Kelebihan e-Faktur 3.0 Dibanding e-Faktur 2.2: Update e-Faktur

Kelebihan e-Faktur 3.0 Dibanding e-Faktur 2.2: Update e-Faktur

Sudah update sistem e-Faktur terbaru? Apa kelebihan e-Faktur 3.0 dibanding e-Faktur 2.2? Temukan jawabannya antara perbedaan keduanya di sini.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan pembaruan sistem pada aplikasi pembuatan Faktur Pajak elektronik.

Tujuannya, tentu saja untuk mempermudah Wajib Pajak (WP) dalam hal ini Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melakukan aktivitas perpajakannya terkait transaksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibuat Faktur Pajaknya.

Terbaru, e-Faktur versi 3.0 resmi diluncurkan hari ini, 1 Oktober 2020.

Secara nasional seluruh PKP yang menerbitkan Faktur Pajak melalui DJP Online menggunakan aplikasi e-Faktur client desktop harus memperbarui sistemnya dari versi e-Faktur 2.2 ke e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya.

Apa saja kelebihan dari e-Faktur 3.0 dibanding pendahulunya pada e-Faktur 2.2 ini? Berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari.

Apa itu e-Faktur 3.0?

e-Faktur 3.0 adalah sistem aplikasi DJP versi terbaru untuk membuat Faktur Pajak elektronik yang dilengkapi dengan fitur otomasi atau tidak perlu input data Pajak Masukan secara manual, sekaligus bisa untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Artinya, membuat Faktur Pajak dan melaporkan SPT Masa PPN hanya dalam satu aplikasi saja yakni e-Faktur 3.0. Dengan e-Faktur 3.0 ini, pelaporan SPT Masa PPN tidak lagi menggunakan aplikasi e-Filing.

Ilustrasi e-Faktur 3.0 versi terbaru dari e-Faktur 2.2

Poin Penting Sistem e-Faktur 3.0

DJP menekankan poin penting pembaruan sistem pada aplikasi e-Faktur ke versi 3.0 ini adalah:

  • Membantu WP mengisi SPT Masa PPN secara lengkap, benar dan jelas, khususnya pada form 1111 B1 untuk nomor PIB sehingga tidak terjadi kesalahan input yang dapat merugikan WP.
  • Membantu WP mengisi SPT Masa PPN secara lengkap, benar dan jelas, khususnya pada form 1111 B2 untuk Pajak Masukan.
  • Pembuatan Faktur Pajak dan pelaporan SPT Masa PPN terhubung.

Note: Cara Pengisian PIB yang Benar agar Fungsinya Sama dengan Faktur Pajak

PKP Wajib Beralih ke e-Faktur 3.0

“Anda PKP yang saat ini masih menggunakan e-Faktur 2.2, per tanggal 1 Oktober 2020 wajib beralih ke e-Faktur 3.0,” begitu bunyi pengumuman DJP seperti dikutip.

DJP menyebutkan bahwa tidak ada Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen) baru yang diterbitkan kepada PKP untuk pemberlakuan wajib e-Faktur versi terbaru ini.

Kepdirjen yang berlaku untuk melaksanakan wajib e-Faktur 3.0 ini adalah KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Ilustrasi e-Faktur 2.2 tidak bisa digunakan lagi setelah migrasi ke sistem e-Faktur 3.0

e-Faktur 2.2 Tidak Bisa Digunakan Lagi

DJP memastikan bahwa aplikasi e-Faktur 2.2 akan ditutup atau tidak bisa digunakan lagi dengan adanya pembaruan sistem.

“Dengan adanya pembaruan aplikasi e-Faktur menjadi versi 3.0 maka mulai 5 Oktober 2020 Anda tidak dapat lagi menggunakan versi 2.2,” begitu bunyi pengumuman DJP seperti dikutip.

Artinya, pembuatan e-Faktur dan pelaporan SPT Masa PPN dengan cara upload CSV (Cumma Separated Value) sudah dipastikan tidak bisa dilakukan mulai lima hari setelah pemberlakuan implementasi e-Faktur 3.0 secara nasional pada 1 Oktober 2020 ini.

Untuk pelaporan SPT Masa PPN ini, PKP harus masuk ke dalam website dari apikasi e-Faktur 3.0 ini. Dari sini PKP tinggal melihat SPT Masa PPN yang sudah tersedia dalam sistem e-Faktur terbaru ini dan hanya melakukan konfirmasi saja.

DJP mengungkapkan pelaporan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Agustus dan sebelumnya masih bisa dilakukan dengan cara upload di DJP online. Tapi pelaporan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak September 2020 dan seterusnya sudah harus menggunakan versi e-Faktur 3.0.

Ilustrasi membuat Faktur Pajak menggunakan sistem terbaru e-Faktur 3.0

Perbedaan e-Faktur 3.0 dengan e-Faktur 2.2

Lalu apa bedanya e-Faktur versi 3.0 dengan e-Faktur 2.2 ini?

Dengan diperbaruinya sistem, maka ada update mengenai sistem penerbitan Faktur Pajak mulai dari penambahan dari segi performa maupun fungsinya.

Paling mencolok pada sistem e-Faktur 3.0 ini adalah adanya fitur pengisian otomatis atau prepopulated Pajak Masukan, baik dalam bentuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) maupun e-Faktur. 

Artinya, sistem DJP menyediakan data Pajak Masukan secara otomatis ketika PKP mendapatkan Faktur Pajak dari lawan transaksi.

Sehingga PKP tinggal melihat dan mencocokan data Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran pada akhir periode suatu Masa Pajak.

Kemudian tinggal memilih apakah Pajak Masukan akan dikreditkan secara otomatis melalui sistem e-Faktur 3.0 ini untuk kategori Faktur Pajak Masukan yang bisa dikreditkan.

Berikut perbedaan antara e-Faktur versi 3.0 dengan sebelumnya pada e-Faktur 2.2:

1. e-Faktur versi 3.0

  • E-Faktur 3.0 bekerja dalam sistem otomasi yang menghindarkan kesalahan input data
  • Dilengkapi fitur prepopulated Pajak Masukan (PM) berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
  • Prepopulated Pajak Masukan berupa e-Faktur
  • Prepopulated  VAT refund
  • Prepopulated SPT Masa PPN
  • Sinkronisasi kode cap fasilitas pada aplikasi e-Faktur
  • Sistem terintegrasi antara data DJP dengan data DJBC (Direktorat Jenderal Bea Cukai) untuk mengakomodasi ekspor-impor

Note: Cara agar Barang Impor Bebas PPN Bea Masuk

2. e-Faktur versi 2.2

  • Input data Faktur Masukan masih dilakukan secara manual
  • Pelaporan SPT Masa PPN masih menggunakan e-Filing dengan upload CSV
  • Sistem data DJP dengan DJBC belum terkoneksi, sehingga input data PIB masih dilakukan manual

Ilustrasi membuat Faktur Pajak melalui sistem e-Faktur 3.0

Alur Sistem e-Faktur 3.0

Bagaimana flow atau alur dari sistem e-Faktur 3.0 ini?

Dengan sistem e-Faktur terbaru ini, yang pasti seluruh aktivitas Faktur Pajak maupun PIB dan pelaporan SPT Masa PPN akan dalam waktu yang sebenarnya (real time).

Berikut alur penggunaan e-Faktur 3.0:

a. Permintaan PIB dan Faktur Pajak Masukan

  • Menggunakan e-Faktur desktop atau e-Faktur basis web (web-based)
  • Melakukan permintaan (request) Faktur Masukan dan PIB
  • Permintaan ke sistem e-Faktur
  • Database e-Faktur sudah tersedia di DJP
  • Kirim PIB dan Faktur Pajak Masukan

Note: Cara Menghitung PPN Kurang Bayar, PPN Lebih Bayar dan PPN Nihil

b. Rekam PIB

  • Menggunakan e-Faktur desktop atau eFaktur basis web
  • Melakukan validasi dengan database DJBC
  • Kirim data batch/hari yang sudah divalidasi pembayarannya, masuk ke database e-Faktur DJP
  • Kembali ke e-faktur

c. Lapor SPT Masa PPN

  • Masuk ke e-Faktur web
  • Masuk ke database SPT
  • Pilih SPT Masa PPN yang akan dilaporkan

Alur e-Faktur 3.0 via dokumentasi DJP

Proses Pelaporan SPT Masa PPN di e-Faktur 3.0

Dalam pelaporan SPT Masa PPN melalui aplikasi e-Faktur versi 3.0 ini, ada proses validasi.

Validasi tersebut diantaranya:

  • Cek WP masih aktif, untuk PKP pada Masa Pajak yang dilaporkan
  • Cek pemeriksaaan
  • Cek SPT sudah pernah dilaporkan belum, jika SPT pembetulan, SPT Normal harus sudah ada
  • Cek SPT Lebih Bayar tidak dilaporkan lebih dari 3 tahun, dan lainnya

Berikut proses pelaporan SPT Masa PPN atau 1111:

  • Mulai menentukan Masa Tahun Pajak dan Status Pembetulan
  • Masuk ke aplikasi e-Faktur web-based
  • Sistem akan membuat SPT induk, Lampiran A1, A2, B1, B3 dan AB
  • Lanjutkan membuka SPT induk, Lampiran A1, A2, B1, B2, B3 dan AB
  • Lalu pastikan SPT Masa PPN 1111 sudah sesuai dan melengkapi SPT
  • Jika belum sesuai, lakukan pembetulan data yang sesuai
  • Jika sudah sesuai, klik ‘Ya’ dan sistem akan menghitung Pajak Keluaran dan Pajak Masukan
  • Jika SPT Kurang Bayar, lakukan pengisian NTPN yang sesuai jumlah kurang bayar
  • Lalu sistem akan melakukan validasi NTPN
  • Jika belum sesuai, PKP harus mengisikan NTPN yang sesuai jumlah kurang bayar
  • Jika sudah sesuai, klik ‘Ya’ untuk memberitahukan status SPT adalah SIAP LAPOR
  • Kemudian jika status SPT sudah SIAP LAPOR, PKP menyetujui dan melaporkan SPT
  • Berikutnya sistem akan melakukan validasi pelaporan SPT
  • Jika belum sesuai, sistem akan memberitahuan ketidaksesuaian pelaporan, maka PKP harus menyesuaikan SPT sesuai pemberitahuan DJP
  • Jika sudah sesuai, klik ‘Ya’ dan sistem akan menerbitkan tanda terima pelaporan SPT
  • Pelaporan SPT Masa PPN melalui e-Faktur 3.0 pun selesai

Proses pelaporan SPT Masa PPN di e-Faktur 3.0 via dokumentasi DJP

Apakah Anda Sudah ‘Update’ e-Faktur 3.0?

Jika selama ini Anda membuat Faktur Pajak melalui DJP Online menggunakan aplikasi e-Faktur client desktop, maka sudah pasti harus memperbarui sistemnya dari versi e-Faktur 2.2 ke e-Faktur 3.0 pada perangkat komputer Anda untuk bisa menggunakan aplikasi e-Faktur.

Sudah tahu cara install e-Faktur 3.0?

Untuk mengetahui langkah-langkah cara update e-Faktur 3.0 atau download patch terbaru, selengkapnya bisa Anda lihat tutorialnya di SINI.

Ilustrasi gagal update e-Faktur 3.0 di komputer sendiri

Bisa Langsung Gunakan e-Faktur 3.0 Tanpa ‘Install’ Sendiri

Agar lebih mudah menggunakan aplikasi e-Faktur versi terbaru ini, Anda bisa menggunakan e-Faktur Klikpajak.id.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi DJP yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui e-Faktur Klikpajak, Anda dapat memanfaatkan fitur prepopulated pada e-Faktur 3.0 tanpa harus repot-repot melakukan instalasi dengan download patch terbaru untuk update fitur DJP ini.

Cukup gunakan aplikasinya, biar Klikpajak yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur dan pelaporan SPT Masa PPN Anda.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud.

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Anda pun dapat melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan saja dan di mana saja.

Ilustrasi teknologi cloud yang menjadikan aplikasi web-base semakin memudahkan menggunakan e-Faktur 3.0 tanpa install sendiri

Bagaimana dengan keamanan data?

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat permbayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Dengan e-Faktur Klikpajak yang terintegrasi dalam satu platform, Anda dapat mengelola administrasi perpajakan mulai dari:

  • Faktur Pajak Masukan
  • Faktur Pajak Keluaran
  • Membuat Faktur Pajak Retur
  • Mengelola Faktur Pajak Masukan, Keluaran, dan Retur

Anda akan dipandu dengan langkah-langkah penggunaan fitur e-Faktur yang mudah dan sederhana.

Fitur e-Faktur Klikpajak juga memudahkan Anda mengelola Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan memperoleh Surat Pemberitahuan PPN sesuai data yang diunggah ke DJP.

Note: Anda juga dapat menginput data Faktur Masukan menggunakan Scan QR Code e-Faktur Klikpajak secara gratis. Langkah-langkah input Faktur Pajak Masukan lewat handphone selengkapnya lihat di SINI.

Contoh fitur membuat Faktur Pajak di e-Faktur Klikpajak

Lengkap dengan Fitur e-Bupot Klikpajak

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah.

Seperti diketahui, melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020, mulai 1 Agustus 2020 setiap PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama seluruh Indonesia harus membuat bukti potong dan melaporkan SPT masa PPh Pasal 23/26 secara elektronik melalui aplikasi e-Bupot.

Kini, penerapan wajib e-Bupot secara nasional berlaku mulai 1 September 2020 bagi semua wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan Pasal 6 dari PER-04/PJ/2017, melalui KEP-368/PJ/2020. Artinya, baik PKP maupun Non PKP harus membuat bukti potong PPh 23/26 di e-Bupot.

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

e-Bupot Klikpajak memiliki keunggulan yang bisa Anda manfaatkan untuk membantu bisnis perusahaan, di antaranya:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Langkah-langkah membuat bukti potong PPh Pasal 23/26 di e-Bupot selengkapnya lihat di SINI.

Contoh fitur membuat bukti potong PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

Bikin e-Faktur dan e-Bupot dengan Menarik Data Aplikasi Akuntansi ‘Online’

Kelebihan lain Klikpajak adalah bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Anda semakin mudah dalam membuat dan mengelola e-Faktur serta e-Bupot karena Klikpajak bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online seperti Jurnal by Mekari – Simple Online Accounting Software.

Temukan kemudahan urusan administrasi perpajakan dari integrasi Klikpajak dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id di SINI

Ini adalah teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian accounting (keuangan) lebih cepat dan mudah.

Sehingga proses pengelolaan pajak jadi makin gampang dan tepat hanya dengan Klikpajak.

Integrasi sistem aplikasi akuntansi online Jurnal.id dengan support system aplikasi pajak online Klikpajak.id

Bayar Pajak Semudah Sentuh Layar ‘Gadget’

Sebelum membayar atau menyetor pajak, Anda perlu mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP melalui e-Billing.

Anda bisa menggunakan e-Billing Klikpajak untuk melakukan proses pembayaran pajak tersebut dengan mudah dan cepat.

Sistem e-Billing Klikpajak akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Anda bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Anda pun tidak perlu keluar masuk aplikasi dari berbagai perangkat komputer Anda, karena fitur Klikpajak terintegrasi yang memudahkan Anda melakukan pembayaran hingga pelaporan pajak hanya dalam satu platform.

Contoh fitur BPE yang diterbitkan Klikpajak resmi dari DJP

Tak Perlu Berlama-lama Hanya untuk Lapor Pajak

Simpan energi dan hematlah waktu Anda untuk melakukan hal-hal terkait perpajakan. Karena memang urusan pajak bisa dilakukan dengan cara yang sangat mudah dan cepat.

Anda dapat memanfaatkan fitur e-Filing Klikpajak untuk melaporkan berbagai jenis Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT juga gratis selamanya melalui e-Filing Klikpajak, seperti:

  • SPT Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Note: Selengkapnya cara mudah membuat Kode Billing dan menyampaikan SPT online lewat e-Filing Klikpajak, lihat langkah-langkahnya di SINI.

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Hindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Tim ‘Support’ Klikpajak Siap Membantu Anda!

“Klikpajak memiliki fitur lengkap sebagai aplikasi pajak online yang membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang bekerja pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar hingga melaporkan kegiatan perpajakan. Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Masa PPN dan aktivitas perpajakan lainnya secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda?

“Kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan manfaatkan kemudahan dalam mengurus perpajakan Anda mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajak hanya dalam satu platform.


PUBLISHED01 Oct 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: