Apa Saja Syarat Membuat Bukti Potong di e-Bupot 2020?

Apa Saja Syarat Membuat Bukti Potong di e-Bupot 2020?

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengeluarkan aturan baru terkait wajib e-Bupot 2020 dalam pembuatan bukti pemotongan pajak. Ketahui apa saja syarat membuat bukti potong di e-Bupot 2020.

Sebelumnya, melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020, mulai 1 Agustus 2020 setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama seluruh Indonesia diwajibkan membuat bukti potong pajak dan melaporkan SPT masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 secara elektronik melalui aplikasi e-Bupot.

Kini, penerapan wajib e-Bupot secara nasional berlaku mulai 1 September 2020 bagi semua wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan Pasal 6 dari PER-04/PJ/2017, melalui KEP-368/PJ/2020.

Aplikasi e-Bupot sendiri merupakan perangkat lunak yang disediakan di situs web yang dikelola DJP atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh DJP untuk membuat Bukti Pemotongan dalam bentuk dokumen elektronik.

Aplikasi e-Bupot merupakan terobosan dari DJP sebagai bentuk peningkatan layanan pajak pada masyarakat dalam menyambut era digitalisasi. Apa saja syarat membuat bukti potong di e-Bupot? Berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari.

Mengenal e-Bupot 2020

Aplikasi e-Bupot atau bukti pemotongan elektronik pertama kali diperkenalkan pada tahun 2008. Sejak itu, secara bertahap DJP mengharuskan PKP membuat bukti pemotongan dan melaporkan SPT Masa PPh 23/26 menggunakan aplikasi e-Bupot.

Keharusan PKP dalam melakukan pemungutan dan pemotongan pajak diikuti oleh keharusan membuat bukti potong pajak.

Pengertian bukti pemotongan itu sendiri adalah formulir resmi yang digunakan sebagai bukti bahwa PKP sudah melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.

Sementara itu, aplikasi e-Bupot diperuntukkan bagi PKP yang melakukan transaksi terkait PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26.

Bukti pemotongan tersebut bisa digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pemungutan PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26.

Ilustrasi membuat bukti potong PPh 23/26 di e-Bupot

Syarat Membuat Bukti Pemotongan di e-Bupot 2020

Ada beberapa syarat PKP yang diwajibkan atau bisa menggunakan aplikasi e-Bupot ini, di antaranya:

  1. Dalam satu masa pajak, wajib pajak memungut atau memotong PPh Pasal 23/26 di atas 20 bukti pemotongan.
  2. Wajib pajak mengeluarkan bukti pemotongan yang jumlah penghasilan kotornya di atas Rp100.000.000.
  3. Wajib pajak pernah melaporkan SPT masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 secara elektronik melalui aplikasi e-Bupot.
  4. PKP telah terdaftar di KPP dan punya EFIN. Untuk melaporkan SPT Masa PPh 23/26, PKP wajib punya Sertifikat Elektronik.

Note: Baca juga Cara Mendapatkan ‘Digital Certificate’ untuk Menggunakan e-Bupot

Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 di e-Bupot

PKP dapat membuat bukti pemotongan menggunakan aplikasi e-Bupot setelah memenuhi persyaratan yang sudah disebutkan di atas.

Berikut adalah cara untuk membuat bukti pemotongan menggunakan e-Bupot.

  1. Buka situs web DJP atau Klikpajak.id.
  2. Masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kata sandi.
  3. Pilih fitur “e-Bupot” yang ada di pojok kanan atas. Akan muncul laman “Dashboard” yang menampilkan “Daftar SPT yang Telah Dikirim” dan “Daftar Bukti Pemotongan”.
  4. Klik menu “Bukti Pemotongan”, akan muncul pilihan “Pasal 23” dan “Pasal 26” kemudian pilih salah satu.
  5. Klik menu “Pasal 23” atau “Pasal 26”, kemudian pilih menu “Input BP 23/26” untuk membuat bukti pemotongan.
  6. Setelah itu akan muncul menu “Perekaman Bukti Potong Pasal 23”. Isi kolom kosong sesuai identitas asli yang dibutuhkan. Begitu selesai, klik “Simpan”.
  7. Bukti pemotongan tersebut akan tersimpan dalam sistem dan dapat dilihat di laman “Dashboard“.
  8. Jika ingin merekam bukti pemotongan pajak dalam jumlah banyak, dapat memilih menu “Impor Excel” dalam pilihan “Bukti Pemotongan”.
  9. Data bukti potong dapat diunggah menggunakan format yang telah ditentukan oleh DJP. Setelah itu klik “Simpan”.
  10. Jika ingin mencetak bukti pemotongan, pilih menu “Daftar BP 23” atau “Daftar BP 26” sesuai PPh Pasal yang dibutuhkan.
  11. Klik “Lihat” pada bukti pemotongan yang ingin dicetak. Untuk mencetak bukti pemotongan klik “Print” dan untuk mengunduh serta menyimpannya di komputer klik “Download”.

Agar lebih mudah membuat bukti potong PPh Pasal 23/26, gunakan aplikasi e-Bupot Klikpajak.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Contoh membuat bukti potong PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

Keuntungan Menggunakan e-Bupot Klikpajak

e-Bupot Klikpajak memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong PPh Pasal 23/26 dan mengelola bukti pemotongan yang bisa Anda manfaatkan untuk membantu bisnis perusahaan, diantaranya:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di PJAP dan DJP karena Klikpajak menggunakan teknologi cloud. Sehingga tak perlu khawatir bukti potong dan lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop karena Anda tetap bisa mengaksesnya di mana pun.
  • Keamanan dan kerahasiaan data terjamin karena Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO, yang menjadi standar keamanan sistem teknologi informasi.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah dalam pembuatan bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data faktur pajak atas transaksi yang dilakukan.

Note: Langkah-langkah membuat bukti potong PPh Pasal 23/26 bisa Anda lihat di SINI.

Ilustrasi melakukan aktivitas di saat PSBB Jakarta Jilid II

Fitur Lengkap Klikpajak untuk Solusi Perpajakan Saat PSBB Jakarta

Karena aktivitas sosial kembali dibatasi, menjaga diri dengan mengikuti protokol kesehatan yang diberlakukan saat PSBB Jakarta jilid II ini sangat penting.

Di tengah PSBB Jakarta ini pula kegiatan urusan perpajakan Anda tetap bisa dilakukan dengan memanfaatkan fitur lengkap Klikpajak.id.

Klikpajak menggunakan teknologi cloud atau komputasi awan yang dapat menyimpan seluruh aktivitas perpajakan Anda, mulai dari berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak Anda dengan aman.

Anda pun bisa melakukan aktivitas perpajakan dengan mudah dan praktis karena dapat dilakukan kapan pun dan di mana saja dan tidak perlu lagi khawatir bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Dengan mengadopsi teknologi cloud ini pula, Anda dapat mengurus pajak hanya dengan ponsel pintar (Smartphone) melalui aplikasi pajak online Klikpajak.id.

“Klikpajak memiliki fitur lengkap sebagai aplikasi pajak online yang membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang bekerja sebagai tax officer di perusahaan.”

Anda dapat nyaman menggunakan aplikasi Klikpajak karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin. Sebab Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Apa saja fitur lengkap Klikpajak yang semakin memudahkan Anda dalam melakukan aktivitas perpajakan?

Contoh fitur membuat Faktur Pajak di e-Faktur Klikpajak

e-Faktur Klikpajak

Selain e-Bupot, berikut fitur lengkap Klikpajak lainnya yang semakin memudahkan Anda dalam melakukan aktivitas perpajakan:

Klikpajak terintegrasi dalam satu platform yang memudahkan Anda mengelola administrasi perpajakan, mulai dari:

  • Faktur Pajak Masukan
  • Faktur Pajak Keluaran
  • Membuat Faktur Pajak Retur
  • Mengelola Faktur Pajak Masukan, Keluaran, dan Retur

Anda akan dipandu dengan langkah-langkah penggunaan fitur e-Faktur yang mudah dan sederhana.

Panduan langkah-langkah cara membuat e-Faktur dan contoh perhitungan PPN serta pelaporan SPT Masa PPN, selengkapnya bisa Anda lihat di SINI.

Fitur e-Faktur Klikpajak juga memudahkan Anda mengelola Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan memperoleh Surat Pemberitahuan (Pajak Pertambahan Nilai) PPN sesuai data yang diunggah ke DJP.

Note: Anda juga dapat menginput data Faktur Masukan dengan mudah menggunakan Scan QR Code e-Faktur Klikpajak secara gratis. Untuk mengetahui langkah-langkah input Faktur Pajak Masukan lewat handphone dengan Scan QR Code ini, selengkapnya lihat di SINI.

Contoh BPE yang diterbitkan Klikpajak resmi dari DJP

e-Billing Klikpajak

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi. Sebelum menyetor pajak, Anda perlu mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP melalui e-Billing.

Anda bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan. Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Contoh fitur lapor pajak online e-Filing Klikpajak

e-Filing Klikpajak

Anda akan mendapatkan kemudahan cara lapor SPT Tahunan/Masa pajak dengan menggunakan aplikasi e-Filing Klikpajak karena akan dipandu dengan langkah-langkah yang mudah.

Selain itu, melaporkan seluruh jenis SPT melalui e-Filing Klikpajak gratis selamanya dan bisa dilakukan kapan saja serta di mana saja, seperti:

  • Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Hindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Terintegrasi dengan Aplikasi Akuntansi ‘Online’

Kelebihan lain Klikpajak adalah bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online. Salah satunya adalah Jurnal.id.

Anda semakin mudah dalam membuat dan mengelola e-Faktur serta e-Bupot karena Klikpajak bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online seperti Jurnal by Mekari – Simple Online Accounting Software.

Contoh fitur aplikasi akuntansi online Jurnal.id yang terintegrasi dengan support system pajak online Klikpajak.id

Ini adalah teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian accounting (keuangan) lebih cepat dan mudah. Sehingga proses pengelolaan pajak jadi makin gampang dan tepat hanya dengan Klikpajak.

Tim ‘Support’ Klikpajak Siap Membantu Anda!

Sebagai mitra resmi DJP, KlikPajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar hingga melaporkan kegiatan perpajakan. Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis Anda dalam membuat Faktur Pajak secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda?

“Kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan manfaatkan kemudahan dalam mengurus perpajakan Anda mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajak hanya dalam satu platform. Bebas khawatir soal urusan pajak di saat PSBB Jakarta.

 


PUBLISHED17 Sep 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: