PPN Masukan dan PPN Keluaran, Pahami Di Sini! - Klikpajak

Cara Menghitung PPN Masukan dan PPN Keluaran, PKP Wajib Paham

Dalam dunia bisnis, khususnya untuk Anda yang berstatus sebagai PKP, tentu sudah tidak asing dengan istilah Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Pajak ini merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang berada di wilayah kepabeanan Indonesia. Karena terdapat dua pihak dalam transaksi, penjual dan pembeli, maka terdapat dua jenis perhitungan PPN, yakni PPN Masukan dan PPN Keluaran.

Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan memang hanya satu kali pada setiap transaksi. Namun kedua belah pihak harus memiliki dokumen resmi dan sah untuk mencatat PPN yang sudah menjadi kewajibannya ini. Tentu saja, berkas faktur pajak yang digunakan juga berbeda, yakni Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran.

Artikel kali ini akan difokuskan pada pembahasan jenis PPN-nya saja. Untuk mengawali bahasan tersebut, simak bagian berikut ini.

Penghitung PPN Masukan dan PPN Keluaran

PPN Masukan digunakan oleh PKP Pembeli untuk mencatatkan PPN yang tertanggung dalam pembelian yang dilakukannya. PPN Masukan merupakan pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak atau Jasa kena Pajak. Perhitungan ini nantinya dapat digunakan untuk melakukan klaim, bilamana pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran.

Di sisi lain, PPN Keluaran merupakan pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan penjualan terhadap Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Hal ini digunakan sebagai pelengkap transaksi yang dilakukan, sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang dimiliki oleh Indonesia.

Intinya, penghitungan PPN Masukan dilakukan oleh PKP ketika PKP berada di posisi sebagai pembeli BKP atau JKP. Sedangkan, PPN Keluaran dilakukan penghitungannya oleh PKP ketika PKP dalam posisi sebagai penjual BKP atau JKP. Kedua penghitungan ini akan sama-sama dilaporkan pada DJP untuk diperiksa dan dicocokkan nilainya.

Hubungannya dengan Faktur Pajak dan Sistem Pengkreditan Pajak

Sebelumnya telah dijelaskan sekilas mengenai faktur pajak. Dokumen ini merupakan dokumen penting setiap kali PKP melakukan transaksi terkait Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Isinya adalah detail transaksi yang terjadi, mulai dari identitas kedua belah pihak, komoditas yang diperjualbelikan, PPN dan PPnBM yang menjadi kewajiban, serta info detail lainnya.

Laporan pajak yang menggunakan Faktur Pajak Keluaran disampaikan PKP Penjual pada DJP setelah transaksi dilakukan. Setelah itu, Faktur Pajak Masukan dibuat oleh PKP Pembeli untuk diverifikasi nilainya dengan dibandingkan pada Faktur Pajak Keluaran. Bila terdapat selisih antara jumlah total kedua faktur pajak ini, akan diselesaikan dengan apa yang disebut kredit pajak.

Kredit pajak sendiri berarti penyelesaian selisih Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi antara kedua faktur pajak yang dilaporkan. Hal ini bukanlah pelanggaran hukum perpajakan, namun sebuah kewajaran. Nantinya, selisih ini dapat diselesaikan dengan pembayaran kekurangan pajak (jika pajak masukan lebih kecil) atau klaim pajak atau kompensasi pajak (jika pajak masukan lebih besar).

Pembayaran kekurangan pajak bisa dilakukan pada periode selanjutnya untuk menutup jumlah kekurangan yang ada. Sedangkan ketika pajak masukan lebih besar, maka PKP dapat melakukan klaim, dan nantinya jumlah kelebihan bayar akan digunakan untuk mengurangi jumlah pajak pada periode berikutnya. Ini yang disebut sebagai kompensasi pajak yang bisa diterima oleh PKP.

Contoh Perhitungan Masing-Masing PPN

Lalu jika demikian, bagaimana detail perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran? Apakah keduanya memiliki perhitungan yang berbeda? Apakah akan berpengaruh pada transaksi yang dilakukan oleh PKP? Apa variabel yang perlu dimasukkan ke dalam masing-masing perhitungan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak penjelasan di bawah ini.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran

PPN ini dihitung dan menjadi tanggung jawab dari PKP dengan status penjual. Misalnya saja:

Seorang pengusaha dengan status PKP, sebut saja Pak Adri, memiliki usaha di bidang penjualan layar monitor. Beliau menjual layar monitor sebanyak 50 unit pada periode pajak terkini, dengan harga satuan kurang lebih Rp4.500.000. Lalu berapa besar Pajak Pertambahan Nilai Keluaran yang harus ditanggung Pak Adri dalam Transaksi tersebut?

Harga satuan layar monitor adalah Rp4.500.000

Penjualan yang dilakukan Pak Adri sebanyak 50 unit, jadi total penjualannya adalah 50 x Rp4.500.000 = Rp225.000.000.

Besaran PPN yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 10% dari jumlah transaksi, maka besaran PPN Keluaran yang harus ditanggung Pak Adri adalah 10% x Rp225.000.000 = Rp22.500.000.

Dengan demikian, besar PPN Keluaran yang menjadi tanggung jawab Pak Adri adalah Rp22.500.000 atas penjualan yang dilakukan terkait layar monitor tersebut.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masukan

Dalam rangka mengetahui jumlah PPN kurang bayar atau lebih bayar yang dilakukan PKP, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari selisih antara PPN Keluaran dan PPN Masukan. Harus dilihat mana yang lebih besar, serta berapa nominal selisihnya. Baru kemudian nilai kurang bayar atau lebih bayar akan dapat diketahui dan ditindaklanjuti.

Ilustrasi penghitungan PPN Masukan adalah sebagai berikut.

Ibu Dini merupakan PKP yang telah melakukan beberapa transaksi terhitung bulan Maret hingga Mei 2016. Rincian transaksi yang dilakukan, terkait PPN yang menjadi kewajibannya, adalah sebagai berikut:

Maret 2016, atas penyerahan Barang Kena Pajak, PPN Keluaran dari Ibu Dini adalah Rp50.000.000 sedangkan PPN Masukannya sebesar Rp35.000.000. Maka pada bulan Maret, Ibu Dini memiliki selisih sebesar Rp15.000.000. Selisih tersebut merupakan PPN kurang bayar, karena nilai PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan.

Pada April 2016, PPN Keluaran yang tercatat adalah sebesar Rp60.000.000 sedangkan PPN masukannya sebesar Rp72.000.000. Maka periode April, Ibu Dini memiliki selisih sebesar Rp12.000.000 yang berstatus sebagai lebih bayar karena nilai PPN Keluaran lebih kecil dari PPN Masukan.

Periode Mei 2016, PPN Keluaran adalah sebesar Rp57.000.000 sedangkan PPN Masukan yang tercatat adalah sebesar Rp42.000.000. Selisih PPN yang dimiliki Ibu Dini adalah sebesar Rp12.000.000 dengan status kurang bayar karena PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan.

Total PPN kurang bayar yang dimiliki Ibu Dini adalah sebesar Rp12.000.000 + Rp15.000.000 = Rp27.000.000.

Total PPN lebih bayar adalah Rp12.000.000 sehingga PPN yang menjadi tanggungan Ibu Dini adalah Rp27.000.000 – Rp12.000.000 = Rp15.000.000. Nilai ini akan menjadi PPN Masa Bulan Mei yang dimiliki Ibu Dini dan harus dilunasi dalam periode waktu yang telah ditentukan.

 

Ilustrasi di atas diharapkan dapat memberikan gambaran sederhana mengenai perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran untuk PKP. Tentu, penghitungan ini bisa dilakukan secara mandiri, sebab sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah self assessment. Untuk memudahkan sistem perpajakan ini, layanan online seperti Klikpajak bisa digunakan, baik oleh PKP maupun wajib pajak lain. Fitur lengkap yang tersedia, didukung dengan status mitra resmi dan arsip sistematis, menjadikan Klikpajak sebagai salah satu layanan pajak terbaik yang ada saat ini. Segera daftar untuk registrasi akunnya dan tuntaskan kewajiban perpajakan Anda dengan mudah, aman, dan gratis!


PUBLISHED14 Jun 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: