Kewajiban Pajak yang Harus Dibayar Wajib Pajak Badan dan Cara Bayar

Kewajiban Pajak yang Harus Dibayar Wajib Pajak Badan dan Cara Bayar

Jenis pajak yang harus dibayar oleh sebuah perusahaan atau WP Badan bermacam-macam. Ketahui apa saja kewajiban pajak yang harus dibayar Wajib Pajak Badan dan cara bayar pajaknya.

Wajib Pajak Badan sendiri terdiri dari beberapa kategori tergantung jenis dan status hukumnya termasuk golongan usahanya, apakah usaha kecil, menengah atau besar.

Karena kategori atau golongan usaha dari WP Badan tersebut juga akan memengaruhi kewajiban pajaknya dari segi tarif dan lainnya.

Wajib Pajak Badan Berstatus PKP

Di Indonesia, WP Badan yang masuk kategori Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa  Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak sesuai Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 11 Tahun 1984 tentang Perubahan UU No. 8/1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), dan perubahannya.

Pengusaha yang melakukan penyerahan objek pajak (BKP/JKP) sesuai UU PPN, maka wajib melaporkan usahanya dan dikukuhkan sebagai PKP. Pengecualian diberikan kepada pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Sedangkan yang masuk kategori pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan brutonya tidak lebih dari Rp4.800.000.000.

Dalam hal ini, pengusaha kecil boleh memilih apakah ingin dikukuhkan menjadi PKP atau tidak.

Apa saja kewajiban pajak yang harus dibayar Wajib Pajak Badan ini dan bagaimana cara membayarnya, berikut ulasan Klikpajak by Mekari.

Jenis Pajak yang Wajib Dibayar Perusahaan atau WP Badan

Ada dua jenis pajak sejauh ini yang harus dibayar oleh WP Badan khususnya PKP, yakni Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Namun dua jenis pajak itu pun masih dipecah-pecah lagi jenisnya.

Berikut detail penjelasan jenis pajak yang wajib dibayar perusahaan atau Wajib Pajak Badan termasuk yang berstatus PKP:

Note: Syarat Pengajuan PKP dan Cara Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan atau PPh adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri.

Dasar hukum pajak penghasilan ini diatur dalam Undang-Udang (UU) PPh No. 7 Tahun 1983 yang telah mengalami beberapa kali perubahan.

Berikut adalah beberapa pajak penghasilan yang dikenakan atau kewajiban pajak yang wajib dibayar WP Badan:

1. PPh Pasal 21

PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

PPh 21 ini wajib dipotong oleh perusahaan pemberi kerja dari gaji yang diterima karyawan/pekerja setiap bulannya atau selain gaji yang termasuk dalam pengenaan PPh 21.

Kemudian perusahaan atau WP Badan wajib menyetorkan pemotongan PPh 21 tersebut ke kas negara setiap bulannya.

gaji karyawan yang harus dipotongIlustrasi gaji karyawan yang harus dipotong perusahaan atau pemberi kerja

2. PPh Pasal 22

PPh 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor serta re-impor.

Sesuai UU PPh No. 36 Tahun 2008, PPh Pasal 22 merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.

Jumlah tarif PPh Pasal 22 ini berbeda-beda yang tergantung dari objek pajaknya.

Note: Panduan Lengkap PPh Pasal 22 Impor, Hitung dan Lapor SPT PPh 22

3. PPh Pasal 23

PPh 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, dividen, bunga, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain menyangkut pemakaian aset selain tanah atau transfer bangunan atau jasa, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Selengkapnya penjelasan mengenai PPh Pasal 23.

4. PPh Pasal 25

PPh 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Angsuran ini bertujuan untuk meringankan beban pajak terutang yang harus dilunasi dalam waktu satu tahun atau setiap akhir tahun.

Namun keringanan pengangsuran PPh Pasal 25 setiap bulan ini tidak berlaku pada WP yang dikenakan PPh Final sesuai PP No. 23 Tahun 2018.

Seiring dengan kondisi adanya pandemi Virus Corona (Covid-19) di sepanjang 2020, pemerintah memberikan insentif potongan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%.

Note: Berakhir Desember, Sudah Manfaatkan Potongan Angsuran PPh 25 Sebesar 50%?

5. PPh Pasal 26

PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan/dipotong dari seorang WP yang sumber penghasilannya di Indonesia, namun diterima oleh WP yang ada di luar negeri, selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

Berdasarkan aturan, tarif umum PPh Pasal 26 yang dikenakan sebesar 20 persen, namun besar tarif tersebut fleksibel mengikuti P3B.

pajak tenaga asingIlustrasi perusahaan yang mempekerjakan salah satu karyawan warga negara asing di Indonesia

6. PPh Pasal 29

PPh 29 adalah pajak penghasilan yang dikenakan saat jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang telah disetor sendiri.

Maka nilai lebih pajak terutang tersebut (pajak terutang dikurangi kredit pajak) menghasilkan PPh Pasal 29. PPh ini harus dibayarkan sebelum SPT Tahunan PPh Badan dilaporkan.

Pajak penghasilan pasal 29 ini merupakan PPh Kurang Bayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (jenis PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25.

7. PPh Pasal 4 ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas beberapa jenis penghasilan yang didapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final serta tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang.

Jenis pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) ini dipotong dari bunga deposito dan berbagai jenis tabungan, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi jenis lainnya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan pajak penghasilan.

Note: Penjelasan lengkap mengenai berbagai macam pajak penghasilan ini, baca Ulasan Lengkap Pajak Penghasilan: Jenis-Jenis PPh, Objek, Subjek, Tarif dan Contoh

8. PPh Pasal 15

PPh 15 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan international dan perusahaan asuransi asing

Pajak jenis ini terkait dengan Norma Perhitungan Khusus untuk golongan wajib pajak tertentu.

WP yang masuk kategori ini contohnya, wajib pajak badan yang bergerak dibidang pelayaran atau penerbangan internasional, pengeboran minyak, gas dan geothermal, perusahaan dagang asing, perusahaan asuransi luar negeri, serta perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan-guna-serah.

wajib pajak pengusahaIlustrasi pengusaha sebagai Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban PPh

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengusaha yang berstatus PKP wajib memungut, menyetor, melaporkan PPN atau Pajak PPnBM yang terutang atas aktivitas penyerahan BKP atau JKP.

Dengan demikian, WP Badan berstatus PKP ini erat kaitannya dengan aktivitas pembuatan Faktur Pajak elektronik atau e-Faktur.

Seperti diketahui, mulai 1 Oktober 2020 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberlakukan e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2.

Dari pembaruan sistem e-Faktur terbaru inilah, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, mulai Masa Pajak September 2020 dan seterusnya wajib melalui e-Faktur.

DJP telah menutup saluran pelaporan SPT Masa PPN di e-SPT atau e-Filing.

Kembali lagi pada pembahasan kewajiban pajak Wajib Pajak Badan, selain kewajiban PPh khusus bagi WP Badan berstatus PKP juga memiliki kewajiban perpajakan atas berikut ini:

Note: PPN Atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PMSE

1. PPN

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas transaksi jual-beli barang dan jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha. Namun PPN ini dibebankan kepada konsumen. Sedangkan produsen atau pengusaha hanya sebagai pihak yang memungut, lalu menyetorkan dan melaporkan PPN tersebut ke negara.

Berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah), tarif PPN normal di Indonesia yang berlaku adalah 10%. Namun besar tarif PPN ini bisa diubah paling rendah 5% dan paling 15% yang perubahannya diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP).

jenis pajak yang cukup akrab di telinga, di mana pajak dikenakan pada transaksi untuk BKP atau JKP di wilayah hukum Indonesia. Nilai PPN ditambahkan pada harga pokok BKP atau JKP yang diperjualbelikan. Pemerintah menetapkan tarif untuk PPN sebesar 10 persen.

pajak usaha ekspedisiIlustrasi penyerahan barang kena pajak yang dikenakan PPN

2. PPnBM

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Seperti namanya, pajak ini dikenakan pada barang atau produk yang dianggap bukan sebagai barang kebutuhan pokok, dan dikonsumsi oleh kalangan masyarakat tertentu atau mereka yang berpenghasilan tinggi.

Secara spesifik, barang-barang mewah yang dibeli dimaksudkan untuk memperlihatkan tingkat status sosial atau jika dikonsumsi dinilai dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat Indonesia. Barang jenis ini masuk kategori barang kena PPnBM.

ppnbmIlustrasi kendaraan yang juga tergolong barang mewah yang transaksinya akan dikenakan PPnBM

Cara Membayar Pajak 

Setelah memahami jenis-jenis pajak, pertanyaan selanjutnya bagaimana cara atau metode pembayaran pajak.

Di Indonesia, Wajib Pajak Badan yang ingin membayar kewajiban pajaknya bisa melakukan lewat dua kanal, yakni membayar lewat online banking atau datang langsung ke kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk secara resmi oleh Menteri Keuangan.

Sebelum membayar atau menyetorkan pajak ke bank atau pos persepsi, WP harus membuat Kode Billing terlebih dahulu.

Note: Surat Setoran Elektronik: Mengenal SSE Pajak Online DJP

Berikut tata cara pembayaran pajak:

1. Online Banking

Untuk bisa melakukan pembayaran lewat cara ini WP harus mendaftar dahulu ke bank persepsi yang ditunjuk Menteri Keuangan. Bank selanjutnya akan menyediakan aplikasi khusus pembayaran pajak online.

Ketika hendak melakukan pembayaran, wajib pajak harus mengisi data yang diperlukan pada aplikasi dari bank tersebut.

Saat pembayaran tuntas dilakukan, WP akan diberikan nomor referensi sebagai tanda bukti pembayaran.

Setelah itu data yang sudah diisi beserta nomor referensi harus dikirim ke bank yang bersangkutan supaya WP menerima Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dari bank.

NTPN ini nantinya dipergunakan pada laporan pajak yang akan dikirimkan kepada kantor pajak.

bayar pajak onlinieIlustrasi bayar pajak melalui online banking

2. Membayar via Teller Bank/Kantor Pos

Sejauh ini kantor pos masih menjadi salah satu kanal yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik lewat sistem modul penerimaan negara ‘billing’ generasi kedua (MPN G2).

Dengan sistem MPN G2, maka WP tinggal memperlihatkan ID Billing yang berupa 15 digit angka yang akan dibaca oleh sistem MPN G2. 

Untuk mendapatkan kode tersebut, WP harus terlebih dahulu mendaftar secara online ke www.djponline.go.id

Selain lewat situs tersebut, WP juga bisa mendapatkan ID Billing pada salah satu kanal yang ditunjuk oleh pemerintah, seperti Klikpajak.id

Sebelum cara online diberlakukan, WP harus menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

Sistem manual tersebut dirasa merepotkan WP dan petugas kantor pos/bank persepsi sehingga dilakukanlah perubahan.

Sekarang ini, sistem yang sudah terintegrasi sehingga WP tinggal menunjukan ID Billing kepada petugas di kantor pos.

Selanjutnya, petugas akan memasukan ID billing tanpa harus input lagi data seperti identitas WP, NPWP, Kode MAP, nominal besar uang, serta masa pajak.

bayar pajak di bankIlustrasi bayar pajak dengan mengantre di teller bank atau kantor pos

3. Membayar Pajak WP Badan di Klikpajak

Selain melalui beberapa saluran pembayaran pajak di atas, Wajib Pajak Badan juga dapat membayarkan kewajiban pajaknya mulai dari PPh hingga PPN dan PPnBM di aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Tahukah, Anda dapat membuat kode billing dan langsung bayar billing/pajak hanya dalam satu platform melalui e-Billing Klikpajak.

Klikpajak.id adalah PJAP atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing Klikpajak

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

“Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direkorat Jenderal Pajak (DJP).

Note: langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

bayar billing di klikpajakContoh fitur membuat Kode Billing dan bayar billing di e-Billing Klikpajak

Fitur Lengkap Klikpajak

Bukan hanya kemudahan melakukan proses pembayaran pajak melalui e-Billing Klikpajak, yakni langsung membuat kode billing dan bayar billing tanpa keluar platform, Anda juga dapat mengurus berbagai kewajiban perpajakan lainnya karena Klikpajak memiliki fitur lengkap.

Fitur lengkap apa sajakah yang ada di Klikpajak untuk memudahkan urus perpajakan Anda?

a. Mudah Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, sejak berlakunya e-Faktur 3.0 1 Oktober 2020, pembuatan Faktur Pajak elektronik harus melalui sistem terbaru dan pelaporan SPT Masa PPN wajib melalui e-Faktur web based.

Seiring pembaruan sistem ini, Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi ini.

Namun, bagi pengguna e-Faktur Client Desktop DJP tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur 3.0 Web Based DJP di https://web-efaktur.pajak.go.id/ ketika ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Update e-Faktur 3.0 ini juga diharuskan bagi Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) mitra resmi DJP seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Anda menggunakan aplikasi e-Faktur Klikpajak.id, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur 3.0 DJP untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar platform.

“Langsung gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk memudahkan pembuatan e-Faktur dan pelaporan SPT Masa PPN Anda.”

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0 ini, artinya DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian WP PKP tinggal mencocokkan saja dan bisa langsung dibuat Faktur Pajaknya atau pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya, daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa Lebih Mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak, Anda dapat membuat Faktur Pajak Keluaran, Faktur Pajak Pengganti, Faktur Pajak Retur, dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan mudah hanya dalam satu platform.

  1. Cara Impor Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0
  2. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  3. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur pajak di e-Faktur

Bahkan pembuatan Faktur Pajak semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id, sehingga dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya.

e-Faktur 3.0 KlikpajakContoh fitur membuat Faktur Pajak di e-Faktur 3.0 Klikpajak

b. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh 23/26 di e-Bupot

Klikajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong PPh Pasal 23/26 dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah.

Melalui fitur e-Bupot Klikpajak, Anda juga dapat langsung menarik data laporan keuangan elektronik yang akan dibuatkan bukti pemotongan pajaknya maupun penyampaian SPT PPh Pasal 23/26.

Wajib e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26, wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk Masa Pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Note: Tutorial Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot.

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly)
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan

e-Bupot KlikpajakContoh fitur membuat bukti potong PPh Pasal 23/26 di e-Bupot Klikpajak

c. Lapor SPT Pajak di e-Filing Klikpajak Gratis!

Melalui e-Filing Klikpajak, Anda dapat melaporkan semua jenis SPT Tahunan/Masa dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT pajak di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya, seperti:

  • SPT Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Setelah menyampaikan SPT pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak.id, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Untuk mengetahui cara lapor SPT Pajak, dapat melihat tutorialnya pada video berikut ini:

Mudah Lihat Batas Waktu Bayar dan Lapor Pajak

Tidak perlu bingung kapan waktunya harus membayar dan melaporkan pajak Anda tepat waktu.

Hindari sanksi atau denda terlambat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan SPT pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

kalender pajak terbarud. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Pelajari lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company dari Klikpajak.id disini!

fitur multi npwp

e. Terintegrasi Jurnal.id: Administrasi Perpajakan Makin Mudah dan Cepat

Agar semakin mudah dan praktis dalam melakukan administrasi perpajakan Anda, gunakan juga pembukuan dan laporan keuangan dalam aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Karena aplikasi pajak online Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Potong Pajaknya secara langsung, dan saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu plaform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangana lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Dan lainnya yang memudahkan Anda mengelola faktur, biaya, stok barang, cash link atau transfer langsung dalam aplikasi, hingga melihat ringkasan bisnis dari smartphone Anda.

Note: Ketahui lebih lanjut bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin memudahkan urusan perpajakan Anda!

integrasi jurnal dan klikpajakIlustrasi integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dengan aplikasi akuntansi online Klikpajak

f. Bagaimana dengan Keamanan Data?

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan nyaman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan maupun kehilangan komputer atau laptop.

keamanan data pajakIlustrasi keamanan data yang menjadi prioritas

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

support klikpajak

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan Anda. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

id billing gratis

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED24 Nov 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: