PBK adalah dan Cara Input PBK di e-Faktur serta Syarat Pemindahbukuan

Cara Input PBK di e-Faktur dan Syarat Pemindahbukuan

Bagi yang terbiasa dengan aktivitas accounting mungkin sudah tidak asing lagi dengan yang namanya PBK. Melakukan ‘input’ PBK di e-Faktur pun harus benar. Cara input PBK adalah? Ketahui caranya dan syarat pemindahbukuan ini dalam ulasan dari Klikpajak by Mekari untuk kemudahan kelola administrasi perpajakan Sobat Klikpajak.

Dalam dunia perpajakan Indonesia dikenal istilah PBK, yang merupakan singkatan dari pemindahbukuan.

Sekilas, mungkin tampak mudah karena ini adalah proses memindah-mindah pajak yang sudah dibayar, namun pada praktiknya ada tahapan yang harus dijalani.

Seorang staf yang diminta menangani pemindahbukuan harus piawai memindahkan pembayaran pajak dari Masa Pajak tertentu kepada Masa Pajak lain.

Contohnya,

Dari Masa Pajak Januari 2020 ke Masa Pajak April 2021 atau memilih jenis pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) dipindah ke Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ingin mengetahui bagaimana cara input PBK di e-Faktur yang benar dan syarat pemindahbukuan atau PBK ini adalah, ikuti penjelasannya di bawah ini.

Tapi sebelum itu, Klikpajak.id akan kembali mengingatkan pentingnya kelola pajak & keuangan bisnis yang efektif dan efisien untuk membantu meningkatkan kinerja perusahaan.

Untuk mengetahui cara kelola pajak dan keuangan bisnis yang mudah & cepat, ikuti demo online di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak kapan saja.

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat menghitung, membayar, melaporkan pajak kapan saja dan di mana pun, serta menyimpan arsip perpajakan dengan aman dalam satu platform aplikasi pajak online berbasis web yang terintegrasi.

Dengan Klikpajak, kelola e-Faktur maupun e-Bupot juga lebih mudah dan cepat karena terintegrasi dengan fitur akuntansi perpajakan online Jurnal.id.

Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak.id dan Jurnal.id di sini.

Jurnal by Mekari adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Kembangkan bisnis tanpa batas dengan software akuntansi terintegrasi Jurnal by Mekari. Coba Gratis 14 hari sekarang!

Bukan hanya itu, Sobat Klikpajak juga dapat mengelola karyawan dengan mudah melalui sistem HRIS (Human Resources Information System) Talenta by Mekari.

Melalui HRIS Talenta.co, segala urusan payroll dan manajemen HR (Human Resources) lebih mudah dan praktis.

Jaga bisnis tetap produktif dengan software payroll dan HRIS terautomasi Talenta by Mekari. Coba Talenta Gratis sekarang!

“Serahkan semua urusan perpajakan, keuangan perusahaan dan manajemen SDM melalui support system yang lengkap dan terintegrasi untuk mendukung kinerja perusahaan serta perkembangan bisnis yang lebih baik lagi.”

Aturan Pemindahbukuan atau PBK adalah…

Sistem pemindahbukuan seperti ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 88/KMK.04/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan.

Sedangkan petunjuk pelaksanaannya, diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen-pajak) Nomor KEP-965/PJ.9/1991 tentang Pelaksanaan Teknis Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan.

Adapun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 26/PJ.9/1991 tentang Petunjuk Teknis Pemindahbukuan (PBK), mengatur petunjuk teknis.

Note: Begini Prosedur Pemindahbukuan Pajak Terbaru

a. Alasan Pemindahbukuan atau PBK adalah?

Dalam SE-26/1991 tersebut, dasar PBK dapat dilakukan atau perlunya melakukan pemindahbukuan disebabkan:

1. Karena adanya kelebihan pembayaran pajak yang besarnya dinyatakan dalam Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP).

2. Telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang besarnya dinyatakan dalam SKKPP Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.

3. Karena adanya surat keputusan lainnya yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran pajak, yaitu antara lain surat keputusan atas permohonan keberatan/banding yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak, yang besarnya dinyatakan dalam “Perhitungan Lebih Bayar Karena Keputusan Keberatan/Banding” (KP PDIP 5.29).

4. Adanya pembayaran yang lebih besar dari pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak, yang besarnya dinyatakan dalam KP PDIP 5.29.

5. Adanya pemberian bunga kepada Wajib Pajak (WP) akibat kelambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, yang besarnya dinyatakan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPB).

6. Adanya kejelasan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai hasil penelusuran yang semua di administrasikan dalam Bermacam-macam Penerimaan Pajak (BPP).

7. Adanya kesalahan dalam mengisi SSP, baik yang menyangkut WP sendiri maupun WP lain.

8. Adanya pemecahan setoran pajak yang berasal dari satu SSP menjadi setoran beberapa jenis pajak atau setoran dari beberapa WP.

Note: Surat Setoran Pajak (SSP) Hilang, Bagaimana Cara Mengurusnya?

Sedangkan dalam KMK 88/1991 tersebut, dilakukannya pemindahbukuan terjadi karena:

1. Karena ada kelebihan pembayaran pajak, yang seharusnya tidak terutang berdasarkan SKKP Pajak atau surat keputusan lainnya yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran pajak.

2. Karena ada bunga kepada WP lantaran terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak.

3. Karena ada kejelasan SSP yang semula diadministrasikan dalam Bermacam-macam Penerimaan Pajak (BPP).

4. Karena salah mengisi SSP.

5. Karena adanya pemecahan setoran pajak yang berasal dari SSP.

6. Karena adanya pelimpahan PPh Pasal 22 dalam rangka impor atas dasar inden sebelum berlakunya KMK Nomor 539/KMK.04/ 1990 tentang PPh Pasal 22, PPN dan atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kegiatan usaha di bidang impor atas dasar inden.

PBK adalah dan Cara Input PBK di e-Faktur serta Syarat PemindahbukuanIlustrasi pemindahbukuan di e-Faktur dan PBK adalah..

b. Ketentuan Melakukan PBK adalah…

Dalam melakukan PBK atau pemindahbukuan ini ada beberapa ketentuannya.

Hal ini ketika pemindahbukuan yang dilakukan mengalami lebih bayar maupun kurang bayar pajak.

Keduanya, ada ketentuan yang mengatur bagaimana jika hal tersebut terjadi, diantaranya:

Note: Aplikasi e-Faktur 3.0: Fitur-Fitur Baru dan Cara Menggunakannya

1. Jika Pemindahbukuan karena Lebih Bayar

Pada PMK No. 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, untuk kasus pemindahbukuan karena kelebihan pembayaran pajak atau adanya pemberian bunga kepada WP, maka:

Setiap kelebihan pajak harus diperhitungkan dulu dengan utang pajak, baik itu utang pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar penerbit Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) maupun di KPP lain (misalnya cabang).

Jika masih ada sisa, baru diberikan kepada WP melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Berikut contoh Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak (SPPKP) kepada KPPN untuk mentransfer sejumlah uang kepada WP setelah kompensasi atas utang-utang pajak:

PBK adalah dan Cara Input PBK di e-Faktur serta Syarat Pemindahbukuan

2. Jika Pemindahbukuan karena Kurang Bayar

Sedangkan pemindahbukuan untuk kasus salah atau kurang jelas mengisi SSP atau untuk pemecahan setoran pajak atau untuk tujuan lain, maka mengacu ke KEP-965/PJ.9/1991, di mana proses pemindahbukuan ini dilaksanakan oleh Kepala KPP yang berwenang melaksanakan Tata Usaha Surat Setoran Pajak.

Untuk contoh surat permohonan pemindahbukuan ke kantor pajak, tidak ada format bakunya.

WP boleh mengirim surat dengan format yang berbeda-beda selama intinya meminta dilakukan pemindahbukuan “dari-kepada” atau “semula-menjadi”.

Surat permohonan juga hanya bisa memuat satu permohonan saja.

Dengan begitu, apabila ada tujuh Masa Pajak (bulan) yang akan dipindahbukukan maka harus membuat tujuh surat permohonan.

Surat permohonan itu, masing-masing surat dilampirkan SSP sebagai bukti setor di bank persepsi.

Berikut contoh surat permohonan PBK (Pemindahbukuan) yang sederhana:

PBK adalah dan Cara Input PBK di e-Faktur serta Syarat Pemindahbukuanc. Kesalahan yang Sering Terjadi pada PBK adalah…

Berdasarkan kasus-kasus yang ada, pemindahbukuan paling sering adalah disebabkan karena kesalahan seperti berikut:

  • Salah jenis pajak
  • Kesalahan menulis kode MAP
  • Salah masa pajak (baik salah itu bulan atau salah tulis tahun)
  • Salah jumlah sehingga menyebabkan kelebihan bayar.
  • Ditransfer ke cabang atau sebaliknya dari cabang ke pusat.

Ilustrasi kegagalan pemindahbukuan atau PBK adalah

d. Proses Pemindahbukuan atau PBK adalah di e-Faktur seperti ini

Melakukan pemindahbukuan lewat e-Faktur caranya mudah, namun prosedurnya WP harus mengajukan surat permohonan ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama).

Dalam formulir permohonan itu harus diisi data sebagai berikut:

  • Data WP dan apabila akan diisi dengan identitas orang yang dikuasakan, maka harus ada surat kuasanya.
  • Menjelaskan jenis pajak, jenis setoran, masa pajak dan jumlah setoran yang salah sebelum pemindahbukuan dan apa yang benar atau seharusnya sesuai dengan tujuan pajak.
  • Memberikan alasan kenapa kesalahan sampai terjadi sehingga diperlukan pemindahbukuan.
  • Formulir atau surat permohonan itu ditandatangani Wajib Pajak atau orang yang diberikan kuasa.

Berikut ini contoh surat permohonan pemindahbukuan:

e. Cara ‘Input’ PBK adalah di e-Faktur dengan Cara Begini

Agar proses pemindahbukuan di e-Faktur berjalan dengan lancar, perlu diperhatikan tata cara input data PBK yang benar.

Berikut cara input PBK di e-Faktur agar tidak mengalami kegagalan:

  • Masuk pada aplikasi e-Faktur
  • Pastikan SSP PBK yang akan diinput telah sesuai, yakni Nomor dan Nilai PBK-nya. Dan pastikan nilai yang masuk dalam PBK aalah sama dengan nilai kurang bayar atau lebih bayar.
  • Input nomor PBK
  • Input di bagian PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama
  • Centang checklist PBK

PBK adalah dan Cara Input PBK di e-Faktur serta Syarat PemindahbukuanIlustrasi input PBK di e-Faktur atau PBK adalah

f. Syarat atau Dokumen untuk Pemindahbukuan/PBK adalah…

Surat tersebut harus dilampirkan pula dengan dokumen sebagai berikut:

1. Lembar pertama yang asli dari SSP.

2. Surat pernyataan kesalahan perekaman dari pimpinan tempat pembayaran jika kesalahan disebabkan oleh petugas perekam pembayaran SSP.

3. Surat pernyataan dari WP yang identitasnya tercantum di SSP, yang menyatakan bahwa SSP tersebut bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya dan dia tidak keberatan dipindahbukukan jika nama dan NPWP pemegang asli SSP berbeda dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP.

4. Apabila permohonan pemindahbukuan diajukan atas SSPCP, maka harus dibuat surat pemberitahuan pabean impor, asli dokumen cukai, atau asli surat tagihan/surat penetapan.

5. Jika permohonan Pemindahbukuan untuk SSP, SSPCP, BPN atau Bukti PBK tidak mencantumkan NPWP atau mencantumkan angka 0 pada 9 digit pertama NPWP, maka harus dilampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) penyetor atau pihak penerima Pemindahbukuan.

6. Jika penyetor melakukan kesalahan pengisian NPWP, maka dilampirkan salinan identitas penyetor atau dokumen identitas wakil badan.

Note: Surat Pernyataan Non-PKP: Fungsi, Contoh dan Cara Membuatnya

g. Proses Pengajuan Pemindahbukuan atau PBK adalah..

Setelah mengisi formulir tersebut, WP harus menyerahkannya ke KPP Pratama dengan melampirkan Bukti Pembayaran atau Bukti Penerimaan Negara.

Langkah selanjutnya, WP tinggal menunggu keluarnya persetujuan pemindahbukuan. Lama waktu proses ini sekitar 1 bulan.

Jika permohonan pemindahbukuan disetujui, maka WP akan mendapatkan surat persetujuan KPP.

Surat persetujuan itu nantinya bisa digunakan oleh WP untuk menginput SSP di e-Faktur karena sudah ada nomor pemindahbukuan, rincian pemindahbukuan dan tanda tangan Kepala KPP.

Harus diperhatikan dalam menginput SSP pemindahbukuan di e-Faktur adalah Nomor dan Nilai PBK.

WP harus memastikan nilai di kolom pemindahbukuan sama dengan nilai di aplikasi e-Faktur.

Nomor pemindahbukuan juga harus sama dengan nomor yang tertera pada bukti pemindahbukuan.

PBK adalah dan Cara Input PBK di e-Faktur serta Syarat PemindahbukuanIlustrasi antrean di KPP untuk menyerahkan surat permohonan PBK adalah

h. Penyebab Kegagalan Pemindahbukuan atau Gagal PBK adalah?

Pemindahbukuan tidak bisa sembarangan dilakukan.

Pemindahbukuan untuk pembayaran pajak dengan SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti PBK tidak bisa dilakukan jika dalam kondisi seperti ini:

  • SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dan tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN.
  • Pemindahbukuan bagi WP yang melakukan pembayaran dalam mata uang USD ke rupiah atau sebaliknya. Sebab pembayaran dalam mata uang USD hanya bisa dilakukan antar pembayaran pajak yang dilakukan dalam mata uang yang sama.
  • Pemindahbukuan ke pembayaran PPN untuk objek pajak yang harus dibayar Wajib Pajak menggunakan SSP yang dipersamakan dengan Faktur Pajak
  • Pemindahbukuan pelunasan Bea Meterai yang dilakukan dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai digital.

Setelah mengetahui bagaimana cara dan ketentuan melakukan pemindahbukuan, lakukan administrasi perpajakan dengan cara yang lebih mudah dan simpel lagi dengan aplikasi e-Faktur.

Agar lebih mudah melakukan urusan perpajakan, mulai dari menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

PBK adalah dan Cara Input PBK di e-Faktur serta Syarat PemindahbukuanIlustrasi membuat Faktur Pajak dan input PBK adalah

Mengurus Perpajakan Lebih Mudah dengan Klikpajak

Itulah penjelasan tentang PBK adalah dan cara input PBK di e-Faktur.

Kini saatnya Sobat Klikpajak melakukan berbagai aktivitas perpajakana lainnya mulai dari menghitung, membayar dan lapor pajak dengan mudah & cepat dalam satu platform di Klikpajak by Mekari.

Kami memahami bagaimana kompleksitas mengurus administrasi perpajakan perusahaan.

Oleh karena itu, Sobat Klikpajak dapat menemukan semua kemudahan mengurus dan melakukan administrasi perpajakan melalui Klikpajak yang memiliki fitur lengkap.

“Karena Klikpajak didukung dengan teknologi cloud yang memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform dan mengaksesnya di mana pun serta kapan saja Sobat Klikpajak inginkan.”

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Sobat Klikpajak dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Baca juga Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Melalui Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat mengurus berbagai kewajiban perpajakan dengan mudah dan cepat karena dapat dilakukan dalam satu platfrom, sebab Klikpajak memiliki fitur lengkap.

Klikpajak by Mekari adalah cara simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak, mulai dari menghitung, membayar dan cara lapor pajak dalam satu platform.

“Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.”

Tentu saja bukan hanya menghitung, membayar dan melaporkan pajak saja, fitur lengkap Klikpajak by Mekari yang semakin memudahkan aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak mulai dari membuat Faktur Pajak elektronik hingga Bukti Potong elektronik.

Temukan kemudahan urus perpajakan lainnya dengan Klikpajak by Mekari di bawah ini:

A. Membuat Faktur Pajak Tanpa Install Aplikasi e-Faktur

Sobat Klikpajak dapat menemukan langkah-langkah membuat Faktur Pajak elektronik dan mengelola e-Faktur secara efektif dan efisien melalui aplikasi e-Faktur 3.0 Klikpajak.

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Perhatikan, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT untuk melaporkan SPT Masa PPN.

DJP memindahkan platform pelaporan SPT Masa PPN ke aplikasi e-Faktur.

Jadi, ingat ya… lapor SPT Masa PPN tidak bisa lagi di e-Filing. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0
  4. Cara Lapor SPT Masa PPN Online Terbaru di e-Faktur Klikpajak

PBK adalah dan Cara Input PBK di e-Faktur serta Syarat Pemindahbukuan

B. Mudah Membuat Bukti Potong & Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal by Mekari, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale upsesuai kebutuhan.
  • Layanan supportpajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

PBK adalah dan Cara Input PBK di e-Faktur serta Syarat Pemindahbukuan

C. Cara Lapor Pajak di e-Filing Klikpajak, Gratis!

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak tidak hanya dapat melakukan bayar pajak saja, tapi juga bisa melaporkan pajak yang dibayarkan.

Sobat Klikpajak dapat melaporkan pajak melalui e-Filing Klikpajak.

Melalui e-Filing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

“Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!”

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Sebelum menyampaikan SPT pajak, terlebih dahulu Sobat Klikpajak harus melakukan daftar pajak online.

Setelah melalui tahap cara menghitung pajak penghasilan perusahaan, berikut cara lapor SPT pajak di e-Filing:

Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui cara lapor SPT PPh Pribadi berikut ini:

Selengkapnya tutorial lapor SPT pajak lainnya:

Duplikat Faktur Keluaran: Cara Menduplikat e-Faktur yang Mudah & Cepat

D. Buat Kode Billing, Langsung Bayar Pajak dalam Satu Platform

Ingat, sebelum bayar atau setor pajak ke kas negara, Sobat Klikpajak harus membuat yang namanya Kode Billing dari DJP terlebih dahulu sebagai syarat bayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Pengetahuan membayar pajak online bagi perusahaan mutlak diperlukan.

Karena dengan sistem bayar pajak online ini, proses pembayaran pajak Sobat Klikpajak akan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat.

“Tahukah? Kini Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing sekaligus bayar billing-nya melalui virtual account bank hanya dalam satu platform di e-Billing Klikpajak.”

Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Sobat Klikpajak resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.

Melalui e-Billing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

Perhitungan Bea Masuk dan Kalkulator Bea Masuk Bagi Importir

E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited, Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja cdan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Lebih jelasnya, berikut cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company.

PBK adalah dan Cara Input PBK di e-Faktur serta Syarat Pemindahbukuan

Ketahui Aturan Tarif Sanksi Pajak Terbaru

Perlu diingat, aturan pengenaan sanksi denda telat lapor atau bayar pajak sudah berubah.

Terbaru, ketentuan tarif sanksi pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu pada suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI 7 days repo reserve rate).

Tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kementerian Keuangan ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung besar sanksi pajak yang akan dikenakan pada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan berlaku.

“Jadi, tarif sanksi denda ini akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung besar tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Menkeu.”

Berikut dasar perhitungan sanksi denda pajak terbaru:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Baca juga Ulasan Lengkap PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”.

Setiap pembayaran dan pelaporan SPT pajak ada batas waktunya.

Untuk menghindari sanksi denda telat bayar pajak ataupun terlambat lapor SPT pajak, Klikpajak menyediakan kalender saku di Kalender Klikpajak.

Sobat Klikpajak dapat mengecek jadwal lapor ataupun bayar pajak kapan saja lebih mudah dan terhindar dari sanksi denda akibat terlambat bayar dan lapor pajak.

Klikpajak Dirancang untuk Memenuhi Kebutuhan Perpajakan Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Sobat Klikpajak para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Sobat Klikpajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Sobat Klikpajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Sobat Klikpajak?

klikpajak support

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

Sudah tahu PBK adalah dan cara input PBK di e-Faktur, ya?

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Jangan lupa, jika Sobat Klikpajak ingin lebih mudah melakukan pengelolaan pajak dan keuangan bisnis, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id yang terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Klik banner di bawah ini untuk menjadwalkan demo online bersama tim konsultan kami.

Kategori : Perencanaan Pajak

PUBLISHED08 Jun 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: