Formulir Pemindahbukuan Pajak dan Tata Cara Pbk

Formulir Pemindahbukuan Pajak atau Pbk pajak diperlukan pada saat melaporkan SPT pajak maupun mengelola e-Faktur. Bagaimana cara mendapatkan formulir pemindahbukuan pajak ini?

Pemindahbukuan mungkin sekilas terdengar sepele, namun nyatanya tidak bisa dianggap remeh, apalagi pemindahbukuan pajak untuk pebisnis.

Klikpajak by Mekari akan mengulas ketentuan Pbk dan tata cara pemindahbukuan (Pbk) serta cara mendapatkan formulir pemindahbukuan pajak untuk Sobat Klikpajak.

Dalam perpajakan, pemindahbukuan merupakan pembayaran utang pajak, bunga, denda administrasi dan kenaikan yang dapat dilakukan melalui perhitungan dengan setoran pajak yang lain atas nama Wajib Pajak (WP) yang sama atau WP lain.

Secara ringkas, pemindahbukuan dapat dilakukan untuk empat hal berikut ini:

  1. Antar jenis pajak yang sama atau berbeda
  2. Dari masa atau tahun pajak yang sama atau berbeda
  3. Untuk WP yang sama atau berbeda
  4. Dalam satu Kantor Pelayanan Pajak yang sama atau beda

Bagaimana ketentuan Pbk dan tata cara pemindahbukuan pajak dan formulir pemindahbukuan pajak yang wajib dipahami bagi pebisnis, Sobat Klikpajak dapat menyimak ulasan dari Klikpajak.id berikut ini.

Tentang Pbk dan Formulir Pemindahbukuan Pajak

Sesuai dengan kode KPP pada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/SSP (Surat Setoran Pajak), pihak yang berwenang melaksanakan pemindahbukuan adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Ketika pemindahbukuan sudah dilakukan, Kepala KPP nantinya akan menerbitkan Bukti Pemindahbukuan (Bukti Pbk) sebagai bukti telah dilakukan pemindahbukuan.

Lalu, SSP dan Bukti Pemindahbukuan yang telah dipindahbukukan akan dicap dan ditandatangani oleh Kepala KPP yang bersangkutan. 

Kegiatan pemindahbukuan pun hanya boleh dilakukan untuk alasan tertentu.

Note: Fungsi SSPCP dan Penggunaannya bagi Eksportir & Importir

a. Kondisi Dapat Dilakukannya Pemindahbukuan pajak

Berikut faktor-faktor yang bisa dilakukannya pemindahbukuan pajak:

1. Ada kejelasan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai hasil penelusuran yang semula diadministrasikan dalam Bermacam-macam Penerimaan Pajak (BPP).

2. Ada kekeliruan dalam mengisi SSP, baik itu yang menyangkut WP sendiri maupun WP lain.

Kesalahan dalam pengisian formulir SSP ini contohnya, kesalahan dalam pengisian NPWP, NOP atau letak objek pajak, kode akun pajak atau kode jenis setoran, Masa Pajak atau Tahun Pajak, nomor ketetapan atau jumlah pembayaran

3. Ada pemecahan setoran pajak yang berasal dari satu SSP menjadi setoran dalam beberapa jenis pajak atau setoran dari beberapa WP

4. Adanya pelimpahan PPh Pasal 22 dalam rangka impor atas dasar inden sebelum berlakunya KMK Nomor 539/KMK.04/1990 tentang PPh Pasal 22, PPN dan atau PPnBM untuk kegiatan usaha di bidang impor atas dasar inden.

5. Adanya kesalahan dalam pengisian formulir Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP), baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain.

Kesalahan dalam pengisian formulir SSPCP contohnya salah mengisi NPWP pemilik barang di dalam Daerah Pabean, Masa Pajak atau Tahun Pajak, atau jumlah pembayaran pajak.

6. Ada kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam Bukti Penerimaan Negara (BPN).

Contohnya salah mengisi data mengisi nomor NPWP, NOP atau letak objek pajak, kode akun pajak atau kode jenis setoran, Masa Pajak atau Tahun Pajak, nomor ketetapan, atau jumlah pembayaran.

7. Ada kesalahan perekaman atas SSP dan SSPCP, yang dilakukan Bank Persepsi, Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi lainnya.

Biasanya kesalahan perekaman terjadi jika data yang tertera pada lembar asli SSP, SSPCP, berbeda dengan data pembayaran yang telah disahkan oleh Bank Persepsi, Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya

8. Ada kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh pegawai DJP.

Biasanya kesalahan ini terjadi karena data yang tertera dalam Bukti Pbk berbeda dengan permohonan formulir Pemindahbukuan pajak WP

9. Jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau Bukti Pbk ternyata lebih besar daripada pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBB

10. Pemindahbukuan karena alasan lain yang diatur oleh DJP.

Note: Cara Mudah Bayar Pajak Online di e-Billing

Berdasarkan poin-poin tersebut diatas, yang paling umum terjadi adalah pemindahbukuan pajak karena ada kekeliruan atau kesalahan memasukkan data atau informasi.

Ketika terjadi kesalahan, WP bisa mengajukan permohonan Pemindahbukuan pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat pembayaran diadministrasikan, termasuk kesalahan saat pembayaran atau penyetoran pajak.

Baca juga tentang Cara Input PBK di e-Faktur dan Syarat Pemindahbukuan

b. Kondisi yang Tidak Dapat Dilakukan Pemindahbukuan

Seperti dijelaskan sebelumnya, pemindahbukuan pajak ada aturannya.

Untuk pembayaran pajak dengan SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk tidak dapat dilakukan pemindahbukuan jika dalam kondisi sebagai berikut : 

  • Pemindahbukuan untuk SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang tidak dapat dikreditkan
  • Pemindahbukuan ke pembayaran PPN untuk objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak
  • Pemindahbukuan untuk pelunasan Bea Meterai, namun dilakukan dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai digital
  • Pemindahbukuan dalam Mata USD. Sebab pemindahbukuan untuk WP yang melakukan pembayaran dalam mata uang USD cuma dapat dilakukan antar pembayaran pajak, yang dilakukan dalam mata uang serupa

Formulir Pemindahbukuan Pajak: Ketentuan dan Tata Cara Pbk Pajak

Baca juga tentang Apa yang Dimaksud dengan Faktur & Kesalahan Pembuatan Faktur Pajak

Cara Pemindahbukuan Pajak dan Formulir Pemindahbukuan Pajak

Berikut cara menyampaikan permohonan formulir pemindahbukuan pajak:

  1. Silakan gunakan surat permohonan Pemindahbukuan pajak atau formulir pemindahbukuan pajak, yang ditujukan ke DJP. 
  2. Surat tersebut, lalu diantar langsung ke KPP tempat pembayaran diadministrasikan; atau bisa juga melalui pos atau jasa pengiriman yang ada bukti pengirimannya.

Note: Cara Pembetulan SPT Badan di e-Filing

Siapa yang berhak mengajukan permohonan formulir pemindahbukuan pajak?

Ini akan tergantung pada penyebab dilakukannya pemindahbukuan pajak.

Lebih detailnya melakukan pemindahbukuan pajak, seperti dijelaskan dalam tabel berikut:

Alasan dilakukan pemindahbukuan  Pihak yang harus mengajukan permohonan 
Ada kesalahan pembayaran atau penyetoran. WP penyetor
Ditemukan kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk Dapat dilakukan oleh Pejabat yang melaksanakan Pemindahbukuan atau berdasarkan permohonan WP yang mengajukan permohonan Pemindahbukuan.
SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk yang mencantumkan NPWP dari WP cabang yang ternyata sudah dihapus WP pusat
Ketika SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk yang mencantumkan NPWP dari WP yang menggabungkan usaha atau merger. Surviving company, entitas baru hasil merger, atau pihak yang menerima penggabungan.

 

Dokumen apa yang harus dilampirkan pada formulir pemindahbukuan pajak?

Pembayaran pajak dalam SSP, SSPCP, BPN atau Bukti Pbk dapat diajukan permohonan Pemindahbukuan pajak jika pembayaran tersebut belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam:

  • Surat Pemberitahuan (SPT)
  • Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak
  • Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
  • Surat Tagihan Pajak PBB atau Surat Ketetapan Pajak PBB
  • Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
  • Dokumen cukai
  • Atau surat tagihan/surat penetapan

Note: KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan Fungsinya bagi Eksportir

Ketika mengajukan surat permohonan Pbk atau Pemindahbukuan pajak, maka Sobat Klikpajak harus melengkapinya dengan lampiran formulir pemindahbukuan pajak.

Berikut contoh kasus alasan pemindahbukuan pajak dan dokumen apa yang harus dilampirkan pada formulir pemindahbukuana pajak:

Alasan dilakukan pemindahbukuan  Dokumen yang harus dilampirkan 
Asli SSP (lembar ke-1) 

Asli SSPCP (lembar ke-1) 

Asli Bukti Pbk (lembar ke-1) 

Dokumen BPN atau asli bukti pembayaran Pajak Penghasilan dalam mata uang USD yang dimohonkan untuk dipindahbukukan

Untuk pemindahbukuan yang diajukan karena kesalahan perekaman oleh petugas Bank Persepsi, Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi Mata Uang Asing. Surat pernyataan asli kesalahan perekaman dari pimpinan Bank Persepsi, Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi mata uang asing tempat pembayaran
permohonan Pemindahbukuan diajukan untuk SSPCP; Dokumen asli pemberitahuan pabean impor, cukai, atau asli surat tagihan atau surat penetapan
Untuk permohonan Pemindahbukuan SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk yang tidak mencantumkan NPWP atau mencantumkan angka 0 (nol) pada 9 (sembilan) digit pertama NPWP; Cukup lampirkan fotokopi KTP penyetor atau pihak penerima Pemindahbukuan
Penyetor melakukan kesalahan pengisian NPWP Lampirkan fotokopi KTP  penyetor atau dokumen identitas wakil badan
Nama dan NPWP pemegang asli SSP (yang mengajukan permohonan Pemindahbukuan) berbeda dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP. Lampirkan surat pernyataan dari WP yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP. Surat pernyataan itu menyatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya sendiri dan tidak keberatan dipindahbukukan

 

Itulah tadi penjelasan tentang Pbk atau Pemindahbukuan pajak serta formulir pemindahbukuan pajak yang perlu pahami demi kelancaran memenuhi kewajiban perpajakan Sobat Klikpajak.

Agar lebih mudah hitung, bayar dan lapor SPT pajak Sobat Klikpajak, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak by Mekari.

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Kelola Pajak Bisnis Lebih Cepat & Mudah dengan Klikpajak by Mekari

Lakukan pemindahbukuan pajak dengan cara yang benar sesuai ketentuan penggunaan formulir pemindahbukuan pajak dan kelola pajak lainnya dengan cara mudah.

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.

Bahkan, Sobat Klikpajak juga dapat kelola pajak lebih mudah dan cepat karena Klikpajak.id terhubung dengan software akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga, dapat menarik data laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajak maupun Bukti Potong pajaknya dan langsung bisa mengambil datanya saat diperlukan untuk lapor SPT Pajak dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak dan Jurnal.id.

Fitur lengkap apa saja yang membuat pengelolaan perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif dan efisien?

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Kategori : Perencanaan Pajak

PUBLISHED01 Mar 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: