NPWP Perusahaan atau Badan dan Syarat NPWP Badan Adalah...

NPWP Perusahaan atau Badan dan Syarat NPWP Badan Adalah…

Sebagai Wajib Pajak Badan (WP Badan), memiliki NPWP Badan tentunya jadi suatu keharusan sebagai identita perusahaan dalam melakukan aktivitas perpajakan. Untuk mengetahui seputar NPWP Perusahaan dan syarat NPWP Badan adalah seperti yang Klikpajak by Mekari ulas untuk Sobat Klikpajak berikut ini.

Sebelum itu, Klikpajak.id akan mengingatkan Sobat Klikpajak pentingnya kelola pajak dan keuangan bisnis yang efekttif untuk meningkatkan efisiensi perusahaan.

Ingin mengetahui cara kelola pajak dan keuangan bisnis yang mudah dan cepat?

Ikuti demo online cara mengelola perpajakan dan laporan keuangan perusahaan di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak kapan saja.

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat menghitung, membayar dan melaporkan pajak kapan saja dan di mana pun Sobat Klikpajak berada, serta menyimpan arsip perpajakan dengan aman dalam satu platform aplikasi pajak online berbasis web yang terintegrasi.

Dengan Klikpajak by Mekari, kelola e-Faktur dan e-Bupot juga lebih mudah dan cepat karena Klikpajak terintegrasi dengan software akuntansi online Jurnal by Mekari. 

Termukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak.id dan Jurnal.id

Jurnal by Mekari adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Kembangkan bisnis tanpa batas dengan software akuntansi terintegrasi Jurnal by Mekari. Coba Gratis 14 hari sekarang!

Bukan hanya itu, Sobat Klikpajak juga dapat mengelola karyawan dengan mudah melalui sistem HRIS (Human Resources Information System) Talenta by Mekari.

Melalui HRIS Talenta.co, segala urusan payroll dan manajemen HR (Human Resources) lebih mudah dan praktis.

Jaga bisnis tetap produktif dengan software payroll dan HRIS terautomasi Talenta by Mekari. Coba Talenta Gratis sekarang!

“Serahkan semua urusan perpajakan, keuangan perusahaan dan manajemen SDM melalui support system yang lengkap dan terintegrasi guna mendukung kinerja perusahaan dan perkembangan bisnis Sobat Klikpajak.”

 

NPWP Perusahaan atau NPWP Badan Adalah?

NPWP sendiri seperti yang telah disebutkan merupakan Nomor Pokok Wajib Pajak dimana nomor tersebut diberikan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai tanda pengenal atau identitas bagi seluruh wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Fungsi dari NPWP sendiri adalah sebagai media atau sarana administrasi perpajakan.

Selain itu NPWP seringkali digunakan sebagai sarana administratif untuk pelayanan umum.

Maka, NPWP perusahaan atau NPWP Badan adalah nomor identitas sebagai wajib pajak bagi perusahaan atau yang bestatus sebagai Wajib Pajak Badan (WP Badan).

Berikut hal-hal terkait pentingnya NPWP bagi wajib pajak secara umum dan secara khusus bagi perusahaan atau WP Badan:

Kelola e-Faktur lebih mudah dan cepat tinggal tarik data langsung dari laporan keuangan online hanya dengan e-Faktur Klikpajak by Mekari. Coba sekarang!

a. Manfaat Memiliki NPWP Secara Umum

Secara umum baik Wajib Pajak pribadi maupun badan atau perusahaan, NPWP memiliki manfaat sebagai berikut.

1. Menghindari sanksi pidana

Memiliki NPWP merupakan kewajiban dan diatur dalam pasal 39 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa warga yang memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif tetapi tidak memiliki NPWP terancam pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun.

2. Pengajuan dan Pembuatan SIUP

Tidak mungkin Sobat Klikpajak mendirikan usaha tanpa adanya SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai bukti  sah berdirinya suatu usaha.

Sehingga baik perusahaan atau badan, NPWP merupakan syarat wajib yang harus dimiliki.

3. Sebagai Standarisasi Pengenaan Pajak

NPWP juga berfungsi sebagai alat ukur pengenaan pajak sesuai dengan penghasilan.

Berbeda jika Sobat Klikpajak tidak memiliki NPWP yang PPh pasal 21 dikenakan lebih besar 20% dan PPh pasal 23 bahkan dikenakan dua kali lipat.

Baca juga: Begini Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak

4. Mengurus restitusi pajak

Seringkali para Wajib Pajak mengalami salah perhitungan pajak yang akhirnya mengharuskan untuk membayar lebih dari angka seharusnya.

Untuk mengembalikan kelebihan bayar pajak itu, Sobat Klikpajak harus melakukan restitusi pajak.

Untuk melakukan restitusi pajak, Sobat Klikpajak diwajibkan memiliki NPWP.

5. Membuat rekening koran

Rekening koran sangat dibutuhkan bagi Sobat Klikpajak yang memiliki usaha. Rekening koran sendiri adalah laporan saldo dan mutasi rekening nasabah yang memiliki fungsi selayaknya buku tabungan.

Untuk mengajukan rekening koran, pengaju harus memiliki NPWP.

4. Pengajuan kredit bank

NPWP juga dibutuhkan apabila Sobat Klikpajak ingin mengajukan kredit bank.

Bagi bank, NPWP merupakan syarat bukti untuk memeriksa kelayakan taat pajak debitur.

Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Langsung di Klikpajak by Mekari

b. Manfaat NPWP Perusahaan atau NPWP Badan adalah?

Di atas sudah dijelaskan manfaat NPWP secara umum.

Kini secara khusus manfaat NPWP perusahaan atau NPWP Badan adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kredibilitas di mata investor

Satu hal yang pasti dengan kepemilikan NPWP perusahaan atau NPWP Badan adalah dapat menjaga kredibilitas bisnis di mata investor.

Sehingga perusahaan dapat mudah mendapatkan pendanaan atau modal dari investor untuk mengembangkan perusahaan.

Sebab investor akan melihat bahwa perusahaan yang didirikan tersebut telah sah secara hukum salah satunya dengan mengantongi NPWP perusahaan.

Buat Bukti Potong dan lapor SPT PPH 23/26 lebih mudah dan cepat hanya di e-Bupot Klikpajak by Mekari. Coba sekarang!

2. Perusahaan diakui secara hukum

Dengan memiliki NPWP perusahaan atau NPWP Badan, maka bisnis yang didirikan tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat dan punya hak dari segala kebijakan pemerintah.

Selain itu, dengan diakuinya secara hukum maka perusahaan memiliki legalitas dan punya kekuatan hukum yang sama dengan lainnya.

3. Mudah mengurus administrasi perusahaan

NPWP perusahaan atau NPWP Badan juga memiliki manfaaat bagi perusahaan untuk mudah melakukan administrasi perusahaan

Seperti melakukan berbagai transaksi perusahaan seperti transaksi dengan mitra bisnis dan lainnya.

NPWP Perusahaan atau Badan dan Syarat NPWP Badan Adalah...Ilustrasi salah satu manfaat punya NPWP perusahaan atau NPWP Badan adalah mudah dapatkan modal dari investor

Persyaratan Umum NPWP Perusahaan atau NPWP Badan Adalah…

Sebagai wajib pajak dan memiliki usaha, Sobat Klikpajak diwajibkan untuk mendapatkan NPWP.

Adapun syarat NPWP Badan atau membuat NPWP Perusahaan adalah sebagai berikut:

  1. Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor atau/dan operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.
  2. Wajib Pajak Badan yang harus memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk kerjasama operasi (joint operation)

Untuk NPWP perusahaan atau badan sendiri, memiliki tiga kategori persyaratan yang ditentukan dalam (Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020).

Adapun tiga kategori Badan Usaha tersebut meliputi:

a. NPWP Perusahaan untuk Badan Usaha Berorientasi Laba

Wajib Pajak badan yang termasuk dalam kategori berorientasi laba adalah kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.

Syarat NPWP Badan untuk badan usaha berorientasi laba yang harus dimiliki yaitu:

  1. Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi wajib pajak badan dalam negeri atau;
  2. surat keterangan penunjukan kantor pusat bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing.
  3. Dokumen identitas diri salah satu petugas usaha dimana untuk WNI berupa fotokopi KTP dan fotokopi kartu NPWP;
  4. Sedangkan untuk WNA berupa fotokopi paspor dan fotokopi kartu NPWP (dalam hal ini WNA bersangkutan harus sudah terdaftar sebagai wajib pajak).
  5. Surat pernyataan yang bermaterai dari salah satu petugas pengurus wajib pajak badan yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan di tempat atau lokasi dimana usaha beroperasi.

Baca Juga: Jenis dan Contoh Laporan Keuangan Perusahaan Dagang

b. NPWP Perusahaan untuk Badan Usaha Tidak Berorientasi Laba

Berbeda dengan usaha berorientasi pada laba, badan usaha non-profit tidak memerlukan akta pendirian usaha.

Syarat NPWP Badan untuk badan usaha tidak berorientasi laba sebagai berikut:

  1. Dokumen identitas diri salah satu petugas usaha dimana untuk WNI berupa fotokopi KTP dan fotokopi kartu NPWP;
  2. Sedangkan untuk WNA berupa fotokopi paspor dan fotokopi kartu NPWP (dalam hal ini WNA bersangkutan harus sudah terdaftar sebagai wajib pajak).
  3. Surat pernyataan yang bermaterai dari salah satu petugas pengurus wajib pajak badan yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan di tempat atau lokasi dimana usaha beroperasi.

c. NPWP Perusahaan untuk Badan Usaha Operasi Kerjasama (Joint Operation)

Bagi wajib pajak badan yang usahanya berbentuk operasi kerjasama, syarat dokumen yang dibutuhkan adalah sebagai berikut;

  1. Fotokopi perjanjian kerjasama atau akta pendirian sebagai bentuk kerjasama.
  2. Fotokopi kartu NPWP masing-masing perwakilan anggota usaha yang bekerja sama.
  3. Dokumen identitas diri salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerjasama operasi. Untuk WNI berupa fotokopi KTP dan kartu NPWP; sedangkan
  4. WNA berupa fotokopi paspor dan kartu NPWP.
  5. Surat pernyataan yang bermaterai dari salah satu petugas pengurus wajib pajak badan yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan di tempat atau lokasi dimana usaha beroperasi.

d. NPWP Perusahaan untuk Badan Usaha untuk Wajib Pajak Status Cabang

Adapun syarat NPWP badan untuk wajib pajak status cabang adalah;

  1. Fotokopi kartu NPWP pusat atau induk
  2. Surat pernyataan bermaterai dari pimpinan caban yang menyatakan kegiatan usaha dilakukan di tempat atau lokasi dimana usaha beroperasi.

NPWP Perusahaan atau Badan dan Syarat NPWP Badan Adalah...Ilustrasi perusahaan yang wajib memiliki NPWP perusahaan atau NPWP Badan

Cara Daftar dan Syarat NPWP Badan atau NPWP Perusahaan

Untuk mendapatkan NPWP Perusahaan atau NPWP Badan tidaklah sulit.

Di era teknologi canggih seperti sekarang ini, membuat NPWP Perusahaan atau NPWP Badan dapat dilakukan kapan saja di mana saja hanya dengan koneksi internet.

Berikut cara mendapatkan atau mengajukan NPWP Perusahaan atau NPWP Badan yang mudah:

Setelah memiliki NPWP Perusahaan atau NPWP Badan, sekarang waktunya Sobat Klikpajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara yang mudah dan cepat.

Sobat Klikpajak dapat menemukan cara yang mudah dan cepat melakukan urusan perpajakan dengan aplikasi pajak online Klikpajak by Mekari.

NPWP Perusahaan atau Badan dan Syarat NPWP Badan Adalah...Ilustrasi melakukan aktivitas perpajakan setelah mengurus NPWP perusahaan atau NPWP Badan

Cara Mudah Kelola Pajak di Klikpajak by Mekari

Klikpajak by Mekari adalah cara simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak, mulai dari menghitung, membayar dan cara lapor pajak dalam satu platform.

“Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.”

Apa saja fitur lengkap Klikpajak by Mekari yang semakin memudahkan aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak?

A. Mudah Buat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale upsesuai kebutuhan.
  • Layanan supportpajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

NPWP Perusahaan atau Badan dan Syarat NPWP Badan Adalah...

B. Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Sobat Klikpajak dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

NPWP Perusahaan atau Badan dan Syarat NPWP Badan Adalah...

C. Bisa Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing Klikpajak

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Melalui e-Billing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Sobat Klikpajak resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

D. Lapor SPT PPh di e-Filing Klikpajak, Gratis!

Lapor SPT pajak penghasilan melalui e-Filing Klikpajak sangat cepat karena Sobat Klikpajak akan dipandu dengan langkah-langkah yang mudah.

Melalui e-Filing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

“Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!”

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Sebelum menyampaikan SPT pajak, terlebih dahulu Sobat Klikpajak harus melakukan daftar pajak online.

Setelah melalui tahap cara daftar NPWP online, berikut cara lapor SPT pajak di e-Filing:

Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui cara lapor SPT Tahunan Pribadi berikut ini:

Tarif Sanksi Pajak Terbaru

Perlu diingat, aturan pengenaan sanksi denda telat lapor atau bayar pajak sudah berubah.

Terbaru, ketentuan tarif sanksi pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu pada suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI 7 days repo reserve rate).

Tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kementerian Keuangan ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung besar sanksi pajak yang akan dikenakan pada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan berlaku.

“Jadi, tarif sanksi denda ini akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung besar tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Menkeu.”

Berikut dasar perhitungan sanksi denda pajak terbaru:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Note: Ulasan Lengkap PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”.

Setiap pembayaran dan pelaporan SPT pajak ada batas waktunya.

Untuk menghindari sanksi denda telat bayar pajak ataupun terlambat lapor SPT pajak, Klikpajak menyediakan kalender saku di Kalender Klikpajak.

Sobat Klikpajak dapat mengecek jadwal lapor ataupun bayar pajak kapan saja lebih mudah dan terhindar dari sanksi denda akibat terlambat bayar dan lapor pajak.

E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja cdan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Lebih jelasnya, berikut cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company.

NPWP Perusahaan atau Badan dan Syarat NPWP Badan Adalah...

Data Sobat Klikpajak Terlindungi

Tenang, Sobat Klikpajak dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Sobat Klikpajak tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Sobat Klikpajak melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Note: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Sobat Klikpajak dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

NPWP Perusahaan atau Badan dan Syarat NPWP Badan Adalah...Keamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak by Mekari Siap Membantu Sobat Klikpajak!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Sobat Klikpajak?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

Sudah tahu cara membuat NPWP Perusahaan syarat NPWP Badan, ya?

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Jangan lupa, jika Sobat Klikpajak ingin lebih mudah melakukan pengelolaan pajak dan keuangan bisnis, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id yang terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

“Ingin mengetahui bagaimana mudahnya kelola pajak dan laporan keuangan perusahaan, ikuti demo online Klikpajak Demo Jurnal. kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak.”

 

Kategori : Lapor Pajak

PUBLISHED14 Apr 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: