Klikpajak by Mekari

Formulir Pemindahbukuan Pajak dan Tata Cara Pbk

Formulir Pemindahbukuan Pajak atau form Pbk pajak diperlukan pada saat melaporkan SPT pajak. Ketahui seperti apa form Pbk, syarat Pbk, contoh dan tata cara pemindahbukuan pajak ini.

Pemindahbukuan pajak atau Pbk pajak adalah bagian yang harus dilakukan wajib pajak saat menghadapi kondisi tertentu dalam mengelola administrasi pajak.

Salah satunya akibat kesalahan dalam pembuatan Surat Setoran Pajak (SSP) yang baru diketahui saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pajak.

Tentu saja, pemindah bukuan pajak tidak bisa dianggap remeh terutama Pbk pajak bagi bisnis karena perpajakan bisnis yang sifatnya kompleks.

Oleh karena itu mengetahui dasar pengelolaan administrasi perpajakan bisnis atau perusahaan salah satunya ketentuan, form pemindah bukuan atau formulir Pbk pajak, syarat Pbk dan tata cara pemindahbukuan pajak sangat penting.

Dalam perpajakan, pemindahbukuan merupakan pembayaran utang pajak, bunga, denda administrasi dan kenaikan yang dapat dilakukan melalui perhitungan dengan setoran pajak yang lain atas nama Wajib Pajak (WP) yang sama atau WP lain.

Secara ringkas, pemindahbukuan pajak dapat dilakukan untuk empat hal berikut ini:

  1. Antar jenis pajak yang sama atau berbeda
  2. Dari masa atau tahun pajak yang sama atau berbeda
  3. Untuk Wajik Pajak yang sama atau berbeda
  4. Dalam satu Kantor Pelayanan Pajak yang sama atau beda

Terus simaka ulasan dari Mekari Klikpajak berikut ini untuk mengetahui penjelasan Pbk adalah hingga contoh surat, syarat pemindahbukuan pajak dan lampiran atau permohonan form Pbk serta cara pemindahbukuan pajak yang benar.

Pengertian Pbk Pajak Adalah?

Pemindahbukuan atau Pbk Pajak adalah proses memindahkan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai ketika terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak.

Kesalahan pembayaran/penyetoran pajak ini bisa terjadi, baik dari wajib pajak, bank persepsi mauapun dari pihak DJP dan pihak laian yang bersangkutan.

Jadi, kesalahan dalam penyetoran atau pembayaran pajak tersebut dapat diperbaiki dengan melakukan permohonan pemindahbukuan pajak yang diajukana ke DJP.

Proses pemindah bukuan atau Pbk pajak ini dapat dilakukan dari suatu Masa Pajak ke Masa Pajak lain atau antar jenis pajak yang terjadi kesalahan pembayaran.

Merujuk KMK No. 88/1991, Pemindahbukuan adalah perhitungan pembayaran utang pajak, termasuk bunga, denda administrasi dan kenaikan, melalui perhitungan dengan kelebihan pembayaran pajak atau bunga yang diterima atau melalui perhitungan dengan setoran pajak yang lain atas nama wajib pajak yang sama atau wajib pajak lain.

Pajak yang dapat dilakukan melalui pemindah bukuan adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Baca Juga: Kode Akun Pajak Tidak Sesuai SSP? Ini Solusinya

Dasar Hukum Pbk Pajak

Ketetnuan pemindahbukuan pajak atau Pbk pajak adalah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan diantaranya:

  • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.04/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan —> dicabut
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak —> dicabut
  • PMK No. 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas PMK No. 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak —> dicabut
  • PMK No. 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak —> diubah
  • PMK No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) —> berlaku
  • Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-36/PJ/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Unggulan Bidang Perpajakan —> berlaku

Ilustrasi pemindah bukuan

Permohonan Form Pbk dan Formulir Pemindahbukuan Pajak

Jika Anda menghadapi kesalahan saat pembayaran atau penyetoran pajak, dapat mengajukan permohonan pemindahbukuan atau Pbk pajak pada Dirjen Pajak.

Permohonan formulir pemindahbukuan pajak ini melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pembayaran pajak diadministrasikan..

Sesuai dengan kode KPP pada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/SSP (Surat Setoran Pajak), pihak yang berwenang melaksanakan pemindahbukuan adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Ketika pemindahbukuan sudah dilakukan, Kepala KPP nantinya akan menerbitkan Bukti Pemindahbukuan (Bukti Pbk) sebagai bukti telah dilakukan pemindahbukuan.

Lalu, SSP dan Bukti Pemindahbukuan yang telah dipindahbukukan akan dicap dan ditandatangani oleh Kepala KPP yang bersangkutan. 

Kegiatan pemindahbukuan pun hanya boleh dilakukan untuk alasan tertentu.

Note: Fungsi SSPCP dan Penggunaannya bagi Eksportir & Importir

a. Penyebab Pbk atau Kondisi Dapat Dilakukannya Pemindahbukuan pajak

Seperti yang sudah disinggung di atas, pemindahbukuan umumnya terjadi ketika mengalami kesalahan dalam memasukkan data pada saat membayar pajak.

Namun pemindahbukuan ini tentunya tidak hanya karena kesaahan tersebut, tapi ada beberapa penyebab yang mengharuskan wajib pajak melakukan Pbk pajak.

Untuk lebih detailnya, berikut faktor-faktor yang bisa dilakukannya pemindahbukuan pajak atau penyebab Pbk pajak:

1. Ada kejelasan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai hasil penelusuran yang semula diadministrasikan dalam Bermacam-macam Penerimaan Pajak (BPP).

2. Ada kekeliruan dalam mengisi SSP, baik itu yang menyangkut WP sendiri maupun WP lain.

Kesalahan dalam pengisian formulir SSP ini contohnya kesalahan dalam pengisian NPWP, NOP atau letak objek pajak, kode akun pajak atau kode jenis setoran, Masa Pajak atau Tahun Pajak, nomor ketetapan atau jumlah pembayaran

3. Ada pemecahan setoran pajak yang berasal dari satu SSP menjadi setoran dalam beberapa jenis pajak atau setoran dari beberapa WP

4. Adanya pelimpahan PPh Pasal 22 dalam rangka impor atas dasar inden sebelum berlakunya KMK Nomor 539/KMK.04/1990 tentang PPh Pasal 22, PPN dan atau PPnBM untuk kegiatan usaha di bidang impor atas dasar inden.

5. Adanya kesalahan dalam pengisian formulir Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP), baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain.

Kesalahan dalam pengisian formulir SSPCP contohnya salah mengisi NPWP pemilik barang di dalam Daerah Pabean, Masa Pajak atau Tahun Pajak, atau jumlah pembayaran pajak.

6. Ada kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam Bukti Penerimaan Negara (BPN).

Contohnya salah mengisi data mengisi nomor NPWP, NOP atau letak objek pajak, kode akun pajak atau kode jenis setoran, Masa Pajak atau Tahun Pajak, nomor ketetapan, atau jumlah pembayaran.

7. Kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang tertera dalam BPN ini dapat berupa kesalahan dalam pengisian NPWP dan/atau nama Wajib Pajak, NOP dan/atau letak objek pajak, kode akun pajak dan/atau kode jenis setoran, Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak, nomor ketetapan, dan/atau jumlah pembayaran

8. Ada kesalahan perekaman atas SSP dan SSPCP, yang dilakukan Bank Persepsi, Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi lainnya.

Biasanya kesalahan perekaman terjadi jika data yang tertera pada lembar asli SSP, SSPCP, berbeda dengan data pembayaran yang telah disahkan oleh Bank Persepsi, Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya

9. Ada kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh pegawai DJP

Biasanya kesalahan ini terjadi karena data yang tertera dalam Bukti Pbk berbeda dengan permohonan formulir Pemindahbukuan pajak WP

11. Dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk menjadi beberapa jenis pajak atau setoran beberapa Wajib Pajak, dan/atau objek pajak PBB

12. Jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau Bukti Pbk ternyata lebih besar daripada pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBB

12. Jumlah pembayaran pada SSPCP atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan 

13. Pemindahbukuan karena alasan lain yang diatur oleh DJP.

Note: Cara Mudah Bayar Pajak Online di e-Billing

Berdasarkan poin-poin tersebut diatas, yang paling umum terjadi adalah pemindahbukuan pajak karena ada kekeliruan atau kesalahan memasukkan data atau informasi.

Ketika terjadi kesalahan, WP bisa mengajukan permohonan Pemindahbukuan pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat pembayaran diadministrasikan, termasuk kesalahan saat pembayaran atau penyetoran pajak.

Baca juga tentang Cara Input PBK di e-Faktur dan Syarat Pemindahbukuan

b. Kondisi yang Tidak Dapat Dilakukan Pemindahbukuan

Seperti dijelaskan sebelumnya, pemindahbukuan pajak ada aturannya.

Untuk pembayaran pajak dengan SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk tidak dapat dilakukan pemindahbukuan jika dalam kondisi sebagai berikut : 

  • Pemindahbukuan untuk SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang tidak dapat dikreditkan
  • Pemindahbukuan ke pembayaran PPN untuk objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak
  • Pemindahbukuan untuk pelunasan Bea Meterai, namun dilakukan dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai digital
  • Pemindahbukuan dalam Mata USD. Sebab pemindahbukuan untuk WP yang melakukan pembayaran dalam mata uang USD cuma dapat dilakukan antar pembayaran pajak, yang dilakukan dalam mata uang serupa

Formulir Pemindahbukuan Pajak: Ketentuan dan Tata Cara Pbk Pajak

Baca juga tentang Apa yang Dimaksud dengan Faktur & Kesalahan Pembuatan Faktur Pajak

Tata Cara Pemindahbukuan Pajak dan Syarat Pemindahbukuan Pajak

Langkah permohonan pemindahbukuan pajak adalah:

  1. Mengisi form Pbk pajak
  2. Melampirkan bukti asli SSP
  3. Melaprokan surat pernyataan tidak keberatan melakukan Pbk pajak
  4. Melampirkan surat pernyataan tentang kekeliruan yang dibuat pimpinan bank/kantor pos persepsi jika kesalahan terjadi karena kekeliruan dari pihak petugas tersebut
  5. Melampirkan fotocopy KTP dan bukti setoran tanpa NPWP.

Berikut tata cara menyampaikan permohonan formulir pemindahbukuan pajak:

  1. Silakan gunakan surat permohonan Pemindahbukuan pajak atau formulir pemindahbukuan pajak, yang ditujukan ke DJP. 
  2. Surat tersebut, lalu diantar langsung ke KPP tempat pembayaran diadministrasikan; atau bisa juga melalui pos atau jasa pengiriman yang ada bukti pengirimannya.
  3. Pembayaran pajak yang tercantum dalam SSP, SSPCP, BPN atau Bukti Pbk dapat diajukan permohonan Pemindahbukuan dalam hal pembayaran tersebut belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam SPT, Surat Tagihan Pajak dan/atau surat ketetapan pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Tagihan Pajak PBB dan/atau Surat Ketetapan Pajak PBB, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan.

Siapa yang berhak mengajukan permohonan formulir pemindahbukuan pajak?

Ini akan tergantung pada penyebab dilakukannya pemindahbukuan pajak.

Lebih detailnya melakukan pemindahbukuan pajak dan syarat pemindahbukuan pajak, seperti dijelaskan dalam tabel berikut:

Alasan dilakukan pemindahbukuan  Pihak yang harus mengajukan permohonan 
Ada kesalahan pembayaran atau penyetoran. WP penyetor
Ditemukan kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk Dapat dilakukan oleh Pejabat yang melaksanakan Pemindahbukuan atau berdasarkan permohonan WP yang mengajukan permohonan Pemindahbukuan.
SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk yang mencantumkan NPWP dari WP cabang yang ternyata sudah dihapus WP pusat
Ketika SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk yang mencantumkan NPWP dari WP yang menggabungkan usaha atau merger. Surviving company, entitas baru hasil merger, atau pihak yang menerima penggabungan.

Lampiran Permohonan Pbk atau Formulir Pemindahbukuan Pajak

Pembayaran pajak dalam SSP, SSPCP, BPN atau Bukti Pbk dapat diajukan permohonan Pemindahbukuan pajak jika pembayaran tersebut belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam:

  • Surat Pemberitahuan (SPT)
  • Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak
  • Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
  • Surat Tagihan Pajak PBB atau Surat Ketetapan Pajak PBB
  • Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
  • Dokumen cukai
  • Atau surat tagihan/surat penetapan

Note: KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan Fungsinya bagi Eksportir

Ketika mengajukan surat permohonan Pbk atau Pemindahbukuan pajak, maka Sobat Klikpajak harus melengkapinya dengan lampiran formulir pemindahbukuan pajak.

Berikut contoh kasus alasan pemindahbukuan pajak dan dokumen apa yang harus dilampirkan pada formulir pemindahbukuana pajak:

Alasan dilakukan pemindahbukuan  Dokumen yang harus dilampirkan 
Asli SSP (lembar ke-1) 

Asli SSPCP (lembar ke-1) 

Asli Bukti Pbk (lembar ke-1) 

Dokumen BPN atau asli bukti pembayaran Pajak Penghasilan dalam mata uang USD yang dimohonkan untuk dipindahbukukan

Untuk pemindahbukuan yang diajukan karena kesalahan perekaman oleh petugas Bank Persepsi, Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi Mata Uang Asing. Surat pernyataan asli kesalahan perekaman dari pimpinan Bank Persepsi, Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi mata uang asing tempat pembayaran
permohonan Pemindahbukuan diajukan untuk SSPCP; Dokumen asli pemberitahuan pabean impor, cukai, atau asli surat tagihan atau surat penetapan
Untuk permohonan Pemindahbukuan SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk yang tidak mencantumkan NPWP atau mencantumkan angka 0 (nol) pada 9 (sembilan) digit pertama NPWP; Cukup lampirkan fotokopi KTP penyetor atau pihak penerima Pemindahbukuan
Penyetor melakukan kesalahan pengisian NPWP Lampirkan fotokopi KTP  penyetor atau dokumen identitas wakil badan
Nama dan NPWP pemegang asli SSP (yang mengajukan permohonan Pemindahbukuan) berbeda dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP. Lampirkan surat pernyataan dari WP yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP. Surat pernyataan itu menyatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya sendiri dan tidak keberatan dipindahbukukan

Contoh Pbk Pajak

Contoh pemindahbukuan pajak misalnya PPh 21 Masa Desember 2022 dipindahbukukan ke PPh Masa Januari 2023.

Permohonan Pbk akan diproses oleh DJP setelah semua syarat pemindahbukuan pajak dinyatakan lengkap.

  • Cara mengisi Form Pbk atau Surat Permohonan Pemindahbukuan selengkaonya Download di Sini.

Permohonan Pbk dapat disampaikan melalui beberapa pilihan berikut dan tergantung ketentuan dari KPP setempat:

  1. Langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
  2. Melalui pos/jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat ke KPP; atau
  3. Melalui email KPP terdaftar, lihat di sini.

Berikut adalah contoh Pbk atau contoh formulir Pbk sesuai Lampiran PMK 242/2014:

Contoh Pbk atau contoh permohonan Pbk

Terbaru, Layanan Permohonan Pemindahbukuan Pajak Dipercepat

Melalui SE-36/PJ/2021, DJP telah memberikan layanan permohonan pemindahbukuan dipercepat dari sebelumnya 30 hari menjadi paling lama 21 hari setelah dokumen diterima lengkap.

DJP juga menegaskan pelayanan permohonan pemindahbukuan pajak dipercepat ini juga tidak dipungut biaya.

Percepatan proses pelayanan permohonan pemindahbukuan pajak ini berlaku sejak 14 Juni 2021, dengan janji layanan permohonan pemindahbukuan (Pbk) dalam Lampiran SE-36/PJ/2021 sebagai berikut:

  1. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir Surat Setoran Pajak
    (SSP) dan Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSPCP) yang menyangkut Wajib Pajak
    sendiri maupun Wajib Pajak lain;
  2. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak
    yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera
    dalam Bukti Penerimaan Negara (BPN);
  3. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan perekaman atas SSP, SSPCP, yang dilakukan
    Bank Persepsi/Pos Persepi/Bank Devisa/Bank Persepsi Mata Uang Asing sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 10 PMK-242/PMK.03/2014 yang telah diubah dengan
    PMK-18/PMK.03/2021;
  4. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan perekaman atau pengisian Bukti
    Pemindahbukuan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak;
  5. Pemindahbukuan karena adanya pemecahan setoran pajak dalam SSP, SSPCP, BPN, atau
    Bukti Pemindahbukuan menjadi beberapa jenis pajak atau setoran beberapa Wajib Pajak,
    dan/atau objek pajak PBB;
  6. Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran SSP, BPN, atau Bukti Pemindahbukuan
    lebih besar daripada pajak terutang dalam SPT, Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan
    Pajak, SPPT, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBB;
  7. Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSPCP atau Bukti Pemindahbukuan
    lebih besar daripada pajak yang terutang dalam pemberitahuan pabean impor, dokumen
    cukai, atau surat tagihan/surat penetapan;
  8. Pemindahbukuan karena sebab lain yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Note: Cara Pembetulan SPT Badan di e-Filing

Syarat Pemindahbukuan pajak terbaru

Syarat Pemindahbukuan pajak seiring adanya layanan permohonan Pbk pajak dipercepat sesuai SE-36/PJ/2021 ini adalah:

Surat permohonan Pemindahbukuan;

  • Asli SSP (lembar ke-1), SSPCP (lembar ke-1), asli Bukti Pemindahbukuan (lembar ke-1),
    dokumen BPN, atau asli bukti pembayaran PPh dalam Mata Uang Dolar Amerika Serikat
    yang telah mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang
    dimohonkan untuk dipindahbukukan;
  • Asli surat pernyataan kesalahan rekam dari pimpinan Bank/Bank Devisa/Kantor Pos
    Persepsi tempat pembayaran dalam hal permohonan diajukan karena kesalahan
    perekaman oleh petugas Bank/Bank Devisa/Pos Persepsi;
  • Asli pemberitahuan pabean impor, asli dokumen cukai, atau asli surat tagihan/Surat
    Penetapan dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan atas SSPCP;
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk penyetor atau pihak penerima Pemindahbukuan, dalam
    hal permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti
    Pemindahbukuan yang tidak mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau 9
    (sembilan) digit pertama NPWP mencantumkan angka 0 (nol);
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk penyetor atau pihak penerima Pemindahbukuan dalam
    hal penyetor melakukan kesalahan pengisian NPWP;
  • Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP
    bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya sendiri
    dan tidak keberatan dipindahbukukan dalam hal nama dan NPWP pemegang asli SSP
    (yang mengajukan permohonan Pemindahbukuan) tidak sama dengan nama dan NPWP
    yang tercantum dalam SSP

Proses Permohonan Pbk Pajak

Proses permohonan Pbk pajak sesuai SE-36/PJ/2021 adalah sebagai berikut:

a. Awal: Wajib Pajak membuat permohonan Pemindahbukuan dan disampaikan:

  • Secara langsung ke KPP tempat pembayaran diadminstrasikan; atau
  • Melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat
    pembayaran diadministrasikan.

b. Akhir: Bukti Pemindahbukuan ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara
Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan melalui Subbagian Umum dan
Kepatuhan Internal (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP) ke Wajib Pajak atau
ke KPP yang meneruskan permohonan untuk kemudian disampaikan ke Wajib

c. Bukti Pbk

Setelah melalui tahap akhir proses Pbk, selanjutnya wajib pajak akan mendapatkan hasil akhir atau keluaran berupa bukti Pbk jika permohonan disetujui, atau berupa surat penolakan Pbk ketika permohonan ditolak.

Baca Juga: Fitur Klikpajak Multi User & Multi Company: Cara Efektif Kelola Pajak Bisnis, Gratis!

Itulah tadi penjelasan tentang Pbk pajak atau syarat Pemindahbukuan pajak serta formulir pemindahbukuan pajak yang perlu pahami demi kelancaran memenuhi kewajiban perpajakan Anda.

Agar lebih mudah hitung, bayar dan lapor SPT pajak Sobat Klikpajak, gunakan aplikasi pajak online Mekari Klikpajak.

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Kelola Pajak Bisnis Lebih Cepat & Mudah dengan Mekari Klikpajak

Lakukan pemindahbukuan pajak dengan cara yang benar sesuai ketentuan penggunaan formulir pemindahbukuan pajak dan kelola pajak lainnya dengan cara mudah.

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Anda terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.

Bahkan, Anda juga dapat kelola pajak lebih mudah dan cepat karena Klikpajak.id terhubung dengan software akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga, dapat menarik data laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajak maupun Bukti Potong pajaknya dan langsung bisa mengambil datanya saat diperlukan untuk lapor SPT Pajak dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Mekari Jurnal ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak dan Jurnal.id.

Fitur lengkap apa saja yang membuat pengelolaan perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif dan efisien?

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Kategori : Perencanaan Pajak

PUBLISHED02 Sep 2022
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: