Bagaimana Cara Menghitung Pajak PPh Pengusaha?

Bagaimana Cara Menghitung PPh Pengusaha?

Apapun profesinya, sebagai wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Termasuk bagi yang berprofesi pengusaha. Sebagai wajib pajak yang profesinya jadi pengusaha, begini cara menghitung pajak penghasilan atau PPh Pengusaha.

Apa itu PPh Pengusaha?

Pajak penghasilan tidak hanya dikenakan bagi wajib pajak pribadi yang statusnya sebagai karyawan, di mana gaji dipotong oleh perusahaan tiap bulannya yang biasanya disebut PPh 21. Namun PPh ini juga dikenakan buat wajib pajak pribadi yang penghasilannya bersumber dari kegiatan usahanya.

Jadi pajak penghasilan (PPh) pengusaha adalah pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau sebagai pengusaha atas penghasilannya, baik dari hasil usaha maupun penghasilan lainnya.

Seperti apa perhitungan pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP-OP) sebagai pengusaha, simak ulasan Klikpajak by Mekari, berikut ini.

Pengelompokan Sumber Penghasilan Pengusaha

Sumber penghasilan sebagai seorang pengusaha dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni penghasilan dari gaji, penghasilan dari laba usaha, dan penghasilan dari kegiatan lainnya.

  • Penghasilan pengusaha dari gaji

Bukan hanya karyawan saja yang biasanya memperoleh penghasilan dari gaji, tapi begitu juga sebagai pengusaha. Biasanya, pengusaha mendapatkan gaji dari usaha yang dijalankannya.

Pengusaha yang peroleh gaji dari usahanya jika ia menduduki jabatan tertentu, seperti sebagai Direktur atau Komisaris di perusahaannya. Tapi biasanya ini berlaku pada usaha persekutuan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).

Sehingga pemilik sekaligus menjabat sebagai “orang penting” di perusahaannya itu akan mendapatkan gaji layaknya seperti karyawan. Bagaimana dengan bentuk usaha perseroan komanditer (CV/Commanditaire Vennootschap)?

Untuk bentuk usaha CV, ketentuannya pengusaha dalam hal ini adalah sebagai salah satu pemilik usaha tapi tidak bisa menjadi karyawan atau menduduki jabatan tertentu dalam perusahaannya dan menerima gaji.

  • Penghasilan pengusaha dari laba usaha

Sebagai pemilik usaha, juga akan mendapatkan penghasilan dari laba usaha yang dijalankan. Bagi pengusaha yang punya usaha dalam bentuk PT, penghasilan dari usahanya ini berbentuk dividen.

Pembagian laba dalam bentuk dividen ini merupakan objek pajak. Sebab modal yang disetorkan berupa saham. Tapi pajak untuk dividen biasanya sudah dipotong langsung oleh perusahaan. Sehingga sebagai wajib pajak orang pribadi pengusaha, tidak perlu menyetor pajak dividen karena perusahaan sudah memotong dan menyetorkan ke kas negara.

Namun bagi pemilik usaha berbentuk CV, penghasilan ini diperoleh dari laba usaha dalam bentuk Prive. Prive adalah penyetoran modal atau biasanya disebut sebagai investasi di mana penyetoran maupun pengambilan modal oleh anggota CV ini bisa dilakukan setiap saat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, penghasilan dari Prive bukan merupakan objek pajak. Kenapa Prive bukan objek pajak?

Karena pengenaan pajaknya sudah dihitung dalam pajak usaha. Sehingga Prive tidak termasuk objek pajak untuk menghindari pengenaan pajak ganda.

  • Penghasilan pengusaha dari kegiatan lainnya

Pengusaha biasanya juga peroleh pendapatan dari penghasilan lainnya. Penghasilan ini didapat dari kegiatan lain yang dilakukan dan merupakan bukan pekerjaan tetap, dalam hal ini adalah pekerjaan sampingan atau tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.

Kegiatan sampingan ini misalnya menjadi agen iklan. Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas ini akan dikenakan pajak penghasilan yang besarnya dihitung dari penghasilan neto dikalikan tarif pajak.

Ilustrasi penghasilan

Dasar Penghitungan PPh sebagai Pengusaha

Karena statusnya wajib pajak pribadi yang profesinya sebagai pengusaha, maka mekanisme dan dasar perhitungan PPh-nya pun berbeda. Wajib pajak orang pribadi sebagai pengusaha ini menyetorkan sendiri pajak penghasilannya.

Penghitungan pajak penghasilan orang pribadi sebagai pengusaha yang diperoleh dari gaji atas usahanya dihitung berdasarkan aturan umum PPh yang berlaku untuk karyawan pada umumnya, yakni:

  • PPh dari Gaji = Penghasilan Bruto – PTKP x Tarif Pajak

Sedangkan penghitungan pajak penghasilan orang pribadi sebagai pengusaha yang diperoleh dari penghasilan lainnya adalah:

  • PPh dari Pendapatan Lainnya = Penghasilan Bruto – PTKP x Tarif Pajak
  • Penghasilan Neto = Penghasila Bruto x Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

Besar PTKP 2020 wajib pajak orang pribadi masih sama seperti dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian PTKP, yakni Rp54.000.000 setahun atau Rp4.500.000 per bulan, dengan rincian sebagai berikut:

  • Wajib pajak lajang Rp54.000.000
  • Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami Rp54.000.000
  • Tambahan wajib pajak yang memiliki status kawin Rp4.500.000
  • Tambahan untuk setiap anggota keluarga yang jadi tanggungan, maksimal 3 (keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat) Rp4.500.000

Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 UU PPh, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif, dengan ketentuan besar tarif adalah:

  • 5% untuk penghasilan sampai dengan Rp50.000.000 per tahun
  • 25% untuk penghasilan Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 per tahun
  • 25% untuk penghasilan Rp250.000.000 sampai Rp500.000.000 per tahun
  • 30% untuk penghasilan di atas Rp500.000.000 per tahun

Ilustrasi pajak penghasilan

Mekanisme Penghitungan PPh Orang Pribadi

Pada dasarnya, mekanisme penghitungan PPh Orang Pribadi (OP) ini dibedakan dari jumlah penghasilan dan penggunaan metode pencatatan atau pembukuan yang dilakukan, di antaranya:

  • Mekanisme PPh OP secara Umum

Mekanisme umum ini berlaku bagi WP OP yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan melakukan pembukuan. Pembukuan di sini adalah proses pencatatan keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Perhitungan pajak bagi orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan ini dilakukan dengan menggunakan mekanisme perhitungan biasa sesuai ketentuan tarif pada UU PPh Pasal 17.

  • Mekanisme PPh Final PP 23/2018

Mekanisme perhitungan PPh OP ini berlaku bagi wajib pajak pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam setahun. WP OP ini hanya menyelenggarakan pencatatan saja dalam satu tahun pajak.

Perhitungan PPh OP ini tidak menyelenggarakan pembukuan, sehingga akan dikenakan PPh yang bersifat final sesuai tarif dan ketentuan pada PP 23 Tahun 2018, yakni tarif PPh Final sebesar 0,5% dari omzet bruto.

  • Mekanisme PPh OP secara NPPN

Penghitungan PPh OP dengan mekanisme NPPN ini bagi yang tidak menyelenggarakan pembukuan. Norma penghitungan penghasilan neto ini bisa digunakan oleh wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun.

Untuk menggunakan mekanisme NPPN ini, WP OP harus mengajukan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dengan demikian, penghitungan pajak penghasilan dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan jumlah penghasilan neto berdasarkan ketentuan norma yang ditetapkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015. Kemudian PPh-nya dihitung berdasarkan tarif pada UU PPh Pasal 17.

 

Perhitungan Pajak Penghasilan Perusahaan 2019 yang Mudah

Contoh Penghitungan PPh OP Mekanisme Umum

Pak Kelik punya usaha Tekstil. Status menikah dengan 2 tanggungan. Pada 2020, Pak Kelik memiliki penghasilan bruto dari usahanya yang dicatatkan menggunakan metode pembukuan sebesar Rp5.000.000.000. Biaya dari usaha tersebut mencapai Rp2.500.000.000. Dari perusahaan tekstil yang dijalankannya ini, Pak Kelik menjabat sebagai direktur dengan gaji Rp250.000.000 setahun, dan sudah dipotong untuk PPh Pasal 21 sebesar Rp5.389.450 per bulan oleh pemberi kerja dalam hal ini perusahaannya menjadi sebesar Rp136.763.580.

Maka, PPh Terutang untuk tahun 2020 adalah:

Peredaran Bruto Usaha Rp5.000.000.000
Biaya-biaya Rp2.500.000.000 (-)
Penghasilan Neto dari Usaha Rp2.500.000.000
Penghasilan Neto dari Karyawan Rp   136.763.580 (+)
Total Penghasilan asumsi tidak ada koreksi fiskal* Rp2.636.763.580
PTKP (K/2) Rp     67.500.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak Rp2.569.263.580
Penghasilan Kena Pajak pembulatan ke ribuan terdekat* Rp2.569.263.000
PPh terutang tahun 2020
5% x Rp       50.000.000 Rp      2.500.000
15% x Rp   250.000.000 Rp    37.500.000
25% x Rp   500.000.000 Rp  125.000.000
30% x Rp1.769.263.000 Rp  530.778.900
Total PPh Terutang Rp  695.778.900
Kredit Pajak PPh 21 Rp      5.389.450 (-)
PPh 29 (Kurang Bayar) Rp  690.389.450

 

Contoh Penghitungan PPh OP Mekanisme PPh Final 23/2018

Pak Kelik punya usaha Restoran dan memilih melakukan pencatatan omzet dalam menjalankan usahanya. Pada 2020, Pak Kelik peroleh omzet bruto sebesar Rp3.000.000.000. Selama bulan Januari 2020, Pak Kelik mendapatkan penghasilan dari usaha restorannya Rp250.000.000. Karena omzet bruto dari usaha restorannya ini tidak mencapai Rp4,8 miliar setahun, maka Pak Kelik menggunakan perhitungan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 23 tahun 2018.

Maka, PPh Final dari usaha tersebut adalah:

Penghasilan Bruto Rp250.000.000
Tarif PP 23                 0,5%   (x)
PPh Final Rp    1.250.000

 

Contoh Penghitungan PPh OP Mekanisme NPPN

Pak Kelik seorang Konsultan di Jakarta, punya istri yang tidak bekerja dan 3 anak. Pendapatan bruto sebagai jasa konsultan selama 2020 sebesar Rp800.000.000. Selain itu Pak Kelik juga punya usaha budidaya ikan Lele di Solo dengan omzet bruto Rp500.000.000. Pak Kelik tidak melakukan pembukuan atas seluruh transaksi yang terjadi, baik yang berkaitan dengan usaha budidaya ikan Lele maupun profesinya sebagai konsultan. Di sini Pak Kelik mengajukan penggunaan NPPN kepada DJP dalam menentukan penghasilan netonya.

Budidaya Ikan Lele Konsultan
Penghasilan Bruto Rp500.000.000 Rp800.000.000
NPPN               22%  (x)             55%     (x)
Penghasilan Neto Rp  110.000.000 Rp440.000.000
Total Penghasilan Neto Rp550.000.000
PTKP (K/3) Rp  72.000.000 (-)
Pendapatan Kena Pajak Rp478.000.000
PPh terutang tahun 2020:
5% x Rp   50.000.000 Rp    2.500.000
15% x Rp 250.000.000 Rp 37.500.000
25% x Rp 178.000.000 Rp 44.500.000
Total PPh Terutang Rp  84.500.000

Catatan:

  • Angka 22% untuk budidaya ikan lele di daerah
  • Angka 55% sebagai konsultan di ibukota provinsi

Dari contoh kasus di atas, Pak Kelik harus melakukan pembayaran dan pelaporan pajak penghasilannya sesuai tata cara dan ketentuan yang berlaku. Untuk mempermudah proses pembayaran dan pelaporan kewajiban pajaknya, Pak Kelik menggunakan aplikasi pajak online.

Cara mudah lapor pajak penghasilan secara online bisa menggunakan aplikasi e-Filing Klikpajak by Mekari. Klikpajak adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan atau (Application Service Provider/ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang membantu proses bayar, lapor hingga pengelolaan pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-169/PJ/2018.

Lapor SPT Pajak Mudah di Klikpajak

Klikpajak menyediakan fitur lapor pajak secara elektronik atau e-Filing gratis selamanya dalam jumlah tak terbatas, serta untuk semua jenis pajak bagi WP Badan maupun WP Pribadi. Klikpajak juga memberikan Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Anda bisa melaporkan semua jenis SPT melalui e-Filing di Klikpajak seperti SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi, dengan mudah dan cepat karena panduan pengisian SPT yang simpel.

Jenis SPT Tahunan Masa Pajak Badan yang bisa Anda laporkan melalui fitur e-Filing di Klikpajak di antaranya:

  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Masa

PPN dan PPnBM wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa kena pajak untuk jenis PPN dan penjualan barang-barang tergolong sebagai barang mewah untuk PPnBM.

  • Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 Masa atau PPh Final

Pelaporan PPh Final ini diwajibkan bagi WP Badan maupun WP Pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang didapatkan dan pemotongannya bersifat final dan tarifnya berbeda untuk setiap jenis pajaknya. Salah satu objek PPh Pasal 4 ayat 2 dengan tarif 0,5% adalah omzet penjualan dari UMKM yang di bawah Rp4,8 miliar per tahun.

  • Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 Masa

Pelaporan PPh Pasal 15 ini wajib dilakukan oleh WP Badan yang bergerak di bidang pelayaran, penerbangan internasional, perusahaan asuransi asing, dan perusahaan pengeboran minyak serta perusahaan yang berinvestasi bentuk bangun-guna-serah (build-operate-transfer) seperti proyek-proyek infrastruktur.

  • Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26 Masa

Pelaporan PPh Pasal 21/26 Masa ini wajib dilakukan pengusaha atas pemungutan yang dilakukan terhadap gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya kepada pekerjanya.

  • Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Masa

Pelaporan PPh Pasal 22 Masa ini wajib dilakukan oleh badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan ekspor-impor dan re-impor.

  • Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23/26 Masa

Pelaporan PPh Pasal 23/26 ini harus dilakukan oleh badan usaha milik pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan perwakilan perusahaan luar negeri. Juga WP Pribadi yang melakukan usaha dengan pembukuan atas pembayaran berupa sewa, memotong PPh Pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan, serta profesi akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK).

Untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Badan dengan e-Filing Klikpajak, Anda cukup upload CSV formulir SPT 1771 dan PDF yang dibutuhkan. Sedangkan untuk lapor SPT Masa di setiap bulannya, hanya perlu melampirkan CSV dan PDF dari perusahaan, serta pelaporan SPT Tahunan Pribadi untuk formulir 1770, yang riwayat pelaporan setiap tahunnya dapat tersimpan dengan aman di Klikpajak.

Contoh fitur lapor pajak di e-Filing Klikpajak

Fitur Lengkap dan Data Aman

Selain fitur lapor pajak melalui e-Filing, Klikpajak juga memiliki fitur e-Billing dan e-Faktur. Sehingga Anda juga membuat ID Billing sebagai syarat untuk membayar pajak secara online gratis selamanya.

Klikpajak.id dapat menerbitkan ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis. Arsip riwayat Surat Setoran Pajak (SSP) dan ID Billing Anda dengan aman tersimpan sesuai dengan jenis dan masa pajak yang diinginkan.


Contoh fitur e-Billing Klikpajak

Anda juga bisa melakukan administrasi perpajakan dengan mudah di Klikpajak. Mulai dari membuat dan mengelola faktur pajak masukan, faktur pajak keluaran, hingga faktur pajak retur. Bukan hanya itu, Anda juga akan lebih mudah melakukan pembetulan SPT apabila dibutuhkan sewaktu-waktu secara online dan bisa langsung terupdate secara otomatis.

e-faktur klikpajakContoh buat faktur pajak di e-Faktur Klikpajak

Karena seluruh aktivitas perpajakan terintegrasi secara terpusat melalui Tax Activity, makin memudahkan Anda untuk mengecek kembali file mana saja yang masih perlu ada pembetulan atau statusnya masih kurang bayar maupun lebih bayar.

Berbagai riwayat pembayaran pajak atau bukti pelaporan pajak Anda akan tersimpan rapi dan aman karena Klikpajak menggunakan teknologi cloud. Maka tidak perlu khawatir bukti bayar dan lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Keamanan dan kerahasiaan data Anda juga terjamin. Karena Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Selain bisa menghemat waktu dan biaya karena pengelolaan pajak hanya dilakukan dalam satu platform, kelebihan Klikpajak adalah Anda bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online seperti Jurnal by Mekari Simple Online Accounting Software.

Teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian accounting (keuangan) lebih cepat dan mudah dengan pemakain Klikpajak.id. Sehingga proses pembuatan, pembayaran, pelaporan pajak jadi makin mudah dan tepat.

Anda bisa mendapatkan berbagai kemudahan melakukan urusan perpajakan dengan mudah. Cukup mendaftarkan alamat e-mail di www.klikpajak.id dan langsung bisa menggunakan semua fitur pajak, mulai dari buat dan kelola faktur pajak lewat e-Faktur secara simpel, menggunakan fitur e-Faktur, e-Billing dan lapor SPT Pajak secara online dengan e-Filing hanya dalam satu aplikasi Klikpajak.


PUBLISHED19 May 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: