Faktur Pajak Tidak Sah, Bagaimana Bisa? - Klikpajak

Faktur Pajak Tidak Sah, Bagaimana Bisa?

Di dunia perpajakan, istilah faktur pajak memang sudah tidak asing lagi. Faktur pajak dapat didefinisikan sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk transaksi jual-beli produk atau jasa yang terdaftar sebagai Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) atau yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pembuatan faktur pajak memiliki peran penting karena dapat dijadikan bukti bahwa pihak perusahaan telah melakukan pemungutan pajak dari pembeli barang atau jasa kena pajak tersebut. Bukti itu juga akan mempermudah PKP dalam melakukan penyetoran, pemungutan dan pelaporan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Faktur pajak dapat dinyatakan sah apabila seluruh ketentuannya sejalan dengan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010. Beberapa di antaranya adalah mengandung informasi terkait pelaku transaksi/kegiatan transaksi jual beli yang jelas dan benar, memuat nomor seri faktur pajak, besaran PPN, serta ditandatangani oleh pihak bersangkutan yang ditunjuk oleh PKP.

Mengenal Faktur Pajak Tidak Sah

Apa itu faktur pajak tidak sah? Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER-16/PJ/2018, faktur pajak tidak sah adalah faktur pajak yang diterbitkan tidak sesuai dengan transaksi sesungguhnya. Artinya ada penyimpangan yang terjadi dalam transaksi tersebut sehingga bertentangan dengan Undang-Undang PPN yang berlaku.

Kasus tersebut memang bukan hal yang baru lagi di lingkungan perpajakan Indonesia dan dinilai cukup meresahkan. Pasalnya, faktur yang tidak sah dapat merugikan pendapatan negara melalui mekanisme restitusi PPN.

Umumnya, modus operandi yang digunakan dalam kasus tersebut adalah mengkreditkan pajak masukan dengan bukti lembar faktur tidak sah yang tidak sesuai dengan transaksi sesungguhnya, dalam SPT masa PPN.

Untuk menyikapi masalah yang meresahkan ini, DJP selaku pihak yang memiliki kewenangan telah merilis pedoman melalui surat edaran untuk menindak dan mengidentifikasi oknum wajib pajak yang menerbitkan faktur pajak tidak sah.

Baca juga: Perbedaan Faktur Pajak Masukan-Faktur Pajak Keluaran dan Cara Hitung

Mengklasifikasi Penerbit Faktur Tidak Sah

Direktorat Jenderal Pajak menetapkan sejumlah kriteria bahwa suatu faktur pajak dapat dinilai tidak sah dengan mengacu pada Surat Edaran Nomor SE-17/PJ/2018, yakni sebagai berikut: 

  • Wajib pajak bukan PKP, namun sudah menerbitkan faktur pajak.
  • Melakukan transaksi dengan wajib pajak yang dianggap membuat dan melaporkan faktur pajak tidak sah.
  • Faktur pajak keluaran belum atau tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN tapi sudah dikreditkan oleh lawan transaksi.
  • Akta pendirian perusahaan wajib pajak dibuat oleh notaris yang juga menangani wajib pajak terindikasi penerbit atau wajib pajak penerbit atau notaris yang digunakan juga oleh beberapa wajib pajak yang lain.
  • Pendirian badan usaha dilakukan pada saat yang sama atau berdekatan waktunya dengan beberapa wajib pajak lain.
  • Wajib pajak yang terindikasi memiliki alamat atau kegiatan usaha yang sama dengan satu atau beberapa wajib pajak lain.
  • Memiliki pengurus yang sama dengan pengurus wajib pajak terindikasi penerbit atau sama dengan pengurus satu atau beberapa wajib pajak lain.

Menyidik Faktur Pajak Tidak Sah

Selain menentukan kriteria sah atau tidaknya faktur pajak, DJP juga memiliki kewenangan untuk menginvestigasi adanya pembuatan faktur pajak yang tidak sah. Beberapa strategi penyelidikan yang dapat dilakukan antara lain:

  • Meminta keabsahan dokumen identitas para pihak yang bersangkutan, seperti wajib pajak, pengurus dan penanggung jawab wajib pajak.
  • Mengetahui keberadaan wajib pajak serta kesesuaian atau kewajaran profil wajib pajak.
  • Mengetahui keberadaan dan kewajaran lokasi usaha wajib pajak.
  • Memeriksa kesesuaian kegiatan usaha wajib pajak.

Untuk menerapkan strategi-strategi di atas, DJP dapat mewujudkannya dengan mengadakan kunjungan rutin ke tempat wajib pajak, melakukan pemeriksaan lapangan, mengkonfirmasi hal terkait kepada instansi dan pejabat berwenang, melakukan kegiatan intelijen perpajakan, serta melakukan pengamatan secara berkala.

Dengan strategi-strategi yang telah disebutkan di atas, DJP dapat melakukan penyelidikan mendalam terkait faktur pajak dan memastikan apakah wajib pajak membuat dan melaporkan faktur tidak sah.

Baca juga: Cara Pengisian PIB yang Benar agar Fungsinya Sama dengan Faktur Pajak

Menangani Indikasi Faktur Pajak Tidak Sah

Wajib pajak yang terbukti melakukan kesalahan dengan membuat atau melaporkan faktur tidak sah akan menerima sanksi administratif dari DJP berupa status suspend atau penangguhan sementara. Artinya, wajib pajak tidak akan bisa menerbitkan faktur pajak yang berlaku sejak dijatuhkannya sanksi tersebut. Selain itu, DJP juga bakal menonaktifkan sertifikat elektronik WP dengan “mematikan” sementara akun PKP yang terdaftar dalam sistem informasi DJP.

Atur Faktur Pajak Anda dengan Klikpajak

Kini Anda bisa membuat dan mengatur faktur pajak Anda melalui aplikasi manajemen perpajakan Klikpajak. Aplikasi yang dikembangkan oleh Mekari ini merupakan mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan telah tersertifikasi ISO 27001 informantion security standard.

Dengan Klikpajak Anda bukan hanya bisa menerbitkan faktur pajak, namun juga pengarsipan pajak, lapor SPT pribadi atau tahunan dan juga membayar pajak hanya dalma genggaman.

Bagaimana cara membuat faktur pajak keluaran dengan Klikpajak? Simak langkahnya di sini!

Cara Membuat Faktur Pajak Keluaran di e-Faktur Klikpajak:

1. Login pada aplikasi pajak online Klikpajak;

Faktur Pajak Tidak Sah, Bagaimana Bisa?

2. Klik menu E-Faktur lalu pilih tab Faktur > Faktur keluaran;

Faktur Pajak Tidak Sah, Bagaimana Bisa?

3. Klik “Buat faktur keluaran” untuk memulai;

Faktur Pajak Tidak Sah, Bagaimana Bisa?

4. Isi form Faktur keluaran pada field yang disediakan;

Faktur Pajak Tidak Sah, Bagaimana Bisa?

5. Kemudian klik “Simpan sebagai draft”;

Faktur Pajak Tidak Sah, Bagaimana Bisa?

6. Anda akan diarahkan ke halaman Detail Faktur Keluaran dengan status faktur Belum Approved. Klik “Upload” untuk melanjutkan;

7. Anda akan diarahkan kembali ke halaman list faktur keluaran dan status approval-nya akan berubah dari Sedang diproses menjadi Approved;

8. Klik pada nomor faktur pajak untuk melihat detail faktur keluaran yang sudah dibuat.

Tunggu apalagi, buat faktur pajak elektronik Anda dengan mudah sekarang juga. Cukup daftarkan alamat email Anda di www.klikpajak.id dan nikmati kemudahan cara bayar, lapor, dan kelola pajak dengan mudah dalam satu aplikasi yang terintegrasi langsung dengan DJP. Tinggal klik, urusan perpajakan Anda langsung terupdate secara otomatis!

 


PUBLISHED16 Jul 2020
Hafidh
Hafidh

SHARE THIS ARTICLE: