Unifikasi SPT Masa PPh yang Harus Dipahami Pengusaha

Unifikasi SPT Masa PPh yang Harus Dipahami Pengusaha

Mungkin belum banyak Wajib (WP) Pajak yang tahu bahwa SPT Masa PPh bisa di-unifikasi atau disederhanakan. Klikpajak by Mekari akan mengulas seputar unifikasi SPT Masa PPh yang harus dipahami para pelaku usaha.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI, saat ini sedang siap-siap melakukan unifikasi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) sebagai bagian dari upaya menyederhanakan administrasi pajak.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai unifikasi SPT Masa PPh ini, Klikpajak.id akan kembali mengingatkan pentingkan kelola pajak dan keuangan usaha dengan cara yang praktis demi kelancaran berusaha.

Ingin kelola pajak dan keuangan bisnis dengan mudah?

Ikuti demo online cara mengelola perpajakan dan laporan keuangan perusahaan di Klikpajak Demo Online, kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak.

Sejauh ini, proses unifikasi SPT Masa sudah diujicobakan dengan PT Pertamina (Persero).

Akan tetapi pada akhirnya nanti, unifikasi SPT Masa PPh ini menyasar SPT Masa yang bukan hanya dilaporkan oleh WP Badan, namun juga WP Orang Pribadi, selama mereka berkewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak (pot/put). 

Lebih jelasnya mengenai unifikasi SPT Masa PPh yang seharusnya dipahami kalangan pengusaha sebagai penunjang aktivitas perpajakan usaha, simak ulasan dari Klikpajak by Mekari berikut ini.

Apa itu Unifikasi SPT Masa PPh?

Pengertian unifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal menyatukan atau penyatuan maupun hal menjadikan seragam.

Unifikasi juga disebut sebagai penyempurnaan pembinaan hukum nasional dilakukan antara lain dengan jalan pembaharuan, kodifikasi, dan hukum.

Dengan demikian, pengertian unifikasi secara luas merupakan proses penyatuan hukum yang berlaku secara nasional atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional.

Sedangkan SPT berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah:

Surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dengan begitu, SPT bisa disebut sebagai alat bagi WP untuk melaporkan kewajiban pajaknya. 

Note: Cara Pembetulan SPT Badan di e-Filing, Begini Langkahnya

Dalam UU KUP, SPT dikelompokkan menjadi dua berdasarkan waktu pelaporannya, yaitu:

a. SPT Tahunan 

SPT tahunan dilaporkan secara tahunan dan SPT tahunan ini dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu SPT tahunan PPh WP OP dan PPh WP badan.

Untuk SPT tahunan WP OP, dikelompokkan lagi menjadi tiga jenis berdasarkan formulir penggunaannya, yakni SPT Tahunan OP 1770, 1770 S, dan 1770 SS. Namun, untuk SPT tahunan badan hanya memiliki satu jenis formulir saja.

b. SPT Masa 

SPT masa seperti namanya dilaporkan pada masa (bulan) tertentu saja.

SPT Masa ini, meliputi SPT Masa untuk PPh, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan untuk pemungut PPN.

Khusus SPT Masa PPh, berdasarkan UU PPh, ada 6 jenis SPT Masa yang penamaannya berdasarkan nomor pasal dalam peraturan tersebut, diantaranya: 

  1. SPT Masa PPh Pasal 21/26
  2. SPT Masa PPh Pasal 22
  3. SPT Masa PPh Pasal 23/26
  4. SPT Masa PPh Pasal 25
  5. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)
  6. SPT Masa PPh Pasal 15

Keenam jenis SPT itu, perbedaannya ada pada objek pajak yang dilaporkan dan telah dipungut atau dipotong pajaknya.

Note: Cara Lapor SPT PPh Badan di e-Filing

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka yang perlu dipahami para pengusaha bahwa jenis SPT Masa PPh cukup beragam.

SPT Masa PPh yang macam-macam jenisnya ini, kadang bikin rumit dan memakan biaya administrasi yang cukup mahal, baik bagi WP maupun otoritas pajak.

Sebab mulai dari proses pelaporan, termasuk aplikasinya, sejauh ini masih dilakukan secara terpisah untuk setiap jenis SPT Masa PPh.

Dengan begitu, WP yang memiliki kewajiban pemotongan atau pemungutan yang lebih dari satu jenis PPh harus melaporkan SPT berulang-ulang menggunakan formulir dan format yang berbeda.

Nah, unifikasi SPT Masa mencoba menyederhanakan proses tersebut menyeragamkan laporan pajak (SPT), yang selama ini diserahkan secara bulanan (masa) oleh WP OP dan WP Badan. 

Sedangkan untuk SPT Masa PPh, proses unifikasi ini menyasar SPT Masa PPh yang berkaitan dengan kewajiban pot/put atau potong/pungut, yakni untuk PPh Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23/26 dan Pasal 4 ayat (2).

Dalam unifikasi ini, SPT Masa PPh akan dijadikan dalam satu format pelaporan SPT.

Sedangkan PPh Pasal 21 rencananya akan tetap dipisah.

Untuk SPT Masa PPh Pasal 25 sendiri sudah tidak wajib disampaikan, selama Surat Setoran Pajak (SSP) sudah mendapat validasi nomor transaksi penerimaan negara (NTPN).

Unifikasi SPT Masa PPh yang Harus Dipahami PengusahaIlustrasi lapor SPT pajak setelah ada unifikasi SPT Masa PPh

Apa ‘Sih Manfaat Unifikasi SPT Masa PPh?

Unifikasi SPT Masa PPh ini bukan hanya menguntungkan otoritas pajak karena bisa menekan biaya untuk mengumpulkan penerimaan.

Akan tetapi juga memberikan kemudahan kepada WP saat melaporkan kewajiban pajaknya sehingga diharapkan dapat meningkatkan derajat kepatuhan terhadap kewajiban membayar maupun melaporkan pajaknya.

Note: Dear Pebisnis, Begini Cara Mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh 23

Aturan Hukum Unifikasi

Mengenai unifikasi SPT Masa PPh ini diatur dalam Peraturan DJP Nomor PER-23/PJ/2020.

Dalam bab II mengenai kewajiban pemotong atau pemungut PPh Pasal 2 dijelaskan sebagai berikut:

(1) Pemotong/Pemungut PPh yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh wajib membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, menyerahkannya kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut, dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi.  
(2) SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa jenis PPh, yaitu:  
  a. PPh Pasal 4 ayat (2);
  b. PPh Pasal 15;
  c. PPh Pasal 22;
  d. PPh Pasal 23; dan
  e. PPh Pasal 26.
(3) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:  
  a. Formulir kertas; atau
  b. Dokumen Elektronik, yang dibuat dan disampaikan melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi.
(4) Pemotong/Pemungut PPh menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan Surat Pemberitahuan.
(5) Pemotong/Pemungut PPh tidak wajib menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi dalam hal pada suatu Masa Pajak:
  a. Tidak terdapat objek pemotongan dan/atau pemungutan yang harus diterbitkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi; dan
  b. Tidak terdapat pelunasan PPh terutang atas suatu transaksi/kegiatan, yang dilakukan dengan cara penyetoran sendiri.

 

Sedangkan dalam bab IV Peraturan DJP Nomor PER-23/PJ/2020 Pasal 8 dijelaskan mengenai formulir yang digunakan untuk melakukan aktivitas unifikasi SPT Masa PPh dan tata cara pengisiannya:

(1) SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari formulir:
  a. Induk SPT Masa PPh Unifikasi;
  b. Daftar Rincian Pajak Penghasilan yang Disetor Sendiri;
  c. Daftar Objek Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pihak Lain; dan
  d. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi beserta Daftar Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara, Bukti Pemindahbukuan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26.
(2) SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  a. Masa Pajak dan Tahun Pajak;
  b. Status SPT normal atau pembetulan;
  c. Identitas Pemotong/Pemungut PPh;
  d. Jenis PPh;
  e. Jumlah dasar pengenaan pajak;
  f. Jumlah nilai PPh yang dipotong, dipungut, ditanggung Pemerintah, dan/atau PPh yang disetor sendiri;
  g. Jumlah total PPh;
  h. Jumlah total PPh yang disetor pada SPT yang dibetulkan;
  i. Jumlah PPh yang kurang (lebih) disetor karena pembetulan;
  j. Nama dan tanda tangan Pemotong/Pemungut PPh atau kuasa; dan
  k. Tanggal SPT Masa PPh Unifikasi dibuat.
(3) SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  a. Dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C; 
  b. Diisi sesuai petunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D,
  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
     

 

Cara Menyampaikan Unifikasi SPT Masa PPh

Bukti potong/pungut dari unifikasi dan unifikasi SPT Masa PPh ini, bisa dalam bentuk kertas seperti tanda terima, namun bisa pula berbentuk dokumen elektronik yang disampaikan lewat aplikasi Bukti Pemotongan atau Pemungutan PPh Unifikasi Elektronik yang sudah disediakan DJP pada situs mereka.

Bukti potong yang bentuk dokumen, baik fisik maupun elektronik, ada kriterianya sendiri berdasarkan Peraturan DJP Nomor PER-23/PJ/2020 Pasal 3.

Kriteria yang dimaksud sebagai berikut:

a. Untuk formulir kertas digunakan oleh pemotong/pemungut PPh yang memenuhi kriteria : 

  • Membuat tidak lebih dari 20 Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam 1 Masa Pajak, dan
  • Membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dengan dasar pengenaan PPh tidak lebih dari Rp100.000.000 untuk setiap Bukti Pot/Put Unifikasi dalam satu Masa Pajak.

Note: Cara Lapor SPT Masa PPN Online Terbaru di e-Faktur

b. Adapun untuk bukti pot/put unifikasi dan unifikasi SPT Masa PPh berbentuk dokumen elektronik, hanya  digunakan oleh pot/put PPh yang memenuhi kriteria seperti berikut:

  • Membuat lebih dari 20 bukti pot/put unifikasi dalam 1 masa pajak. 
  • Ada bukti pot/put unifikasi dengan nilai dasar pengenaan PPh lebih dari Rp100.000.000 dalam satu masa pajak. 
  • Membuat bukti pot/put unifikasi untuk objek pajak PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito/tabungan, diskonto SBI, giro, dan transaksi penjualan saham. 
  • Sudah menyampaikan SPT Masa Elektronik, atau
  • Terdaftar di KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, atau KPP Madya.

Itulah penjelasan tentang unifikasi SPT Masa PPh yang perlu diketahui dan dipahami.

Sekarang waktunya Sobat Klikpajak melakukan berbagai aktivitas perpajakan dengan cara mudah dan praktis melalui aplikasi pajak online Klikpajak by Mekari.

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Unifikasi SPT Masa PPh yang Harus Dipahami PengusahaIlustrasi unifikasi SPT Masa PPh

Klikpajak by Mekari, Solusi Kelola Pajak Lebih Cepat & Mudah

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.

Bahkan, Sobat Klikpajak juga dapat kelola pajak lebih mudah dan cepat karena Klikpajak.id terhubung dengan software akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga, dapat menarik data laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajak maupun Bukti Potong pajaknya dan langsung bisa mengambil datanya saat diperlukan untuk lapor SPT Pajak dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Note: Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak dan Jurnal.id.

Unifikasi SPT Masa PPh yang Harus Dipahami Pengusaha

Fitur lengkap apa saja yang membuat pengelolaan perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif dan efisien?

A. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Note: Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Unifikasi SPT Masa PPh yang Harus Dipahami Pengusaha

B. Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak by Mekari yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Sebab Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

Unifikasi SPT Masa PPh yang Harus Dipahami Pengusaha

C. Setor Pajak dengan Cara Praktis di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Sobat Klikpajak dapat dengan mudah membuat Kode Billing dan bayar billing di e-Billing Klikpajak.

“e-Billing Klikpajak akan menerbitkan ID Billing resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Sobat Klikpajak bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Hanya dalam satu platform, membuat Kode Billing dan bayar billing selesai dalam sekejap lewat e-Billing Klikpajak.

Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) resmi dari DJP.

Note: Cara Mudah Bayar Pajak Online di e-Billing

D. Lapor SPT Pajak di e-Filing Klikpajak, Gratis!

Melalui Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

“Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!”

Sobat Klikpajak bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Tutorial cara lapor SPT Tahunan PPh Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan baca di bawah ini:

Perlu diingat, ketentuan pengenaan sanksi pajak terbaru diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, di bawah ini:

Tarf Sanksi Pajak Terbaru

Bicara sanksi pajak, besar tarif sanksi terbaru diatur dalam Undang-U No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berikut tarif bunga sanksi administrasi pajak sebagai komponen untuk menghitung besarnya sanksi atau denda pajak:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus perhitungannya: (Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Sobat Klikpajak yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus perhitungannya: (Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Note: Ketentuan dan Syarat Lapor PPh 23 Online Terbaru

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus perhitungannya: (Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dijatuhkan pada WP yang tidak mau melunasi pajak kurang bayar dan WP sudah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda terkait tindak pidana karena pengungkapan ketidakbenaran

Untuk tarif sanksi denda ini, tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Tarif sanksi dijatuhkan karena pengungkapan ketidakbenaran atau ketidaksesuaian data dalam konteks tindak pidana perpajakan, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

Note: Tahapan Pengenaan Sanksi Pajak: Pemeriksaan & Penyelesaiannya

5. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan cuma bisa dilakukan setelah melunasi semua utang pajak yang tidak/kurang bayar/seharusnya dikembalikan.

Sobat Klikpajak juga harus menyelesaikan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya begini cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company.

Unifikasi SPT Masa PPh yang Harus Dipahami Pengusaha

Data Sobat Klikpajak Terlindungi

Tenang, Sobat Klikpajak dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Sobat Klikpajak tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Sobat Klikpajak melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Baca Juga: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Unifikasi SPT Masa PPh yang Harus Dipahami PengusahaKeamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak by Mekari Siap Membantu Sobat Klikpajak!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

Unifikasi SPT Masa PPh yang Harus Dipahami Pengusaha

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

Itulah penjelasan tentang unifikasi SPT Masa PPh

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Ingin tahu cara kelola pajak dan keuangan bisnis dengan mudah dan praktis? Klik banner di bawah ini.

 

Kategori : Perencanaan Pajak

PUBLISHED02 Mar 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: