Berbagai Sisi Keuntungan dan Keamanan Faktur Pajak Elektronik

Berbagai Sisi Keuntungan dan Keamanan Faktur Pajak Elektronik

Semakin canggihnya teknologi dan meluasnya pertumbuhan perusahaan baik di bidang perdagangan, jasa dan manufaktur, seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Indonesia wajib membuat Faktur Pajak Elektronik atau yang disebut sebagai e-Faktur mulai 1 Juli 2016. Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) merupakan terobosan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam pengawasan faktur pajak.

Pengertian E-Faktur

E-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) bertujuan lebih memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi PKP (Pengusaha Kena Pajak) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya faktur pajak, maka PKP (Pengusaha Kena Pajak) memiliki bukti bahwa PKP tersebut telah melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelaporan SPT masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Manfaat Faktur Pajak Elektronik bagi PKP dan DJP

Bagi PKP, pembuatan e-Faktur cukup mudah dan cepat dengan 1 klik melalui laman djponline.pajak.go.id. Dengan menggunakan e-Faktur, Anda akan mendapat kenyamanan karena tidak lagi membubuhkan tanda tangan basah (tinta), tidak berkewajiban print out faktur pajak dan aplikasi ini terpadu dengan pelaporan e-SPT.

Adapun manfaat bagi DJP, dengan e-Faktur pajak akan semakin mudah melakukan pengawasan proses validasi Pajak Keluaran-Pajak Masukan (PK-PM) serta kelengkapan data setiap faktur pajak. Selain itu, e-Faktur mempermudah pelayanan karena akan mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP).

Transaksi yang Wajib Dibuatkan e-Faktur

  • Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak;
  • Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

Transaksi yang Dikecualikan dari Kewajiban Pembuatan e-Faktur

Kewajiban pembuatan e-Faktur dikecualikan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh:

  • Pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 PP 1 TAHUN 2012;
  • PKP toko retail kepada Wajib Pajak Orang Pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E UU PPN;
  • Bukti pungutan PPN berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang PPN.

Tahapan Mudah Pengisian e-Faktur

Sebelum mengisi e-Faktur pastikan Anda sudah terdaftar dan memiliki akun di DJP Online. Masuk ke menu penjualan lalu buat draft baru. Selengkapnya baca di sini.

Bentuk Penyalahgunaan Faktur Pajak

E-Faktur juga berguna untuk mencegah penyelewengan pembayaran pajak oleh oknum tidak bertanggung jawab. Direktorat Jenderal Pajak sangat menganjurkan PKP untuk menggunakan e-Faktur karena masih terdapat penyalahgunaan faktur pajak. Bentuk-bentuk penyalahgunaan faktur pajak di antara lain:

  • Wajib Pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak, padahal sesuai ketentuan tidak berhak menerbitkan faktur pajak.
  • Faktur pajak terlambat diterbitkan.
  • Faktur pajak fiktif.
  • Faktur pajak ganda.
  • Beban administrasi yang begitu besar.

Kesalahan Pembuatan Faktur Pajak Elektronik dan Solusi Mudahnya

Beberapa kekeliruan atau kesalahan yang sering terjadi sangat manusiawi dalam pembuatan Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur). Namun semua dapat diatasi melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan disediakan DJP, dengan kriteria:

  • Penggantian, salah dalam pengisian atau penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar, Anda dapat membuat e-Faktur pengganti.
  • Pembatalan, bila terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak danatau penyerahan Jasa Kena Pajak, Anda harus melakukan pembatalan e-Faktur.
  • Rusak atau hilang, atas hasil cetak e-Faktur yang rusak atau hilang, Anda dapat melakukan cetak ulang.
  • Keadaan tertentu. Apabila dalam hal terjadi keadaan tertentu yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak tidak dapat membuat e-Faktur, Anda diperkenankan untuk membuat faktur pajak berbentuk kertas (hardcopy). Dalam hal keadaan tertentu meliputi keadaan yang disebabkan oleh peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebab lainnya di luar kuasa PKP yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Apabila keadaan tertentu tersebut ditetapkan telah berakhir oleh Direktur Jenderal Pajak, maka data faktur pajak berbentuk kertas (hardcopy) yang dibuat diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan persetujuan dari DJP.

Cara Mengecek Validitas e-Faktur

Cetakan e-Faktur dilengkapi dengan QR Code sebagai pengaman e-Faktur. QR Code menampilkan informasi terkait dengan transaksi penyerahan yaitu nilai DPP dan PPN, dan lain-lain. Informasi dalam QR Code dapat dilihat dengan menggunakan aplikasi pembaca QR Code (QR Code Scanner) yang dapat dilakukan melalui smartphone atau gadget lainnya yang mempunyai fitur yang mendukung. Apabila informasi yang terdapat dalam QR Code tersebut berbeda dengan yang ada dalam cetakan e-Faktur, maka faktur pajak tersebut tidak valid.

Data E-Faktur Aman, Tidak Dapat Dihapus

Data admin dalam aplikasi Faktur Pajak Elektronik tidak dapat dihapus karena telah terekam data history dalam database e-Faktur.  Apabila admin pengguna e-Faktur telah berpindah, maka admin utama dapat mengubah password admin yang bersangkutan, tidak ada kebocoran data sehingga tidak dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.

Dapatkan kemudahan dan keamanan menggunakan Faktur Pajak Elektronik dan segera setor, lapor, dan hitung Pajak Bulanan atau Tahunan Anda!


PUBLISHED07 Sep 2018
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: