Ketentuan Pembebasan Bea Masuk Impor 2019 - Klikpajak

Ketentuan Pembebasan Bea Masuk Impor 2019

Pemerintah belum lama ini memperbarui kebijakan terkait batasan pembebasan bea masuk dan pajak impor untuk barang kiriman. Batasan pembebasan Bea Masuk dan Pajak Impor yang semula USD100 (PMK 182/PMK.04/2016) diubah  menjadi paling banyak USD75 (PMK 112/PMK.04/2018) berdasarkan rekomendasi The World Customs Organization (WCO). Bagaimana ketentuan pembebasan bea masuk impor 2019 berdasarkan aturan ini? Simak penjelasan lengkapnya di sini.

 

Apa itu Bea Masuk Impor?

Bea masuk merupakan pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang-barang yang memasuki suatu daerah pabean. Daerah pabean adalah wilayah republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya. Selain itu, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang berlaku Undang-Undang Kepabeanan di dalamnya juga termasuk daerah pabean.

Ketentuan Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor

  1. Barang kiriman dengan nilai pabean paling banyak FOB (Free on Board) adalah USD50 (lima puluh US Dollar) untuk setiap orang per kiriman diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
  2. Dalam hal pabean melebihi batas pembebasan bea masuk, maka barang kiriman akan dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea impor masuk.

Pemberian bea masuk impor dibebankan untuk setiap penerima barang per satu hari atau lebih dari satu kali pengiriman dalam waktu satu hari. Persyaratannya sepanjang nilai pabean atas keseluruhan barang kiriman tidak melebihi USD75. Apabila nilai pabean barang kiriman melebihi batas nilai pabean, bea masuk dan pajak dalam rangka impor dipungut atas seluruh nilai pabean barang kiriman tersebut.

Ketentuan Bea Masuk Barang di dalam Negeri

  1. Aturan tentang Jumlah Bea Masuk. Jumlah biaya yang dikenakan telah diatur berdasarkan Buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI).
  2. Harga Barang. Nilai dari sebuah barang yang disebut juga sebagai cost (C) di dalam bidang kepabeanan. Harga barang kemungkinan dapat berubah tergantung pada iklim pasar.
  3. Ongkos Kirim. Biaya pengiriman yang dikenakan pihak jasa pengiriman terhadap barang impor yang akan dikirimkan ke dalam negeri atau dikenal dengan istilah freight (F).
  4. Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Pungutan atau bea masuk yang diterapkan pemerintah pada barang impor. Pajak yang dipungut terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPh Pasal 22 Impor, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
  5. Nilai Asuransi. Jumlah biaya pertanggungan asuransi yang dikenakan terhadap sebuah barang yang akan masuk ke dalam negeri atau dikenal dengan istilah insurance.

 

Aturan Terbaru Pembebasan Bea Masuk Impor 2019

Aturan Pembebasan Bea Masuk Impor

Tujuan dari pembaruan aturan perpajakan ini adalah sebagai salah satu upaya mengurangi defisit neraca perdagangan. Disamping itu, penurunan ini dilakukan untuk menciptakan kesetaraan antara produk buatan lokal dengan produk impor, mendorong produksi lokal, dan menghindari penyalahgunaan nilai pembebasan untuk tujuan komersial.

Peraturan PMK 112/PMK.04/2018 mulai berlaku sejak tanggal 10 Oktober 2018 dengan mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013. Selain itu, kebijakan ini juga menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan yang Akan Dirakit Menjadi Kendaraan Bermotor untuk Tujuan Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.011/2008. Perlu Anda ketahui, pengenaan bea masuk berlaku untuk semua jenis barang.

Selain bea masuk, setiap importir juga akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor sebesar 10% untuk semua jenis barang. Importir juga akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) impor sebesar 10% bagi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 20% bagi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

 

Pahami betul ketentuan perpajakan bea masuk impor tahun 2019 dengan baik. Manfaatkan segala fasilitas perpajakan pemerintah. Klikpajak merupakan salah satu Aplikasi Penyedia Jasa (ASP) mitra resmi Dirjen Pajak. Layanan perpajakan online ini menyediakan berbagai informasi perpajakan terbaru dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan. Klikpajak membantu meringankan beban Anda dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak dengan mudah, cepat, praktis tanpa dipungut biaya. Gabung dan daftarkan akun Klikpajak Anda sekarang!

[adrotate banner=”7″]

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED24 Jul 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: