Penjelasan Lengkap Tarif, Objek Pajak PPh 23 Pasal 23

Penjelasan Lengkap Tarif, Objek dan Cara Pelaporan Pajak Pasal 23

Siapa saja objek pajak pph 23? Disini blog Klikpajak by Mekari akan mengulasnya secara lengkap.

Mungkin Anda sudah mengetahui bahwa PPh Pasal 23 mengatur pajak penghasilan dipungut atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pada PPh Pasal 21.

Tarif Pajak Pasal 23 dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan.

Dua jenis tarif PPh 23 yang diberlakukan yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek pajaknya.

Tarif dan Objek Pajak Pasal 23

1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas:

dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti; hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.

3. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan.

4. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya.

Berikut daftar 62 objek PPh 23 jasa lainnya:

Penilai aset (appraisal)
Aktuaris
Akuntansi dan pembukuan laporan keuangan
Arsitektur/perancang
Hukum
Pengeboran (drilling) migas, kecuali yang dilakukan Badan Usaha Tetap
Penunjang di bidang penambangan migas
Penambangan dan penunjang di bidang penambangan selain migas
Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
Penebangan hutan
Perencanaan kota dan arsitektur landscape.
Mixing film
Internet dan sambungannya
Pembuatan dan atau pengelolaan website
Perantara dan atau keagenan
Pengisian suara/dubbing
Pengolahan limbah
Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services)
Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamflet, baliho, dan folder.
Perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
Maklon
Penyelidikan dan keamanan
Perawatan kendaraan dan atau alat transportasi darat
Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program
Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
Penyelenggara kegiatan atau event organizer
Pembasmian hama
Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
Penyediaan tempat dan atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan atau jasa periklanan
Logistik
Katering atau tata boga
Sedot septic tank
Pemeliharaan kolam
Kebersihan dan cleaning service
Pajak Pengurusan dokumen
Pengepakan
Loading and unloading
Pengelolaan parkir
Freight forwarding
Laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis
Penyondiran tanah
Permanenan
Dekorasi
Penerjemahan
Pelayanan pelabuhan
Pengangkutan melalui jalur pipa
Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan
Pajak Penyiapan dan/atau pengolahan lahan
Pembibitan dan/atau penanaman bibit
Pajak Jasa Percetakan/penerbitan
Pengelolaan penitipan anak
Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan
Pemeliharaan tanaman
Survei
Tester
Pemeliharaan kolam
Pelatihan dan/atau kursus
Pajak Sertifikasi
Pengiriman dan pengisian uang ke ATM
Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

5. Bagi yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.

6. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau BUT. Tidak termasuk:

Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);
Pembayaran kepada pihak kedua (perantara) untuk dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
Pembayaran penggantian biaya (reimbursement), yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata telah dibayarkan pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

Jumlah bruto tidak berlaku atas:

Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering atau tata boga
Penghasilan sehubungan dengan jasa yang telah dikenakan PPh Final.

Pembayaran, Pelaporan dan Bukti Potong Pajak Untuk Objek Pajak PPh Pasal 23

Bagaimana cara pembayaran, pelaporan dan bukti potong pajak untuk objek pajak pph 23?

Pembayaran PPh Pasal 23

Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong dengan membuat kode/ID billing terlebih dahulu, lalu membayar melalui Bank Persepsi (ATM, teller bank, fitur bayar pajak online di aplikasi pajak, dll) yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang Pajak Pasal 23.

Bukti Potong PPh Pasal 23

Tanda bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong. Pihak pemotong harus memberikan bukti potong (rangkap ke-1) yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dipotong pajak dan bukti potong (rangkap ke-2) kepada Kantor Pelayanan Pajak pada saat melakukan e-Filing Pajak Pasal 23.

Pelaporan PPh Pasal 23

Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23, lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak online.

Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

Setelah memahami ketentuan Pajak Pasal 23, pemahaman perpajakan Anda yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah, dan penghargaan akan semakin lengkap.

Pajak Penghasilan Pasal 23 berlaku bagi Anda para penyedia atau pembeli jasa.

Baca Juga artikel tentang perpajakan di Indonesia lainnya di blog Klikpajak by Mekari di bawah ini :

Penjelasan Lengkap Tarif, Objek dan Cara Pelaporan Pajak Pasal 23

Tarif dan Objek Pajak Pasal 23

Pembayaran, Pelaporan dan Bukti Potong Pajak Untuk Objek Pajak PPh Pasal 23

Pembayaran PPh Pasal 23

Bukti Potong PPh Pasal 23

Pelaporan PPh Pasal 23