Apa Jenis Pajak Jasa Percetakan dan Berapa Tarif Pajaknya?

Punya bisnis percetakan atau sedang mengurus usaha percetakan? Bingung apa jenis pajak yang dikenakan jasa percetakan? Juga belum tahu berapa tarif pajak jasa percetakan ini?

Layaknya bisnis pada umumnya, jasa usaha percetakan juga tak lepas dari bagian objek yang dikenakan pajak. Ketahui ketentuan pajak bisnis percetakan dan jenis pajak jasa percetakan pada artikel blog Mekari Klikpajak berikut.

Melalui PMK Nomor 141 Tahun 2015, Jasa Percetakan menjadi objek pajak yang termasuk dalam Jasa Lain kena pajak.

Terus simak ulasan dari Klikpajak.id tentang penjelasan:

  • Perlakuan pajak bisnis percetakan
  • Apa jenis pajak jasa percetakan
  • Ketentuan pengenaan pajaknya
  • Juga kewajiban perpajakan lainnya bagi wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan pelaku usaha jasa percetakan.

Jenis Pajak Jasa Percetakan

Seperti yang sudah disebutkan di atas, ketentuan pajak jasa percetakan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 tentang PPh Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008.

PMK 141/2015 ini secara khusus mengatur jenis Jasa Lain yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 atau Jasa Lain dipotong PPh Pasal 23, termasuk di dalamnya Jasa Percetakan.

Artinya, dengan beleid ini jenis pajak Jasa Percetakan adalah PPh Pasal 23.

Baca juga: PPh Pasal 23 dan Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 ini

Kewajiban Pajak Bisnis Percetakan bagi Pemilik Usaha Percetakan

Tentu bukan hanya PPh 23 saja, sebagai wajib pajak yang menjalankan usaha jasa percetakan, juga dikenakan perpajakan lainnya tergantung aktivitas dan transaksi perpajakan yang dilakukan.

Seperti pengenaan pajak pada umumnya atas usaha yang didirikan atau dijalankan, bagi pemilik bisnis jasa percetakan juga memiliki beberapa kewajiban perpajakan.

Bukan hanya dari jenis pajak penghasilan dari usaha yang dijalankan saja, tapi juga jenis pajak lainnya yang dipungut atas penghasilan pegawainya maupun pajak yang harus dibayar atas transaksi jasa yang dilakukan.

Secara umum, berikut beberapa kewajiban pajak yang harus dipenuhi bagi pemilik usaha atau jenis-jenis pajak bisnis percetakan:

1. Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan/atau PPh Pribadi

Setiap wajib pajak yang mendapatkan penghasilan atau kemampuan ekonomi, baik orang pribadi maupun badan, akan memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan.

Hal ini seperti diamanatkan UU PPh No. 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Segala transaksi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), yang beberapa kali diubah terakhir UU No. 42 Tahun 2009.

Ketentuan tentang PPN Sebagian juga diperbarui dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kembali diubah dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Terbaru, tarif PPN adalah 11% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berlaku mulai 1 April 2022 dan tarif PPN naik jadi 12% pada 1 Januari 2025.

3. PPh 4 ayat 2

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atau PPh Pasal 4 ayat 2 adalah pajak atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu. Selengkapnya baca di sini penjelasan tentang pengenaan PPh Pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi.

4. PPh Pasal 23

Seperti yang sudah disebutkan di atas, pajak jasa percetakan merupakan objek yang dikenakan PPh 23 atas transaksi jasa yang dilakukan.

Namun perlakuan PPh Pasal 23 atas jasa percetakan ini terbagi menjadi dua yakni ketika subjek PPh Pasal 23 tersebut sebagai pemotong pajak dan PPh 23 atas jasa yang diberikan pada pihak lain yang merupakan sebagai kredit pajak.

Satu hal lagi, subjek pajak atau PPh Pasal 23 ini dikenakan pada wajib pajak dalam negeri.

5. PPh Pasal 26

Pajak Penghasilan Pasal 26 tak ubahnya dengan PPh 23. Bedanya, jika PPh Pasal 23 dikenakan pada subjek pajak dalam negeri, sedangkan PPh 26 dikenakan pada wajib pajak luar negeri. Lalu, untuk tarif PPh pasal 26 berapa persen? Kisarannya bisa mencapai 20%.

Pajak Jasa Percetakan dan Tarif Pajak Bisnis Jasa Percetakan

Ketentuan Pajak Bisnis Percetakan bagi WP Pribadi dan Badan

Bicara usaha percetakan, yang menjadi subjek pajak jasa percetakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan.

Tentu saja, keduanya memiliki ketentuan atas pajak bisnis percetakan yang berbeda juga ada sejumlah kesamaan pajaknya.

Seperti apa pengenaan pajak jasa percetakan antara WP Pribadi dan WP Badan?

Dari beberapa jenis pajak yang pajak bisnis percetakan di atas selain PPh 23, akan berbeda lagi kewajiban jenis pajaknya tergantung subjeknya apakah pemilik bisnis merupakan WP Pribadi atau WP Badan.

Serta lebih mengerucut lagi antara wajib pajak berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan yang bukan PKP akan berbeda pula kewajibannya.

Selain itu, yang juga membedakan atas kewajiban pajak bisnis percetakan ini adalah apakah yang bersangkutan merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau bukan.

Lebih jelasnya, berikut kewajiban pajak bisnis percetakan bagi WP Pribadi dan WP Badan serta status pajaknya:

a. WP Pribadi Pemilik Usaha Jasa Percetakan

Sebagai wajib pajak pribadi pemilik usaha jasa percetakan, ada sejumlah kewajiban perpajakan sebagai berikut:

1. Wajib Dipotong atau Dipungut Pajak

  • Dipotong PPh Pasal 21 oleh pengguna jasa percetakan jika pengguna jasa adalah subjek pajak badan
  • Dipungut PPh Pasal 22 oleh subjek pajak badan pemerintah atau bendaharawan pengguna jasa
  • Dipotong PPh Pasal 23 oleh pengguna jasa
  • Dipotong PPN saat melakukan transaksi barang/jasa kena pajak

2. Wajib Memotong atau Memungut Pajak

  • Memotong PPh Pasal 21 jika memiliki karyawan atau menggunakan freelancer (pekerja lepas)
  • Memotong PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah atau gedung
  • Memungut PPN jika sudah berstatus PKP

3. Wajib Membayar atau Menyetorkan

  • Menyetorkan pemotongan dan/atau pemungutan PPh 21, PPh 4 ayat 2
  • Menyetorkan PPN Terutang jika berstatus PKP
  • Membayar PPh Final PP 23/2018 dengan tarif 0,5% dari pendapatan bruto jika omzet kurang dari Rp4,8 miliar setahun
  • Membayar PPh dengan tarif sesuai ketentuan perundangan pajak penghasilan yang berlaku jika melakukan pembukuan

4. Wajib Melaporkan SPT Pajak

  • Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21
  • Melaporkan SPT Masa PPN
  • Melaporkan SPT Tahunan PPh

Ketahui juga tentang Apa Saja Jasa Lain yang Dipotong PPh 23 dalam PMK 141 Tahun 2015?

b. WP Badan Pemilik Usaha Jasa Percetakan

Begitu juga dengan usaha jasa percetakan apabila dimiliki oleh perusahaan atau badan usaha, maka kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan dari usaha jasa percetakan di antaranya:

1. Wajib Dipotong atau Dipungut Pajak

  • Dipungut PPh Pasal 22 oleh subjek pajak badan pemerintah atau bendaharawan pengguna jasa
  • Dipungut PPh Pasal 23 oleh subjek badan pemerintah atau bendaharawan pengguna jasa
  • Dipotong PPN saat melakukan transaksi barang/jasa kena pajak

2. Wajib Memotong dan Memungut Pajak

  • Memotong PPh Pasal 21 karyawan atau pekerja lepas
  • Memotong/memungut PPh 23 jika menggunakan jasa lainnya seperti jasa perawatan mesin, jasa perbaikan mesin cetak atau sewa atas penggunaan harta misalnya sewa alat cetak dan lainnya
  • Memotong PPh Pasal 4 ayat 2 apabila menyewa tanah atau Gedung untuk usaha
  • Memotong atau memungut PPN dari lawan transaksi atas transaksi barang/jasa jika sudah berstatus sebagai WP Badan PKP

3. Wajib Menyetor atau Membayar Pajak

  • Menyetor pemotongan atau pemungutan PPh 21, PPh Pasal 4 ayat 2
  • Membayar atau menyetorkan PPN terutang
  • Membayar PPh Final PP 23/2018 jika penghasilan bruto badan usaha masih di bawah Rp4,8 miliar setahun
  • Membayar PPh Badan sesuai dengan tarif yang berlaku jika jumlah omzet sudah di atas Rp4,8 miliar setahun

4. Wajib Melaporkan Pajak

  • Melaporkan SPT Masa PPh PPh 21 karyawan, PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPh 23
  • Melaporkan SPT Masa PPN

Pajak Jasa Percetakan dan Tarif Pajak Bisnis Jasa Percetakan

Cara Membuat Bukti Potong PPh 23, Cara Bayar dan Lapor Pajak Jasa Percetakan

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, pemilik usaha jasa percetakan juga sebagai pemotong/pemungut PPh 23 apabila menggunakan jasa lainnya dalam aktivitas bisnisnya.

Sebagai pemungut PPh Pasal 23, harus membuat Bukti Pemotongan PPh 23/26 dan diserahkan ke lawan transaksi atau penyedia jasa lainnya tersebut.

Berikut ini Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 di e-Bupot Unifikasi

Cara Bayar Pajak

Setelah mengetahui apa saja kewajiban pajak sebagai pemilik usaha jasa percetakan dan jenis pajak jasa percetakan yang dikenakan, selanjutnya adalah membayarkan atau menyetorkan pajak terutang ke kas negara.

Perlu diingat, sebelum membayar pajak, terlebih dahulu harus membuat Kode Billing (ID Billing) sebagai syarat untuk membayar pajak.

Kode Billing tersebut diperlukan sebagai validasi dari DJP bahwa Anda akan membayar jenis pajak apa dan berapa nomor pembayaran serta nominal pajak yang akan dibayarkan yang tertera pada Surat Setoran Pajak (SSP).

Berikut tutorial Cara Bayar Pajak Online di e-Billing.

Cara Lapor Pajak

Sama seperti pelaporan SPT Masa atau SPT Tahunan jenis bisnis lainnya, sebelum melaporkan SPT pajak, terlebih dahulu harus menyiapkan dokumen yang diperlukan.

Begini lapor pajak online jasa percetakan:

Tunggu apa lagi? Aktifkan akun Klikpajak Anda sekarang juga dan urus pajak jasa percetakan lebih mudah.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Kategori : Tips Pajak

PUBLISHED29 Mar 2022
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: