8 Alasan Mengapa Pajak Masukan Tidak Dapat Dikreditkan

8 Alasan Mengapa Pajak Masukan Tidak Dapat Dikreditkan

Pemilik usaha yang bergerak di bidang jual-beli barang dan jasa tentu tidak asing dengan istilah Pajak Masukan. Pajak Masukan dapat dipahami sebagai salah satu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayarkan oleh Perusahaan Kena Pajak (PKP) ketika melakukan penjualan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP). Pada akhir penghitungan masa pajak, Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran.  Namun demikian, terdapat beberapa kondisi yang membuat Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan.

8 Alasan Pajak Masukan Tidak Dapat Dikreditkan

  1. Penjualan BKP maupun JKP Berlangsung Ketika Perusahaan Belum Resmi Dikukuhkan Sebagai PKP

Pengukuhan sebagai PKP menuntut sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Meski seluruh dokumen dan persyaratan sudah lengkap, tetap ada proses yang wajib dilalui yakni survei atau verifikasi oleh petugas tekait. Proses ini pada umumnya dapat berlangsung antara 3-5 hari usai seluruh persyaratan dilengkapi. Sementara, kegiatan usaha Anda tetap harus berjalan.

Sebagai contoh, perusahaan Anda baru resmi dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 11 Mei 2018 dan berlaku surut sejak 10 Mei 2018. Ketentuan tersebut membuat perolehan Pajak Masukan sebelum tanggal 20 Mei 2018 tidak dapat dikreditkan.

  1. Perolehan BKP Maupun JKP Tidak Punya Kaitan Langsung Dengan Kegiatan Usaha

Jenis pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan usaha Anda meliputi pengeluaran terkait kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, serta manajemen. Selain meliputi kegiatan-kegiatan tersebut, pengeluaran wajib berkaitan dengan penyerahan PPN yang terutang.

  1. Perolehan Serta Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Jenis Sedan dan Station Wagon

Ketentuan ini tidak berlaku apabila sedan maupun wagon tersebut merupakan barang dagangan atau untuk disewakan pada pihak lain.

  1. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Sebelum Pengukuhan Resmi Sebagai PKP

Penjelasan perihal poin ini kurang lebih serupa dengan poin pertama. Bedanya hanya pada objek yang dikenakan, yakni BKP tidak berwujud dan JKP yang berasal dari luar daerah pabean.

  1. Faktur Pajak Tidak Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku

Ketentuan perihal Faktur Pajak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tepatnya Pasal 13 Ayat (5). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa faktur pajak paling tidak harus memuat nama, alamat, serta NPWP pihak yang melakukan penjualan maupun menerima BKP atau JKP, jenis barang/jasa, jumlah harga jual atau penggantian, potongan harga, PPN yang dipungut, Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBm) yang dipungut, kode, nomor seri, serta tanggal pembuatan Faktur Pajak. Faktur pajak juga wajib dilengkapi dengan nama berikut tanda tangan pihak terkait.

  1. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang Tidak Sesuai ketentuan Direktur Jenderal Pajak

Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan perihal dokumen yang memiliki kedudukan setara dengan faktur pajak. Ketentuan tersebut yakni apabila faktur penjualan telah dikenal oleh masyarakat luas. Adapun contoh dokumen yang dikenal oleh masyarakat luas diantaranya dapat berupa bukti kuitansi pembayaran telepon serta tiket pesawat udara.

  1. Perolehan BKP atau JKP dengan Pajak Masukan Ditagih Melalui Penerbitan Ketetapan Pajak

Ada kalanya PKP baru membayar PPN atas BKP atau JKP usai ketetapan pajak diterbitkan secara resmi. Kondisi tersebut membuat Pajak Masukan juga tidak dapat dikreditkan.

  1. Perolehan BKP atau JKP Tanpa Pelaporan Pajak Masukan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang Baru Ditemukan Saat Pemeriksaan

Ketentuan ini sejalan dengan konsep self assesment yang menekankan kesadaran PKP untuk melaporkan seluruh kegiatan usaha dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. PKP bahkan diperkenankan memperbaiki surat tersebut apabila memang dinilai perlu.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak bisa jadi dibutuhkan ketika misalnya terjadi keterlambatan dalam penerimaan Faktur Pajak. Hal ini berpengaruh terhadap pencatatan Pajak Masukan pada Masa Pajak terkait. Sebagaimana kita tahu, pengkreditan Pajak Masukan senantiasa disandingkan dengan Pajak Keluaran. Keterlambatan dalam menerima Faktur Pajak bisa membuat perbedaan Masa Pajak antara Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran. Namun demikian, pengkreditan Pajak Masukan masih dapat dilakukan dalam jangka waktu maksimal tiga bulan asalkan belum dibebankan sebagai biaya maupun tidak dikapitalisasi pada harga perolehan BKP atau JKP. Pengkreditan juga tetap dapat dilakukan selama PKP belum mengalami pemeriksaan. Sebagai contoh, pada Faktur Pajak tercatat Pajak Masukan atas perolehan BKP tertanggal 8 Mei 2012. Dengan demikian, Pajak Masukan tersebut paling lama dapat dikreditkan pada Masa Pajak Agustus 2012.

Itu tadi penjelasan perihal 8 alasan yang membuat Pajak Masukan Anda tidak dapat dikreditkan.  Pemahaman yang tepat perihal ketentuan tersebut tentu sangat bermanfaat bagi pencatatan pajak usaha Anda.


PUBLISHED13 Sep 2018
Novia Widya Utami
Novia Widya Utami

SHARE THIS ARTICLE: