Klikpajak by Mekari

Bagaimana Cara Membuat Rekonsiliasi PPN?

Saya bekerja sebagai pengelola administrasi perpajakan di salah satu perusahaan manufaktur di Jakarta. Namun saya cukup kewalahan mengurusnya, teruma saat mencocokkan data invoice dengan Faktur Pajak. Adakah cara rekonsiliasi PPN yang mudah dan bagaimana caranya?


Terima kasih telah berkonsultasi pajak dengan Mekari Klikpajak, mitra resmi yang diawasi dan terdaftar di DJP. Silakan simak pembahasan pertanyaan di atas pada ulasan berikut.


Mencocokkan data antara faktur (invoice) penjualan maupun pembelian dengan Faktur Pajak Keluaran ataupun PPN Masukan atau istilahnya rekonsiliasi PPN, jadi agenda wajib setiap bulannya.

Sebab umumnya akan selalu ada perbedaan data antara invoice dan faktur pajaknya, yang harus dilakukan sinkronisasi data sebelum dapat melanjutkan ke proses pembayaran dan pelaporan pajak.

Biasanya, penyebab perbedaan data antara laporan keuangan dengan Faktur Pajak yang mengharuskan dilakukan rekonsiliasi di antaranya:

  • PPN belum tercatat
  • Salah hitung
  • Terdapat diskon yang belum dimasukkan
  • Adanya penjualan yang dilakukan secara kredit
  • Penggunaan kurs yang berbeda, dan lainnya.

Dari kesemua kemungkinan permasalahan tersebut ternyata ada ribuan invoice dan Faktur Pajak yang harus diperbaiki, maka akan menyita banyak waktu dan tenaga.

Oleh karena itu, apabila melakukan rekonsiliasi PPN, terutama bagi perusahaan besar memang cukup merepotkan jika masih dilakukan secara manual.

Kini, ada cara rekonsiliasi PPN yang mudah seiring adanya integrasi antara aplikasi eFaktur dengan aplikasi akuntansi online.

Sehingga seluruh data penjualan ataupun pembelian kena PPN yang dilakukan perusahaan akan terekam dengan baik dan lebih mudah untuk mengelolanya.

Dengan demikian, Anda tidak perlu membandingkan datanya satu per satu untuk melanjutkan ke proses pembayaran dan pelaporkan PPN pada suatu masa pajak.

Fitur rekonsiliasi PPN otomatis ini dapat Anda temukan dalam e-Faktur Klikpajak yang terintegrasi dengan akuntansi online Jurnal.id.

Untuk mengetahui detail tahapan dan langkah-langkah cara rekonsiliasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), selengkapnya Anda dapat membaca petunjuknya berikut ini:

Perlu diperhatikan, proses rekonsiliasi faktur sejatinya tidak hanya dilakukan setiap masa pajak saja, melainkan juga dilakukan pada akhir tahun pajak yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan dalam SPT Tahunan 1771.

Tak jarang nilai penyerahan menurut SPT masa PPN dengan pengakuan pendapatan menurut SPT Tahunan Badan menimbulkan perbedaan.

Untuk membuat rekonsiliasi PPN, setidaknya Anda harus memerhatikan dan menyiapkan daftar berikut:

  1. Pastikan penulisan data wajib pajak benar
  2. Periksa penulisan data pembeli dan data pemasok, seperti nama pembeli dan NPWP pembeli apakah sudah benar
  3. Surat Setoran Pajak (SSP) harus dipastikan sudah sesuai dengan pajak terutang per SPT Masa PPN
  4. Memeriksa seluruh perhitungan apakah sudah benar atau belum
  5. Faktur Keluaran dan Faktur Masukan sudah lengkap dan sesuai dengan yang dilaporkan ke DJP
  6. Terdapat kompensasi PPN lebih bayar yang sesuai dengan bulan sebelumnya, jika ada
  7. Tanda tangan pada faktur pajak dan yang ada pada SPT sudah sesuai dengan spesimen yang didaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
  8. Melakukan rekonsiliasi antara pajak keluaran per SPT PPN dan objek PPN dalam peredaran bruto menurut SPT pajak penghasilan badan
  9. Lebih baik apabila membuat rekonsiliasi faktur masukan dan pembelian per SPT pajak penghasilan badan.

Berikut beberapa poin yang harus dicantumkan dalam membuat rekonsiliasi PPN:

Rekonsiliasi Peredaran Usaha

Pembukuan SPT PPh Badan dan SPT Masa PPN

a Penjualan atau peredaran Usaha dalam pembukuan xxx
Penambahan:
b1 Saldo penjualan yang diakrual awal tahun yyy
b2 Saldo uang muka penjualan akhir tahun yyy
b3 Objek PPN dilaporkan sebagai pendapatan non-operasional yyy
b4 Tambahan pengurangan nilai penjualan akibat pembetulan atau penggantian faktur pajak tahun ini yang dilakukan tahun berikutnya yyy
b5 Selisih lebih nilai penjualan akibat kurs pajak lebih tinggi dibanding kurs pembukuan yyy
b6 Penyebab selisih lainnya yang menyebabkan angka penjualan pembukuan lebih kecil dari penyerahan SPT Pajak Pertambahan Nilai yyy
Pengurang: yyy
c1 Saldo penjualan yang diakrual akhir tahun zzz
c2 Saldo uang muka penjualan awal tahun zzz
c4 Tambahan pengurangan nilai penjualan akibat pembetulan atau penggantian faktur pajak tahun sebelumnya yang dilakukan tahun berikutnya zzz
c5 Selisih lebih nilai penjualan akibat kurs pajak lebih rendah dibanding kurs penjualan zzz
c6 Penyebab selisih lainnya yang mengakibatkan nilai penjualan pembukuan lebih besar dari penyerahan SPT pajak pertambahan nilai zzz
(zzz)
d Penjualan atau peredaran usaha sesuai laporan pembukuan vvv
e Penyerahan yang dilaporkan pada SPT Masa pajak pertambahan nilai selama setahun atau 12 bulan (uuu)
f Objek PPN kurang dipungut atau Objek PPh kurang dibayar www

 

Keterangan:

  • a : merupakan angka penjualan atau penghasilan yang sesuai dengan laporan laba rugi dalam pembukuan dan dapat dilihat pada lampiran I SPT Tahunan PPh Badan.
  • b1/c1 : penjualan diakrual adalah sudah diakui dalam pencatatan akuntansi, tapi belum diterbitkan invoice. Dalam hal ini PKP dapat memilih menerbitkan faktur pajak saat faktur penjualan diterbitkan. Artinya, saldo yang diakrual sudah diakui dalam pembukuan, tapi belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN, sehingga saldo awal penjualan dapat ditambahkan dalam rekonsiliasi.
  • b2/c2 : merupakan uang muka yang dicatat pada akun uang muka penjualan karena penerbitan faktur pajak saat uang muka diterima. Sehingga saldo akhir uang muka harus ditambahkan pada rekonsiliasi.
  • b3 : merupakan angka penjualan atau pendapatan dari kegiatan utama perusahaan sebelum dikurangi harga pokok penjualan atau beban langsung. Sedangkan yang harus ditambahkan dalam rekonsiliasi adalah pendapatan yang dilaporkan pada bagian pendapatan non-operasional yang merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai.
  • e : merupakan angka seluruh penyertaan yang terutang pajak pertambahan nilai maupun yang tidak terutang, yang dilaporkan dalam SPT Masa pajak pertambahan nilai.
  • f : objek pajak pertambahan nilai kurang dipungut atau objek pajak penghasilan kurang bayar ini harus memiliki jumlah nol, yang artinya ada objek pajak pertambahan nilai yang tidak atau belum dipungut pajak. Sehingga terdapat kurang pungut PPN sebesar 11% dari angka tersebut.
  • Sebaliknya, apabila ternyata terdapat angka negatif, maka masih terdapat objek pajak penghasilan badan yang belum termasuk dalam perhitungan, oleh karena itu muncul kurang bayar pajak penghasilan badan sebesar 22% sesuai tarif PPh Badan yang berlaku dalam UU HPP.

Itulah penjelasan tentang proses menyesuaiakan data faktur penjualan dan pembelian dengan data pajak keluaran serta masukan.

Hemat waktu dan tenaga Anda untuk mengelola administrasi perpajakan perusahaan dengan rekonsiliasi PPN yang otomatis.

rekonsiliasi ppn

Kategori : Tanya Pajak

PUBLISHED12 Dec 2022
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: