Cara Input PBK di e-Faktur dan Syarat Pemindahbukuan

Cara Input PBK di e-Faktur dan Syarat Pemindahbukuan

Bagi yang terbiasa dengan aktivitas accounting mungkin sudah tidak asing lagi dengan yang namanya PBK. Melakukan ‘input’ PBK di e-Faktur pun harus benar. Ketahui caranya dan syarat pemindahbukuan ini.

Dalam dunia perpajakan Indonesia dikenal istilah PBK, yang merupakan singkatan dari pemindahbukuan.

Sekilas, mungkin tampak mudah karena ini adalah proses memindah-mindah pajak yang sudah dibayar, namun pada praktiknya ada tahapan yang harus dijalani.

Seorang staf yang diminta menangani pemindahbukuan harus piawai memindahkan pembayaran pajak dari Masa Pajak tertentu kepada Masa Pajak lain.

Contohnya, dari Masa Pajak Januari 2020 ke Masa Pajak April 2021 atau memilih jenis pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) dipindah ke Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ingin mengetahui bagaimana cara input PBK di e-Faktur yang benar dan syarat pemindahbukuan ini, berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari.

Aturan Pemindahbukuan

Sistem pemindahbukuan seperti ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 88/KMK.04/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan.

Sedangkan petunjuk pelaksanaannya, diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen-pajak) Nomor KEP-965/PJ.9/1991 tentang Pelaksanaan Teknis Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan.

Adapun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 26/PJ.9/1991 tentang Petunjuk Teknis Pemindahbukuan (PBK), mengatur petunjuk teknis.

Note: Begini Prosedur Pemindahbukuan Pajak Terbaru

Alasan Pemindahbukuan 

Dalam SE-26/1991 tersebut, dasar PBK dapat dilakukan atau perlunya melakukan pemindahbukuan disebabkan:

1. Karena adanya kelebihan pembayaran pajak yang besarnya dinyatakan dalam Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP).

2. Telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang besarnya dinyatakan dalam SKKPP Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.

3. Karena adanya surat keputusan lainnya yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran pajak, yaitu antara lain surat keputusan atas permohonan keberatan/banding yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak, yang besarnya dinyatakan dalam “Perhitungan Lebih Bayar Karena Keputusan Keberatan/Banding” (KP PDIP 5.29).

4. Adanya pembayaran yang lebih besar dari pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak, yang besarnya dinyatakan dalam KP PDIP 5.29.

5. Adanya pemberian bunga kepada Wajib Pajak (WP) akibat kelambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, yang besarnya dinyatakan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPB).

6. Adanya kejelasan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai hasil penelusuran yang semua di administrasikan dalam Bermacam-macam Penerimaan Pajak (BPP).

7. Adanya kesalahan dalam mengisi SSP, baik yang menyangkut WP sendiri maupun WP lain.

8. Adanya pemecahan setoran pajak yang berasal dari satu SSP menjadi setoran beberapa jenis pajak atau setoran dari beberapa WP.

Note: Surat Setoran Pajak (SSP) Hilang, Bagaimana Cara Mengurusnya?

Sedangkan dalam KMK 88/1991 tersebut, dilakukannya pemindahbukuan terjadi karena:

1. Karena ada kelebihan pembayaran pajak, yang seharusnya tidak terutang berdasarkan SKKP Pajak atau surat keputusan lainnya yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran pajak.

2. Karena ada bunga kepada WP lantaran terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak.

3. Karena ada kejelasan SSP yang semula diadministrasikan dalam Bermacam-macam Penerimaan Pajak (BPP).

4. Karena salah mengisi SSP.

5. Karena adanya pemecahan setoran pajak yang berasal dari SSP.

6. Karena adanya pelimpahan PPh Pasal 22 dalam rangka impor atas dasar inden sebelum berlakunya KMK Nomor 539/KMK.04/ 1990 tentang PPh Pasal 22, PPN dan atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kegiatan usaha di bidang impor atas dasar inden.

Ilustrasi pemindahbukuan di e-Faktur

Ketentuan Melakukan PBK

Dalam melakukan PBK atau pemindahbukuan ini ada beberapa ketentuannya.

Hal ini ketika pemindahbukuan yang dilakukan mengalami lebih bayar maupun kurang bayar pajak.

Keduanya, ada ketentuan yang mengatur bagaimana jika hal tersebut terjadi, diantaranya:

Note: Aplikasi e-Faktur 3.0: Fitur-Fitur Baru dan Cara Menggunakannya

a. Jika Pemindahbukuan karena Lebih Bayar

Pada PMK No. 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, untuk kasus pemindahbukuan karena kelebihan pembayaran pajak atau adanya pemberian bunga kepada WP, maka:

Setiap kelebihan pajak harus diperhitungkan dulu dengan utang pajak, baik itu utang pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar penerbit Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) maupun di KPP lain (misalnya cabang).

Jika masih ada sisa, baru diberikan kepada WP melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Berikut contoh Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak (SPPKP) kepada KPPN untuk mentransfer sejumlah uang kepada WP setelah kompensasi atas utang-utang pajak:

b. Jika Pemindahbukuan karena Kurang Bayar

Sedangkan pemindahbukuan untuk kasus salah atau kurang jelas mengisi SSP atau untuk pemecahan setoran pajak atau untuk tujuan lain, maka mengacu ke KEP-965/PJ.9/1991, di mana proses pemindahbukuan ini dilaksanakan oleh Kepala KPP yang berwenang melaksanakan Tata Usaha Surat Setoran Pajak.

Untuk contoh surat permohonan pemindahbukuan ke kantor pajak, tidak ada format bakunya.

WP boleh mengirim surat dengan format yang berbeda-beda selama intinya meminta dilakukan pemindahbukuan “dari-kepada” atau “semula-menjadi”.

Surat permohonan juga hanya bisa memuat satu permohonan saja.

Dengan begitu, apabila ada tujuh Masa Pajak (bulan) yang akan dipindahbukukan maka harus membuat tujuh surat permohonan.

Surat permohonan itu, masing-masing surat dilampirkan SSP sebagai bukti setor di bank persepsi.

Berikut contoh surat permohonan PBK (Pemindahbukuan) yang sederhana:

Kesalahan yang Sering Terjadi pada PBK

Berdasarkan kasus-kasus yang ada, pemindahbukuan paling sering adalah disebabkan karena kesalahan seperti berikut:

  • Salah jenis pajak
  • Kesalahan menulis kode MAP
  • Salah masa pajak (baik salah itu bulan atau salah tulis tahun)
  • Salah jumlah sehingga menyebabkan kelebihan bayar.
  • Ditransfer ke cabang atau sebaliknya dari cabang ke pusat.

Ilustrasi kegagalan pemindahbukuan

Proses Pemindahbukuan di e-Faktur 

Melakukan pemindahbukuan lewat e-Faktur caranya mudah, namun prosedurnya WP harus mengajukan surat permohonan ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama).

Dalam formulir permohonan itu harus diisi data sebagai berikut:

  • Data WP dan apabila akan diisi dengan identitas orang yang dikuasakan, maka harus ada surat kuasanya.
  • Menjelaskan jenis pajak, jenis setoran, masa pajak dan jumlah setoran yang salah sebelum pemindahbukuan dan apa yang benar atau seharusnya sesuai dengan tujuan pajak.
  • Memberikan alasan kenapa kesalahan sampai terjadi sehingga diperlukan pemindahbukuan.
  • Formulir atau surat permohonan itu ditandatangani Wajib Pajak atau orang yang diberikan kuasa.

Berikut ini contoh surat permohonan pemindahbukuan:

Cara ‘Input’ PBK di e-Faktur

Agar proses pemindahbukuan di e-Faktur berjalan dengan lancar, perlu diperhatikan tata cara input data PBK yang benar.

Berikut cara input PBK di e-Faktur agar tidak mengalami kegagalan:

  • Masuk pada aplikasi e-Faktur
  • Pastikan SSP PBK yang akan diinput telah sesuai, yakni Nomor dan Nilai PBK-nya. Dan pastikan nilai yang masuk dalam PBK aalah sama dengan nilai kurang bayar atau lebih bayar.
  • Input nomor PBK
  • Input di bagian PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama
  • Centang checklist PBK

Ilustrasi input PBK di e-Faktur

Syarat atau Dokumen untuk Pemindahbukuan

Surat tersebut harus dilampirkan pula dengan dokumen sebagai berikut:

1. Lembar pertama yang asli dari SSP.

2. Surat pernyataan kesalahan perekaman dari pimpinan tempat pembayaran jika kesalahan disebabkan oleh petugas perekam pembayaran SSP.

3. Surat pernyataan dari WP yang identitasnya tercantum di SSP, yang menyatakan bahwa SSP tersebut bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya dan dia tidak keberatan dipindahbukukan jika nama dan NPWP pemegang asli SSP berbeda dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP.

4. Apabila permohonan pemindahbukuan diajukan atas SSPCP, maka harus dibuat surat pemberitahuan pabean impor, asli dokumen cukai, atau asli surat tagihan/surat penetapan.

5. Jika permohonan Pemindahbukuan untuk SSP, SSPCP, BPN atau Bukti PBK tidak mencantumkan NPWP atau mencantumkan angka 0 pada 9 digit pertama NPWP, maka harus dilampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) penyetor atau pihak penerima Pemindahbukuan.

6. Jika penyetor melakukan kesalahan pengisian NPWP, maka dilampirkan salinan identitas penyetor atau dokumen identitas wakil badan.

Note: Surat Pernyataan Non-PKP: Fungsi, Contoh dan Cara Membuatnya

Proses Pengajuan Pemindahbukuan

Setelah mengisi formulir tersebut, WP harus menyerahkannya ke KPP Pratama dengan melampirkan Bukti Pembayaran atau Bukti Penerimaan Negara.

Langkah selanjutnya, WP tinggal menunggu keluarnya persetujuan pemindahbukuan. Lama waktu proses ini sekitar 1 bulan.

Jika permohonan pemindahbukuan disetujui, maka WP akan mendapatkan surat persetujuan KPP.

Surat persetujuan itu nantinya bisa digunakan oleh WP untuk menginput SSP di e-Faktur karena sudah ada nomor pemindahbukuan, rincian pemindahbukuan dan tanda tangan Kepala KPP.

Harus diperhatikan dalam menginput SSP pemindahbukuan di e-Faktur adalah Nomor dan Nilai PBK.

WP harus memastikan nilai di kolom pemindahbukuan sama dengan nilai di aplikasi e-Faktur.

Nomor pemindahbukuan juga harus sama dengan nomor yang tertera pada bukti pemindahbukuan.

Ilustrasi antrean di KPP untuk menyerahkan surat permohonan PBK

Penyebab Kegagalan Pemindahbukuan

Pemindahbukuan tidak bisa sembarangan dilakukan.

Pemindahbukuan untuk pembayaran pajak dengan SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti PBK tidak bisa dilakukan jika dalam kondisi seperti ini:

  • SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dan tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN.
  • Pemindahbukuan bagi WP yang melakukan pembayaran dalam mata uang USD ke rupiah atau sebaliknya. Sebab pembayaran dalam mata uang USD hanya bisa dilakukan antar pembayaran pajak yang dilakukan dalam mata uang yang sama.
  • Pemindahbukuan ke pembayaran PPN untuk objek pajak yang harus dibayar Wajib Pajak menggunakan SSP yang dipersamakan dengan Faktur Pajak
  • Pemindahbukuan pelunasan Bea Meterai yang dilakukan dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai digital.

Setelah mengetahui bagaimana cara dan ketentuan melakukan pemindahbukuan, lakukan administrasi perpajakan dengan cara yang lebih mudah dan simpel lagi dengan aplikasi e-Faktur.

Agar lebih mudah melakukan urusan perpajakan, mulai dari menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Ilustrasi membuat Faktur Pajak

Mengurus Perpajakan Lebih Mudah dengan Klikpajak

Jika bisa praktis, kenapa harus menggunakan cara-cara yang dapat menyita banyak waktu dan tenaga Anda untuk urusan perpajakan?

Anda dapat menemukan semua kemudahan mengurus dan melakukan administrasi perpajakan ini melalui Klikpajak.

Karena Klikpajak didukung dengan teknologi cloud yang memudahkan Anda melakukan aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform dan mengaksesnya di mana pun serta kapan saja Anda inginkan.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi DJP yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Kemudahan apa yang akan Anda dapatkan dengan aplikasi pajak online Klikpajak?

a. Dapat Membuat e-Faktur Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Karena berbasis web, Anda dapat membuat e-Faktur tanpa harus melakukan update atau menginstal aplikasi terlebih dahulu.

Seperti diketahui, mulai 1 Oktober 2020 DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur client desktop harus update e-Faktur 3.0 karena e-Faktur versi 2.2 telah ditutup.

Note: Ini perbedaan e-Faktur 3.0 dan e-Faktur 2.2.

Melalui e-Faktur Klikpajak, Anda tidak perlu repot-repot download patch terbaru e-Faktur ini karena Anda bisa langsung menggunakannya dan memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur pada versi 3.0 ini.

“Gunakan aplikasinya, biar Klikpajak yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda.”

Di e-Faktur Klikpajak, Anda juga dapat mengelola Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan memperoleh Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sesuai data yang diunggah ke DJP.

Bahkan pembuatan dan pengelolaan e-Faktur Anda semakin cepat karena salah satu kelebihan Klikpajak adalah terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal by MekariSimple Online Accounting Software.

Anda dapat menarik data langsung dari pembukuan atau laporan keuangan Jurnal.id tanpa harus keluar masuk platform lagi.

Tentu saja, hal ini semakin menghemat waktu Anda, bukan?

Untuk mengetahui bagaimana cara membuat e-Faktur, bayar PPN dan melaporkan SPT Masa PPN, lihat tutorialnya di SINI.

Lebih jelasnya bagaimana cara membuat:

  • Cara membuat Faktur Keluaran
  • Membuat Faktur Pengganti
  • Cara membuat Faktur Pajak Pembatalan
  • Membuat Faktur Pajak Retur
  • Cara menghapus ‘Draft’ Faktur Pajak

Berikut panduan langkah-langkah membuat berbagai jenis Faktur Pajak melalui e-Faktur ‘Online’.

Contoh fitur membuat Faktur Pajak di e-Faktur Klikpajak

b. Bisa Membuat Bukti Potong PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah.

Bahkan melalui fitur e-Bupot Klikpajak, Anda dapat langsung menarik data laporan keuangan elektronik yang akan dibuatkan bukti pemotongan pajaknya maupun pelaporan SPT PPh 23/26.

Wajib e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Note: Tutorial Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong PPh 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah dalam pembuatan bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data faktur pajak atas transaksi yang dilakukan.

Contoh fitur membuat bukti potong PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

c. Bisa Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, Anda perlu mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

“Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar pajak tanpa harus keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) resmi dari DJP.

Note: Langkah-langkah cara membuat Kode Billing dan Bayar Billing, selengkapnya lihat di SINI.

Contoh fitur membuat Kode Billing dan bayar billing di e-Billing Klikpajak

d. Lapor SPT Pajak di e-Filing Klikpajak Gratis!

Melalui e-Filing Klikpajak, Anda dapat melaporkan semua jenis SPT Tahunan/Masa dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT pajak di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya, seperti:

  • SPT Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Note: Tutorial Langkah-Langkah Lapor SPT Pajak di e-Filing Klikpajak

Mudah Lihat Batas Waktu Bayar dan Lapor Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus membayar dan melaporkan pajak Anda tepat waktu.

Hindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Bagaimana dengan keamanan data?

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan nyaman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Ilustrasi sistem keamanan cloud yang berlapis

Administrasi Perpajakan Makin Mudah karena Terhubung Jurnal.id

Agar semakin mudah dan praktis dalam melakukan administrasi perpajakan Anda, gunakan juga pembukuan dan laporan keuangan dalam aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Karena aplikasi pajak online Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporkan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Pemotongan pajaknya serta langsung saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Dan lainnya yang memudahkan Anda mengelola faktur, biaya, stok barang, cash link atau transfer langsung dalam aplikasi, hingga melihat ringkasan bisnis dari smartphone Anda.

Note: Ingin mengetahui bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin mempermudah urusan Anda, selengkapnya lihat di SINI.

Contoh fitur aplikasi akuntansi online Jurnal.id yang terintegrasi dengan aplikasi pajak online Klikpajak.id

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan Anda. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

 


PUBLISHED02 Nov 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: