Efiling Pajak Online, Pahami Risiko Terlambat Lapor Pajak - Klikpajak

Efiling Pajak Online, Pahami Risiko Terlambat Lapor Pajak

Kewajiban lapor SPT Pajak online merupakan kewajiban yang paling penting dan menentukan langkah-langkah perpajakan berikutnya. Direktorat Jenderal Pajak sebagai pemegang otoritas pajak, menjalankan fungsinya yaitu melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan oleh para wajib pajak. Dalam proses pengawasan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak akan mengetahui baik wajib pajak yang tepat waktu lapor SPT pajak secara eFiling maupun yang terlambat. Lalu, apakah risiko-risiko yang dialami Wajib Pajak terlambat melakukan efiling pajak Surat Pemberitahuan (SPT)? Simak pembahasan berikut ini.

Apa Itu Pelaporan Pajak?

Pelaporan pajak merupakan suatu aktivitas penyampaian rincian objek pajak, dasar penghitungan pajak, dan pajak yang terutang ke dalam format Formulir Surat Pemberitahuan (SPT). Proses pengisian SPT Pajak juga dapat dikatakan sebagai proses pertanggungjawaban cara menghitung besaran pajak terutang. Dalam menuliskan rincian objek pajak dan cara menghitung pajak, Anda harus teliti dan berhati-hati. Mengapa demikian? Hal ini bertujuan agar hasil hitungan pajak terutang tepat dan tidak keliru.

Wajib pajak harus memperhatikan betul dalam penghitungan pajak terutangnya. Ketika Anda mengisikan angka-angka pada Surat pemberitahuan (SPT) juga beresiko menimbulkan kekeliruan. Dampak yang mungkin terjadi apabila terjadi kekeliruan karena disebabkan oleh apapun itu, adalah adanya proses “pemeriksaan”. Pemeriksaan dilakukan karena petugas pajak mengetahui isi SPT yang belum memenuhi persyaratan dengan benar, jelas, dan lengkap.

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti perpajakan yang dilaksanakan secara objektif dan profesional. Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan perpajakan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada saat periode pengisian SPT secara eFiling pajak, maka wajib pajak dianggap telah mengetahui dan memahami peraturan perpajakan dengan baik dan benar. Namun, apabila dalam penyampaian SPT pertama masih ditemukan kekeliruan, maka wajib pajak masih diberi kesempatan menyampaikan SPT Status Pembetulan.

Macam-Macam Pemeriksaan Pajak

  1. Pemeriksaan Rutin: Pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak sesuai UU KUP.
  2. Pemeriksaan Khusus: Pemeriksaan yang berdasar hasil analisis risiko manual atau elektronik atas indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Jenisnya, Pemeriksaan Pajak Digolongkan Menjadi Dua:

  1. Pemeriksaan Lapangan: Dilakukan paling lama 4 bulan dengan perpanjangan waktu 4 bulan sejak Surat Perintah Pemeriksaan hingga laporan hasil pemeriksaan diterbitkan.
  2. Pemeriksaan Kantor: Dilakukan paling lama 3 bulan dengan perpanjangan waktu 3 bulan sejak Surat Panggilan untuk pemeriksaan hingga laporan hasil pemeriksaan diterbitkan.

Kriteria Pemeriksaan Pajak

  1. Pemeriksaan pajak wajib dilakukan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai Pasal 17 B UU KUP.
  2. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:
  • SPT Lebih Bayar (selain Pasal 17B UU KUP)
  • Wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
  • SPT Rugi
  • Wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
  • Wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukan penilaian kembali aktiva tetap
  • Wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko
  • SPT yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko

[adrotate banner=”5″]

Pengenaan Sanksi Administrasi Terlambat atau Tidak Lapor SPT

Waktu pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan PPh tentu memiliki jatuh temponya. Usahakan Anda membayar dan melapor pajak di awal waktu sebelum jatuh tempo. Hindari terlambat atau bahkan tidak melaporkan SPT karena lupa atau bahkan tidak mengetahui. Batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi paling lama 3 bulan setelah batas akhir tahun pajak, yakni hingga 31 Maret. Sedangkan batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Badan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak, yakni 30 April.

Keterlambatan atas penyampaian SPT akan menimbulkan risiko pengenaan sanksi administrasi berupa denda. Berdasarkan ketentuan UU No.28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka ditetapkan bahwa sanksi yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilannya adalah sebagai berikut:

  • Wajib Pajak Orang Pribadi yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan PPh 21 akan dikenakan denda sebesar Rp100.000
  • Apabila wajib pajak Badan/Perusahaan terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan PPh 22 akan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000
  • Sanksi administrasi untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp500.000
  • Denda untuk Surat Pemberitahuan Masa Lainnya sebesar Rp100.000

Sanksi Pembetulan SPT Tahunan

Apabila wajib pajak membetulkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan kemudian berakibat menambah jumlah pajak yang terutang, maka atas kekurangan pajak yang harus dibayar, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Besarnya bunga adalah 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak berakhir penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

Satu bulan adalah jumlah hari dalam bulan kalender bersangkutan. Misalnya mulai tanggal 1 April sampai dengan 30 April. Bagian dari bulan adalah jumlah hari yang tidak mencapai 1 bulan penuh, misalnya, 21 April sampai dengan 30 April.

Ayo Lapor SPT Pajak: Lebih Awal, Lebih Nyaman

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sangat mengimbau wajib pajak untuk memenuhi kewajiban melaporkan atau menyampaikan SPT Tahunan lebih awal agar lebih nyaman. Dengan melapor SPT di awal waktu, sekaligus menghindari risiko terlambat bahkan lupa lapor.

Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan fasilitas aplikasi eFiling pajak yang dapat Anda lakukan secara online, dimana saja dan kapan saja. Selain lapor pajak melalui e-Filing, DJP juga menyediakan fasilitas e-Form yang dapat diisi dan disimpan secara offline. Formulir ini dapat diunggah ke sistem Direktorat Jenderal Pajak setelah selesai segala kelengkapannya.

Setelah memahami aturan perpajakan terbaru mengenai cara mengisi SPT Online melalui e-Filing, segera persiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sekarang juga. Jangan tunda waktu pelaporan Anda hingga mendekati batas pelaporan SPT Badan pada 30 April nanti. Lebih awal Anda melapor pajak, lebih baik.

Apabila Anda mengalami kesulitan atau error saat menggunakan DJP Online, solusi lapor SPT Tahunan bisa melalui layanan eFiling Klikpajak. Layanan dari klikpajak sangat mudah dan gratis untuk digunakan selamanya. Klikpajak merupakan mitra resmi dari Ditjen Pajak yang bisa digunakan untuk melakukan eFiling untuk semua jenis SPT tahunan Pajak. Dengan Klikpajak, urusan perpajakan Anda beres tanpa repot. Daftar sekarang juga di Klikpajak!

[adrotate banner=”8″]


PUBLISHED09 Apr 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: