Bisnis Rental Mobil, Ini 5 Jenis Pajak yang Wajib Disetorkan Pemilik Usaha

Inilah Jenis Pajak yang Dikenakan Pebisnis Rental Mobil

Apappun bisnisnya, tak lepas dari pajak yang dikenakan. Tentu setiap masing-masing jenis pajak itu punya tarif berbeda. Tak terkecuali tarif pajak sewa kendaraan. Klikpajak by Mekari akan mengulas pajak bisnis rental mobil dan apa saja jenis pajak sewa kendaraan atau pajak sewa mobil ini untuk Sobat Klikpajak.

Tapi sebelum membahas lebih jauh tentang pajak bisnis rental mobil atau pajak sewa kendaraan ini, Klikpajak.id akan kembali mengingatkan pentingnya kelola pajak & keuangan bisnis yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja perusahaan.

Ingin mengetahui cara kelola pajak dan keuangan bisnis yang mudah & cepat, ikuti demo online hanya di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak kapan saja dibutuhkan.

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat menghitung, membayar, melaporkan pajak kapan saja dan di mana pun, serta menyimpan arsip perpajakan dengan aman dalam satu platform aplikasi pajak online berbasis web yang terintegrasi.

Dengan Klikpajak, kelola e-Faktur maupun e-Bupot juga lebih mudah dan cepat karena terintegrasi dengan fitur akuntansi perpajakan online Jurnal.id.

Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak dan Jurnal.id ini.

Jurnal by Mekari adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Kembangkan bisnis tanpa batas dengan software akuntansi terintegrasi Jurnal by Mekari. Coba Gratis 14 hari sekarang!

Bukan hanya itu, Sobat Klikpajak juga dapat mengelola karyawan dengan mudah melalui sistem HRIS (Human Resources Information System) Talenda by Mekari.

Melalui HRIS Talenta.co, segala urusan payroll dan manajemen HR (Human Resources) lebih mudah dan praktis.

Jaga bisnis tetap produktif dengan software payroll dan HRIS terautomasi Talenta by Mekari. Coba Talenta Gratis sekarang!

“Serahkan semua urusan perpajakan, keuangan perusahaan dan manajemen SDM melalui support system yang lengkap dan terintegrasi guna mendukung kinerja perusahaan serta perkembangan bisnis Sobat Klikpajak.”

Kewajiban atas Pajak Bisnis Rental Mobil & Tarif Pajak Sewa Kendaraan

Dunia usaha semakin ramai dipenuhi oleh para pemain bisnis.

Meskipun setiap bisnis adalah eksperimen yang tidak pernah diketahui dengan pasti hasilnya namun tidak sedikit anak muda maupun orang dewasa yang ingin memulai masuk ke dunia bisnis tersebut, tak terkecuali Sobat Klikpajak.

Dari berbagai peluang usaha, bisnis rental mobil cukup dilirik karena memiliki potensi keuntungan yang menggiurkan.

Sobat Klikpajak hanya harus mempersiapkan strategi pemasaran yang tepat untuk menarik pasar.

Bisnis rental mobil yang semakin menjadi tren mengundang banyak pebisnis baru untuk turut serta meramaikan pasar dan saling berkompetisi menarik hati calon pelanggan.

Berbagai cara pun dilakukan oleh para pelaku usaha ini, dari mulai memanfaatkan media sosial sampai beriklan dan mengadakan promo-promo khusus dengan memanfaatkan momentum seperti mengadakan diskon saat Hari Besar Nasional juga diupayakan.

Peluang yang diprediksi akan sangat menguntungkan tersebut mendorong para pebisnis banyak yang terjun ke usaha rental mobil.

Namun demikian, meskipun para pebisnis tidak sedikit yang bergerak pada sektor ini, nyatanya tidak banyak di antara mereka yang telah mengetahui cara mengurus Pajak Penghasilan (PPh) yang dibebankan.

Berikut kewajiban-kewajiban pajak yang harus diketahui oleh pemilik bisnis rental mobil atau pajak bisnis rental mobil dan penjelasan pajak sewa kendaraan:

Ilustrasi pajak bisnis rental mobil atau pajak sewa kendaraan

1. Kewajiban PPh Badan atas Pajak Bisnis Rental Mobil

Setiap pemilik bisnis rental mobil akan dikenakan pajak Pajak Penghasilan (PPh) Badan maupun Orang Pribadi.

Ketentuan pembayaran pajak dapat disesuaikan dengan bentuk usaha yang didirikan, apakah itu PT, CV, Yayasan atau bentuk usaha yang lain.

Untuk pemilik usaha yang telah berbadan hukum, pembayaran pajak yang wajib dilakukan adalah Pajak Penghasilan Badan.

Sedangkan bagi pemilik usaha yang tidak berbadan hukum, yang wajib dibayarkan adalah Pajak Pribadi.

Perhitungan PPh Badan bergantung pada laba bersih yang diterima perusahaan ketika akhir tahun.

Jika Sobat Klikpajak adalah pemilik usaha rental mobil yang telah membuat pembukuan sesuai dengan standar akuntansi, perhitungan pajak dapat dilakukan berdasarkan penghasilan bersih atas bisnis rental mobil tersebut.

Apabila bisnis Sobat Klikpajak tidak dalam bentuk badan hukum, akan tetapi memiliki omzet dalam satu tahun tidak lebih dari Rp4,8 miliar, dapat menggunakan metode Norma Perhitungan Penghasilan Netto (NPPN).

Metode NPPN ini adalah dengan menghitung persentase perkiraan laba bersih sesuai dengan ketetapan pemerintah.

Sobat Klikpajak dapat memanfaatkan insentif pajak dengan mengantongi SKB PPh Pasal 23. Ketahui Cara Mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh 23

2. Kewajiban PPh Pasal 21 atas Pajak Bisnis Sewa Kendaraan

Selain Pajak Badan, jenis pajak yang harus dibayarkan pemilik usaha rental mobil mengacu pada PPh Pasal 21.

Sesuai dengan ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 21, pemilik usaha wajib menyetorkan pajak atas penghasilan yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk gaji, honor, bonus, THR yang tidak melebihi penghasilan pokok.

PPh Pasal 21 tersebut wajib dihitung, disetorkan, dan dilaporkan tiap bulannya.

Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Langsung di Klikpajak by Mekari

3. Kewajiban PPN atas Pajak Sewa Mobil

Pajak yang harus dibayarkan selanjutnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Jasa rental mobil yang diberikan kepada konsumen dikenakan Pajak Pertambahan Nilai jika omzet yang diterima dalam satu tahun lebih dari Rp600 juta dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Konsekuensi Sobat Klikpajak sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah harus melakukan pembuatan Faktur Pajak serta mencantumkan PPN sebesar 10% dari jasa yang akan Sobat Klikpajak berikan.

Tapi tidak perlu khawatir soal kewajiban pembuatan Faktur Pajak ini, karena Sobat Klikpajak dapat lakukan dengan cara mudah & cepat melalui e-Faktur Klikpajak by Mekari.

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Sobat Klikpajak dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0
  4. Cara Lapor SPT Masa PPN Online Terbaru di e-Faktur Klikpajak

Bea Cukai bagi Eksportir Importir & Manfaat Bea Cukai adalah...

4. Kewajiban PBB atas Pajak Bisnis Rental Mobil

Pemanfaatan bumi dan bangunan untuk keperluan bisnis akan dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak yang dibebankan atas pemanfaatan bumi dan atau bangunan tersebut tarifnya sebesar 0,5% dari nilai jual objek pajak dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak.

Baca juga selengkapnya tentang Jenis Pajak Properti yang Harus Diketahui Pengusaha Bisnis Properti

5. Kewajiban Pajak atas Kendaraan Bermotor dari Pajak Sewa Kendaraan

Kendaraan bermotor sebagai sarana utama untuk bisnis Sobat Klikpajak dikenakan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor.

Ketentuan pajak berbeda-beda untuk setiap daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor yng terutang biasanya tertera pada STNK.

Informasi lebih lengkap juga bisa Anda tanyakan ke pihak pelayanan di Kantor Samsat terdekat.

Itulah kelima jenis pajak yang wajib dibayarkan oleh para pemilik bisnis rental mobil.

Jika Anda telah memiliki bisnis rental mobil atau baru akan membangun bisnis tersebut, sebagai Wajib Pajak sebaiknya menyiapkan pelaporan pajak  atas bisnis rental mobil yang Sobat Klikpajak miliki.

Ilustrasi pajak bisnis rental mobil atau pajak sewa kendaraan

6. Kewajiban PPh 23 atas Pajak Bisnis Rental Mobil

Pajak lainnya atas sewa kendaraan adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

PPh P23 adalah sebagai pajak yang dienakan pada penghasilan atas modal, hadiah, penghargaan. dan penyerahan atas jasa.

Seperti diketahui, tarif PPh 23 sendiri ada beberapa tergantung objek pajak.

Sedangkan yang berkaitan dengan pajak bisnis rental atau pajak sewa kendaraan ini, maka tarif PPh 23 yang dikenakan atas pajak sewa mobil adalah 2% dari jumlah bruto.

Penjelasan tarif PPh 23 sebesar 2% dari jumlah bruto ini diperuntukkan atas:

  • Sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah/bangunan.
  • Imbalan jasa teknis, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultasi.
  • Imbalan jasa lainnya yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015 dan efektif berlaku pada 24 Agustus 2015.

Bagi Sobat Klikpajak yang tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) akan dikenakan 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.

Belum punya NPWP?

Itulah penjelasan tentang pajak bisnis rental mobil bagi Sobat Klikpajak yang berkecimpung di dunia sewa kendaraan yang tidak lepas dari kewajiban pajak sewa kendaraan.

Ilustrai pebisnis yang dikenakan pajak bisnis rental mobil atau pajak sewa kendaran

Bayar dan Lapor Pajak Bisnis Rental Mobil dengan Mudah di Klikpajak

Sudah mengetahui tentang pajak bisnis rental mobil atau pajak sewa kendaraan, termasuk tarif PPh sewa kendaraan atau tarif pajak sewa kendaraan, ya?

Kini saatnya membayar dan melaporkan pajak bisnis rental mobil atau pajak sewa mobil.

Cara Bayar Pajak Bisnis Rental Mobil

Ingat, sebelum bayar atau setor pajak ke kas negara, Sobat Klikpajak harus membuat yang namanya Kode Billing dari DJP terlebih dahulu sebagai syarat bayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Pengetahuan membayar pajak online bagi perusahaan mutlak diperlukan.

Karena dengan sistem bayar pajak online ini, proses pembayaran pajak Sobat Klikpajak akan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat.

“Tahukah? Kini Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing sekaligus bayar billing-nya melalui virtual account bank hanya dalam satu platform di e-Billing Klikpajak.”

Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Sobat Klikpajak resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.

Melalui e-Billing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

Pajak Bisnis Online: Pebisnis Online Wajib Pahami Pajak E-Commerce

Cara Lapor Pajak Bisnis Rental Mobil

Setelah mengetahui cara bayar pajak bisnis rental mobil atau pajak sewa kendaraan, kini waktunya tahu cara lapor pajaknya.

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak tidak hanya dapat melakukan bayar pajak saja, tapi juga bisa melaporkan pajak yang dibayarkan.

Sobat Klikpajak dapat melaporkan pajak melalui e-Filing Klikpajak.

Melalui e-Filing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

“Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!”

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Sebelum menyampaikan SPT pajak, terlebih dahulu Sobat Klikpajak harus melakukan daftar pajak online.

Setelah melalui tahap cara menghitung pajak penghasilan perusahaan, berikut cara lapor SPT pajak di e-Filing:

Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui cara lapor SPT PPh Pribadi berikut ini:

Selengkapnya tutorial lapor SPT pajak lainnya:

Bea Cukai bagi Eksportir Importir & Manfaat Bea Cukai adalah...

Urusan Bea Cukai Beres, Bisnis pun Lancar dengan Klikpajak by Mekari

Sudah sepatutnya sebagai pebisnis memahami seluk beluk yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, salah satunya manfaat Bea Cukai adalah untuk kepentingan kegiatan ekspor impor.

Agar urusan perpajakan Sobat Klikpajak beres dan bisnis pun dapat berjalan dengan lancar, gunakan apikasi pajak online Klikpajak by Mekari.

ika bisa praktis, kenapa harus menggunakan cara-cara yang dapat menyita banyak waktu dan tenaga Sobat Klikpajak untuk urusan perpajakan?

Kami memahami bagaimana kompleksitas mengurus administrasi perpajakan perusahaan.

Oleh karena itu, Sobat Klikpajak dapat menemukan semua kemudahan mengurus dan melakukan administrasi perpajakan melalui Klikpajak yang memiliki fitur lengkap.

“Karena Klikpajak didukung dengan teknologi cloud yang memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform dan mengaksesnya di mana pun serta kapan saja Sobat Klikpajak inginkan.”

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Sobat Klikpajak dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Baca juga Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Melalui Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat mengurus berbagai kewajiban perpajakan dengan mudah dan cepat karena dapat dilakukan dalam satu platfrom, sebab Klikpajak memiliki fitur lengkap.

Klikpajak by Mekari adalah cara simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak, mulai dari menghitung, membayar dan cara lapor pajak dalam satu platform.

“Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.”

Tentu saja bukan hanya menghitung, membayar dan melaporkan pajak saja, fitur lengkap Klikpajak by Mekari yang semakin memudahkan aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak mulai dari membuat Faktur Pajak elektronik hingga Bukti Potong elektronik.

Temukan kemudahan urus perpajakan lainnya dengan Klikpajak by Mekari di bawah ini:

A. Mudah Membuat Bukti Potong & Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal by Mekari, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale upsesuai kebutuhan.
  • Layanan supportpajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Bea Cukai bagi Eksportir Importir & Manfaat Bea Cukai adalah...

B. Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Sobat Klikpajak dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0
  4. Cara Lapor SPT Masa PPN Online Terbaru di e-Faktur Klikpajak

Bea Cukai bagi Eksportir Importir & Manfaat Bea Cukai adalah...

C. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited, Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja cdan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Lebih jelasnya, berikut cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company.

Bea Cukai bagi Eksportir Importir & Manfaat Bea Cukai adalah...

Ketahui Aturan Tarif Sanksi Pajak Terbaru

Perlu diingat, aturan pengenaan sanksi denda telat lapor atau bayar pajak sudah berubah.

Terbaru, ketentuan tarif sanksi pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu pada suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI 7 days repo reserve rate).

Tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kementerian Keuangan ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung besar sanksi pajak yang akan dikenakan pada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan berlaku.

“Jadi, tarif sanksi denda ini akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung besar tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Menkeu.”

Berikut dasar perhitungan sanksi denda pajak terbaru:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Baca juga Ulasan Lengkap PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”.

Setiap pembayaran dan pelaporan SPT pajak ada batas waktunya.

Untuk menghindari sanksi denda telat bayar pajak ataupun terlambat lapor SPT pajak, Klikpajak menyediakan kalender saku di Kalender Klikpajak.

Sobat Klikpajak dapat mengecek jadwal lapor ataupun bayar pajak kapan saja lebih mudah dan terhindar dari sanksi denda akibat terlambat bayar dan lapor pajak.

Klikpajak Dirancang untuk Memenuhi Kebutuhan Perpajakan Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Sobat Klikpajak para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Sobat Klikpajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Sobat Klikpajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Sobat Klikpajak?

klikpajak support

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

Itulah tentang pajak bisnis rental mobil atau pajak sewa kendaraan

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Jangan lupa, jika Sobat Klikpajak ingin lebih mudah melakukan pengelolaan pajak dan keuangan bisnis, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id yang terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Klik banner di bawah ini untuk menjadwalkan demo online bersama tim konsultan kami.

Kategori : Pajak Bisnis

PUBLISHED27 May 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: