Aturan Pajak Pulsa: PPN Pulsa, Kartu Perdana, Token Listrik dan Voucer

Pemerintah resmi berlakukan pajak pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer. Aturan pungutan pajak ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 dan berlaku mulai 1 Februari 2021. Selengkapnya Mekari Klikpajak  akan mengulas PPN pulsa dan kawan-kawan (dkk) ini.

Peraturan Menteri Keuangan ini sempat menimbulkan beragam tanggapan di masyarakat karena mereka adalah konsumen akhir.

Adanya pungutan pajak ini, dikhawatirkan akan membuat masyarakat mengeluarkan uang lebih ketika membeli pulsa, kartu perdana, token, dan voucer.

Satu hal yang harus diperhatikan dari aturan ini, pungutan pajak itu tidak berpengaruh pada kenaikan harga atau tidak menyebabkan kenaikan harga.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, sebagaimana diberitakan banyak media massa memastikan ketentuan baru ini tidak berpengaruh terhadap harga pajak pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer, yang dibeli oleh masyarakat.

Mengapa demikian?

Itu karena pulsa, kartu perdana, token, dan voucer tidak ada di dalam negative list.

Dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ada istilah ‘negative list’.

Istilah ini berarti daftar barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN.

Itu artinya, semua barang atau jasa yang diperjualbelikan itu kena PPN kecuali yang ada di dalam daftar itu.

Lalu, seperti apa aturan baru pajak pulsa dkk ini, berikut Klikpajak.id ulas terkait PPN pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucer.

Ketentuan Pajak Pulsa dkk

Pemerintah memastikan pedagang atau pengecer pulsa, kartu perdana, token, dan voucer tidak dikenai PPN.

Sebab dalam praktiknya, distributor kecil dan pengecer dinilai mengalami kesulitan melakukan mekanisme PPN, sehingga menjadi persoalan tersendiri dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pungutan pajak pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer ditujukan untuk memangkas mekanisme pembaharuan pajak pulsa, dkk.

Dengan begitu, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) bisa disederhanakan. 

Aturan mengenai PPN dan PPh sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 dan 8 Tahun 1983. Sedangkan perubahan terakhir diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pajak Pulsa: PPN Pulsa, Kartu Perdana, Token Listrik dan Voucer

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

a. Pajak Pulsa dan PPN Kartu Perdana

Dalam usaha penjualan pulsa dan kartu perdana, ada banyak distributor di antara operator telekomunikasi seluler dan masyarakat sebagai konsumen akhir.

PMK 6/2021 ini menyederhanakan pemungutan PPN dalam penjualan pulsa dan kartu perdana.

Dengan begitu, jelas tidak ada jenis dan objek pajak baru. Bukan hanya itu, konsumen juga tak mengeluarkan tambahan uang saat membeli keduanya.

Pemangkasan alur distribusi pulsa dan kartu perdana

Dalam aturan sebelumnya, PPN dipungut dari setiap rantai distribusi penjualan pulsa dan kartu perdana, mulai dari:

Operator telekomunikasi => distributor utama atau tingkat 1 => server atau tingkat 2 => distributor besar atau tingkat 3 => distributor seterusnya => sampai dengan pedagang eceran.

Dalam pembaruan PMK 6/2021 ini, pemungutan PPN hanya sampai distributor tingkat 2 atau server.

Itulah mengapa distributor kecil dan pengecer tidak dipungut PPN dari pulsa dan kartu perdana.

Melalui aturan baru ini pula, distributor pulsa juga dapat menggunakan struk tanda terima pembayaran sebagai Faktur Pajak, sehingga tidak perlu membuat e-Faktur lagi.

Pemungutan PPh Pasal 22 untuk pembelian pulsa/kartu predana oleh distributo, merupakan pajak yang dipotong di muka dan tidak bersifat final.

Atas pajak yang telah dipotong tersebut nantinya dapat dikreditkan oleh distributor pulsa dalam SPT Tahunannya.

Pajak Pulsa: PPN Pulsa, Kartu Perdana, Token Listrik dan Voucer

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

b. PPN Token Listrik (Pajak pulsa)

Listrik termasuk barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis dan dalam batas tertentu tidak dikenakan PPN.

Listrik dikenakan PPN jika pemakaian dayanya di atas 6600 watt. Kurang dari itu tidak kena PPN.

Coba cek listrik di rumah Anda, apakah sudah di atas 6600 watt?

Kalau belum, berarti tidak kena PPN token listrik.

Pada aturan sebelumnya, PPN dikenakan atas seluruh nilai token listrik yang dijual oleh agen.

Aturan ini menimbulkan kesalahpahaman atas jasa penjualan terutang PPN.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/2021 Pasal 2 dijelaskan token adalah listrik yang termasuk barang kena pajak yang bersifat strategis sesuai dengan ketentuan pada bidang perpajakan.

Untuk menghindari timbulnya kesalahpahaman lagi, maka pada aturan baru PPN token listrik dikenakan hanya atas jasa penjualan/pembayaran token listrik berupa komisi atau selisih harga yang diterima penjual, bukan nilai atas token listriknya.

PPh 23 jasa pemasaran/penjualan token listrik merupakan pajak yang dipotong di muka dan tidak bersifat final.

Atas pajak yang telah dipotong tersebut nantinya dapat dikreditkan oleh agen penjualan token listrik dalam SPT Tahunannya.

Baca juga: Cara Mengurus Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0 bagi Distributor

Contoh kasus,

Saat seseorang membayar tagihan listrik melalui bank atau marketplace, dia akan dipungut biaya administrasi (Fee).

Biayanya mulai dari Rp2.000 hingga Rp2.500 atau lebih dan tidak ada PPN listrik yang dipungut di sana.

Adapun fee yang diterima oleh bank ataupun marketplace itulah yang merupakan objek PPN.

PPN dikenakan atas biaya administrasi tersebut.

Bank ataupun marketplace selanjutnya harus membayar PPN atas jasa tersebut kepada negara.

Ingin mudah membuat Faktur Pajak dan setor PPN maupun lapor SPT Masa PPN?

Selengkapnya baca Alur Pembuatan e-Faktur: Bayar PPN dan Pelaporan SPT Masa PPN

Hal yang sama saat kita membeli token listrik dari distributor token. Tidak ada PPN yang dipungut di sana.

Distributor token cuma memungut fee atau biaya administrasi dari masyarakat, yang membeli token.

Untuk biaya administrasi atau fee atau nilai lebih yang dipungut dari konsumen oleh distributor token merupakan objek PPN dan harus dipungut PPN.

Distributor token selanjutnya harus membayar PPN kepada negara sebanyak 10%.

Sedangkan masyarakat tidak membayar PPN sama sekali atas token yang dibelinya.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

c. PPN Voucer (Pajak pulsa)

Hampir sama dengan token, komisi dan selisih harga penjualan voucer juga dikenakan pajak.

PPN dikenakan atas imbalan atau komisi atau fee yang diterima oleh distributor voucer dari penyelenggara voucer.

Dalam PMK 6/2021, PPN hanya dikenakan atas jasa penjualan atau pemasaran voucer berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual, bukan atas nilai voucer.

Hal ini dikarenakan voucer diperlukan sebagai alat pembayaran atau setara dengan uang yang memang tidak terutang PPN.

Dengan begitu, PPN hanya dikenakan atas jasa penjualan/pemasaran agen penjual voucer berupa komisi atau selisih harga.

Sementara itu, PPh Pasal 23 adalah pajak yang mengatur atas jasa penjualan/pembayaran agen token listrik dan voucer, untuk pemasaran/penjualan voucer merupakan pajak yang dipotong di muka dan tidak bersifat final.

Atas pajak yang dipotong tersebut nantinya dapat dikreditkan oleh distributor voucer dalam SPT Tahunannya.

Baca juga: Tutorial Cara Membuat Bukti Potong PPh 23/26 Online di e-Bupot

Contoh kasus,

Pak Kelik membeli voucer permainan (game) di sebuah toko. Toko itu tidak memungut PPN kepada Pak Kelik atas pembelian voucer permainan itu.

Sebaliknya yang terjadi, toko tersebut mendapatkan imbalan dari penerbit voucer.

Imbalan itulah yang akan dipungut PPN sehingga Pak Kelik sebagai pembeli voucer di toko tersebut tidak dipungut PPN.

Pak Kelik baru dikenakan PPN ketika hendak menggunakan voucernya. Misalnya, menukarkan voucer itu di Google, yang menjual permainan itu melalui aplikasi Google Playstore.

Dengan aturan terbaru ini, memangkas pajak berganda. Dengan begitu, Pak Kelik tidak bayar PPN dua kali.

Sebelum aturan ini terbit, Pak Kelik harus bayar PPN ketika membeli voucher tersebut dan saat menukarkan vouchernya di Google Playstore. Dalam hal ini, Google pun ikut memungut PPN juga.

Baca juga: PPN Atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PMSE

Sebelumnya pada 2020, ada kewajiban pemungutan PPN atas produk digital oleh pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Supaya tidak kena pajak berganda, maka aturan PMK 6/2021 ini diterbitkan.

PPN dikenakan atas jasa pemasaran voucer itu berupa komisi atau imbalan atau fee yang diterima oleh distributor voucer, bukan atas nilai voucernya.

Voucer dalam hal ini berfungsi juga sebagai alat pembayaran atau sama seperti uang yang memang tidak terutang PPN.

Pajak Pulsa: PPN Pulsa, Kartu Perdana, Token Listrik dan Voucer

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Itulah tadi penjelasan tentang aturan terbaru pajak pulsa atau PPN pulsa dan kartu perdana, token listrik dan voucer.

Pahami ketentuan PPN pajak pulsa dkk tersebut dan tunaikan kewajiban perpajakan Anda seperti Membuat Faktur Pajak, bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan mudah melalui aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Fitur Lengkap Klikpajak: Kelola Pajak Anda Lebih Mudah dan Cepat

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang semakin memudahkan Anda melakukan aktivitas perpajakan.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak Anda dengan tepat dan akurat sehingga Anda terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.

Fitur lengkap apa saja yang membuat pengelolaan perpajakan Anda lebih efektif dan efisien?

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED05 Feb 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: