Cara Gampang Membuat Bukti Potong PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

Cara Gampang Membuat Bukti Potong PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

Menjawab tuntutan era serba digital, tepatnya tiga tahun lalu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan aplikasi bukti potong elektronik atau dikenal e-Bupot. Cara yang lebih gampang membuat bukti potong PPh 23/26 adalah di e-Bupot Klikpajak.

Secara umum, bukti potong dibuat dari berbagai pajak penghasilan, seperti:

  • PPh Pasal 21/26
  • PPh Pasal 22
  • PPh Pasal 23/26
  • PPh Pasal 15
  • PPh Pasal 4 ayat (2)

Kali ini, Klikpajak akan membahas bukti potong PPh 23/26. Guna mempermudah urusan perpajakan wajib pajak badan, DJP pun melimpahkan urusan pembuatan bukti potong, membuat dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23/26 ke mitra Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP).

Salah satu PJAP mitra resmi DJP adalah Klikpajak. Seperti apa kemudahan dalam membuat bukti potong, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh 23/26? Sebelum itu, simak ulasan Klikpajak by Mekari berikut ini.

Pengertian Bukti Potong dan Kaitannya dengan PPh 23/26

Bukti potong merupakan bagian dari pajak penghasilan pasal 23 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan ini terakhir diubah pada dekade terakhir, yakni dalam UU No.36/2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No.7/1983.

Definisi PPh 23

Pengertian PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh 21.

PPh 23 ini dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak saat transaksi yang meliputi transaksi dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan aset selain tanah atau transfer bangunan maupun jasa.

Definisi PPh 26

Pengertian PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Gambaran gampangnya pengertian PPh Pasal 23/26 adalah pajak penghasilan yang berasal dari transaksi badan usaha PKP dengan perusahaan terkait jenis transaksi tertentu sesuai ketentuan UU PPh. Sehingga potongan pajak penghasilannya adalah PPh 23, dan ketika transaksinya dengan luar negeri, maka berlakulah penggunaan PPh 23 yang Pasal 26.

Sedangkan berdasarkan UU PPh tersebut, pengertian Bukti Potong adalah formulir atau dokumen lain yang dipersembahkan yang digunakan oleh pemotong pajak sebagai bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dan pertanggungjawaban atas pemotongan PPh 23/26 yang dilakukan.

Ilustrasi bukti potong PPh 23/26

Berapa Tarif PPh 23/26?

Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Besar tarif pajak penghasilan pasal 23 ditetapkan sebesar:

  • 15% untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan
  •  2% untuk objek pajak lainnya
  • 100% atau dua kali lipat tarif standar, jika tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pengenaan tarif PPh 23 yang mengalami kenaikan dua kali lipat tarif standar karena tak punya NPWP, besar tarifnya menjadi:

  • 30% untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan
  • 4% untuk objek pajak lainnya

Jumlah transaksi yang akan dikenakan angka tarif PPh yang naik dua kali lipat ini adalah jumlah bruto sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tarif khusus PPh 23

Pada tarif kategori objek pajak hadiah dan penghargaan diterapkan ketentuan khusus, yakni:

  • 25% jika hadiah undian atau lotre yang dianggap sebagai penghasilan
  •  20% jika penerima hadiah dan penghargaan ekspatriat, dan bukan termasuk BUT internasional
  • 15% jika penerima adalah sebuah organisasi, termasuk BUT
  • Hadiah lainnya dan penghargaan, termasuk penghargaan karier akan dikenakan tarif yang sama seperti halnya tarif pajak yang berlaku menurut PPh Pasal 21.

Note: Manfaatkan juga Bukti Potong Bisa Digunakan untuk Kurangi Beban Pajak. Caranya?

Syarat bebas PPh 23

Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) bisa saja mengajukan pembebasan pajak untuk PPh 23 ini. Syaratnya adalah:

  • Apabila mengalami kerugian fiskal atau memiliki hak atas kompensasi kerugian pajak
  • Pajak penghasilan yang dibayar atau akan dibayar lebih besar dari pajak penghasilan yang terutang

Setelah pengajuan pembebasan PPh 23 dilakukan, setidaknya membutuhkan waktu 5 hari untuk mendapatkan jawabannya. Jika lewat dari hari tersebut dan tidak ada balasan, artinya permintaan tersebut dianggap telah disetujui.

Tarif PPh 26

Besar tarif pajak penghasilan pasal 26 adalah:

  • 20% (final) atas jumlah bruto yang dikenakan pada dividen, bunga (termasuk premium, diskonto, insentif terkait jaminan pembayaran pinjaman), royalti, sewa, dan pendapatan lain terkait penggunaan asset, insentif terkait jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala, premi swap dan transaksi lindung lainnya, perolehan keuntungan dari penghapusan utang
  • 20% (final) dari laba bersih atas pendapatan dari penjualan aset di Indonesia, premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang pada perusahaan asuransi di luar negeri
  • 20% (final) dari laba bersih penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara perusahaan media atau perusahaan tujuan khusus yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak yang memiliki hubungan khusus untuk suatu entitas atau BUT didirikan di Indonesia
  • 20% yang dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak, suatu BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia
  • 0% hingga kurang dari 20% untuk negara-negara yang berada dalam perjanjian pajak (tax treaty) dengan Indonesia yang dikenal sebagai JGI Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

Ilustrasi membuat bukti potong

Apa Saja Objek PPh Pasal 23/26?

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.040/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan UU No. 36/2008, objek PPh 23 di antaranya:

  1. Penilai (appraisal)
  2. Aktuaris
  3. Akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan
  4. Hukum
  5. Arsitektur
  6. Perencanaan kota dan arsitektur landscape
  7. Perancang (design)
  8. Pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT)
  9. Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
  10. Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
  11. Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
  12. Penebangan hutan
  13. Pengolahan limbah
  14. Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services)
  15. Perantara dan/atau keagenan
  16. Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
  17. Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
  18. Pengisi suara (dubbing) dan/atau sulih suara
  19.  Mixing film
  20. Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder
  21. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
  22. Pembuatan dan/atau pengelolaan website
  23. Internet termasuk sambungannya
  24. Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program
  25. Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
  26. Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
  27. Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat
  28. Maklon
  29. Penyelidikan dan keamanan
  30. Penyelenggara kegiatan atau event organizer
  31. Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan
  32. Pembasmian hama
  33. Kebersihan atau cleaning service
  34. Sedot septic tank
  35. Pemeliharaan kolam
  36. Katering atau tata boga
  37.  Freight forwarding
  38. Logistik
  39. Pengurusan dokumen
  40. Pengepakan
  41. Loading dan unloading
  42. Laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis
  43. Pengelolaan parkir
  44. Penyondiran tanah
  45. Penyiapan dan/atau pengolahan lahan
  46. Pembibitan dan/atau penanaman bibit
  47. Pemeliharaan tanaman
  48. Permanenan
  49. Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan
  50. Dekorasi
  51. Pencetakan/penerbitan
  52. Penerjemahan
  53. Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan
  54. Pelayanan pelabuhan
  55. Pengangkutan melalui jalur pipa
  56. Pengelolaan penitipan anak
  57. Pelatihan dan/atau kursus
  58. Pengiriman dan pengisian uang ke ATM
  59. Sertifikasi
  60. Survey
  61. Tester
  62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Cara Meminta Nomor Seri Faktur Pajak Online melalui e-NofaIlustrasi wajib pajak badan

Siapa yang Dikenakan dan Membuat Bukti Potong PPh 23/26?

Tidak semua pengusaha diharuskan membuat bukti potong pajak penghasilan pasal 23/26. Demikian juga tidak semua orang dikenakan PPh 23 ini. Berikut adalah siapa saja yang dikenakan pemungutan PPh 23 dan yang membuat bukti potongnya, yakni:

Pihak yang membuat bukti potong atau pemotong PPh Pasal 23:

  • Badan pemerintah
  • Subjek pajak badan dalam negeri
  • Penyelenggara kegiatan
  • Bentuk Usaha Tetap (BUT)
  • Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
  • Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak.  

Penerima penghasilan yang dikenakan atau dipotong PPh Pasal 23: 

  • Wajib pajak dalam negeri
  • Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Pemotongan PPh 23 dikecualikan atas:

  1. Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank
  2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
  3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  • Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
  • Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor
  • Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
  • SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya
  • Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan

Sedangkan penerima penghasilan yang dikenakan atau dipotong PPh 26 adalah wajib pajak luar negeri yang diperoleh dari Indonesia.

Ilustrasi formulir bukti potong

Berlakunya Bukti Potong Elektronik dan Syarat Gunakan e-Bupot

Penetapan Pemotong PPh 23/26 yang diharuskan menggunakan e-Bupot ditetapkan terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-599/PJ/2019 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017.

Secara umum, syarat untuk bisa menggunakan aplikasi e-Bupot:

  • Wajib pajak melakukan pemotongan PPh Pasal 23/26 lebih dari 20 bukti pemotongan dalam satu masa pajak.
  • Wajib pajak menerbitkan bukti pemotongan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp100 juta.
  • Wajib pajak sudah pernah menyampaikan SPT masa elektronik yang terdaftar di KPP
  • Wajib pajak badan terdaftar di KPP dan memiliki e-FIN. Jika ingin menyampaikan SPT Masa PPh 23/26, wajib pajak harus memiliki sertifikat elektronik.

WP Badan yang wajib menggunakan e-Bupot PPh 23/26

Wajib pajak yang wajib menggunakan aplikasi e-Bupot PPh 23/26 adalah PKP yang telah memiliki sertifikat elektronik dan terdaftar di:

  • KPP WP Besar Satu sampai Empat
  • KPP Penanaman Modal Asing Satu sampai Enam
  • KPP Perusahaan Masuk Bursa
  • KPP Badan dan Orang Asing
  • KPP Minyak dan Gas Bumi
  • Kpp Madya Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan I, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara

Cara Mendapatkan Sertifikat Elektronik untuk e-Bupot

Untuk bisa menggunakan aplikasi e-Bupot, selain sudah memiliki EFIN (Electronic Filing Identification Number) untuk perusahaan, biasa disebut EFIN Badan, PKP juga harus mendapatkan Digital Certificate.

Fungsi digital certificate ini sebagai pelindung kerahasiaan data pada saat pengiriman SPT Tahunan Pajak dan memiliki masa berlaku hingga 2 tahun. Setelah itu PKP wajib mengajukan perpanjangan untuk pelaporan SPT PPh 23/26 ini. Sertifikat elektronik ini bisa didapat melalui pengajuan ke DJP.

Note: Baru terjun di dunia usaha? Ketahui Pentingnya ‘Tax Planning’ saat Memulai Usaha

Berikut langkah-langkah pengajuan digital certificate untuk e-Bupot:

  • Menyampaikan Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik ke KPP yang ditandatangani dan disampaikan oleh pengurus PKP
  • Penyampaian surat ditujukan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan dan tidak boleh diwakilkan
  • Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan beserta bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT dalam bentuk aslinya
  • Jika pengajuan dilakukan oleh pengurus PKP, maka nama pengurus harus tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan. Jika nama pengurus tidak tercantum, wajib menunjukkan dokumen asli dan fotokopi: Surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan, akta pendirian perusahaan atau penunjukan sebagai BUT/permanent establishment dari perusahaan induk di luar negeri.
  • Pengurus harus menunjukkan asli dan fotokopi kartu identitas berupa e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) dan Kartu Keluarga (KK)
  • Jika pengurus WNA (Warga Negara Asing), harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi paspor, KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas), atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)
  • Pengurus harus menyampaikan softcopy pas foto terbaru dalam CD (compact disc) atau media lain sebagai kelengkapan surat permintaan Sertifikat Elektronik (file foto diberi keterangan: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PKP-nama pengurus-nomor kartu identitas pengurus).

Ilustrasi membuat bukti potong PPh 23/26

Kriteria Bukti Potong PPh 23/26 dan Jenisnya

Pun demikian, tidak semua pengusaha pemotong pajak ini bisa otomatis langsung menggunakan aplikasi e-Bupot 23/26. Guna bisa menggunakan aplikasi e-Bupot untuk menyampaikan SPT Masa PPh 23/26 dan membuat bukti potongnya, pemotong pajak harus memiliki Sertifikat Elektronik.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahun Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26, pembuatan bukti potong harus memenuhi ketentuan berikut ini agar memenuhi kriteria bukti potong yang benar:

Ketentuan penomoran bukti pemotongan pajak

  • Bukti Pemotongan terdiri dari 10 digit, di mana 2 digit pertama berisi kode bukti pemotongan dan 8 digit kedua berisi Nomor Urut Bukti Pemotongan yang diterbitkan
  • Nomor Urut Bukti Pemotongan diberikan secara berurutan dari 00000001 hingga 99999999 dalam 1 tahun kalender
  • Penomoran Bukti Pemotongan atas formulir kertas terpisah dengan dokumen elektronik
  • Nomor Bukti Pemotongan dibuat dan dihasilkan oleh sistem
  • Nomor tidak berubah apabila terjadi pembetulan/pembatalan
  • Nomor tidak tersentralisasi (nomor dibuat untuk per NPWP)

Note: Ketahui juga Perbedaan Faktur Pajak Masukan-Faktur Pajak Keluaran dan Cara Hitung

Ketentuan penerbitan bukti pemotongan pajak

  • Mencantumkan NPWP atau menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) jika tak memiliki NPWP
  • Mencantumkan Surat Keterangan Domisili dengan keterangan jelas pada tanggal pengesahannya
  • Mencantumkan nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas
  • Mencantumkan tanda tangan elektronik yang terdapat di Digital Certificate (DC) saat sudah resmi menggunakan e-Bupot
  • Satu Bukti Pemotongan berlaku untuk satu wajib pajak, satu kode objek pajak, dan satu Masa Pajak

Jenis bukti pemotongan

  • Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Bukti Pemotongan PPh Pasal 26, selanjutnya disebut Bukti Pemotongan, adalah formulir atau dokumen lain yang dipersamakan yang digunakan oleh Pemotong Pajak sebagai bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan pertanggungjawaban atas pemotongan pajak penghasilan tersebut yang dilakukan. 
  • Bukti Pemotongan Pembetulan adalah bukti pemotongan yang dibuat untuk membetulkan kekeliruan dalam pengisian Bukti Pemotongan yang telah dibuat sebelumnya.
  • Bukti Pemotongan Pembatalan adalah bukti pemotongan yang dibuat untuk membatalkan bukti pemotongan yang telah dibuat sebelumnya karena adanya pembatalan transaksi.

Cara Lapor Pajak Nihil Online dan Langkah-LangkahnyaIlustrasi mengisi formulir bukti potong elektronik

Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

Ada cara mudah dan praktis dalam membuat bukti potong PPh 23/26 ini. Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak menyediakan fitur e-Bupot yang bisa Anda jadikan asisten pribadi urusan perpajakan.

“Klikpajak memiliki fitur lengkap sebagai aplikasi pajak online yang membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang bekerja sebagai tax officer di perusahaan.”

Selain e-Bupot, fitur lengkap Klikpajak di antaranya e-Faktur, e-Billing, e-Filling yang terintegrasi dalam Tax Activity yang memudahkan Anda untuk menyimpan arsip bukti pembayaran dan pelaporan pajak. Serta memudahkan Anda untuk mengecek kembali file mana yang masih perlu pembetulan atau statusnya kurang bayar maupun lebih bayar.

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Khusus untuk e-Bupot Klikpajak, memiliki keunggulan pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak yang lebih mudah. Sebab alur yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly). Anda juga bisa menghitung pajak secara otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.

Pengiriman bukti pemotongan pajak bisa langsung ke lawan transaksi. Bukti pemotongan dan pelaporan SPT PPh Masa tidak perlu ditandatangani secara manual dengan tanda tangan basah.

Anda juga tidak perlu khawatir mengalami kesalahan dalam penomoran bukti porong, karena langkah-langkah pembuatannya simpel dan terintegrasi serta dikelola oleh sistem DJP sendiri.

Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan dengan aman baik di PJAP dan DJP, karena Klikpajak menggunakan teknologi cloud. Sehingga tak perlu khawatir bukti potong dan lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Keamanan dan kerahasiaan data terjamin. Karena Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Keunggulan lain e-Bupot Klikpajak adalah terintegrasi dengan sistem pembukuan Jurnal by MekariSimple Online Accounting Software. Teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian accounting (keuangan) lebih cepat dan mudah.

Selain keunggulan di atas, e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan, lalu bantuan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.

Satu hal lagi, fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data faktur pajak atas transaksi yang dilakukan. Tunggu apalagi, begini cara membuat bukti potong PPh 23/26 di aplikasi e-Bupot Klikpajak.

Terbaru! Kini Anda Dapat Membuat ID Billing Langsung Melalui eBilling di KlikpajakIlustrasi menggunakan aplikasi pajak online Klikpajak

Langkah-langkah Membuat Bukti Potong di e-Bupot Klikpajak

Aktivasi Pajak

1. Cara aktivasi e-Bupot adalah dengan mengajukan sertifikat elektronik pajak (digital certificate) bagi yang belum memilikinya

2. Jika permohonan Digital Certificate pajak sudah disetujui, berikut bisa digunakan di aplikasi e-Bupot

Pendaftaran Akun di Klikpajak

1. Daftarkan akun Anda di Klikpajak dengan mencantumkan informasi yang terdiri dari Profil Pajak, NPWP, Nama Perusahaan, dan Jabatan

2. Kemudian aktifkan fitur e-Bupot dengan mencantumkan NPWP dan EFIN, serta Digital Certificate

Membuat e-Bupot

1. Mulai membuat bukti potong dengan “klik PPh 23” untuk mendaftarkan bukti potong di e-Bupot

3. Isi form dalam pembuatan bukti potong dengan lengkap, lalu klik “Buat Bukti Potong”

Tunggu apalagi, buat bukti potong elektronik Anda dengan mudah sekarang juga. Cukup daftarkan alamat email Anda di www.klikpajak.id dan nikmati kemudahan cara bayar, lapor, dan kelola pajak dengan mudah dalam satu aplikasi yang terintegrasi langsung dengan DJP. Tinggal klik, urusan perpajakan Anda langsung terupdate secara otomatis!


PUBLISHED16 Jun 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: