola faktur, biaya, stok barang, cash link atau transfer langsung dalam aplikasi, hingga melihat ringkasan bisnis dari smartphone Anda.

Note: Ketahui bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin memudahkan urusan perpajakan Anda, selengkapnya temukan di SINI.

PPh Pasal 4 ayat 2: Penjelasan, Objek, Subjek, Tarif dan Contoh

Data Anda Terlindungi

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Anda melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Baca Juga: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

PPh Pasal 4 ayat 2: Penjelasan, Objek, Subjek, Tarif dan ContohKeamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat

Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak.id mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

Pahami PPh Pasal 4 ayat 2 dan tunaikan kewajiban pajak Anda

Ingin melakukan pengelolaan perpajakan sekaligus mengurus laporan keuangan bisnis?

Ikuti demo online cara kelola pajak dan keuangan perusahaan di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Anda.

Kategori : Perhitungan

PUBLISHED11 Jan 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: