eBupot Klikpajak: Tutorial Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Online

Tutorial Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Online di e-Bupot Klikpajak

Mulai 1 September 2020, seluruh pemotong PPh Pasal 23/26 wajib pakai eBupot. Artinya, membuat Bukti Potong dan lapor SPT PPh 23/26 harus menggunakan aplikasi e-Bupot. Begini cara membuat Bukti Potong di eBupot Klikpajak.

Ketentuan wajib eBupot ini ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-368/PJ/2020.

Melalui mandat ini pula, baik Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP, selama melakukan transaksi terkait PPh 23/26 dan memenuhi ketentuan Perdirjen Pajak No. PER-04/PJ/2017, wajib menggunakan eBupot.

Lebih mudah kelola pajak dan keuangan perusahaan, ikuti demo online Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Anda.

e-Bupot adalah aplikasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan dan pelaporan SPT PPh Pasal 23/26.

DJP juga menunjuk Klikpajak.id untuk menyediakan aplikasi eBupot PPh 23/26 dan membantu memudahkan Wajib Pajak (WP) membuat Bukti Potong dan melaporkan SPT PPh 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik.

Membuat Bukti Potong PPh Pasal 23/26 di eBupot Klikpajak sangat gampang karena Anda akan dipandu dengan langkah-langkah mudah dan simpel.

Temukan langkah-langkah cara membuat Bukti Potong PPh Pasal 23/26 di e-Bupot Klikpajak di sini.

Sebelum itu, Klikpajak by Mekari sekilas akan mengulas mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan Pasal 26 yang diwajibkan menggunakan eBupot.

Table of Contents

Apa itu PPh Pasal 23/26 di eBupot?

PPh 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 serta untuk pengenaan kepada wajib pajak dalam negeri.

Subjek pemotong PPh Pasal 23 adalah:

Badan

  • Badan pemerintah
  • Subjek pajak dalam negeri
  • Bentuk Usaha Tetap (BUT)
  • Atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

Orang Pribadi

  • Akuntan
  • Arsitek
  • Dokter
  • Notaris
  • Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas
  • Orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan

Namun WP Orang Pribadi dalam negeri pemotong PPh 23 ini hanya memotong PPh 23 atas sewa saja dan harus ditunjuk sebagai pemotong PPh 23 dengan Surat Keputusan Penunjukan (SKP) yang diterbitkan oleh KPP.

PPh 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima WP luar negeri dari Indonesia selain BUT dari pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, dan perwakilan perusahaan luar negeri.

Subjek pemotong PPh Pasal 26

Pemotong PPh 26 adalah semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran, seperti gaji, bunga, dividen, royalti dan sejenisnya kepada WP luar negeri.

eBupot Klikpajak: Tutorial Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 OnlineIlustrasi subjek yang membuat Bukti Potong PPh 23/26 di eBupot

Persiapan Membuat Bukti Potong PPh 23/26 di eBupot

Sebelum membuat Bukti Potong PPh 23/26, ada sejumlah persiapan yang harus dilakukan sebagai syarat pembuatan Bukti Potong di eBupot:

1. Memiliki NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah syarat mutlak untuk melakukan aktivitas perpajakan.

Sebab NPWP merupakan bukti bahwa Anda adalah sebagai WP yang memang terdaftar di database DJP yang dibuktikan dengan identitas penomoran sebagai wajib pajak.

Belum punya NPWP Badan?

Begini cara mengajukan NPWP Badan secara online.

Belum memiliki NPWP Pribadi?

Begini cara membuat NPWP Pribadi online.

2. Memiliki Sertifikat Elektronik

Mengajukan Sertifikat Elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar.

Bagaimana cara mendapatkan Sertifikat Elektronik?

Berikut syarat, cara aktivasi, cara download dan cara membuat Sertifikat Elektronik e-Bupot.

3. Daftar Akun Klikpajak

Setelah memenuhi dua persyaratan membuat Bukti Potong PPh 23/26 di eBupot, langkah selanjutnya adalah memiliki akun pajak online Klikpajak untuk memulai eBupot.

Berikut cara daftar akun Klikpajak:

1. Akses link Daftar Klikpajak lalu isi data diri Anda sesuai pada kolom tertera pada data Klikpajak seperti gambar di bawah ini, jangan lupa untuk mencentang captcha ‘I’m not robot’ lalu klik ‘Daftar’.

eBupot Klikpajak: Tutorial Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Online

2. Jika sudah klik ‘Daftar’, Anda akan menerima email dari Klikpajak untuk verifikasi email dan juga Anda akan diminta untuk melakukan pengisian data pada kolom ‘Pajak apa yang ingin Anda kelola‘.

Pilih sesuai kebutuhan Anda (Badan atau Pribadi). Di bawah ini kami memberikan contoh jika Anda memilih pajak Badan.

Lalu isikan informasi pada kolom yang tersedia. (Harap diperhatikan untuk NPWP harus diisikan dengan NPWP yang valid, sistem akan mengecek validasi ini secara otomatis).

eBupot Klikpajak: Tutorial Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Online

3. Setelah selesai, maka Anda akan langsung masuk ke halaman utama (Home). Namun Anda belum bisa menggunakan fitur yang ada di Klikpajak karena belum melakukan verifikasi email.

eBupot Klikpajak: Tutorial Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Online

4. Untuk dapat menggunakan fitur-fitur yang ada pada Klikpajak Anda harus verifikasi terlebih dahulu email Anda dengan cara masuk ke halaman email Anda dan cek inbox (kotak masuk) dari no-reply@klikpajak.id, lalu klik pada tombol ‘Verifikasi Email Saya‘.

Setelah melakukan verifikasi email Anda dapat menggunakan fitur-fitur dari Klikpajak untuk kebutuhan pajak Anda.

eBupot Klikpajak: Tutorial Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Online

 

eBupot Klikpajak: Tutorial Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 OnlineIlustrasi membuat Bukti Potong di eBupot

4. Registrasi Layanan eBupot Klikpajak

Setelah terdaftar di aplikasi Klikpajak, langkah berikutnya adalah melakukan registrasi layanan e-Bupot Klikpajak.

Untuk mulai menggunakan layanan e-Bupot Klikpajak, Anda Klikpajak harus mendaftarkan EFIN-nya di Klikpajak lalu melakukan registrasi layanan e-Bupot Klikpajak.

Berikut langkah-langkah untuk proses registrasi layanan e-Bupot Klikpajak:

1. Masuk ke salah satu menu di modul e-Bupot.

2. Apabila Anda belum mendaftarkan EFIN-nya di Klikpajak, maka perlu melakukan registrasi EFIN terlebih dahulu.

3. Jika Anda sudah mendaftarkan EFIN-nya, Anda baru dapat mendaftarkan layanan e-Bupot Klikpajak dengan mengisi beberapa informasi di halaman Pendaftaran e-Bupot 23/26.

4. Lengkapi informasi penandatangan SPT Masa PPh Pasal 23/26:

  • NPWP penandatangan SPT
  • Nama lengkap pemilik NPWP penandatangan
  • Bertindak sebagai WP/Pengurus atau yang dikuasakan oleh WP untuk mengurus SPT
  • Jabatan penandatangan dalam perusahaan/organisasi WP
  • Kota sebagai tempat penandatangan SPT

5. Masukkan data Sertifikat Elektronik

  • Sertifikat Elektronik yang diterbitkan DJP sebagai tanda WP PKP
  • Passphrase atau kata sandi Sertifikat Elektronik

6. Setelah melengkapi informasi penandatangan dan memasukkan Sertifikat Elektronik, pastikan untuk mencentang setelah membaca ‘syarat & ketentuan Klikpajak’ dan ‘menyimpan sertifikat elektronik’. Lalu, klik “Daftarkan” untuk masuk ke halaman e-Bupot 23/26.

7. Pengaturan Penandatanganan eBupot

Untuk melakukan pengaturan terhadap data penandatangan Bukti Potong PPh 23/26 dan SPT Masa PPh 23/26, pengguna Klikpajak dapat melakukan penyesuaian data di halaman Penandatangan.

Berikut langkah-langkah untuk melihat dan mengubah informasi penandatangan untuk modul e-Bupot 23/26:

1. Masuk ke menu Profil melalui NPWP di sebelah kanan atas.

2. Pilih menu Penandatangan, lalu modul eBupot 23/26

3. Sesuaikan data penandatangan untuk Bukti Potong 23/26 dan SPT Masa PPh 23/26 yang diinginkan, lalu klik Simpan perubahan.

Mulai Membuat Bukti Potong PPh 23/26 di eBupot

Berikut langkah-langkah membuat Bukti Potong PPh Pasal 23/26.

A. Membuat Bukti Potong PPh 23 Normal di eBupot

Untuk membuat Bukti Potong PPh 23 Normal (Pembetulan-0), ikuti langkah-langkah berikut:

1. Klik menu eBupot, setelah itu pada submenu eBupot pilih Bukti potong PPh Psl 23.

2. Anda akan diarahkan ke halaman Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, kemudian pilih button Buat Bukti Potong PPh 23.

3. Isi form Bukti Potong sesuai dengan kebutuhan Anda.

a. Tanggal pemotongan dan Identitas WP yang dipotong. (Note: Tanggal pemotongan by default selalu hari ini. Masa pajak akan berubah mengikuti bulan pada tanggal pemotongan)

eBupot Klikpajak: Tutorial Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Online

 

b. Dasar pemotongan & fasilitas (tanpa fasilitas, SKB, DTP). (Note: Fasilitas SKB dan DTP hanya bisa digunakan apabila identitas WP dipotong ber-NPWP)

eBupot Klikpajak: Tutorial Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Online

c. Pajak penghasilan yang dipotong. (Note: Tarif PPh yang dipotong tergantung dari Kode Objek Pajak yang dipilih. PPh yang dipotong = Jumlah bruto x Tarif PPh)

eBupot Klikpajak: Tutorial Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Online

d. Identitas pemotong pajak (Note: Nama dan NPWP pemotong pajak diambil dari profil Perusahaan. Nama & NPWP penandatangan diambil sesuai data konfigurasi penandatangan)

eBupot Klikpajak: Tutorial Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Online

4. Setelah mencentang pernyataan, klik Buat bukti potong untuk mengirimkan data ke DJP, kemudian Anda akan diarahkan ke halaman Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan Status BP tersebut menjadi Sedang diproses dan Nomor BP menjadi Menunggu nomor.

5. Apabila berhasil divalidasi DJP, Status Bukti Potong tersebut akan berubah menjadi Normal dan akan menerima Nomor Bukti Potong yang diberikan oleh DJP

1. Cara Melihat Detail Bukti Potong PPh Pasal 23

Untuk melihat detail Bukti Potong 23, ikuti langkah-langkah berikut ini:

1. Klik menu eBupot, setelah itu pada submenu eBupot pilih Bukti potong PPh Psl 23.

2. Pada halaman Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, pilih Nomor Bukti Potong yang Anda ingin lihat detailnya.

eBupot Klikpajak: Tutorial Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Online

3. Status dari Bukti Potong dapat dilihat pada bagian atas dengan label berwarna

  • Normal / Normal Pembetulan (Hijau)
  • Dibetulkan / Dihapus (Kuning)
  • Dibatalkan / Gagal (Merah)
  • Sedang diproses (Biru)

4. Apabila Bukti Potong sudah dilaporkan dalam SPT Masa, akan memiliki tanda Sudah terlapor pada bagian atas.

eBupot Klikpajak: Tutorial Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Online

5. Untuk memeriksa bukti potong benar-benar diterbitkan oleh DJP, dapat melakukan scan atas QR code-nya yang tertera di bagian bawah setelah bukti potong tervalidasi DJP.

2. Cara Dwonload Bukti Potong PPh 23

Berikut langkah-langkah Mengunduh Bukti Potong PPh Pasal 23:

  • Klik menu eBupot, setelah itu pada submenu pilih PPh Pasal 23.
  • Pada list Bukti Potong PPh 23 pilih salah satu dari Nomor Bukti Potong yang ingin Anda unduh bukti potongnya.
  • Anda akan diarahkan ke halaman detail. Kemudian klik dropdown Tindakan dan pilih “Unduh bukti potong”.
  • Bukti potong akan terunduh dengan format pdf seperti ini:

eBupot Klikpajak: Tutorial Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Online

3. Cara Membuat Bukti Potong PPh 23 Pembetulan

Bukti potong 23 (Normal atau Normal-Pembetulan) yang sudah terlaporkan dalam SPT Masa

dapat diperbaiki datanya dengan cara membuat bukti potong pembetulannya. Berikut

langkah-langkah membuat pembetulan Bukti Potong PPh Pasal 23:

1. Klik menu eBupot, setelah itu pada submenu eBupot pilih Bukti Potong PPh Psl 23.

2. Anda akan diarahkan ke halaman Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, kemudian pilih Bukti Potong PPh 23 yang sudah memiliki nomor dan ingin dibetulkan untuk masuk ke halaman detail dari Bukti Potong tersebut.

(Note: BP yang dapat dibuat pembetulan hanyalah BP dengan status : Normal / Normal Pembetulan & sudah terlapor).

3. Pada halaman detail klik Tindakan kemudian pilih “Betulkan”.

a. eBupot Klikpajak: Tutorial Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Online

4. Anda akan diarahkan ke halaman Buat Bukti Potong Pembetulan, pada halaman ini anda dapat mengubah nilai pada seluruh field yang diinginkan.

5. Setelah mencentang pernyataan, klik Buat pembetulan untuk mengirimkan data ke DJP, kemudian Anda akan diarahkan ke halaman Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan Status Bukti Potong tersebut menjadi Dibetulkan dan muncul satu Bukti Potong baru dengan Nomor Bukti Potong yang sama dengan Bukti Potong yang dibetulkan dengan Status Bukti Potong Sedang diproses.

a.eBupot Klikpajak: Tutorial Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Online

b.

 

6. Apabila berhasil divalidasi DJP, Status Bukti Potong baru tersebut akan berubah menjadi Normal-Pembetulan dan Bukti Potong yang lama akan berubah menjadi Dibetulkan.

4. Cara Pembatalan Bukti Potong PPh 23

Bukti potong 23 (Normal atau Normal-Pembetulan) yang sudah terlaporkan dalam SPT Masa

dapat dianulir nomor bukti potongnya dengan cara membatalkan bukti potongnya. Berikut

langkah-langkah membatalkan Bukti Potong PPh Pasal 23:

1. Klik menu eBupot, setelah itu pada submenu eBupot pilih Bukti potong PPh Psl 23.

2. Anda akan diarahkan ke halaman Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, kemudian pilih Bukti Potong PPh 23 yang sudah mendapatkan nomor dan ingin dibatalkan untuk masuk ke halaman detail dari Bukti Potong tersebut.

(Note: Bukti Potong yang dapat dibatalkan hanyalah Bukti Potong dengan status : Normal / Norma-Pembetulan & sudah terlapor).

3. Pada halaman detail klik “Tindakan” kemudian pilih “Batalkan”.

eBupot Klikpajak: Tutorial Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Online

4. Akan muncul konfirmasi pembatalan bukti potong. Klik Ya, batalkan” untuk membatalkan Bukti Potong dengan mengirim instruksi ke DJP.

5. Kemudian Anda akan diarahkan ke halaman Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan Status Bukti Potong tersebut menjadi Sedang diproses.

6. Apabila berhasil divalidasi DJP, Status Bukti Potong baru tersebut akan berubah menjadi Dibatalkan.

5. Cara Edit Bukti Potong PPh 23

Bukti potong 23 (Normal atau Normal-Pembetulan) yang belum terlaporkan dalam SPT Masa

masih dapat dilakukan perbaikan data tanpa perlu membuat bukti potong pembetulannya.

Berikut langkah-langkah mengedit Bukti Potong PPh Pasal 23:

  1. Klik menu e-Bupot, setelah itu pada submenu e-Bupot pilih Bukti potong PPh Psl 23.
  2. Anda akan diarahkan ke halaman Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, kemudian pilih Bukti Potong PPh 23 yang ingin diedit untuk masuk ke halaman detail dari BP tersebut. (Note: BP yang dapat diedit hanyalah BP dengan status : belum terlapor dan Normal / Normal Pembetulan / Gagal).
  3. Pada halaman detail klik Tindakan kemudian pilih Ubah.
  4. Anda akan diarahkan ke halaman Ubah Bukti Potong, pada halaman ini anda dapat mengubah pada seluruh field yang diinginkan.
  5. Setelah mencentang pernyataan, klik Simpan perubahan untuk mengirimkan data ke DJP, kemudian Anda akan diarahkan ke halaman Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan Status BP tersebut menjadi Sedang diproses sampai beberapa saat akan berubah menjadi Normal / Normal-Pembetulan.
  6. Apabila berhasil divalidasi DJP, Status BP baru tersebut akan berubah menjadi Normal-Pembetulan.

6. Cara Hapus Bukti Potong PPh 23

Bukti potong PPh 23 Normal yang belum terlaporkan dalam SPT Masa masih dapat dihapus.

Sehingga tidak perlu melaporkan SPT Pembetulannya.

Berikut langkah-langkah menghapus Bukti Potong PPh Pasal 23:

1. Pilih salah satu Bukti Potong PPh 23 yang ingin dihapus dan klik Nomor Bukti Potong.

eBupot Klikpajak: Tutorial Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Online

2. Pada halaman detail Bukti Potong PPh 23, klik dropdown Tindakan dan pilih “Hapus”.

eBupot Klikpajak: Tutorial Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Online

3. Akan muncul pop-up konfirmasi penghapusan Bukti Potong, kemudian klik button “Ya, hapus” untuk melanjutkan proses penghapusannya.

4. Anda akan diarahkan kembali ke halaman list Bukti Potong PPh Pasal 23 dengan Status “Sedang diproses”

5. Tunggu beberapa saat dan apabila proses hapus berhasil, status Bukti Potong PPh Pasal 23 tersebut akan berubah dari Sedang diproses menjadi “Dihapus”.

(Note: Penghapusan Bukti Potong bisa dilakukan juga di Bukti Potong dengan status “Gagal” dan apabila penghapusan berhasil Bukti Potong akan hilang dari list)

B. Cara Membuat Bukti Potong PPh Pasal 26 di eBupot

Untuk membuat bukti potong PPh 26 Normal (Pembetulan-0), ikuti langkah-langkah berikut ini:

1. Klik menu eBupot, setelah itu pada submenu eBupot pilih Bukti potong PPh Pasal 26.

2. Anda akan diarahkan ke halaman Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 26, kemudian pilih button Buat Bukti Potong PPh 26.

3. Isi form Bukti Potong sesuai dengan kebutuhan Anda.

a. Tanggal pemotongan dan Identitas WP yang dipotong. (Note: Tanggal pemotongan by default selalu hari ini. Masa pajak akan berubah mengikuti bulan pada tanggal pemotongan)

eBupot Klikpajak: Tutorial Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Online

b. Dasar pemotongan & fasilitas (tanpa fasilitas, SKB, DTP). (Note: Fasilitas SKD dan DTP hanya bisa digunakan apabila identitas WP dipotong memiliki TIN)

eBupot Klikpajak: Tutorial Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Online

c. Pajak penghasilan yang dipotong. (Note: Tarif PPh yang dipotong dan Perkiraan netto tergantung dari Kode Objek Pajak yang dipilih. PPh yang dipotong = Jumlah bruto x Perkiraan Netto x Tarif PPh)

eBupot Klikpajak: Tutorial Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Online

d. Identitas pemotong pajak (Note: Nama dan NPWP pemotong pajak diambil dari profil Perusahaan. Nama & NPWP penandatangan diambil sesuai data konfigurasi penandatangan)

eBupot Klikpajak: Tutorial Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Online

4. Setelah mencentang pernyataan, klik Buat bukti potong untuk mengirimkan data ke DJP, kemudian Anda akan diarahkan ke halaman Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 dan Status Bukti Potong tersebut menjadi Sedang diproses dan Nomor Bukti Potong menjadi Menunggu nomor.

5. Apabila berhasil divalidasi DJP, Status Bukti Potong tersebut akan berubah menjadi Normal dan akan menerima Nomor Bukti Potong yang diberikan oleh DJP

1. Cara Melihat Detail Bukti Potong PPh 26

Untuk melihat detail Bukti Potong 26, ikuti langkah-langkah berikut ini:

1. Klik menu e-Bupot, setelah itu pada submenu e-Bupot pilih Bukti potong PPh Pasal 26.

2. Pada halaman Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 26, pilih Nomor Bukti Potong yang Anda ingin lihat detailnya.

eBupot Klikpajak: Tutorial Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Online

3. Status dari Bukti Potong dapat dilihat pada bagian atas dengan label berwarna

  • Normal/Normal Pembetulan (Hijau)
  • Dibetulkan/Dihapus (Kuning)
  • Dibatalkan/Gagal (Merah)
  • Sedang diproses (Biru)

4. Apabila Bukti Potong sudah dilaporkan dalam SPT Masa, akan memiliki tanda Sudah terlapor pada bagian atas.

eBupot Klikpajak: Tutorial Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Online

5. Untuk memeriksa bukti potong benar-benar diterbitkan oleh DJP, dapat melakukan scan atas QR code-nya yang tertera di bagian bawah setelah bukti potong tervalidasi DJP.

2. Cara Download Bukti Potong PPh 26

Berikut langkah-langkah Mengunduh Bukti Potong PPh Pasal 26:

  • Klik menu eBupot, setelah itu pada submenu pilih PPh Pasal 26.
  • Pada list Bukti Potong PPh 26 pilih salah satu dari Nomor Bukti Potong yang ingin Anda unduh bukti potongnya.
  • Anda akan diarahkan ke halaman detail. Kemudian klik dropdown Tindakan dan pilih “Unduh bukti potong”.
  • Bukti potong akan terunduh dengan format pdf seperti ini

eBupot Klikpajak: Tutorial Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Online

3. Cara Membuat Bukti Potong PPh 26 Pembetulan

Bukti potong 26 (Normal atau Normal-Pembetulan) yang sudah terlaporkan dalam SPT Masa

dapat diperbaiki datanya dengan cara membuat bukti potong pembetulannya. Berikut

langkah-langkah membuat pembetulan Bukti Potong PPh Pasal 26:

1. Klik menu eBupot, setelah itu pada submenu eBupot pilih Bukti potong PPh Pasal 26.

2. Anda akan diarahkan ke halaman Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 26, kemudian pilih Bukti Potong PPh 26 yang sudah memiliki nomor dan ingin dibetulkan untuk masuk ke halaman detail dari Bukti Potong tersebut.

(Note: BP yang dapat dibuat pembetulan hanyalah Bukti Potong dengan status : Normal / Normal Pembetulan & sudah terlapor).

3. Pada halaman detail klik Tindakan kemudian pilih Betulkan.

eBupot Klikpajak: Tutorial Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Online

4. Anda akan diarahkan ke halaman Buat Bukti Potong Pembetulan, pada halaman ini anda dapat mengubah nilai pada seluruh field yang diinginkan.

5. Setelah mencentang pernyataan, klik Buat pembetulan untuk mengirimkan data ke DJP, kemudian Anda akan diarahkan ke halaman Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 dan Status Bukti Potong tersebut menjadi Dibetulkan dan muncul satu Bukti Potong baru dengan Nomor Bukti Potong yang sama dengan Bukti Potong yang dibetulkan dengan Status Bukti Potong Sedang diproses.

a. eBupot Klikpajak: Tutorial Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Online

b.

6. Apabila berhasil divalidasi DJP, Status Bukti Potong baru tersebut akan berubah menjadi Normal-Pembetulan dan Bukti Potong yang lama akan berubah menjadi Dibetulkan.

4. Cara Membuat Bukti Potong PPh 26 Pembatalan

Bukti potong 26 (Normal atau Normal-Pembetulan) yang sudah terlaporkan dalam SPT Masa

dapat dianulir nomor bukti potongnya dengan cara membatalkan bukti potongnya. Berikut

langkah-langkah membatalkan Bukti Potong PPh Pasal 26:

1. Klik menu eBupot, setelah itu pada submenu eBupot pilih Bukti potong PPh Psl 26.

2. Anda akan diarahkan ke halaman Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 26, kemudian pilih Bukti Potong PPh 26 yang sudah mendapatkan nomor dan ingin dibatalkan untuk masuk ke halaman detail dari Bukti Potong tersebut.

(Note: Bukti Potong yang dapat dibatalkan hanyalah BP dengan status : Normal / Norma-Pembetulan & sudah terlapor).

3. Pada halaman detail klik Tindakan kemudian pilih Batalkan.

eBupot Klikpajak: Tutorial Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Online

4. Akan muncul konfirmasi pembatalan bukti potong. Klik Ya, batalkan untuk membatalkan Bukti Potong dengan mengirim instruksi ke DJP.

5. Kemudian Anda akan diarahkan ke halaman Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 dan Status BP tersebut menjadi Sedang diproses.

6. Apabila berhasil divalidasi DJP, Status BP baru tersebut akan berubah menjadi Dibatalkan.

5. Cara Edit Bukti Potong PPh 26

Bukti potong 26 (Normal atau Normal-Pembetulan) yang belum terlaporkan dalam SPT Masa

masih dapat dilakukan perbaikan data tanpa perlu membuat bukti potong pembetulannya.

Berikut langkah-langkah mengedit Bukti Potong PPh Pasal 26:

  1. Klik menu eBupot, setelah itu pada submenu eBupot pilih Bukti potong PPh Pasal 26.
  2. Anda akan diarahkan ke halaman Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 26, kemudian pilih Bukti Potong PPh 26 yang ingin diedit untuk masuk ke halaman detail dari Bukti Potong tersebut. (Note: Bukti Potong yang dapat diedit hanyalah Bukti Potong dengan status : belum terlapor dan Normal / Normal Pembetulan / Gagal).
  3. Pada halaman detail klik Tindakan kemudian pilih Ubah.
  4. Anda akan diarahkan ke halaman Ubah Bukti Potong, pada halaman ini anda dapat mengubah pada seluruh field yang diinginkan.
  5. Setelah mencentang pernyataan, klik Simpan perubahan untuk mengirimkan data ke DJP, kemudian Anda akan diarahkan ke halaman Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 dan Status BP tersebut menjadi Sedang diproses sampai beberapa saat akan berubah menjadi Normal / Normal-Pembetulan.
  6. Apabila berhasil divalidasi DJP, Status BP baru tersebut akan berubah menjadi Normal-Pembetulan.

6. Cara Hapus Bukti Potong PPh 26

Bukti potong PPh 26 Normal yang belum terlaporkan dalam SPT Masa masih dapat dihapus

sehingga tidak perlu melaporkan SPT Pembetulannya. Berikut langkah-langkah menghapus

Bukti Potong PPh Pasal 26:

1. Pilih salah satu Bukti Potong PPh 26 yang ingin dihapus dan klik Nomor Bukti Potong.

2. Pada halaman detail Bukti Potong PPh 26, klik dropdown Tindakan dan pilih “Hapus”.

eBupot Klikpajak: Tutorial Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Online

3. Akan muncul pop-up konfirmasi penghapusan Bukti Potong, kemudian klik button “Ya, hapus” untuk melanjutkan proses penghapusannya.

4. Anda akan diarahkan kembali ke halaman list Bukti Potong PPh Pasal 26 dengan Status “Sedang diproses”

5. Tunggu beberapa saat dan apabila proses hapus berhasil, status Bukti Potong PPh Pasal 26 tersebut akan berubah dari Sedang diproses menjadi “Dihapus”. (Note: Penghapusan Bukti Potong bisa dilakukan juga di Bukti Potong dengan status “Gagal” dan apabila penghapusan berhasil Bukti Potong akan hilang dari list)

Mudah Urus Perpajakan Lainnya di Klikpajak

Bukan hanya mudah membuat Bukti Potong PPh Pasal 23/26 saja, melalui Klikpajak.id Anda dapat melakukan berbagai perpajakan lainnya lebih efektif dan efisien.

Sebab Klikpajak memiliki fitur lengkap dan terintegrasi.

Berikut fitur lengkap Klikpajak yang memudahkan urusan perpajakan Anda.

A. Menggunakan Fitur e-Faktur 3.0 dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Anda menggunakan e-Faktur Klikpajak.id, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Anda dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Anda dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

B. Bisa Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Note: Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

C. Lapor SPT di e-Filing Klikpajak Gratis!

Anda dapat memanfaatkan fitur e-Filing Klikpajak untuk melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT juga gratis selamanya melalui e-Filing Klikpajak.

Anda bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Tutorial cara lapor SPT PPh Badan selengkapnya dapat Anda lihat pada video berikut:

Cra lapor SPT PPh Pribadi selengkapnya dapat Anda lihat pada video berikut ini:

Aturan Baru Sanksi Tidak/Telat Lapor SPT Pajak

DJP telah menentukan kapan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) maupun PPN.

WP yang tidak lapor atau terlambat melakukan pelaporan pajak, harus bersiap menghadapi sanksi atau denda keterlambatan.

Sebelumnya, pengenaan sanksi terlambat dan kurang bayar pajak sebesar 2% per bulan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 6/1983 yang diubah dengan UU 16/2009.

Namun ketentuan diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi disesuaikan dengan tingkat atau tarif suku bunga acuan per bulan.

Hasil penghitungan sanksi telat lapor SPT dan kurang bayar pajak terbaru pengenaan sanksi terkait pelaporan SPT jumlahnya bisa lebih rendah dibanding sanksi sebelumnya.

Note: Poin-Poin UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan 

Berikut rincian aturan sanksi dan denda terkait pelaporan SPT pajak dalam UU Cipta Kerja:

1. Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12 berlaku pada tanggal dimulai penghitungan sanksi, paling lama 24 bulan pada WP yang;

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak menjadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Jika tidak melunasi SPT kurang bayar => Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dibagi 12, paling lama 24 bulan

3. Jika tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) => Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% dibagi 12, paling lama 24 bulan

4. Jika tidak menyampaikan SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar => Akan didenda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

Jumlah ini lebih rendah dari yang tertulis di UU KUP, sebesar 150%.

5. Jika PPh PKP kurang bayar, sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menkeu dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP).

Note: Aturan Baru Membuat e-Faktur dan Mengkreditkan PPN di UU Cipta Kerja

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, berikut ini:

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

D. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

E. Terintegrasi Jurnal.id: Administrasi Perpajakan Makin Mudah dan Cepat

Agar semakin mudah dan praktis dalam melakukan administrasi perpajakan Anda, gunakan juga pembukuan dan laporan keuangan dalam aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Karena aplikasi pajak online Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Potong Pajaknya secara langsung, dan saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Dan lainnya yang memudahkan Anda mengelola faktur, biaya, stok barang, cash link atau transfer langsung dalam aplikasi, hingga melihat ringkasan bisnis dari smartphone Anda.

Note: Ketahui bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin memudahkan urusan perpajakan Anda, selengkapnya temukan di SINI.

Data Anda Terlindungi

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Anda melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Baca Juga: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat

Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak.id mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

Lebih mudah dengan eBupot Klikpajak, bukan?

Ingin lebih gampang kelola pajak dan laporan keuangan perusahaan?

Ikuti demo online cara mengelola perpajakan dan laporan keuangan perusahaan di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Anda.


PUBLISHED08 Jan 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: