Kode Nomor Seri Faktur Pajak dan Penggunaannya pada e-Faktur

Setiap Faktur Pajak yang dibuat akan mengandung kode Nomor Seri Faktur Pajak. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), wajib mengetahui penggunaan kode NSFP pada e-Faktur yang diterbitkan.

Klikpajak by Mekari akan mengulas seputar kode Nomor Seri Faktur Pajak dan penggunaannya pada e-Faktur, agar Faktur Pajak elektronik yang diterbitkan sesuai dengan jenisnya.

Lalu, apa itu kode Nomor Seri Faktur Pajak atau kode NSFP?

NSFP terdiri dari nomor seri Faktur Pajak itu sendiri dan dua jenis kode lainnya.

Kode Nomor Seri Faktur Pajak adalah kode yang terdapat pada deret angka nomor seri Faktur Pajak tersebut.

Jadi, kode NSFP merupakan kode transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang tertera pada NSFP.

NSFP sendiri dikeluarkan atau diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

PKP harus mengajukan permintaan NSFP ke DJP. Pengajuan Nomor Seri Faktur Pajak secara online dan harus dikembalikan jika NSFP tidak terpakai.

Selengkapnya penjelasan tentang kode pada NSFP atau kode Nomor Seri Faktur Pajak ini, terus simak ulasan dari Klikpajak.id berikut ini.

Apa itu Nomor Seri Faktur Pajak?

NSFP adalah serangkaian kode yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memberikan validasi pada Faktur Pajak elektronik yang dibuat PKP atau Pengusaha Kena Pajak.

Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 16 digit yang merupakan kombinasi angka, huruf, atau keduanya, dan diterbitkan satu kali per satu tahun pajak oleh Ditjen Pajak.

Oleh karena itu, ada masa berlaku NSFP atau Nomor Seri Faktur Pajak kedaluwarsa.

Dengan demikian, PKP wajib mengembalikan NSFP yang tidak terpakai pada akhir tahun pajak dan harus mengajukan kembali Nomor Seri Faktur Pajak baru untuk tahun pajak berikutnya.

16 digit NSFP ini terdiri dari dua jenis kode dan digit Nomor Seri Faktur Pajak itu sendiri.

  • Dua digit pertama merupakan kode transaksi yang dilakukan
  • Kemudian satu digit ketiga selanjutnya menunjukkan kode status
  • Tiga belas digit di belakangnya adalah nomor seri Faktur Pajak yang ditentukan DJP

Contoh Nomor Seri Faktur Pajak

000.000-00.00000000
00 (dua digit pertama) Kode Transaksi
0 (digit ketiga) Kode Status
000-00.00000000 (sisanya) Nomor Seri Faktur Pajak

 

Cara membaca susunan NSFP atau format Nomor Seri Faktur Pajak tersebut adalah:

a. Contoh Penulisan Kode dan NSFP Faktur Pajak Normal

  • 010.000-22.00000001 = artinya kode dan nomor seri Faktur Pajak ini sebagai penyerahan pada selain pemungut PPN dan merupakan Faktur Pajak Normal, yang diterbitkan tahun 2022 dengan nomor urut 1.

b. Contoh Penulisan Kode dan NSFP Faktur Pajak Pengganti

  • 011.000-22.00000008 = artinya kode dan nomor seri Faktur Pajak ini sebagai penyerahan kepada selain pemungut PPN dan merpakan Faktur Pajak Pengganti, yang diterbitkan tahun 2022 dengan nomor urut 8.

Untuk mendapatkan kode NSFP dari Ditjen Pajak, Sobat Klikpajak harus melakukan langkah-langkah sesuai  prosedur yang berlaku dan ditetapkan DJP.

Jenis Susunan Kode Nomor Seri Faktur Pajak

Untuk memahami mengenai arti dari kode Nomor Seri Faktur Pajak, di bawah ini Klikpajak by Mekari akan menjelaskan secara detail arti kode Faktur Pajak pada NSFP.

a. Kode Transaksi

NSFP berupa susunan angka yang memiliki arti.

  • 2 digit pertama NSFP yang merupakan Kode Transaksi adalah kode yang menjelaskan jenis transaksi yang dilakukan.

Dua digit pertama pada Nomor Seri Faktur Pajak yang terdiri dari angka 01 sampai dengan 09, dan masing-masing digit angka tersebut memiliki arti.

Kode Arti Keterangan
01 Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang PPN-nya terutang dipungut oleh PKP penjual.
02 Penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN bendahara pemerintah yang PPN-nya dipungut oleh bendahara pemerintah. Kategori bendahara pemerintah:
  • Bendaharawan pemerintah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (dalam KMK No. 563/KMK.03/2003).
  • BUMN (dalam PMK No.85/PMK.03/2012).
  • Badan Usaha Tertentu (dalam PMK No.37/PMK.03/2015.
03 Penyerahan BPK/JKP kepada pemungut PPN lainnya yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya. Pemungut lainnya:
  • Kontraktor kontrak kerja sama pengusahaan minyak dan gas atau pemegang kuasa/pemegang izin usaha panas bumi (dalam PMK No.73/PMK.03/2010).
04 Penyerahan BPK/JKP yang menggunakan DPP nilai lain yang PPNnya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan. Transaksi dengan DPP nilai lain diatur dalam PMK No.251/KMK.03/2002.
05 Tidak digunakan
06 Penyerahan lain yang PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BPK/JKP, dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri. Diatur dalam Pasal 16E UU PPN:
  • Penyerahan menggunakan tarif selain 10%.
  • Penyerahan hasil tembakau dalam negeri oleh pengusaha pabrik hasil tembakau atau hasil tembakau yang dibuat diualr negeri oleh importir hasil tembakau (mengacu KMK No.62/KMK.03/2002).
  • Penyerahan BKP ke orang pribadi pemegang paspor luar negeri oleh PKP toko retail yang ditunjuk.
  • PKP toko retail yang ditunjuk sebagai penerbit Faktur Pajak khusus menggunakan kode 060 dan punya aplikasi khusus.
  • PKP retai tidak dutunjuk menggunakan  kode 010.
07 Penyerahan BKP/JKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP). Yang dimaksud adalah:
  • Bea masuk, bea masuk tambahan, PPN/PPnBM dan PPh dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai atau mendapat pinjaman dari luar negeri.
  • Penyerahan untuk pengolahan di kawasan tersebut.
  • Penyerahan untuk pengolahan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu.
  • Penyerahan avtur untuk keperluan penerbangan internasional.
  • Penyerahan bahan bakar nabati di dalam negeri.
08 Penyerahan BKP/JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Jenisnya adalah:
        • Barang modal yang digunakan secara langsung (mesin dan peralatan listrik, tidak termasuk suku cadang) dalam proses menghasilkan BKP.
        • Makanan ternak, unggas dan ikan, bahan baku pembuatan pakan ternak, unggas dan ikan.
        • Barang hasil pertanian (dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007).
        • Bibit atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran dan perikanan.
        • Air bersih yang dialirkan lewat pipa oleh perusahaan air minum.
        • Listrik (kecuali untuk perumahan dengan daya diatas 6.600 watt).
        • Rumah Susun Sederhana Milik dengan kriteria tertentu (dalam Pasal 1 Angka 5 PMK No.31/PMK.03/2008).
09 Penyerahan aktiva Pasal 16 D yang PPN-nya dpungut oleh PKP penjual.

b. Kode Status

Setelah dua digit Kode Transaksi, terdapat 1 digit angka yang merupakan Kode Status.

1 digit ketiga NSFP yang merupakan Kode Status adalah terdiri dari 2 jenis Kode Status. Kode status diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

  • 0 untuk kode status Faktur Pajak normal
  • 1 untuk kode status Faktur Pajak pengganti

Dalam hal diterbitkan faktur pajak pengganti ke-2, ke-3 dan seterusnya, maka Kode Status yang digunakan adalah Kode Status angka 1.

c. Digit Nomor Seri Faktur Pajak

Setelah kode transaksi dan kode status, 13 angka di dalam NSFP adalah nomor yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai identitas unik yang bisa Anda gunakan untuk membuat e-Faktur.

Sedangkan 13 digit NSFP adalah digit yang menjelaskan tentang:

  • 3 digit pertama adalah Kode Tertentu
  • 2 digit kedua adalah Tahun Penerbitan
  • 8 digit berikutnya adalah Nomor Urut

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Membuat NSFP melalui e-Nofa

Mulai 1 Juni 2013, DJP menetapkan bahwa pembuatan Faktur Pajak wajib secara elektronik.

Dengan kata lain, pembuatan Faktur Pajak akan menjadi bukti pemungutan PPN akan dianggap sah jika menggunakan NSFP yang diperoleh dari DJP melalui aplikasi e-Nofa.

e-Nofa adalah aplikasi yang disediakan DJP untuk PKP dapat mengajaukan NSFP secara online.

Keberadaan e-Nofa adalah untuk menomori Faktur Pajak yang dibuat PKP berdasarkan pemberian jatah NSFP yang diberikan DJP pada PKP.

Jika sebelum berlakunya Faktur Pajak elektronik, PKP bisa dengan bebasnya menomori Faktur Pajak yang dibuat, dengan berlakunya e-Faktur, NSFP sebagai hanya didapatkan langsung dari Direktorat Jenderal Pajak.

Hal ini dapat membantu DJP dalam meminimalisir adanya penerbitan Faktur Pajak fiktif, sehingga bisa mengurangi risiko kerugian negara.

Nomor Seri Faktur Pajak dan Penggunaanya pada eFaktur

Syarat Membuat Nomor Seri Faktur Pajak

Berdasarkan KEP-136/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Penetapan PKP yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Elektronik, PKP yang dapat meminta NSFP Online hanya PKP yang telah memiliki Sertifikat Elektronik.

Di bawah ini adalah syarat menggunakan aplikasi permintaan NSFP secara elektronik atau Elektronik Nomor Faktur Online (e-Nofa Online):

  1. Sudah dikukuhkan sebagai PKP dan telah memiliki Akun PKP
  2. Akun PKP adalah otorisasi khusus yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada PKP tertentu yang memenuhi persyaratan tertentu. Otorisasi diberikan dalam bentuk Kode Aktivasi yang dikirimkan melalui Jasa Pengiriman ke alamat PKP terdaftar dan Password yang dikirimkan melalui email PKP.
  3. Khusus untuk menu Permintaan NSFP secara Online, PKP harus memiliki Sertifikat Elektronik yang sebelumnya diajukan baik online maupun datang ke KPP terdaftar dan telah disetujui oleh DJP.

Temukan di sini Panduan Lengkap Cara Mendapatkan NSFP di e-Nofa DJP

Cara Menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak

Itulah penjelasan seputar arti kode Faktur Pajak dalam permintaan NSFP.

Setelah mendapatkan NSFP, berikutnya yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara menggunakannya.

DJP memberikan NSFP berupa blok nomor dengan jumlah sesuai permintaan PKP.

Contoh,

PKP AAA pada Desember 2022 meminta 200 Nomor Seri Faktur Pajak. Kemudian NSFP yang diterbitkan DJP dapat berupa seperti berikut:

  • 900.22.00000001 s.d 900.22.00000200
  • 900.22.99999901 s.d 901.22.00000000
  • 900.22.99999999 s.d 901.22.00000098, dan seterusnya

Ingat! NSFP hanya berlaku setahun. Jika terdapat Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak terpakai, wajib dikembalikan ke DJP.

NSFP yang tidak digunakan dalam suatu tahun tersebut dilaporkana ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bersamaan dengan SPT Masa PPN masa pajak Desember.

Pada saat mengembalikan NSFP di akhir tahun, dapat langsung mengajukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak baru untuk tahun pajak berikutnya.

Mudahnya Kelola e-Faktur di Klikpajak

Bukan hanya mudah kelola NSFP, mengelola Pajak Keluaran maupun Pajak Masukan, setor PPN terutang dan lapor SPT Masa PPN hingga rekonsiliasi pajak lebih cepat melalui e-Faktur Klikpajak.

Sebab Klikpajak merupakan aplikasi pajak online mitra resmi DJP yang terintegrasi dengan software akuntansi online Jurnal by Mekari.

Apa saja kemudahan kelola Faktur Pajak elektronik di e-Faktur Klikpajak?

Tidak hanya mudah kelola e-Faktur, Sobat Klikpajak juga dapat mengelola administrasi pajak seperti membuat bukti pemotongan pajak melalui e-Bupot Unifikasi, buat Kode Billing langsung bayar pajak melalui virtual account bank hanya dalam satu platform e-Billing Klikpajak, hingga lapor SPT Tahunan Badan tanpa install e-SPT.

Temukan di sini Fitur Lengkap Aplikasi Pajak Online Terintegrasi untuk Urus Pajak Bisnis Lebih Mudah.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Kategori : Pajak Bisnis

PUBLISHED03 Jan 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: