Mari Berkenalan Lebih Dekat dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) - Klikpajak

Mari Berkenalan Lebih Dekat dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Apakah Anda pernah mendengar atau mengenal Pajak Pertambahan Nilai? Jika belum, artikel ini akan mengajak Anda untuk mengetahuinya lebih dekat dan dalam. Pajak Pertambahan Nilai sering disingkat menjadi PPN agar mudah diucapkan. Pajak Pertambahan Nilai sendiri, hadir atau dikenakan pada transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak pribadi. PPN juga bisa dibebankan pada wajib pajak badan yang telah mendapat status Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pemahaman mengenai PPN secara mudah adalah pajak yang diberikan pada aktivitas konsumsi barang atau jasa dari Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, juga Pemerintah. Secara praktis, pembayar pajak atau konsumen produk dan jasa tersebut tidak perlu membayar langsung kepada negara. Kewajiban membayarkan jatuh pada pihak pemotong PPN.

Pihak yang berkewajiban untuk membayar ialah konsumen akhir. Sedangkan pihak yang harus menyetor dan melaporkan PPN ialah orang yang menjual. Sayangnya, sering terjadi kasus di mana penjual atau pedagang melaporkan laporan palsu agar mendapatkan keuntungan lebih besar. Kasus tersebut membuat negara mengeluarkan aturan Pengusaha Kena Pajak di Indonesia wajib memakai e-Faktur atau faktur pajak elektronik sejak 1 Juli 2016. e-Faktur diberlakukan agar negara tidak merugi akibat kebohongan pajak yang bersumber pada masalah faktur fiktif.

Objek Pajak Pertambahan Nilai atau PPN

Objek pajak adalah objek yang dikenai pertambahan nilai atau bisa juga kita sebut dengan objek PPN, terdiri dari beberapa jenis. Berikut ini penjelasannya.

  • Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di suatu wilayah pabean oleh seorang pengusaha. Selama pengusaha berkegiatan bisnis di dalamnya, maka ia akan dikenai PPN di mana barang atau jasa yang dijualnya menjadi objek pajak pertambahan nilai.
  • Penggunaan atau kegiatan konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) yang tidak berwujud dari wilayah dari luar pabean ke dalam pabean.
  • Memasukkan barang dari luar negeri atau impor, di mana barang tersebut termasuk dalam Barang Kena Pajak (BKP).
  • Pengiriman dagang ke luar negeri atau ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
  • Termasuk juga pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP)  dari wilayah luar pabean ke dalam pabean.

Berapa tarif PPN?

Landasan dasar hukum yang menjadi perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 7. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN berdasarkan Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut.

  • Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ialah dengan hitungan 10% atau sepuluh persen.
  • Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga bisa dikenakan pada hitungan tarif 0% atau nol persen, dengan syarat khusus. Syarat khusus tersebut adalah kategori; ekspor barang kena pajak berwujud; ekspor barang kena pajak tidak berwujud; serta ekspor jasa kena pajak.
  • Bila merujuk pada Undang-Undang tersebut, ayat satu menjelaskan tarif pajak bisa berubah ke hitungan terendah yaitu 5% dan batas maksimalnya adalah 15%. Syarat berlaku dan ketentuannya harus disesuaikan dengan aturan pemerintah.

Pihak pelapor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sekaligus menjadi penyetor adalah Pengusaha Kena Pajak atau PKP

Pembeli tidak berkewajiban untuk melapor dan menyetor pajak. Mereka hanya dikenakan pajak sebagai pihak yang membayar. Beda lagi untuk urusan melapor dan menyetor pajak ke negara, di mana harus dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan penyetor sekaligus pelapor Pajak Pertambahan Nilai (PPN), di mana pajak yang ia setorkan berasal dari  pembeli. Waktu penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai juga sudah diatur. Tenggat waktu paling lama untuk penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai adalah tanggal terakhir setiap bulan dalam satu tahun. Pengusaha Kena Pajak harus paham dan tidak melanggar tenggat waktu tersebut karena dapat berisiko merusak mekanisme perhitungan pajak.

Apakah setiap orang yang berjualan termasuk dalam kelompok Pengusaha Kena Pajak? Ternyata belum tentu jawabannya adalah “iya”. Direktorat Jenderal Pajak memilah pihak mana yang dinilai memiliki kemampuan untuk membayar pajak, dan pihak yang tidak. Aturan pemilahan pihak mana yang berkewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai dan tidak, tertuang dalam ketentuan PMK No. 197/PMK.03/2013. Aturan itu mengungkapkan, bila sebuah perusahaan atau pengusaha mencapai nilai transaksi penjualan sebesar 4,8 miliar atau lebih dalam kurun waktu satu tahun, maka ia wajib ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Jadi tidak semua pengusaha mendapatkan status Pengusaha Kena Pajak. Negara juga melihat dan menilai performa bisnis perusahaan atau pengusaha. Apabila dalam periode satu tahun, nilai transaksi bisnis sebuah perusahaan atau seorang pengusaha kurang dari 4,8 miliar, maka status sebagai Pengusaha Kena Pajak dapat dicabut lewat permohonan pengusaha atau perusahaan tersebut.

Pajak Keluaran dan Pajak Masukan

Lalu bagaimana proses kelanjutan kalau seorang pengusaha atau sebuah penyetoran mendapatkan pengukuhan status sebagai Pengusaha Kena Pajak? Status tersebut secara otomatis membuat perusahaan atau pengusaha tersebut berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, maksimal setiap tanggal terakhir tiap bulan. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai juga diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak, menjadi dua bagian yaitu Pajak Keluaran dan Pajak Masukan.

Apakah yang dimaksud dengan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan? Mari kita bahas perbedaan apa yang mendasari keduanya. Pajak Keluaran merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang dihitung dan dibayarkan ketika Pengusaha Kena Pajak berhasil menjual produk atau jasa. Berbeda dengan Pajak Masukan di mana Pengusaha Kena Pajak dipungut Pajak Pertambahan Nilai ketika dia membeli, mendapatkan, atau memproduksi dagangan. 

Mari meringkas pemahaman tentang Pajak Pertambahan Nilai

Uraian panjang pada artikel ini dapat kita ringkas sampai pada kesimpulan berikut.

  • Pajak Pertambahan Nilai dibayar oleh pembeli, namun disetor dan dilaporkan oleh penjual.
  • Tenggat akhir pembayaran adalah tanggal terakhir setiap bulan.
  • Faktur pajak elektronik wajib digunakan PKP sebagai prasayarat pelaporan SPT Masa PPN.
  • Pajak Masukan dipungut ketika PKP membeli atau memproduksi produknya.
  • Pajak Keluaran diambil sewaktu PKP berhasil menjual produknya.
  • Besaran PPN normal adalah 10% dari nilai jual barang. Hitungan tersebut dapat menjadi lebih besar atau kecil, asalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Manfaatkan kemudahan membayar pajak secara online

Kesibukan kerja akan sangat sulit diganggu gugat untuk berbagai urusan lain, misalnya seperti membayar pajak. Masalahnya, Pajak Pertambahan Nilai wajib dibayarkan setiap bulannya. Anda bisa memanfaatkan metode membayar pajak online untuk mengatasi masalah ini. Gunakan aplikasi membayar pajak online seperti Klikpajak. Ketika Anda sudah memperoleh ID billing, Anda bisa membayar pajak cukup dengan mengetukkan jari kapan dan di mana saja. Klikpajak merupakan mitra resmi Dirjen Pajak untuk menghitung, bayar, serta lapor pajak. Segera bergabung dan coba registrasi gratis sekarang!


PUBLISHED30 Jan 2020
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: