Panduan Membuat NPWP Badan: Syarat dan Cara Daftar NPWP Online

Panduan Lengkap Membuat NPWP Badan: Syarat, Formulir, Cara Daftar NPWP Online

Memiliki NPWP bukan hanya diperlukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), namun juga Wajib Pajak (WP) Badan (perusahaan). Ketahui cara membuat NPWP Badan, syarat dan formulir serta cara daftar NPWP online untuk WP Badan/perusahaan di sini.

NPWP adalah nomor yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada WP sebagai tanda pengenal atau identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berfungsi sebagai sarana administrasi perpajakan, identitas seorang WP dan bisa digunakan untuk sejumlah pelayanan umum, contohnya mengajukan pinjaman ke bank dan masih banyak lagi.

Bukan hanya pemilik usaha saja yang wajib mengantongi NPWP Orang Pribadi, namun perusahaan yang didirikan juga harus memiliki NPWP Badan jika telah memenuhi persayaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Apa saja kategori WP Badan yang sudah harus memiliki NPWP Badan?

  • Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai perundang-undangan perpajakan

Contohnya, bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.

  • Wajib Pajak Badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan

Ini termasuk bentuk kerjasama operasi (Joint Operation).

Lalu, bagaimana cara membuat NPWP Badan dan cara daftar NPWP online untuk Wajib Pajak Badan ini? Sebelumnya, simak ulasan mengenai syarat membuat NPWP Badan dan jenis formulir NPWP Badan bersama ulasan dari Klikpajak by Mekari berikut ini.

Table of Contents

Manfaat Memiliki NPWP Badan

Sebagai wajib pajak, baik pribadi maupun berbentuk sebagai wajib pajak badan sama-sama diuntungkan dengan memiliki NPWP sesuai dengan statusnya.

Bagi WP Badan atau perusahaan, apa saja manfaat memiliki NPWP Badan?

Berikut beberapa keuntungan atau manfaat adanya NPWP Badan yang dapat dimiliki oleh setiap wajib pajak Badan yang ada di Indonesia:

1. Menghindari Sanksi Pidana

Dalam undang-undang No. 28 Tahun 2007 pasal 39 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dijelaskan memiliki NPWP merupakan kewajiban bagi warga yang memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif.

Mereka yang mangkir dari kewajiban ini, terancam pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun.

2. Pengajuan dan Pembuatan SIUP

Mereka yang menempuh jalur wirausaha atau sebuah perusahaan membutuhkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai bukti sah berdirinya suatu usaha.

NPWP Badan merupakan syarat wajib yang harus dimiliki.

3. Sebagai Standarisasi Pengenaan Pajak

NPWP Badan juga berfungsi sebagai alat ukur pengenaan pajak sesuai dengan penghasilan.

Jika WP Badan yang tidak memiliki NPWP Badan akan dikenakan tarif wajib pajak badan berkali lipat auh lebih besar ketimbang yang sudah memiliki NPWP Badan.

4. Mengurus Restitusi Pajak

WP yang mengalami salah perhitungan pajak sehingga membayar lebih dari angka yang seharusnya, maka untuk mengembalikan kelebihan bayar pajak itu harus melakukan restitusi pajak.

Tentu saja, untuk melakukan proses pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ini dibutuhkan NPWP.

5. Membuat Rekening Koran

Rekening koran dibutuhkan bagi mereka yang memiliki usaha atau bisnis.

Rekening koran adalah laporan saldo dan mutasi rekening nasabah yang memiliki fungsi selayaknya buku tabungan.

Untuk membuat rekening koran, nasabah dalam hal ini Badan Usaha harus punya NPWP Badan.

6. Pengajuan Kredit Bank

Badan usaha atau perusahaan yang ingin mengajukan kredit atau pinjaman ke bank sebagai modal usaha, juga membutuhkan NPWP Badan.

Ini bagian dari syarat bukti untuk memeriksa kelayakan taat pajak para debitur.

Ilustrasi WP Badan yang harus memiliki NPWP Badan dan bisa daftar NPWP online

Dokumen untuk Membuat NPWP Badan Sebelum Daftar NPWP Online

Persyaratan untuk memperoleh NPWP Badan berbeda-beda

Hal ini tergantung dari bentu Badan Usaha atau perusahaan itu sendiri.

Berikut syarat membuat NPWP Badan berdasarkan jenis Badan Usaha tersebut, diantaranya:

1. Badan yang berorientasi pada profit

Badan yang masuk kategori berorientasi pada profit adalah Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV/Commanditaire vennootschap), Firma, Bank, Perusahaan Jasa Keuangan, Koperasi, dan lain-lainnya.

Dokumen yang diperlukan untuk mengurus pembuatan NPWP Badan yang berorientasi pada profit seperti berikut:

  • Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri
  • Fotokopi surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing
  • Dokumen yang menunjukkan identitas diri seluruh pengurus Badan. Untuk yang WNI, maka menggunakan fotokopi kartu NPWP mereka. Sedangkan untuk pengurus yang berstatus WNA menggunakan fotokopi paspor dan fotokopi kartu NPWP jika WNA tersebut sudah terdaftar sebagai WP di Indonesia

2. Badan yang tidak berorientasi pada profit (Nonprofit)

Sedangkan Badan yang masuk dalam kelompok ini seperti Yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Keagamaan, Perguruan Tinggi Swasta, Sekolah Swasta, dan lain-lain.

Untuk membuat NPWP Badan kategori ini, dibutuhkan kelengkapan dokumen seperti berikut:

  • Akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi WP Badan dalam negeri
  • Surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing
  • Dokumen yang menunjukkan identitas seluruh pengurus Badan. Untuk yang berstatus WNI, bisa melampirkan kartu NPWP dan untuk WNA melampirkan fotokopi paspor serta fotokopi kartu NPWP jika sudah terdaftar sebagai WP.

3. Badan berbentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation)

Bagi Badan yang berbentuk kerja sama operasi ini, contohnya adalah Joint Operation Perusahaan Konstruksi.

Berikut ini dokumen yang diperlukan untuk mengurus pembuatan NPWP Badan untuk jenis usaha joint operation:

  • Fotokopi perjanjian kerjasama atau akta pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi
  • Fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi yang diwajibkan memiliki NPWP
  • Dokumen yang menunjukkan identitas salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (joint operation). Jika pengurus itu WNI harus melampirkan NPWP, sedangkan untuk WNA melampirkan fotokopi paspor dan NPWP jika sudah terdaftar sebagai WP.

4. Badan yang merupakan cabang

Badan yang dikelompokkan dalam kategori cabang ini misalnya Bank AAA cabang Surabaya, Cabang dari PT ABCD di kota Banda Aceh, dan lain-lain.

Dokumen kelengkapan yang diperlukan untuk membuat NPWP-nya, seperti berikut: 

  • Fotokopi Kartu NPWP kantor pusat atau induk
  • Dokumen identitas pimpinan cabang atau penanggung jawab cabang seperti fotokopi kartu NPWP. Jika pimpinan cabang itu WNA, harus melampirkan fotokopi paspor dan kartu NPWP-nya kalau dia sudah terdaftar sebagai WP di Indonesia.

Contoh Formulir NPWP Badan

Berikut contoh Formulir NPWP Pribadi jika pengajuan NPWP datang langsung ke KPP:

a. Formulir Wajib Pajak Badan

b. Lampiran Pengurus Badan

c. Lampiran Anggota KSO

Di Mana Membuat atau Daftar NPWP Online dan Offline?

Ada tiga saluran yang bisa dipilih untuk dapat mendapatkan NPWP.

1. Datang langsung ke Kantor Pajak

Pembuatan NPWP dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha Anda.

Untuk mengetahui alamat KPP atau KPKP yang wilayah kerjanya sesuai tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Anda, klik Alamat Unit Kerja Ditjen Pajak.

2. Lewat pos  

Pengajuan pembuatan NPWP melalui pos ini berarti harus mengirimkan formulir pendaftaran dengan melampirkan dokumen yang disyaratkan ke alamat KPP/KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha Anda.

3. Secara elektronik melalui notaris

Pengajuan pendaftaran NPWP Badan juga dapat melalui notaris yang ditunjuk oleh DJP.

5. Secara elektronik melalui PTSP

Pendaftaran NPWP Badan secara elektronik dapat dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pinu (PTSP) dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan untuk melaksanakan layarnan terpadu satu pintu.

6. Membuat NPWP online 

Pembuatan NPWP secara online atau daring ini melalui situs resmi Ditjen Pajak pada ereg.pajak.go.id.

Ikuti langkah-langkah pengajuan daftar NPWP online sesuai petunjuk dan mengisi formulir yang tersedia serta melampirkan dokumen yang diperlukan.

Ingat, semua dokumen persyaratan pembuatan NPWP disiapkan dalam bentuk elektronik dengan cara dipindai (scan) atau difoto untuk pengajuan NPWP secara online.

Ilustrasi membuat NPWP Badan dedngan cara daftar NPWP online

Cara Daftar NPWP Online untuk NPWP Badan atau Perusahaan

Dari ketiga pilihan pembuatan NPWP, tentu cara yang paling praktis karena tidak harus meluangkan waktu dan tenaga ke KPP adalah dengan cara online.

Berikut tahapan langkah-langkah pembuatan atau daftar NPWP online:

1. Buat Akun di e-Registration DJP

  • Masuk ke laman DJP di ereg.pajak.go.id/daftar untuk melakukan pembuatan akun pendaftaran NPWP baru
  • Masukkan alamat email Anda dan ketikkan kode captcha pada kolom yang tersedia
  • Lalu klik “Daftar”

2. Pendaftaran Akun e-Reg Berhasil

  • Setelah pendaftaran akun di e-Reg berhasil, Anda akan mendapatkan notifikasi pada lamat pembuatan akun tersebut/
  • Keterangan yang tertera adalah Anda berhasil menyelesaikan langkah 1 dari pendaftaran akun di sistem DJP

3. Aktivasi e-Reg

Setelah berhasil melakukan pendaftaran akun di sistem DJP berhasil, DJP akan mengirimkan tautan ke email yang Anda gunakan untuk mendaftar tersebut untuk selanjutnya digunakan sebagai aktivasi akun.

Langkah berikutnya adalah melakukan aktivasi akun dari pendaftaran e-Registration tersebut dengan cara:

  • Cek inbox email yang digunakan untuk mendaftar
  • Klik tautan (link) yang yang dikirim DJP

4. Isi Formulir Pendaftaran

Setelah mengklik tautan aktivasi, akan diarahkan ke laman e-Reg Pajak pada langkah ke-2.

  • Pada laman ini, isi data sesuai petunjuk kolom yang ada, mulai dari Jenis WP => pilih WP Badan).
  • Kemudian isikan nama sesuai KTP, alamat email. dan membuat password, isi nomor ponsel, dan mengisi jawaban dari kolom pertanyaan yang diajukan.
  • Lalu, masukkan kode captcha dan klik “Daftar”.

5. Konfirmasi dan Notifikasi

Setelah klik “Daftar” pada langkah ke-2 itu, Anda akan mendapatkan konfirmasi pendaftaran akun berhasil.

Berikutnya juga akan ada notifikasi pemberitahuan bahwa pendaftaran NPWP berhasil.

6. Aktivasi Akun

  • Setelah langkah ke-2 selesai, selanjutnya cek inbox email Anda yang dikirimkan DJP.
  • Kemudian klik tautan atau link aktivasi.

7. Memulai Pendaftaran NPWP Online

Setelah Anda membuka tautan atau link aktivasi akun yang dikirimkan DJP ke alamat email Anda yang terdaftar, Anda akan diarahkan pada halaman e-Reg DJP.

  • Berikutnya, login ke ereg.pajak.id/login
  • Masukkan alamat email dan password yang dibuat pada saat daftar e-Reg sebelumnya
  • Masukkan kode captcha pada kolom yang tertera
  • Klik “Login”

8. Isi Formulir Pendaftaran

Pada langkah ini, isi kolom sesuai petunjuk yang mana terdapat 10 formulir pendaftaran yang wajib Anda isi.

a. Formulir ke-1, kategori wajib pajak

  • Pada formulir ini ada pilihan kategori yaitu => Badan
  • Di dalam formulir ini juga terdapat kolom NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Nomor kartu keluarga, pastikan Anda mengisi dengan benar.
  • Jika tidak, maka sistem akan melarang Anda untuk mengisi formulir selanjutnya.

b. Formulir ke-2, identitas diri

  • Formulir ini berisi identitas data diri. Ingat, Anda perlu mengisinya sesuai KTP.
  • Pastikan juga nomor telepon yang dicantumkan adalah nomor yang dapat dihubungi.

c. Formulir ke-3, sumber penghasilan utama

  • Jika Anda berhasil mengisi formulir kedua, Anda akan diarahkan untuk mengisi formulir sumber penghasilan utama.

d. Formulir ke-4, alamat KTP, domisili dan alamat usaha

  • Cantumkan alamat sesuai KTP, domisili serta alamat usaha atau perusahaan didirikan

e. Formulir ke-5, info tambahan

  • Formulir info tambahan

f. Formulir ke-6, formulir persyaratan

  • Lampirkan semua dokumen atau file persyaratan yang diperlukan

g. Formulir ke-7, formulir pernyataan

  • Di sini Anda wajib mencentang kotak benar untuk menyetujui syarat dan ketentuan.
  • Anda juga diwajibkan mengisi kotak lengkap sebagai bentuk pernyataan kelengkapan isian data pada tiap formulir. Kemudian klik “Simpan”.

10. Print atau Cetak Formulir

  • Setelah berhasil mengisi formulir, WP akan mendapatkan surat keterangan terdaftar sementara
  • Silakan cetak Formulir Registrasi Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar Sementara
  • Bubuhi dengan tanda tangan. Kemudian satukan dengan berkas kelengkapan yang telah disiapkan.

11. Kirimkan Formulir Registrasi Wajib Pajak 

Scan semua dokumen persyaratan dan formulir permohonan pembuatan NPWP, lalu upload dalam bentuk digital atau soft file melalui aplikasi e-Registration di portal https://ereg.pajak.go.id/.

Setelah Anda mengisi semua formulir secara lengkap, maka akan muncul status pendaftaran Anda di dashboard situs ereg pajak.

  • Di sana Anda harus menekan tombol “Kirim Token“, dan Anda harus mengisi captcha, lalu klik “Submit”.
  • Selanjutnya sistem akan mengirimkan token ke email Anda. Biasanya proses respon berlangsung selama satu menit. Jika tidak lekas direspon oleh sistem, Anda bisa mengklik tombol “Token” lagi.
  • Setelah Anda mendapatkan token, Anda bisa menyalin token tersebut dan masuk kembali ke menu dashboard. Lalu, klik, “Kirim” dan paste kode token tersebut dalam kolom token. Selanjutnya Anda klik Kirim permohonan.
  • Setelah selesai isi formulir, klik tombol “Token” (kode rahasia) yang ada pada dashboard. Kemudian cek email Anda. Bila setelah 1 menit, token belum juga dikirim, silakan klik tombol “Token” lagi.

Alternatif lain atau jika jaringan internet sedang tidak mendukung, berkas dapat diserahkan langsung ke KPP atau dikirim melalui Pos.

Pengiriman dokumen ini harus dilakukan paling lambat 14 hari setelah formulir terkirim secara elektronik.

Setelah berhasil mengisi formulir, WP akan mendapatkan surat keterangan terdaftar sementara.

8. Cek status 

Setelah mengirimkan atau meng-upload dokumen untuk pembuatan NPWP, WP bisa mengecek status pendaftaran NPWP melalui email atau di halaman history pendaftaran dalam aplikasi e-Registration.

  • Anda bisa menunggu beberapa jam untuk menunggu konfirmasi persetujuan
  • Jika tidak ditolak, biasanya ada keterangan bagian apa yang kurang dari berkas yang harus dilengkapi
  • Apabila diterima atau disetujui, Anda juga tetap mendapat pemberitahuan bahwa permohonan Anda diterima

Jika ditolak, tandanya WP harus memperbaiki beberapa data yang dianggap kurang lengkap. Setelah diterima, Anda akan mendapatkan kartu NPWP.

Biasanya kartu NPWP waktu pengiriman berlangsung selama tiga hari kerja dan paling lama dua minggu terhitung hari kerja. Biasanya kartu NPWP akan dikirimkan melalui layanan POS.

Ilustrasi pengajuan NPWP Badan melalui daftar NPWP online disetujui

Menunggu Pengajuan NPWP Badan Selesai

Setelah melakukan langkah-langkah tahapan pengajuan permohonan NPWP Badan, selanjutnya WP dapat menunggu konfirmasi penerbitan kartu NPWP Badan.

DJP mengungkapkan, NPWP diterbitkan paling lama 1 hari kerja terhitung setelah permohonan diterima lengkap.

Setelah perusahaan memiliki NPWP, itu artinya badan atau perusahaan tersebut sudah resmi terdaftar sebagai WP yang harus memenuhi kewajibannya setiap bulan dan tepat waktu.

Sebab keterlambatan bisa menyebabkan pembayaran denda atau sanksi administratif.

Note: Untuk mengetahui sanksi dan denda keterlambatan bayar dan lapor pajak terbaru, bisa Anda baca Isi dan Poin-Poin ‘Omnibus Law’ UU Cipta Kerja Bidang Perpajakan

Setelah mendapatkan NPWP Badan, Anda dapat nyaman menggunakan kartu NPWP tersebut untuk keperluan berusaha salah satunya melakukan berbagai kewajiban perpajakan perusahaan.

Agar melakukan aktivitas perpajakan mudah dan cepat, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak, Anda akan dimudahkan dalam urusan perpajakan bukan hanya membayar pajak atau melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa Pajak Penghasilan (PPh), tapi juga membuat Faktur Pajak elektronik.

Aplikasi pajak online Klikpajak.id untuk kemudahan perpajakan Anda

Fitur Lengkap Klikpajak yang Terintegrasi

Klikpajak.id juga memiliki fitur lengkap yang memudahkan Anda menghitung, membayar dan melakukan administrasi perpajakan Anda hanya dalam satu platform.

Apa saja fitur lengkap Klikpajak.id yang membuat Anda dapat menghemat waktu dan tenaga?

a. Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, sejak berlakunya e-Faktur 3.0 1 Oktober 2020, pembuatan Faktur Pajak elektronik harus melalui sistem terbaru dan pelaporan SPT Masa PPN wajib melalui e-Faktur web based.

Seiring pembaruan sistem ini, Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi ini.

Ingin mengetahui perbedaan e-Faktur 3.0 dan e-Faktur 2.0, lihat di SINI.

Namun, bagi pengguna e-Faktur Client Desktop DJP tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur 3.0 Web Based DJP di https://web-efaktur.pajak.go.id/ ketika ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Update e-Faktur 3.0 ini juga diharuskan bagi Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) mitra resmi DJP seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Anda menggunakan aplikasi e-Faktur Klikpajak.id, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur 3.0 DJP untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar platform.

“Langsung gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk memudahkan pembuatan e-Faktur dan pelaporan SPT Masa PPN Anda.”

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0 ini, artinya DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian WP PKP tinggal mencocokkan saja dan bisa langsung dibuat Faktur Pajaknya atau pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya, daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa Lebih Mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak, Anda dapat membuat Faktur Pajak Keluaran, Faktur Pajak Pengganti, Faktur Pajak Retur, dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan mudah hanya dalam satu platform.

  1. Cara Impor Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0
  2. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  3. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur pajak di e-Faktur

Bahkan pembuatan Faktur Pajak semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id, sehingga dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya.

Fitur membuat Faktur Pajak dan lapor SPT Masa PPN di e-Faktur Klikpajak

b. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh 23/26 di e-Bupot

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong PPh Pasal 23/26 dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah.

Melalui fitur e-Bupot Klikpajak, Anda juga dapat langsung menarik data laporan keuangan elektronik yang akan dibuatkan bukti pemotongan pajaknya maupun penyampaian SPT PPh Pasal 23/26.

Wajib e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26, wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk Masa Pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Note: Tutorial Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot.

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly)
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan

Fitur membuat bukti potong dan lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot Klikpajak

c. Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing, berikutnya harus mambayar billing ke pos atau bank persepsi melalui ATM atau internet banking maupun teller bank.

Tahukah, Anda dapat membuat Kode Billing sekaligus bayar pajaknya hanya dalam satu platform di e-Billing Klikpajak.id

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

“Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direkorat Jenderal Pajak (DJP).

Note: Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

Fitur membuat kode billing dan bisa langsung bayar billing di e-Billing Klikpajak

d. Lapor SPT Pajak di e-Filing Klikpajak Gratis!

Melalui e-Filing Klikpajak, Anda dapat melaporkan semua jenis SPT Tahunan/Masa dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT pajak di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya, seperti:

  • SPT Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Setelah menyampaikan SPT pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak.id, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Untuk mengetahui cara lapor SPT PPh Badan, dapat melihat tutorialnya pada video berikut ini:

Mudah Lihat Batas Waktu Bayar dan Lapor Pajak

Tidak perlu bingung kapan waktunya harus membayar dan melaporkan pajak Anda tepat waktu.

Hindari sanksi atau denda terlambat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan SPT pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

e. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

f. Administrasi Perpajakan Makin Mudah dan Cepat dengan Tntegrasi Jurnal.id.id

Agar semakin mudah dan praktis dalam melakukan administrasi perpajakan Anda, gunakan juga pembukuan dan laporan keuangan dalam aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Karena aplikasi pajak online Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Potong Pajaknya secara langsung, dan saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Dan lainnya yang memudahkan Anda mengelola faktur, biaya, stok barang, cash link atau transfer langsung dalam aplikasi, hingga melihat ringkasan bisnis dari smartphone Anda.

Note: Ingin mengetahui bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin memudahkan urusan perpajakan Anda, selengkapnya temukan di SINI

Integrasi Jurnal.id dan Klikpajak.id semakin memudahkan administrasi perpajakan Anda

Bagaimana dengan Keamanan Data?

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan nyaman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sistem keamanan yang berlapis dan menjaga data Anda dengan aman adalah menjadi komitmen utama.

Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan maupun kehilangan komputer atau laptop.

Kemanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.


PUBLISHED08 Dec 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: