Berkas yang Harus Disiapkan Jadi Persyaratan Lapor SPT Badan Terbaru

Sebagai Wajib Pajak (WP) Badan, selain berkewajiban membayarkan dan menyetorkan semua kewajiban perpajakannya, juga harus melaporkan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Ketahui dokumen atau berkas yang harus disiapkan yang jadi persyaratan lapor SPT Badan terbaru.

WP Pribadi maupun WP Badan setiap tahun harus menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Mengenai ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyiapkan saluran penyampaian SPT Pajak Penghasilan Badan seperti e-SPT pada DJP Online, e-Form, maupun e-Filing yang disediakan oleh Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) mitra resmi DJP, seperti e-Filing Klikpajak.id.

e-SPT DJP Online ini merupakan aplikasi penyampaian SPT Tahunan PPh Badan full patch. Aplikasi e-SPT Tahunan PPh Badan digunakan oleh Wajib Pajak Badan yang menggunakan pembukuan.

Lalu, apa saja berkas yang harus disiapkan dan menjadi persyaratan lapor SPT Badan terbaru, berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari.

 

Ketentuan Umum Lapor SPT Tahunan PPh Badan

SPT Pajak Tahunan PPh Badan adalah surat yang memuat bukti pembayaran pajak tahunan yang disetorkan oleh sebuah Badan Usaha.

Bukti dari SPT ini wajib dilaporkan ke pihak Dirjen Pajak yang bisa dilakukan secara online.

Aturan soal kewajiban melakukan lapor SPT tahunan PPh Badan diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-30/PJ/2017 tentang Perubahan Keempat atas PER-34/PJ/2010.

a. Mengisi Formulir 1771

Untuk melaporkan SPT Tahunan PPh Badan, dilakukan dengan mengisi Formulir 1771. 

Badan usaha atau perusahaan yang menggunakan SPT 1771 ini diberlakukan untuk Badan Usaha seperti Perseroan Terbatas (PT), Commanditer Venture (CV), Usaha Dagang (UD), organisasi, yayasan dan perkumpulan.

b. Periode Pelaporan SPT Tahunan Badan

Adapun periode batas pelaporan SPT Tahunan untuk badan usaha adalah paling lambat 30 April tahun pajak berikutnya.

Misalnya saja, untuk Tahun Pajak 2020, batas akhir pelaporan SPT Tahunan PPh Badan berarti akan berakhir pada tanggal 30 April 2021.

Note: SPT Masa dan SPT Tahunan: Sanksi Denda Telat Bayar dan Lapor SPT

c. Ketentuan Pengisian SPT Tahunan Badan

Lebih lanjut, berikut enam hal yang harus diperhatikan saat melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan:

1. Isi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Benar dalam arti secara perhitungan, penulisan, penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan sebenarnya sesuai keadaan.

  • SPT harus diisi dengan lengkap karena memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. 
  • SPT harus diisi jelas artinya asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang dilaporkan dalam SPT tidak boleh ada yang ditutupi.

2. Isi SPT dengan bahasa Indonesia, dengan satuan mata uang rupiah atau mata uang asing apabila mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan.

3. SPT harus ditandatangani dan SPT disampaikan ke KPP, tempat WP dikukuhkan.

4. Isi SPT Tahunan PPh badan 1771 melalui software SPT elektronik (e-SPT) yang harus diunduh dahulu atau melalui menu e-Form pada DJP Online untuk selanjutnya membuat file CSV SPT 1771 dan melakukan e-Filing SPT Tahunan PPh Badan pada aplikasi e-Filing Pajak yang resmi.

5. Perpanjang jangka waktu pelaporan SPT Tahunan PPh badan dalam jangka waktu paling lama sekitar dua bulan dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis atau cara lain sesuai ketentuan Ditjen Pajak.

6. WP juga harus mencantumkan lampiran dan dokumen tambahan yang dibutuhkan dalam pelaporan SPT, dimana ini diatur dalam PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan SPT beserta lampirannya.

lapor spt badanIlustrasi lapor SPT Badan

Persiapan Lapor SPT Badan

Bukan hanya dokumen atau berkas yang harus disiapkan oleh WP Badan untuk melaporkan pajaknya, tapi juga harus menyiapkan hal teknis.

Persiapan teknis dan berkas apa saja yang harus ada untuk lapor SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan?

Ketahui juga tentang tarif PPh Badan terbaru sesuai UU HPP agar perhitungan pajak badan benar dan tepat.

a. Dokumen atau Berkas yang Harus Disiapkan untuk Lapor SPT Badan

Untuk Badan Usaha yang pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak, serta berorientasi pada profit, maka perlu melampirkan dokumen seperti berikut saat melakukan lapor SPT Badan:

1. Fotokopi dokumen pendirian atau akta pendirian dan perubahan untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap

2. Fotokopi NPWP salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah minimal Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing

3. Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah setidaknya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan bukti pembayaran listrik.

  1. Untuk Badan yang tidak berorientasi pada profit, pengajuan kepemilikan NPWP akan dipenuhi jika melampirkan fotokopi e-KTP salah satu pengurus badan atau organisasi dan surat keterangan domisili dari RT dan RW.
  2. Untuk Badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak (misalnya: Joint Operation), maka syarat yang harus dipersiapkan adalah: 

4. Fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akta Pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (Joint Operation)

5. Fotokopi NPWP masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk punya NPWP

6. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah minimal setingkat Lurah atau Kepala Desa jika penanggung jawabnya adalah WNA

7. Fotokopi dokumen izin usaha atau kegiatan yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah setidaknya tingkat Lurah atau Kepala Desa.

Note: Dokumen Pelengkap Formulir SPT Tahunan PPh Badan yang Wajib Ada

b. Dokumen yang Disiapkan Saat Mengisi SPT Tahunan Badan

Selanjutnya, dokumen atau berkas umum yang wajib dipersiapkan saat pengisian SPT Badan adalah seperti berikut: 

1. SPT Tahunan PPh Badan 1771.

2. SPT Masa PPN, yang di dalamnya termasuk seluruh Faktur Pajak masukan dan keluaran pada satu tahun pajak tersebut.

  • SPT Masa Pasal 21, mulai dari awal sampai akhir tahun pajak
  • Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dalam satu tahun pajak
  • Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dan Surat Setoran Pajak (SSP) Pasal 22 impor, dalam satu tahun pajak
  • Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2, dalam satu tahun masa pajak. Berkas ini diperlukan jika Anda merupakan wajib pajak dengan kewajiban berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013
  • Bukti Pembayaran PPh Pasal 25, dalam satu tahun pajak
  • Bukti Pembayaran atas Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 25, dalam satu tahun pajak
  • Laporan Keuangan, termasuk juga laporan keuangan hasil audit akuntan publik dan data pendukungnya (buku besar pendukung laporan keuangan, buku besar pembantu pendukung laporan keuangan, rekening koran atau tabungan perusahaan, bukti penerimaan dan pengeluaran, arsip akta pendirian atau perubahannya dan lampiran SPT Tahunan PPh Badan)

Terkait dengan penyampaian SPT Masa PPN, ketahui Syarat Lapor SPT Masa PPN Terbaru dan Persiapannya.

c. Persiapan Teknis untuk Lapor SPT Badan

Selain harus mempersiapkan beberapa dokumen dan berkas seperti di atas, hak teknis yang harus disiapkan untuk melaporkan SPT Tahunan PPh Badan adalah sebagai berikut:

1. Memiliki EFIN Pajak

WP harus membuat EFIN atau Electronic Filing Identification Number pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

EFIN penting karena ini adalah nomor identitas elektronik WP saat melakukan e-Filing pajak.

Untuk bisa membuat EFIN, WP harus mengunduh dan mengisi formulir yang sudah ditentukan, lalu dicetak.

Formulir tersebut dibawa ke KPP bersama persyaratan dokumen lainnya. Rangkaian proses ini bisa berjalan kurang dari sehari selama persyaratannya lengkap dan benar.

Jika belum memiliki EFIN, begini Cara Pengajuan Aktivasi EFIN SPT Badan

2. Aktivasi EFIN Pajak

Setelah mendapatkan EFIN, WP bisa melakukan aktivasi EFIN itu di situs DJP Online, yakni https://djponline.pajak.go.id/account/login. Selanjutnya, masukkan NPWP, EFIN, dan email

Berikutnya, klik tautan yang dikirimkan DJP ke email PKP untuk verifikasi. Selesai.

Bukti potong SPT MasaBukti potong SPT Masa jadi salah satu berkas persyaratan lapor SPT Badan

Mulai Melaporkan SPT Badan

Setelah menyiapkan seluruh berkas dan dokumen pendukung lainnya yang harus ada pada saat menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan,

Agar lebih mudah melaporkan SPT Tahunan PPh Badan, gunakan aplikasi pajak online e-Filing dan e-SPT Klikpajak.id.

Kenapa?

Karena Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan cara yang simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan, mulai dari menghitung, membayar dan melaporkan pajak dalam satu platform.

Sistem Klikpajak akan membantu Anda menghitung kewajiban pajak dengan akurat, sehingga menghindari adayanya kesalahan penghitungan.

Setelah menyampaikan SPT pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak.id, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Untuk mengetahui cara lapor SPT Pajak, dapat melihat tutorialnya pada video berikut ini:

Mudah Lihat Batas Waktu Bayar dan Lapor Pajak

Tidak perlu bingung kapan waktunya harus membayar dan melaporkan pajak Anda tepat waktu.

Hindari sanksi atau denda terlambat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan SPT pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Semakin Mudah dengan Fitur Lengkap Klikpajak yang Terintegrasi

Klikpajak.id adalah PJAP atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Bukan hanya memudahkan Anda melaporkan SPT Pajak, Klikpajak juga menyediakan fitur lengkap lainnya dan terintegrasi dengan laporan keuangan online.

Sehingga Anda dapat dengan mudah melakukan aktivitas perpajakan kapan pun dan di mana saja Anda berada.

Apa saja fitur lengkap Klikpajak yang dapat memudahkan urusan perpajakan Anda?

Kategori : Perencanaan Pajak

PUBLISHED26 Nov 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: