Syarat e Bupot PPh 23 dan Syarat e-Bupot Pembuatan Bukti Potong

Apa Saja Syarat Membuat Bukti Potong di e-Bupot PPh 23?

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengeluarkan aturan terkait wajib e-Bupot dalam pembuatan bukti pemotongan pajak. Ketahui apa saja syarat e-Bupot dalam membuat bukti potong PPh 23/26. Klikpajak by Mekari akan mengulas syarat e Bupot PPh 23 karena pembuatan Bukti Potong PPh 23/26 harus memenuhi syarat eBupot.

Tapi sebelum itu, Klikpajak.id tidak akan bosan mengingatkan Sobat Klikpajak untuk kelola pajak dan keuangan bisnis yang efektif & efisien guna membantu meningkatkan kinerja perusahaan.

Untuk mengetahui cara kelola pajak dan keuangan bisnis yang mudah & cepat, ikuti demo online di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak kapan saja dibutuhkan.

Syarat e Bupot PPh 23 dan Syarat e-Bupot Pembuatan Bukti Potong

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat menghitung, membayar, melaporkan pajak kapan saja dan di mana pun, serta menyimpan arsip perpajakan dengan aman dalam satu platform aplikasi pajak online berbasis web yang terintegrasi.

Dengan Klikpajak, kelola e-Faktur maupun e-Bupot juga lebih mudah dan cepat karena terintegrasi dengan fitur akuntansi perpajakan online Jurnal.id.

Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak.id dan Jurnal.id di sini.

Jurnal by Mekari adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Kembangkan bisnis tanpa batas dengan software akuntansi terintegrasi Jurnal by Mekari. Coba Gratis 14 hari sekarang!

Bukan hanya itu, Sobat Klikpajak juga dapat mengelola karyawan dengan mudah melalui sistem HRIS (Human Resources Information System) Talenta by Mekari.

Melalui HRIS Talenta.co, segala urusan payroll dan manajemen HR (Human Resources) lebih mudah dan praktis.

Jaga bisnis tetap produktif dengan software payroll dan HRIS terautomasi Talenta by Mekari. Coba Talenta Gratis sekarang!

“Serahkan semua urusan perpajakan, keuangan perusahaan dan manajemen SDM melalui support system yang lengkap dan terintegrasi untuk mendukung kinerja perusahaan serta perkembangan bisnis yang lebih baik lagi.”

Mengenal Aplikasi Bukti Potong Elektronik & Syarat e Bupot PPh 23/26

Sebelumnya, ketika aplikasi e-Bupot diperkenalkan oleh DJP, hanya dapat digunakan oleh WP Badan yang sudah berstatus PKP sebagai syarat e Bupot PPh 23/26 untuk bisa digunakan.

Awalnya, melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020, mulai 1 Agustus 2020 setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama seluruh Indonesia diwajibkan membuat bukti potong pajak dan melaporkan SPT masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 secara elektronik melalui aplikasi e-Bupot.

Kemudiani penerapan wajib e-Bupot secara nasional berlaku mulai 1 September 2020 bagi semua wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan Pasal 6 dari PER-04/PJ/2017, melalui KEP-368/PJ/2020.

Artinya, baik WP PKP maupun WP Non-PKP diwajibkan membuat Bukti Potong elektronik PPh 23/26 melalui aplikasi e-Bupot.

Aplikasi e-Bupot sendiri merupakan perangkat lunak yang disediakan di situs web yang dikelola DJP atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh DJP untuk membuat Bukti Pemotongan dalam bentuk dokumen elektronik.

Saluran tertentu yang dimaksud ini adalah PJAP/ASP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak by Mekari.

Aplikasi e-Bupot merupakan terobosan dari DJP sebagai bentuk peningkatan layanan pajak pada masyarakat dalam menyambut era digitalisasi.

Aplikasi e-Bupot atau bukti pemotongan elektronik pertama kali diperkenalkan pada tahun 2008. Sejak itu, secara bertahap DJP mengharuskan PKP membuat bukti pemotongan dan melaporkan SPT Masa PPh 23/26 menggunakan aplikasi e-Bupot.

Temukan cara kelola e-Faktur lebih mudah & cepat dengan tarik data langsung dari laporan keuangan online hanya di e-Faktur Klikpajak by Mekari. Coba dan buktikan sekarang!

Keharusan PKP dalam melakukan pemungutan dan pemotongan pajak diikuti oleh keharusan membuat bukti potong pajak.

Pengertian bukti pemotongan itu sendiri adalah formulir resmi yang digunakan sebagai bukti bahwa PKP sudah melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.

Sementara itu, aplikasi e-Bupot diperuntukkan bagi PKP yang melakukan transaksi terkait PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26.

Bukti pemotongan tersebut bisa digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pemungutan PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26.

Syarat e Bupot PPh 23 dan Syarat e-Bupot Pembuatan Bukti PotongIlustrasi membuat bukti potong PPh 23/26 setelah memenuhi syarat e Bupot PPh 23

Membuat Bukti Potong Harus Penuhi Syarat e Bupot PPh 23/26 ini

Apa saja syarat membuat bukti potong di e-Bupot?

Ketahui syarat e Bupot PPh 23/26 yang benar dan sah untuk menghindari kesalahan pembuatan bukti potong elektronik PPh 23/26.

Ada beberapa syarat PKP yang diwajibkan atau bisa menggunakan aplikasi e-Bupot ini, di antaranya:

  1. Dalam satu masa pajak, wajib pajak memungut atau memotong PPh Pasal 23/26 di atas 20 bukti pemotongan.
  2. Wajib pajak mengeluarkan bukti pemotongan yang jumlah penghasilan kotornya di atas Rp100.000.000.
  3. Wajib pajak pernah melaporkan SPT masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 secara elektronik melalui aplikasi e-Bupot.
  4. Sobat Klikpajak telah terdaftar di KPP dan punya EFIN atau Sertifikat Elektronik. Untuk melaporkan SPT Masa PPh 23/26, PKP wajib punya Sertifikat Elektronik.

Baca juga tentang Sertifikat Elektronik Pengganti EFIN Wajib untuk Semua WP Mulai 2022

Syarat e Bupot PPh 23 dan Syarat e-Bupot Pembuatan Bukti PotongIlustrasi bukti potong PPh 23/26 sesuai syarat e Bupot PPh 23

Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Sesuai Syarat e Bupot PPh 23

Setelah mengetahui syarat membuat Bukti Potong elektronik sesuai syarat e Bupot PPh 23/26, berikutnya Sobat Klikpajak dapat membuat bukti potong dari transaksi yang mengandung unsur PPh 23/26 ini dengan cara yang benar.

Lalu, bagaimana cara membuat membuat Bukti Potong sesuai syarat e Bupot PPh 23/26 ini?

Tak sulit, Sobat Klikpajak dapat membuat Bukti Potong elektronik atau eBupot PPh 23/26 di aplikasi e-Bupot Klikpajak by Mekari.

Melalui e-Bupot Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat membuat bukti potong elektronik dan mengelola e-Bupot sesuai syarat e Bupot PPh 23/26 dan dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan.

Sebab Sobat Klikpajak akan mendapatkan banyak sekali keuntungan karena:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal by Mekari, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale upsesuai kebutuhan.
  • Layanan supportpajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Untuk mengetahui langkah-langkah pembuatan Bukti Potong elektronik PPh 23/26 sesuai syarat e Bupot Pph 23/26, berikut caranya:

Tutorial Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 dan Lapor PPh 23/26 di e-Bupot

Fitur Lengkap Klikpajak untuk Solusi Pajak Bisnis Anda

Bukan hanya mudah membuat Bukti Potong PPh 23/26 sesuai syarat e Bupot PPh 23, Sobat Klikpajak juga dapat lebih praktis kelola pajak lainnya di Klikpajak by Mekari.

Sebab Klikpajak dilengkapi dengan fitur lengkapdan terintegrasi yang semakin memudahkan pengelolaan perpajakan Sobat Klikpajak.

“Karena Klikpajak didukung dengan teknologi cloud yang memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform dan mengaksesnya di mana pun serta kapan saja Sobat Klikpajak inginkan.”

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Sobat Klikpajak dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Baca juga Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Melalui Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat mengurus berbagai kewajiban perpajakan dengan mudah dan cepat karena dapat dilakukan dalam satu platfrom, sebab Klikpajak memiliki fitur lengkap.

Klikpajak by Mekari adalah cara simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak, mulai dari menghitung, membayar dan cara lapor pajak dalam satu platform.

“Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.”

Tentu saja bukan hanya menghitung, membayar dan melaporkan pajak saja, fitur lengkap Klikpajak by Mekari yang semakin memudahkan aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak mulai dari membuat Faktur Pajak elektronik hingga Bukti Potong elektronik.

Temukan kemudahan urus perpajakan lainnya dengan Klikpajak by Mekari di bawah ini:

A. Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Perhatikan, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT untuk melaporkan SPT Masa PPN.

DJP memindahkan platform pelaporan SPT Masa PPN ke aplikasi e-Faktur.

Jadi, ingat ya… lapor SPT Masa PPN tidak bisa lagi di e-Filing. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0
  4. Cara Lapor SPT Masa PPN Online Terbaru di e-Faktur Klikpajak

Syarat e Bupot PPh 23 dan Syarat e-Bupot Pembuatan Bukti Potong

B. Cara Lapor Pajak di e-Filing Klikpajak, Gratis!

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak tidak hanya dapat melakukan bayar pajak saja, tapi juga bisa melaporkan pajak yang dibayarkan.

Sobat Klikpajak dapat melaporkan pajak melalui e-Filing Klikpajak.

Melalui e-Filing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

“Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!”

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Sebelum menyampaikan SPT pajak, terlebih dahulu Sobat Klikpajak harus melakukan daftar pajak online.

Setelah melalui tahap cara menghitung pajak penghasilan perusahaan, berikut cara lapor SPT pajak di e-Filing:

Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui cara lapor SPT PPh Pribadi berikut ini:

Selengkapnya tutorial lapor SPT pajak lainnya:

Syarat e Bupot PPh 23 dan Syarat e-Bupot Pembuatan Bukti Potong

C. Buat Kode Billing, Langsung Bayar Pajak dalam Satu Platform

Ingat, sebelum bayar atau setor pajak ke kas negara, Sobat Klikpajak harus membuat yang namanya Kode Billing dari DJP terlebih dahulu sebagai syarat bayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Pengetahuan membayar pajak online bagi perusahaan mutlak diperlukan.

Karena dengan sistem bayar pajak online ini, proses pembayaran pajak Sobat Klikpajak akan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat.

“Tahukah? Kini Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing sekaligus bayar billing-nya melalui virtual account bank hanya dalam satu platform di e-Billing Klikpajak.”

Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Sobat Klikpajak resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.

Melalui e-Billing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

Perhitungan Bea Masuk dan Kalkulator Bea Masuk Bagi Importir

D. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited, Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja cdan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Lebih jelasnya, berikut cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company.

Syarat e Bupot PPh 23 dan Syarat e-Bupot Pembuatan Bukti Potong

Ketahui Aturan Tarif Sanksi Pajak Terbaru

Perlu diingat, aturan pengenaan sanksi denda telat lapor atau bayar pajak sudah berubah.

Terbaru, ketentuan tarif sanksi pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu pada suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI 7 days repo reserve rate).

Tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kementerian Keuangan ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung besar sanksi pajak yang akan dikenakan pada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan berlaku.

“Jadi, tarif sanksi denda ini akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung besar tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Menkeu.”

Berikut dasar perhitungan sanksi denda pajak terbaru:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Baca juga Ulasan Lengkap PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”.

Setiap pembayaran dan pelaporan SPT pajak ada batas waktunya.

Untuk menghindari sanksi denda telat bayar pajak ataupun terlambat lapor SPT pajak, Klikpajak menyediakan kalender saku di Kalender Klikpajak.

Sobat Klikpajak dapat mengecek jadwal lapor ataupun bayar pajak kapan saja lebih mudah dan terhindar dari sanksi denda akibat terlambat bayar dan lapor pajak.

Klikpajak Dirancang untuk Memenuhi Kebutuhan Perpajakan Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Sobat Klikpajak para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Sobat Klikpajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Sobat Klikpajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Sobat Klikpajak?

klikpajak support

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

Sudah tahu syarat e Bupot PPh 23 dan buat bukti potong sesuai syarat e-Bupot PPh 23/26, ya?

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Jangan lupa, jika Sobat Klikpajak ingin lebih mudah melakukan pengelolaan pajak dan keuangan bisnis, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id yang terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Klik banner di bawah ini untuk menjadwalkan demo online bersama tim konsultan kami.

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED22 Jun 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: