PPN PMSE dan Cara Input Data Dokumen Lain dari PPN Transaksi PMSE

Daftar Perusahaan Pemungut PPN PMSE & Cara Input Data Dokumen Lain Transaksi PMSE di e-Faktur

Jumlah perusahaan yang ditetapkan DJP sebagai pemungut PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PMSE terus bertambah. Apakah perusahaan Sobat Klikpajak salah satunya? Lalu, bagaimana cara input data dokumen lain dari transaksi PMSE ini? Klikpajak by Mekari akan mengulasnya untuk Sobat Klikpajak.

Tapi sebelum itu, seperti biasa Klikpajak.id tidak akan bosan mengingatkan Sobat Klikpajak pentingnya kelola pajak dan keuangan bisnis yang efektif & efisien guna membantu kinerja perusahaan.

Untuk mengetahui cara kelola pajak dan keuangan bisnis yang mudah, cepat & praktis, ikuti demo online di Klikpajak Demo Jurnal, tim support Klikpajak akan menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak kapan saja dibutuhkan.

PPN PMSE dan Cara Input Data Dokumen Lain dari PPN Transaksi PMSE

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat menghitung, membayar, melaporkan pajak kapan saja dan di mana pun, serta menyimpan arsip perpajakan dengan aman dalam satu platform aplikasi pajak online berbasis web yang terintegrasi.

Dengan Klikpajak, kelola e-Faktur maupun e-Bupot juga lebih mudah dan cepat karena terintegrasi dengan fitur akuntansi perpajakan online Jurnal.id.

Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak.id dan Jurnal.id di sini.

Jurnal by Mekari adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Kembangkan bisnis tanpa batas dengan software akuntansi terintegrasi Jurnal by Mekari. Coba Gratis 14 hari sekarang!

Bukan hanya itu, Sobat Klikpajak juga dapat mengelola karyawan dengan mudah melalui sistem HRIS (Human Resources Information System) Talenta by Mekari.

Melalui HRIS Talenta.co, segala urusan payroll dan manajemen HR (Human Resources) lebih mudah dan praktis.

Jaga bisnis tetap produktif dengan software payroll dan HRIS terautomasi Talenta by Mekari. Coba Talenta Gratis sekarang!

“Serahkan semua urusan perpajakan, keuangan perusahaan dan manajemen SDM melalui support system yang lengkap dan terintegrasi untuk mendukung kinerja perusahaan serta perkembangan bisnis yang lebih baik lagi.”

Temukan cara kelola e-Faktur lebih mudah, cepat & praktis dengan tarik data langsung dari laporan keuangan online hanya di e-Faktur Klikpajak by Mekari. Coba & buktikan sekarang!

Ketahui Apa itu PMSE & Cara Input Dokumen Lain atas PPN PMSE di e-Faktur

Tidak mesti ke bioskop untuk nonton film atau langsung ke toko untuk belanja, di era perkembangan teknologi digital seperti sekarang ini mulai dari sekadar tontonan hiburan hingga belanja online bisa dilakukan di mana saja tanpa lintas batas.

Namun bukan berarti produk digital itu bebas pajak. Di banyak negara termasuk Indonesia, memberlakukan PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Pembelian produk dan jasa digital dari pedagang atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, baik dari luar maupun dalam negeri, yang mencapai nilai transaksi atau jumlah traffic dan pengakses tertentu dalam kurun waktu 12 bulan, dikenakan PPN 10%.

Pengenaan PPN untuk PMSE produk digital luar negeri, resmi diberlakukan mulai 1 Juli 2020 dengan penunjukan beberapa Perusahaan PMSE luar negeri.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui PMSE.

Ini merupakan aturan turunan untuk melaksanakan Pasal 6 ayat 13a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020, yang sudah disahkan menjadi UU.

Pesannya jelas, ini sebagai bentuk kesetaraan atau perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak (WP), antara WP Dalam Negeri maupun WP Luar Negeri guna menjaga iklim persaingan usaha yang sehat.

Bagaimana mekanisme pengenaan PPN atas PMSE ini, ketentuan PMSE dalam negeri dan luar negeri, serta produk-produk digital luar negeri apa saja yang dikenakan pajak dan perusahaan mana saja yang ditunjuk sebagai pemungut PPN, berikut ulasan Klikpajak by Mekari.

Ketentuan dasar mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PMSE ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dalam beleid ini, pengertian PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Berikut penjelasan umum tentang produk digital dan kaitannya dengan PPN:

a. Pengertian Produk dan Jasa Digital

Produk Digital adalah setiap barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengalihwujudan maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada piranti lunak, multimedia, dan/atau data elektronik.

Sedangkan Jasa Digital adalah jasa yang dikirim melalui internet atau jaringan elektronik, bersifat otomatis atau hanya melibatkan sedikit campur tangan manusia, dan tidak mungkin untuk memastikannya tanpa adanya teknologi informasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelayanan jasa berbasis piranti lunak.

Baca juga tentang rencana Tarif PPN Terbaru 12% & Daftar Negatif List PPN

b. Jenis-Jenis Produk dan Jasa Digital

Untuk jenis produk dan jasa digital luar negeri yang dikenakan PPN sesuai PMK 48/2020 diantaranya:

  • Langganan streaming music
  • Langganan streaming film
  • Aplikasi dan games digital
  • Jasa online

Produk-produk digital luar negeri itu diperlakukan sama seperti produk dan jasa konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang dikenai PPN, serta produk digital sejenis yang diproduksi pelaku usaha dalam negeri.

Note: Cara Menghitung PPN Kurang Bayar, PPN Lebih Bayar dan PPN Nihil

c. Apa itu PMSE?

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2020 ini, pengertian PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Tentang PMSE ini juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

d. Pihak yang melakukan PMSE

Penyelenggara PMSE disebut Pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.

Sesuai Pasal 3 PP 28/2019 ini, yang termasuk sebagai pihak melakukan perdagangan melalui sistem elektronik adalah:

  • Pelaku Usaha
  • Konsumen
  • Pribadi
  • Instansi penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang selanjutnya disebut para pihak

PMSE juga dianggap sebagai hubungan hukum privat yang dapat dilakukan antara:

  • Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha
  • Pelaku Usaha dengan Konsumen
  • Pribadi dengan Pribadi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • Instansi penyelenggara negara dengan Pelaku Usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sedangkan pelaku usaha yang termasuk PMSE adalah:

  • Pelaku usaha perdagangan dalam negeri dan/atau luar negeri
  • PPMSE dalam negeri dan/atau luar negeri
  • Penyelenggara sarana perantara dalam negeri dan/atau luar negeri

Sesuai peraturan ini, artinya tidak ada perbedaan perlakuan atas kewajiban perpajakan dari perdagangan melalui sistem elektronik antara pelaku usaha dalam negeri dengan luar negeri.

e. Ketentuan Pelaku Usaha PMSE Luar Negeri

Sesuai Pasal 7 ayat (1) PP No. 80 Tahun 2019, untuk pelaku usaha PMSE luar negeri yang secara aktif melakukan penawaran kepada konsumen yang ada di Indonesia, dapat dianggap memenuhi kehadiran secara fisik atau ditetapkan Bentuk Usaha Tetap (BUT) jika memenuhi kriteria tertentu.

Apa kriteria tertentu penetapan PMSE sebagai BUT?

Masih berdasarkan PP No. 80/2019 tersebut, kriteria untuk menetapkan PMSE sebagai BUT adalah:

  • Jumlah transaksi
  • Nilai transaksi
  • Jumlah paket pengiriman
  • dan/atau jumlah traffic atau pengakses

f. Tentang PPMSE

Masih sesuai beleid tentang PMSE tersebut, pebisnis yang melakukan usaha atau berbisnis melalui PMSE dapat menjalankan usahanya melalui sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung maupun melalui sarana milik pihak Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

Ada PMSE, juga ada PPMSE. Lalu, apa yang dimaksud dengan PPMSE?

Berdasarkan Pasal 6 ayat (4) jo. Pasal 1 PP No. 80 Tahun 2019, PPMSE adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi yang digunakan untuk transaksi perdagangan.

Tentu saja, pihak yang menjadi PPMSE ini bisa dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pemerintah dapat menetapkan pihak PPMSE dari luar negeri sebagai BUT jika memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi secara signifikan.

Sesuai Pasal 6 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2020, tiga ketentuan kehadiran ekonomi signifikan yang ditetapkan adalah:

  1. Peredaran bruto konsolidasi grup usaha sampai dengan jumlah tertentu
  2. Penjualan di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu
  3. Pengguna aktif media digital di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu

PPN PMSE dan Cara Input Data Dokumen Lain dari PPN Transaksi PMSEIlustrasi produk digital yang dikenakan PPN PMSE

Syarat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Persyaratan umum dalam PMSE ini diantaranya:

  • Pihak PMSE harus memiliki, mencantumkan, atau menyampaikan identitas subyek hukum yang jelas
  • Setiap PMSE yang bersifat lintas negara, wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ekspor atau impor dan peraturan perundang-undangan bidang informasi dan transaksi elektronik
  • Pihak yang melakukan PMSE aras barang dan/atau jasa yang berdampak terhadap kerentanan keamanan nasional, harus mendapatkan security clearance dari instansi berwenang
  • PPMSE dalam negeri maupun luar negeri wajib menggunakan sistem elektronik yang memiliki sertifikat kelaikan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

a. Kewajiban Perpajakan Pelaku Usaha PMSE

Sama seperti kegiatan perdagangan atau transaksi BKP atau JKP pada umumnya yang dilakukan secara konvensional, kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik juga dikenakan PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Note: Cara Menghitung DPP (Dasar Pengenaan Pajak) PPh dan PPN

b. Ketentuan Pemungutan PMSE

Pemungut PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik harus membuat bukti pungut PPN.

Sama seperti pemotongan PPN pada umumnya, bukti pungut ini berupa Faktur Pajak elektronik untuk PPMSE dalam negeri.

Sementara itu, bagi PPMSE luar negeri, bukti pungut PPN PMSE produk dan jasa digital dari luar negeri ini dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis.

Hal ini sesuai Pasal 7 ayat (3) PMK No. 48/2020 bahwa bukti pungut PPN merupakan dokumen yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, dibuat berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh DJP.

PPN PMSE dan Cara Input Data Dokumen Lain dari PPN Transaksi PMSEIlustrasi dokumen lain yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dari PPN PMSE

Penunjukan Memungut PPN PMSE

Khusus produk dan jasa digital luar negeri, DJP menunjuk pemungut, penyetor dan pelaporan PPN atas PMSE, yaitu:

  • Pedagang/penyedia jasa luar negeri
  • Penyelenggara PMSE luar negeri
  • Penyelenggara PMSE dalam negeri

Sedangkan kriteria pelaku usaha PMSE pemungut PPN produk digital dan jasa digital luar negeri ini adalah:

  • Nilai transaksi Rp600 juta setahun dan Rp50 juta per bulan
  • Jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam waktu 12 bulan
  • Pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria tetapi belum ditunjuk sebagai pemungut PPN, dapat menyampaikan pemberitahuan secara online ke DJP
  • Nilai transaksi dan jumlah traffic yang harus dikenakan PPN ditentukan DJP
  • Pemungut PPN PMSE diberikan nomor identitas sebagai sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas pemungut

Note: Cara Mengajukan Restitusi PPN di e-Faktur dan Syaratnya

Daftar Perusahaan yang Ditunjuk Memungut PPN PMSE

Berikut daftar perusahaan pemungut PPN PMSE gelombang pertama mulai Juli 2020 hingga gelombang selanjutnya per Juli 2021:

1.   Amazon Web Service Inc.
2.   Google Asia Pacific Pte. Ltd.
3.   Google Ireland Ltd.
4.   Google LLC.
5.   Netflix International B.V.
6.   Spotify AB.
7.   Facebook Ireland Ltd.
8.   Facebook Payments International Ltd.
9.   Facebook technologies International Ltd.
10.   Amazon.com Service LLC.
11.   Audible, Inc.
12.   Alexa Internet
13.   Audible Ltd.
14.   Apple Distribution International Ltd.
15.   Tiktok Pte. Ltd.
16.   The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte. Ltd.
17.   LinkedIn Singapore Pte. Ltd.
18.   McAfee Ireland Ltd.
19.   Microsoft Ireland Operations Ltd.
20.   Mojang AB
21.   Novi Digital Entertainment Pte. Ltd.
22.   PCCW Vuclip (Singapore) Pte. Ltd.
23.   Skype Communication SARL
24.   Twitter Asia Pacific Pte. Ltd.
25.   Twitter International Company
26.   Zoom Video Communications, Inc
27.   PT Jingdong Indonesia Pertama
28.   PT Shopee International Indonesia
29.   Alibaba Cloud (Singapore) Pte. Ltd.
30.   GitHub, Inc.
31.   Microsoft Corporation
32.   Microsoft Regional Sales Pte. Ltd.
33.   UCWeb Singapore Pte. Ltd.
34.   To The New Pte. Ltd.
35.   Coda Payments Pte. Ltd.
36.   Nexmo Inc.
37.   Cleverbridge AG Corporation
38.   Hewlett-Packard Enterprise USA
39.   Softlayer Dutch Holding B.V. (IBM)
40.   PT Bukalapak.com
41.   PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada)
42.   PT Fashion Eservices Indonesia (Zalora) –> dicabut pada 28 Desember 2020 karena dijual ke pengusaha Indonesia
43.   PT Tokopedia
44.   PT Global Digital Niaga (Blibli.com)
45.   Valve Corporation (Steam)
46.   beIN Sport Asia Pte. Limited
47.   Etsy Ireland Unlimited Company
48.   Proxima Beta Pte. Ltd.
49.   Tencent Mobility Limited
50.   Tencent Mobile International Limited
51.   Snap Group Limited
52.   Netflix Pte. Ltd.
53.   eBay Marketplace GmbH
54.   Nordvpn S.A.
55.   Amazon.com.ca.Inc.
56.   Image Future Investment (HK) Limited
57.   Dropbox International Unlimited Company
58.   Freepik Company S.L.
59.   Epic Games International S.a.r.l., Bertrange, Root Branch
60.   Expedia Lodging Partner Service Sarl
61.   Hotels.com, L.P.
62.   BEX Travel Asia Pte. Ltd
63.   Travelscape, LLC
64.   TeamViewer Germany GmbH 
65.   Scribd, Inc.
66.   Nexway Sasu
67.   TunnelBear LLC
68.   Xsolla (USA), Inc.
69.   Paddle.com Market Limited
70.   Pluralsight, LLC
71.   Automatic Inc.
72.   Woocommerce Inc.
73.   Bright Market LLC
74.   PT Dua Puluh Empat Jam Online
75.   PT Fashion Marketplace Indonesia (Zalora) —> kembali ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE pada 1 Juli 2021
76.   Pipedrive OU

 

Penyetoran dan Pelaporan PPN PMSE

Sama halnya seperti pemungut PPN dalam negeri, pelaku usaha (baik pribadi maupun badan) yang ditunjuk sebagai pemungut PMSE produk/jasa digital luar negeri juga wajib menyetorkan dan melaporkan PPN PMSE.

Penyetoran PPN yang telah dipungut dari konsumen wajib dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya.

Sedangkan pelaporan PPN yang telah dipungut dan dibayarkan itu dilakukan secara triwulanan.

Paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulanan berakhir.

Baca juga tentang Aturan Baru Membuat e-Faktur dan Cara Mengkreditkan Pajak Masukan di UU Cipta Kerja

PPN Terutang dan Pengkreditan PPN dari PMSE

PPN atas PMSE ini dapat diklaim sebagai Pajak Masukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Artinya, Pajak Masukan dari produk digital luar negeri ini juga bisa dikreditkan.

Tata cara mengkreditkan Pajak Masukan dari PMSE adalah:

  • Bukti pungut harus mencantumkan informasi pembeli yakni Nama dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
  • Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan meski bukti pungut hanya mencantumkan alamat email pembeli yang terdaftar sebagai alamat email PKP pada sistem informasi DJP
  • Atau terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa akun pembeli pada sistem elektronik penjual memuat nama dan NPWP pembeli, atau alamat email pembeli

Agar lebih mudah melakukan urusan pemungutan PPN dengan membuat Faktur Pajak elektronik dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, gunakan aplikasi e-Faktur Klikpajak.id.

Seiring pembaruan sistem ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan pengguna e-Faktur harus melakukan update e-Faktur 3.0.

Artinya, Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi ini.

Namun, bagi pengguna e-Faktur Client Desktop DJP tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur 3.0 Web Based DJP di https://web-efaktur.pajak.go.id/ ketika ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tanpa Install, Bisa Langsung Bikin e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur Klikpajak

Update e-Faktur 3.0 ini juga diharuskan bagi Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) mitra resmi DJP seperti Klikpajak.id.

Klikpajak.id adalah PJAP atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan aplikasi e-Faktur Klikpajak.id, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur 3.0 DJP untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar platform.

Seperti diketahui, sejak berlakunya e-Faktur 3.0 1 Oktober 2020, penyampaian SPT Masa PPN untuk Masa Pajak September 2020 dan seterusnya harus menggunakan e-Faktur.

DJP telah menutup saluran pelaporan SPT Masa PPN melalui e-SPT atau e-Filing, kecuali penyampaian dan pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Agustus 2020 dan sebelumnya.

“Langsung gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk memudahkan pembuatan e-Faktur dan pelaporan SPT Masa PPN Anda.”

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0 ini, artinya DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian WP PKP tinggal mencocokkan saja dan bisa langsung dibuat Faktur Pajaknya atau pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya, daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa Lebih Mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak, Anda dapat membuat Faktur Pajak Keluaran, Faktur Pajak Pengganti, Faktur Pajak Retur, dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan mudah hanya dalam satu platform.

  1. Cara Impor Faktur Pajak Masukan di e-Faktur e.0
  2. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  3. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur pajak di e-Faktur
  4. Cara Lapor SPT Masa PPN Online Terbaru di e-Faktur Klikpajak

Bahkan pembuatan Faktur Pajak semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id, sehingga dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya.

PPN PMSE dan Cara Input Data Dokumen Lain dari PPN Transaksi PMSEIlustrasi input data dokumen lain atas transaksi PPN PMSE

Cara Input Data Dokumen Lain atas Pemungutan PPN dari Transaksi PMSE

Ketika perusahaan Sobat Klikpajak melakukan transaksi dengan perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut PPN atas PMSE tersebut, maka perusahaan Sobat Klikpajak akan mendapatkan sales invoice dari perusahaan tersebut.

Perlu dipahami, pungutan atas PPN dari produk digital tersebut berbentuk Dokumen Lain yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Jadi, bagi Sobat Klikpajak yang perusahaannya melakukan transaksi dengan perusahaan-perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut PPN tersebut, bukti transaksi yang berbentuk Dokumen Lain ini dapat digunakan untuk mengkreditkan Pajak Masukan.

Tepatnya pada 2 Juli 2019, pemerintah resmi memberlakukan perluasan jenis dokumen yang kedudukannya disamakan dengan Faktur Pajak.

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER-13/PJ/2019 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Melalui beleid tersebut, jumlah jenis dokumen yang kedudukannya sama dengan Faktur Pajak bertambah menjadi 16 jenis dokumen dari sebelumnya hanya 14 dokumen saja, di antaranya:

1. SPPB (Surat Perintah Penyerahan Barang) yang dikeluarkan Bulog/Dolog untuk penyaluran tepung terigu

2. Bukti Tagihan atas Penyerahan Jasa Telekomunikasi

3. Tiket dan Tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill

4. Nota penjualan jasa (untuk penyerahan jasa kepelabuhanan)

5. Bukti Tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik

6. Bukti Tagihan atas penyerahan BKP (Barang Kena Pajak)/JKP (Jasa Kena Pajak) oleh perusahaan air minum

7. Bukti Tagihan (Trading Confirmation) penyerahan JKP oleh perantara efek

8. Bukti Tagihan atas Penyerahan JKP oleh perbankan

9. Dokumen untuk pemesanan pita cukai hasil tembakau (Dokumen CK-1)

10. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang dilampiri Nota Pelayanan Ekspor, invoice dan bill of lading atau airway bill (untuk ekspor BKP)

11. Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud yang dilampiri invoice (untuk ekspor JKP/BKP tidak berwujud)

12. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, NPWP, dilampiri SSP, SSPCP, dan bukti pungutan pajak oleh DJBC yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP untuk impor BKP

13. PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, NPWP yang dilampiri dengan SSP dan surat penetapan tarif/nilai pabean, surat penetapan pabean, atau surat penetapan kembali tarif dan nilai pabean yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, NPWP, untuk impor BKP yang terdapat penetapan kekurangan nilai PPN Impor oleh DJBC

14. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dan luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dengan melampirkan tagihan dan rincian berupa jenis dan nilai BKP Tidak Berwujud atau JKP serta nama dan alamat penyedia BKP Tidak Berwujud atau JKP

15. SSP untuk pembayaran PPN atas penyerahan BKP melalui juru lelang disertai dengan kutipan Risalah Lelang

16. SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran atau penyerahan BKP/JKP dan Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, yang dilampiri dengan Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran BKP dan invoice atau kontrak untuk penyerahan JKP/BKP Tidak Berwujud.

Cara kelola e-Bupot PPh 23/26 mudah, cepat & praktis dengan tarik data langsung dari akuntansi online hanya di e-Bupot Klikpajak by Mekari. Coba & buktikan sekarang!

Lalu, bagaimana cara input data Dokumen Lain Pajak Masukan atas pemungutan PPN dari transaksi PMSE ini?

Caranya sangat mudah melalui e-Faktur Klikpajak.

Berikut langkah-langkah cara input data dokumen lain atas pemungutan PPN dari transaksi PMSE:

Sobat Klikpajak harus login ke akun Klikpajak terlebih dahulu.

1. Setelah masuk pada halaman e-Faktur Klikpajak.

2. Sobat Klikpajak dapat memilih menu “Dokumen Lain”.

3. Kemudian muncul dropdown dan pilih “Dokumen Lain Masukan”.

2. Berikutnya Sobat Klikpajak akan masuk ke halaman input dokumen lain pajak masukan. Lalu klik button “Buat dok. lain pajak masukan”.

3. Kemudian Sobat Klikpajak akan masuk ke halaman input Dokumen Lain Pajak Masukan.

Lanjutkan dengan pengisian dokumen atas transaksi pada kolom yang tersedia, klik kolom pada Jenis Transaksi, akan muncul dropdown pilihan, lalu pilih nomor “2. Perolehan JKP/BKP Dalam Negeri”.

Lalu untuk pengisian kolom Detail Transaksi, klik kolom dan akan muncul drowpdown pilihan pengisian detail transaksi, pilih nomor “04. DPP Nilai Lain”.

4. Berikutnya mengisi data lawan transaksi & dokumen, input nomor sales invoice yang diterima dari perusahaan pemungut PPN PMSE.

Lalu isi kolom nama lawan transaksi dan isikan data NPWP lawan transaksi pada kolom yang tersedia.

Isi kolom tanggal dokumen dan masa/tahun pajak sales invoice tersebut. Berikutnya centang pilihan apakah dokumen lain pajak masukan ini dapat dikreditkan atau tidak.

Kemudian isikan nilai dari transaksi yang tertera dalam sales invoice atau dokumen lain atas pemungutan PPN PMSE tersebut.

Setelah itu, klik “Simpan.” Maka dokumen lain pajak masukan akan tersimpan sebagai draft.

5. Maka dokumen lain pajak masukan akan tersimpan sebagai draft dengan status “Belum Approve”. Lalu klik button “Upload”.

6. Setelah klik button “Upload”, maka dokumen lain pajak masukan akan berstatus “Approve”.

7. Sobat Klikpajak dapat memilih Dokumen Lain yang berhasil di-input pada menu “Dokumen Lain Pajak Masukan” untuk melihat list yang sudah berhasil di-upload dan yang belum.

Bagi Sobat Klikpajak yang bertransaksi dengan perusahaan pemungut PPN PMSE, sudah tahu cara input data Dokumen Lain Faktur Masukan di e-Faktur, ya?

Kini, Sobat Klikpajak dapat melakukan berbagai aktivitas perpajakan lainnya, mulai dari mengelola e-Bupot PPh 23/26, bayar dan lapor Surat Permberitahuan (SPT) Masa/Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan mudah dengan fitur lengkap Klikpajak by Mekari.

Ilustrasi kelola pajak dan input dokumen lain atas pemungutan PPN PMSE

Selain Urusan PPN PMSE, Lebih Mudah Kelola Pajak Lainnya dengan Klikpajak

Salah satu indikator membaiknya kinerja perusahaan juga tak lepas dari urusan kewajiban perpajakan perusahaan tanpa kendala.

Hal ini bisa didapatkan dengan support system perpajakan yang mendukung perusahaan dalam melakukan berbagai aktivitasnya.

Sobat Klikpajak dapat menemukannya dari software perpajakan online mitra resmi DJP, Klikpajak by Mekari.

Kami memahami bagaimana kompleksitas mengurus administrasi perpajakan perusahaan.

Klikpajak by Mekari adalah cara simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak, mulai dari menghitung, membayar dan cara lapor pajak dalam satu platform.

“Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak perusahaan dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.”

Sobat Klikpajak dapat menemukan semua kemudahan mengurus dan melakukan administrasi perpajakan melalui Klikpajak yang memiliki fitur lengkap.

“Karena Klikpajak didukung dengan teknologi cloud yang memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform dan mengaksesnya di mana pun serta kapan saja Sobat Klikpajak inginkan.”

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Sobat Klikpajak dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Baca juga Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Tentu saja bukan hanya kelola e-Faktur saja, fitur lengkap Klikpajak by Mekari yang semakin memudahkan aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak.

Temukan kemudahan urus perpajakan lainnya dengan Klikpajak by Mekari di bawah ini:

A. Mudah Membuat Bukti Potong & Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal by Mekari, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale upsesuai kebutuhan.
  • Layanan supportpajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

PPN PMSE dan Cara Input Data Dokumen Lain dari PPN Transaksi PMSE

B. Lapor Pajak di e-Filing Klikpajak, Gratis!

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak tidak hanya dapat melakukan bayar pajak saja, tapi juga bisa melaporkan pajak yang dibayarkan.

Sobat Klikpajak dapat melaporkan pajak melalui e-Filing Klikpajak.

Melalui e-Filing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

“Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!”

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Sebelum menyampaikan SPT pajak, terlebih dahulu Sobat Klikpajak harus melakukan daftar pajak online.

Setelah melalui tahap cara menghitung pajak penghasilan perusahaan, berikut cara lapor SPT pajak di e-Filing:

Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui cara lapor SPT PPh Pribadi berikut ini:

Selengkapnya tutorial lapor SPT pajak lainnya:

PPN PMSE dan Cara Input Data Dokumen Lain dari PPN Transaksi PMSE

C. Buat Kode Billing, Langsung Bayar Pajak dalam Satu Platform

Ingat, sebelum bayar atau setor pajak ke kas negara, Sobat Klikpajak harus membuat yang namanya Kode Billing dari DJP terlebih dahulu sebagai syarat bayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Pengetahuan membayar pajak online bagi perusahaan mutlak diperlukan.

Karena dengan sistem bayar pajak online ini, proses pembayaran pajak Sobat Klikpajak akan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat.

“Tahukah? Kini Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing sekaligus bayar billing-nya melalui virtual account bank hanya dalam satu platform di e-Billing Klikpajak.”

Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Sobat Klikpajak resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.

Melalui e-Billing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

Perhitungan Bea Masuk dan Kalkulator Bea Masuk Bagi Importir

D. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited, Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja cdan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Lebih jelasnya, berikut cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company.

PPN PMSE dan Cara Input Data Dokumen Lain dari PPN Transaksi PMSE

Ketahui Aturan Tarif Sanksi Pajak Terbaru

Perlu diingat, aturan pengenaan sanksi denda telat lapor atau bayar pajak sudah berubah.

Terbaru, ketentuan tarif sanksi pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu pada suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI 7 days repo reserve rate).

Tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kementerian Keuangan ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung besar sanksi pajak yang akan dikenakan pada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan berlaku.

“Jadi, tarif sanksi denda ini akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung besar tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Menkeu.”

Berikut dasar perhitungan sanksi denda pajak terbaru:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Baca juga Ulasan Lengkap PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”.

Setiap pembayaran dan pelaporan SPT pajak ada batas waktunya.

Untuk menghindari sanksi denda telat bayar pajak ataupun terlambat lapor SPT pajak, Klikpajak menyediakan kalender saku di Kalender Klikpajak.

Sobat Klikpajak dapat mengecek jadwal lapor ataupun bayar pajak kapan saja lebih mudah dan terhindar dari sanksi denda akibat terlambat bayar dan lapor pajak.

Klikpajak Dirancang untuk Memenuhi Kebutuhan Perpajakan Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Sobat Klikpajak para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Sobat Klikpajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Sobat Klikpajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Sobat Klikpajak?

klikpajak support

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

Cara input dokumen lain atas pemungutan PPN dari transaksi PMSE mudah, bukan? 

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Jangan lupa, jika Sobat Klikpajak ingin lebih mudah melakukan pengelolaan pajak dan keuangan bisnis, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id yang terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Klik banner di bawah ini untuk menjadwalkan demo online bersama tim konsultan kami.

Kategori : Perencanaan Pajak

PUBLISHED09 Jul 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: