Cara Membuat Faktur Pajak dan Bentuknya. Cek di Sini

Cara Membuat Faktur Pajak dan Bentuknya

Faktur pajak pastinya bukan hal yang terasa asing bagi para pelaku usaha. Namun mungkin belum banyak yang tahu bahwa Faktur Pajak itu ternyata ada banyak bentuknya. Ketahui cara membuat Faktur Pajak dan bentuknya.

Sebelum membahas bentuk-bentuk Faktur Pajak dan bagaimana cara membuatnya, akan dibahas pengertiannya secara umum.

Pengertian Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

Para pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP,  setiap tahun akan diminta untuk membuat Faktur Pajak sebagai bukti bahwa PKP tersebut sudah memungut pajak dari setiap transaksi penjualan barang atau jasa kena pajak, yang mereka lakukan.

Faktur pajak yang dikeluarkan selama masa pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan dilaporkan dalam bentuk laporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dan ini menjadi tanda bukti bahwa PKP tersebut sudah membayar pajak dari transaksinya sesuai peraturan.

Di Indonesia, orang yang menerima Faktur Pajak adalah individu atau badan yang dikenakan pajak oleh PKP karena telah melakukan transaksi pembelian barang atau jasa kena pajak pada mereka.

Apa saja kegunaan dari Faktur Pajak dan apa saja bentuknya, berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari.

Fungsi Faktur Pajak (FP)

Adapun Faktur Pajak digunakan untuk empat hal berikut:

  1. Sebagai bukti pungutan pajak oleh PKP.
  2. Untuk bukti mengkreditkan Utang Pajak PPN atau mendebit PPh (Pajak Penghasilan) di Bayar di Muka.
  3. Bukti pungutan pajak (PPN/PPn BM) setelah melakukan impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
  4. Sedangkan bagi penerima, FP digunakan sebagai bukti pembayaran PPN atas pembelian barang/jasa kena pajak.

Note: Apa Konsekuensi jika Tanggal Faktur Pajak Beda dengan ‘Invoice’?

Barangkali menjadi pertanyaan banyak orang mengapa FP penting? 

Posisi FP penting karena ini adalah bukti pungutan pajak oleh PKP.

Hasil pungutan pajak tersebut nantinya akan disetorkan ketika PKP itu membuat laporan tahunan.

Faktur Pajak bisa saja tidak diterbitkan oleh PKP dalam kondisi dia telah membuat Faktur Pembelian dan Faktur Penjualan secara sah, yang difungsikan juga sebagai FP.

Ilustrasi membuat Faktur Pajak

Bentuk-Bentuk Faktur Pajak

Faktur Pajak terdiri dari tiga bentuk, yakni:

a. Faktur Pajak Standar

Faktur Pajak Standar adalah faktur pajak yang paling sedikit memuat keterangan:

  • Nama, alamat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan BKP/JKP
  • Nama, alamat, NPWP pembeli atau penerima BKP/JKP
  • Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga
  • PPN yang dipungut
  • PPnBM yang dipungut
  • Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan FP
  • Nama, jabatan, tanda tangan yang berhak menandatangani FP

Contoh bentuk Faktur Pajak Standar:

Contoh Faktur Pajak Standar via academiaedu

b. Faktur Pajak Sederhana

FP Sederhana adalah faktur pajak atas penyerahan BKP atau JKP yang ketentuannya sebagai berikut:

  • Dibuat dalam hal penyerahan BKP/JKP dilakukan oleh konsumen akhir, pembeli BKP/penerima JKP yang nama atau alamat dan NPWP tidak diketahui
  • Pembuatannya tidak memerlukan izin dari siapa pun
  • Berupa bon kontan, faktur penjualan, karcis, kuitansi, segi kas register, dan sejenisnya
  • Minimal mencantumkan nama, alamat dan NPWP si pembuat, jenis dan kuantum BKP/JKP, harga penyerahan termasuk PPN atau ditulis terpisah, tanggal pembuatan FP
  • Dibuat rangkap dua, atau lembar dengan pertinggal berupa potongan/bagian dari FP sederhana yang diserahkan kepada pembeli potongan/penerima jasa, seperti pada umumnya yang terjadi pada karcis
  • Kelemahan FP Sederhana adalah pajak masukannya tidak dapat dikreditkan
  • Dibuat paling lambat pada saat penyerahan BKP/JKP atau paling lambat pada saat pembayaran dalam hal pembayaran diterima sebelum dilakukan penyerahan.

Note: Cara Membuat Faktur Pajak jika Pembeli Tidak Punya NPWP

Contoh bentuk Faktur Pajak Sederhana:

Contoh Faktur Pajak Sederhana via Ruangguru

c. Faktur Pajak Gabungan

FP gabungan adalah jenis Faktur Pajak standar yang digunakan PKP ketika dalam satu bulan ada beberapa kali transaksi BKP/JKP yang dilakukan dengan satu PKP.

Contoh, PT AAA dalam satu bulan bertransaksi dengan PT BBB di tanggal 1, 5, 8, 12, 15, 21, dan tanggal 27.

Dari semua transaksi tersebut bisa dibuatkan hanya dalam 1 lembar Faktur Pajak saja, yakni Faktur Pajak Gabungan.

Maka untuk menyederhanakan, bisa menggabungkan dari semua transaksi dalam pencatatan di dalam satu faktur gabungan.

Ilustrasi membuat Faktur Pajak Gabungan

Ketentuan Membuat Faktur Pajak

Untuk membuat Faktur Pajak, diatur dalam Undang-Undang PPN dan UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang :

Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Jika dalam pembuatan Faktur Pajak itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU PPN maupun UU KUP, maka penjual maupun pembeli sama-sama akan menghadapi risiko, yakni:

  • Sanksi denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
  • Pajak masukan tidak dapat dikreditkan

Note: Faktur Pajak Pengganti Beda Masa: Beda Tanggal, Bulan dan Tahun

Sedangkan penyebab faktur bermasalah adalah:

  • Bentuk faktur atau cara pengisian Faktur Pajak salah
  • Faktur tidak lengkap atau penggunaan NSFP tidak tepat
  • Pengisian Surat Setoran pajak (SSP) tidak sesuai
  • Terlambat melaporkan ekspor dalam SPT PPN

Ilustrasi Faktur Pajak tidak sah

Syarat Membuat Faktur Pajak

Ketentuan ini merujuk pasal 13 UU PPN Nomor 42/2009 bahwa kewajiban pembuatan Faktur Pajak ini tetap berlaku meski lawan transaksi atau pembeli dari PKP tidak memiliki NPWP.

Namun sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2014, NPWP pembeli BKP/JKP jadi salah satu persyaratan formal yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Maka melalui Perdirektur-jenderal No. PER-26/PJ/2017, kolom NPWP bagi pembeli orang pribadi yang tidak memiliki NPWP bisa diisi dengan angka 00.000.000.0-000.000.

Dengan demikian model ini sering disebut Faktur Pajak 000.

Tahap-tahap menerbitkan Faktur Pajak:

a. Terdaftar sebagai PKP

Cara mendaftar untuk menjadi PKP adalah melaporkan usaha di KPP wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, tempat kegiatan usahanya dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.

Syarat pengajuan menjadi PKP sesuai Pasal 3A UU PPN adalah memiliki omzet mencapai Rp4,8 miliar setahun untuk kategori usaha kecil, lulus survei yang dilakukan oleh KPP atau KP2KP, dan melengkapi dokumen yang disyaratkan untuk pengajuan PKP.

b. Memiliki Sertifikat Elektronik Pajak

Setelah terdaftar sebagai PKP, berikut adalah harus memiliki sertifikat elektronik pajak. Sertifikat elektronik pajak ini digunakan untuk memperoleh NSFP.

Untuk mendapatkan NSFP ini, PKP akan diberikan kode aktivasi beserta password untuk melakukan aktivasi akun PKP guna mendapatkan Sertifikat Elektronik pajak.

Sertifikat Elektronik pajak ini berisi tanda tangan digital dan identitas PKP resmi dari DJP.

c. Mendapatkan NSFP Lewat e-Nofa

e-Nofa adalah akronim dari elektronik penomoran Faktur Pajak. Untuk mendapatkan NSFP yang akan digunakan pada e-Faktur, perlu mengakses e-Nofa.

d. Bisa Dapatkan NSFP Melalui KPP

Guna mendapatkan NSFP, bisa juga datang langsung ke KPP setempat.

Namun cara ini tentunya lebih menyita waktu karena harus datang ke kantor pelayanan pajak.

Dalam pembuatan Faktur Pajak secara umum mencantumkan data berikut ini:

  • NPWP, alamat, nama PKP yang menyerahkan BKP/JKP
  • NPWP, alamat, nama PKP yang membeli BKP/JKP
  • Memasukkan informasi barang atau jasa, dengan jumlah harga jual atau penggantian dan pemotongan harga
  • Jumlah PPN yang dipungut
  • Jumlah PPnBM yang dipungut
  • Nomor seri, kode dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
  • Jabatan, nama belakang, dan tanda tangan pihak terkait

Ilustrasi Sertifikat Elektronik sebagai salah satu syarat membuat e-Faktur

Persiapan Membuat Faktur Pajak

Pembuatan Faktur Pajak ini terdapat dua cara yakni secara manual dan secara elektronik.

Namun terhitung sejak 1 Juli 2016, DJP sudah mewajibkan pembuatan e-Faktur secara nasional oleh semua PKP.

Pembuatan e-Faktur diatur dalam Perdijenpajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Pemberlakuan e-Faktur ini diharapkan bisa meningkatkan penerimaan negara disektor pajak.

Sebab seperti dijelaskan sebelumnya, e-Faktur bisa memperkecil kemungkinan adanya faktur fiktif atau faktur palsu karena dengan aplikasi e-Faktur, mendapatkan NSFP melalui tahapan validasi yang cukup ketat.

Lewat aplikasi, diharapkan pula pembuatan Faktur Pajak semakin mudah karena sudah ada format bakunya pada aplikasi tersebut. 

Pada e-Faktur, tanda tangan pejabat pajak perusahaan digantikan dengan QR Code. Ini berfungsi sebagai validasi Faktur Pajak dan sah sebagai bukti pemungutan PPN atau PPnBM.

Lalu, bagaimana cara menggunakan aplikasi e-Faktur ini?

Sebelum mengunduh aplikasi e-Faktur ada beberapa persyaratan yang sebelumnya harus dipenuhi:

  • Punya Sertifikat Elektronik
  • Punya NSFP
  • Komputer yang akan digunakan memenuhi standarisasi agar saat menjalankan aplikasi e-Faktur berjalan lancar

Standar komputer tersebut sebagai berikut:

a. Hardware 

  1. Processor Dual Core
  2. 3 GB RAM (jika Anda harus menerbitkan ribuan e-Faktur pajak, maka Anda harus menambah kapasitas RAM)
  3. 50 GB Hard Disk Space
  4. VGA dengan minimal resolusi layar 1024 x 768

b. Software 

  1. Sistem operasi: Linux/Microsoft Windows/Mac OS
  2. Java version 1.7
  3. Adobe reader

Ilustrasi membuat Faktur Pajak

Cara Mengunduh Aplikasi e-Faktur dan Membuat e-Faktur

  1. Dapatkan aplikasi e-Faktur di link berikut https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi dan bisa langsung diunduh
  2. Dengan menggunakan WinRAR, 7-zip atau aplikasi sejenisnya, lakukan ekstrak aplikasi e-Faktur
  3. Komputer harus sudah memenuhi standarisasi, terutama kapasitas RAM/memory sebelum menjalankan aplikasi
  4. Masuk website Elektronik Nomor Faktur (ENOFA) https://efaktur.pajak.go.id/login untuk konfigurasi file Sertifikat Digital
  5. Lakukan permintaan NSFP sesuai dengan jumlah FP yang dibuat pada tiga bulan terakhir
  6. Masukkan data NSFP pada menu untuk buat Pajak Keluaran: “Referensi” =>”Referensi Nomor Faktur” =>”Rekam Range Faktur Pajak”
  7. Masuk menu “Faktur”>”Pajak Keluaran”, sedangkan untuk membuat Pajak Masukan, masuk menu “Faktur” => ”Pajak Masukan”
  8. Memasukkan data pajak keluaran/pajak masukan secara bertahap dan membuat Faktur Pajak elektronik, masuk menu “Administrasi Faktur” => “Rekam Faktur”
  9. PKP yang ingin input data pajak keluaran atau pajak masukan dalam jumlah yang banyak, yang juga sekaligus membuat Faktur Pajak elektronik cukup banyak, bisa, masuk menu “Import” =>”Open File” =>”Proses Impor”
  10. Klik “Preview”
  11. Kalau ada yang perlu direvisi, klik “Ubah”
  12. Cek kolom status approval, kalau muncul status “Reject” itu artinya proses upload e-Faktur gagal. PKP bisa mengecek kolom keterangan penyebab kegagalan upload itu.

Perlu diketahui, mulai 1 Oktober 2020 DJP telah memberlakukan wajib e-Faktur 3.0 untuk semua PKP.

Untuk itu, PKP yang selama ini menggunakan e-Faktur Client Desktop DJP, harus update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur versi 2.2.

Note: Tutorial Cara Update e-Faktur 3.0

Ilustrasi mengunduh aplikasi e-Faktur

Cara Membuat Faktur Pajak di e-Faktur 3.0

Karena e-Faktur 3.0 sudah dilengkapi dengan fitur prepopulated, maka pembuatan e-Faktur jadi lebih mudah.

Dengan sistem terbaru ini, seluruh aktivitas FP maupun PIB bisa dilakukan dalam waktu yang sebenarnya (real time).

Berikut alur penggunaan e-Faktur 3.0:

1. Untuk permintaan PIB dan FP Masukan

  • Gunakan e-Faktur desktop atau e-Faktur basis web (web-based) di https://web-efaktur.pajak.go.id/
  • Lakukan permintaan (request) Faktur Masukan dan PIB
  • Masukkan permintaan ke sistem e-Faktur
  • Database e-Faktur sudah tersedia di DJP
  • Kirim PIB dan FP Masukan

Note: Cara Mudah Urus Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0 bagi Eksportir-Importir

2. Untuk merekam PIB

  • Gunakan e-Faktur desktop atau e-Faktur basis web di https://web-efaktur.pajak.go.id/
  • Lakukan validasi dengan database DJBC
  • Kirim data batch/hari yang sudah divalidasi pembayarannya, masuk ke database e-Faktur DJP
  • Kembali ke e-Faktur

3. Lapor SPT Masa PPN

  • Masuk ke e-Faktur web di https://web-efaktur.pajak.go.id/
  • Masuk ke database SPT
  • Pilih SPT Masa PPN yang akan dilaporkan

Note: Cara Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur 3.0

Agar lebih mudah membuat dan mengelola e-Faktur serta perlaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Apikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi DJP yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Ilustrasi membuat e-Faktur

Lebih Mudah Membuat e-Faktur di Klikpajak

Seperti diketahui, per 1 Oktober 2020, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur client desktop harus update e-Faktur 3.0 karena e-Faktur 2.2 telah ditutup.

Perbedaan e-Faktur 3.0 dan e-Faktur 2.2.

Tahukah, Anda dapat lebih mudah dan praktis menggunakan e-Faktur Klikpajak karena Anda tidak perlu ribet harus menginstall aplikasi maupun backup data e-Faktur ke komputer lain terlebih dahulu.

Melalui e-Faktur Klikpajak, Anda tidak perlu repot-repot download patch terbaru e-Faktur ini karena Anda bisa langsung menggunakannya dan memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur.

“Gunakan aplikasnya, biar Klikpajak yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda.”

Sebab aplikasi e-Faktur online Klikpajak mengadopsi sistem berbasis web dengan teknologi cloud. Memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet kapan pun dan di mana saja.

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Melalui e-Faktur Klikpajak, Anda dapat mengelola NSFP dan memperoleh Surat Pemberitahuan PPN sesuai data yang diunggah ke DJP.

Bahkan pembuatan dan pengelolaan e-Faktur Anda semakin cepat karena salah satu kelebihan Klikpajak adalah terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal by Mekari – Simple Online Accounting Software.

Ini adalah teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengelolaan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Melalui e-Faktur Klikpajak, Anda bisa menarik data langsung dari pembukuan atau laporan keuangan Jurnal.id tanpa harus keluar masuk platform lagi.

Tentu saja, hal ini semakin menghemat waktu Anda, bukan?

a. Cara Membuat e-Faktur dan Pelaporan SPT Masa PPN

Jadi, kemudahan berlipat Anda dapatkan dengan menggunakan e-Faktur Klikpajak adalah:

  • Langsung menggunakan aplikasi e-Faktur tanpainstall terlebih dahulu
  • Tidak perlu input data satu per satu secara manual saat membuat e-Faktur karena bisa langsung menarik data transaksi dari laporan keuangan ‘online’
  • Membuat e-Faktur dan menyampaikan SPT Masa PPN lebih praktis dengan sistem yang terintegrasi dengan Jurnal.id

Untuk mengetahui bagaimana cara membuat e-Faktur, bayar PPN dan melaporkan SPT Masa PPN, lihat tutorialnya di SINI

Lebih jelasnya bagaimana cara membuat:

  • Faktur Keluaran
  • Membuat Faktur Pengganti
  • Cara membuat FP Pembatalan
  • Membuat FP Retur
  • Cara menghapus ‘Draft’ Faktur Pajak

Selengkapnya, lihat di sini Panduan Lengkap Penggunaan e-Faktur 'Online'

Contoh membuat Faktur Pajak di e-Faktur Klikpajak

b. Bisa Membuat Bukti Potong PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah.

Bahkan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Anda membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Wajib e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Note: Tutorial Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong PPh 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di PJAP dan DJP karena Klikpajak menggunakan teknologi cloud. Sehingga tak perlu khawatir bukti potong dan lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop karena Anda tetap bisa mengaksesnya di mana pun.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah dalam pembuatan bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale upsesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Contoh fitur membuat bukti potong PPh Pasal 23/26 di e-Bupot Klikpajak

c. Bisa Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing Klikpajak

Sebelum menyetor pajak, Anda perlu mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP melalui e-Billing.

Anda juga bisa membuat Kode Billing sebagai syarat yang harus dipenuhi pada saat akan melakukan pembayaran pajak dengan mudah di Klikpajak.

Anda bisa membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

“Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar pajak tanpa harus keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) resmi dari DJP.

Note: Langkah-langkah cara membuat Kode Billing dan Bayar Billing, selengkapnya lihat di SINI.

Contoh fitur membuat kode billing dan bayar billing di e-Billing Klikpajak

d. Lapor SPT di e-Filing Klikpajak Gratis!

Melalui e-Filing Klikpajak Anda dapat melaporkan semua jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya, seperti:

  • SPT Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar dan lapor pajak.

Hindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak

Bagaimana dengan keamanan data?

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan nyaman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Contoh keamanan data dan sistem keamanan cloud yang berlapis

Makin Mudah Lakukan Administrasi Perpajakan karena Terhubung Jurnal.id

Agar semakin mudah dan praktis dalam melakukan administrasi perpajakan Anda, gunakan juga pembukuan dan laporan keuangan dalam aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Karena aplikasi pajak online Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporkan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Pemotongan pajaknya serta langsung saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Dan lainnya yang memudahkan Anda mengelola faktur, biaya, stok barang, cash link atau transfer langsung dalam aplikasi, hingga melihat ringkasan bisnis dari smartphone Anda.

Note: Ingin mengetahui bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin mempermudah urusan Anda, selengkapnya lihat di SINI.

Contoh fitur aplikasi akuntansi online Jurnal.id yang terintegrasi dengan aplikasi pajak online Klikpajak.id

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan Anda. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.


PUBLISHED09 Nov 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: