KBLI: Pengertian, Fungsi, dan Tips Menentukannya

Istilah KBLI memang sudah tidak terdengar asing lagi bagi sebagian besar pelaku usaha yang telah berpengalaman. Pada dasarnya, KBLI adalah singkatan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Umumnya, KBLI akan tercantum pada Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Ketika seseorang hendak membuka usaha dalam jenis apapun itu, mereka diwajibkan untuk berhubungan langsung dengan klasifikasi bidang usaha yang sedang dikerjakannya. Dalam hal ini, klasifikasi tersebut lebih sering dikenal dengan nama KBLI.

Jika dijelaskan secara singkat, KBLI termasuk kode kategori usaha yang akan selalu berkaitan dengan dokumen perizinan yang harus diurus oleh setiap pelaku usaha. Jadi, dapat dipastikan bahwa KBLI adalah kode penting yang harus diketahui oleh setiap pelaku usaha dalam bidang apapun.

Pengertian KBLI

Meski pada penjelasan di atas kami sudah memberikan pengertian KBLI secara singkat, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa orang yang belum memahami pengertian tersebut dengan baik. Untuk itu, di sini kami akan menjelaskannya secara lebih rinci.

Kode KBLI adalah klasifikasi rujukan yang bisa digunakan oleh suatu usaha untuk mengklasifikasikan aktivitas ekonomi Indonesia, ke dalam lapangan usaha yang dibedakan menurut jenis kegiatan ekonominya. Jenis kegiatan ekonomi ini bisa berupa penghasil output barang maupun jasa.

Nantinya, KBLI akan terdiri dari struktur klasifikasi kegiatan ekonomi yang konsisten dan saling berhubungan. Struktur ini akan menjadikan konsep, definisi, prinsip, dan tata cara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional sebagai dasar utamanya.

Tidak hanya itu, KBLI juga akan menyediakan kerangka kerja yang sangat komprehensif, sehingga kode ini dapat digunakan untuk penyeragaman pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta analisis data statistik yang akurat. Dengan begitu, evaluasi kebijakan ekonomi bisa berjalan secara lebih baik.

Dengan melihat penjelasan yang telah kami sebutkan ini, dapat dipastikan bahwa KBLI adalah sistem pengkategorian baku dari berbagai macam bidang usaha yang ada, sehingga perusahaan bisa lebih mudah dan jelas untuk menyampaikan bidang keahliannya masing-masing.

Fungsi KBLI

KBLI tidak hanya memiliki 1-2 fungsi utama saja, tapi kode klasifikasi ini juga memiliki beragam fungsi lainnya yang tidak kalah bermanfaat. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang fungsi dari KBLI itu sendiri, ada baiknya jika Anda memahami tentang dasar hukum dari kode klasifikasi ini.

Pemerintah Indonesia telah mengatur KBLI dalam Peraturan BPS No. 2 tahun 2020. Peraturan ini berisi tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang paling terbaru. Setelah mengetahui tentang dasar hukum ini, pahami fungsi-fungsi KBLI berikut ini:

1. Menyediakan Arus Informasi Berkelanjutan yang Mutlak

Fungsi pertama KBLI adalah untuk menyediakan arus informasi berkelanjutan yang mutlak. Seperti yang sudah banyak orang tahu, arus informasi berkelanjutan yang mutlak memang sangat dibutuhkan ketika seseorang hendak melakukan pengawasan dan evaluasi ekonomi pada kurun waktu tertentu.

Sebagai contoh, ketika seseorang hendak melakukan penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kedua aktivitas ekonomi ini akan membutuhkan KBLI yang akurat untuk melancarkan segala prosesnya.

Dengan adanya KBLI yang tepat seperti ini, pencapaian ataupun pelaksanaan perekonomian pada kurun waktu yang telah ditentukan tersebut bisa berjalan secara lebih mudah dan tepat. Hal ini tidak hanya akan memberikan dampak yang baik terhadap perusahaan, tapi juga dapat memberikan dampak yang baik terhadap beberapa pihak lainnya yang juga terlibat dalam bisnis tersebut.

2. Menyediakan Sistem Klasifikasi Kegiatan Ekonomi

Tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk menyediakan arus informasi berkelanjutan yang mutlak saja, tapi KBLI juga dapat digunakan untuk menyediakan sistem klasifikasi kegiatan ekonomi yang tepat. Nantinya, sistem klasifikasi ini juga akan sangat bermanfaat bagi setiap usaha yang memilikinya.

Dengan adanya sistem pengklasifikasian kegiatan ekonomi atau lapangan usaha ini, perusahaan bisa lebih mudah untuk mempelajari perilaku satuan-satuan ekonomi yang ada. Maka dari itu, dapat dipastikan bahwa KBLI adalah kode penting yang harus diperhatikan oleh setiap pelaku usaha.

3. Menyajikan Data Statistik yang Lengkap

Fungsi lain dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah untuk menyajikan data statistik secara lengkap dan memiliki struktur yang tepat. Dalam hal ini, data statistik tersebut akan berkaitan dengan klasifikasi bidang usaha yang ada di Indonesia.

Jadi, tidak akan menjadi suatu hal yang mengherankan jika masing-masing perusahaan di Indonesia akan memiliki KBLI yang berbeda. Sebab, KBLI dari suatu usaha itu sendiri akan dibedakan menurut bidang usaha dari setiap perusahaan yang ada.

4. Mengkategorikan Bidang Usaha

KBLI juga bisa dimanfaatkan untuk mengkategorikan bidang usaha, sehingga proses penyampaian informasi dengan institusi-institusi dalam negeri maupun luar negeri bisa berjalan secara lebih mudah dan lancar. Tentu ini dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi setiap perusahaan yang bersangkutan.

Selain dapat digunakan untuk mengkategorikan bidang usaha dari setiap perusahaan yang ada, KBLI juga bisa digunakan sebagai perbandingan antara data tingkat nasional dengan data milik negara-negara lain. Maka dari itu, pelaku usaha wajib memahami kode ini dengan sebaik mungkin.

5. Dasar Penentuan Kualifikasi

Fungsi kelima dari KBLI adalah sebagai dasar penentuan kualifikasi. Dalam hal ini, kualifikasi tersebut dapat dibagi menjadi 3 jenis yang berbeda. Ketiga jenis kualifikasi tersebut adalah kualifikasi bidang usaha dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), kualifikasi bidang usaha dalam Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan kualifikasi perizinan investasi maupun penanaman modal perusahaan.

6. Acuan untuk Mendaftarkan Legalitas Usaha di Indonesia

Meski berada di poin yang paling terakhir, tapi fungsi dari KBLI yang satu ini tidak kalah penting dari fungsi-fungsi yang sebelumnya. Fungsi keenam dari KBLI adalah sebagai acuan untuk mendaftarkan maupun memperoleh legalitas usaha di Indonesia.

Sebagai contoh, ketika seorang pelaku usaha hendak mendaftarkan usahanya agar bisa memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), maka pelaku usaha tersebut akan membutuhkan KBLI yang tepat. Jika usaha yang Anda bangun telah didaftarkan secara resmi seperti ini, maka KBLI tersebut juga bisa digunakan sebagai alat identifikasi bidang usaha untuk pendaftaran wajib pajak. Dengan begitu, legalitas usaha Anda bisa lebih terjamin dengan baik.

Kriteria Pengelompokan KBLI beserta Kategorinya

Sesuai dengan apa yang sudah ada di Peraturan BPS No. 2 tahun 2020, KBLI harus dibuat berdasarkan kriteria yang tepat. Dengan begitu, proses penggabungan jenis aktivitas dengan output-nya bisa berjalan secara lebih lancar.

Berikut adalah kriteria pengelompokan KBLI yang dimaksud:

• Produksi barang maupun jasa yang menjadi ciri-ciri dari suatu kelompok tertentu, akan diberikan untuk sebagian besar hasil atau keluaran dari unit yang dikelompokkan ke dalam kelompok itu sendiri.
• Kelompok wajib berisi unit yang mampu menghasilkan sebagian besar barang maupun jasa yang bisa menjadi ciri khas dari kelompok itu sendiri.

Kriteria ini ditetapkan agar unit yang sejenis dapat diklasifikasikan secara unik dan mudah berdasarkan jenis aktivitas ekonomi yang meliputi di dalamnya. Dengan begitu, unit sejenis yang masuk tersebut juga akan terlihat mirip satu sama lain.

Selain kriteria yang telah kami sebutkan tersebut, pelaku usaha juga perlu memahami perbedaan antara masing-masing kategori KBLI yang ada, yaitu:

• Kategori A: Perikanan, pertanian, dan kehutanan
• Kategori B: Pertambangan dan penggalian
• Kategori C: Industri pengolahan
• Kategori D: Pengadaan air atau uap, listrik, gas, dan udara dingin
• Kategori E: Perawatan air, perawatan air limbah, perawatan dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi
• Kategori F: Industri konstruksi
• Kategori G: Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil, serta reparasi dan perawatan motor
• Kategori H: Pengangkutan dan perdagangan
• Kategori I: Penyediaan akomodasi dan makan serta minum
• Kategori J: Informasi dan komunikasi
• Kategori K: Aktivitas keuangan maupun asuransi
• Kategori L: Industri real estate
• Kategori M: Aktivitas profesional, teknis, dan ilmiah
• Kategori N: Aktivitas penyewaan guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang jenis usaha lainnya
• Kategori O: Administrasi pemerintahan, jaminan sosial wajib, dan pertahanan
• Kategori P: Industri pendidikan
• Kategori Q: Aktivitas kesehatan manusia dan sosial
• Kategori R: Industri hiburan, seni, dan rekreasi
• Kategori S: Aktivitas jasa jenis lainnya
• Kategori T: Aktivitas rumah tangga sebagai penyedia kerja dan aktivitas yang dapat menghasilkan barang maupun jasa oleh rumah tangga
• Kategori U: Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional jenis lainnya

Perbedaan KBLI dan KLU

Bagi orang-orang yang masih merasa awam dengan dunia ini, istilah KBLI dan KLU memang masih terdengar asing bagi mereka. Sehingga, tidak mengherankan jika kedua jenis istilah ini sering disalahartikan sebagai istilah yang sama.

Pada dasarnya, kedua jenis istilah dalam bisnis ini memiliki pengertian yang berbeda. Jika pengertian dari KBLI adalah kode klasifikasi resmi yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan bidang usaha yang ada di Indonesia, hal ini berbeda dengan pengertian dari KLU.

KLU itu sendiri adalah singkatan dari Klasifikasi Lapangan Usaha. Pada dasarnya, KLU diterbitkan oleh DJP dengan tujuan mengklasifikasikan wajib pajak ke dalam jenis badan usaha yang didasari oleh kategori tertentu.

Nantinya, kode KLU ini bisa digunakan untuk penatausahaan data wajib pajak. Selain itu, kode KLU milik wajib pajak juga akan didasari oleh KBLI yang dikeluarkan pihak BPS. Jadi, dapat disimpulkan bahwa salah satu fungsi dari KBLI adalah sebagai acuan dari KLU itu sendiri.

Struktur Pengkodean KBLI

Penting untuk diketahui oleh setiap pelaku usaha yang ada di Indonesia bahwa sebenarnya untuk bisa menentukan KBLI pada usahanya, mereka perlu menentukan kategori usahanya terlebih dahulu. Jika sudah, mereka baru bisa menentukan golongan pokok, sub golongan, dan kelompok yang sesuai.

Sementara itu, struktur pengkodean KBLI itu sendiri sebenarnya harus disesuaikan dengan struktur pengkodean yang ada pada ISIC, dan struktur tersebut adalah:

1. Kategori

Jika membahas tentang struktur pengkodean KBLI, maka kita tidak boleh melewatkan struktur kategori yang ada di dalamnya. Kategori merupakan garis pokok penggolongan aktivitas ekonomi yang ada dalam struktur tersebut. Dalam hal ini, kategori tersebut akan berupa kode satu digit maupun alfabet.

Seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia yang ada dalam KBLI, akan dikelompokkan menjadi 21 kategori yang berbeda seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Jadi, Anda bisa memahami 21 kategori yang ada di atas terlebih dahulu.

2. Golongan Pokok

Selain kategori, golongan pokok juga termasuk struktur pengkodean KBLI yang disesuaikan dengan struktur pengkodean pada ISIC. Pengertian dari golongan pokok pada KBLI adalah uraian lebih lanjut dari kategori itu sendiri.

Nantinya, setiap kategori akan dijabarkan menjadi satu atau beberapa golongan pokok yang dibedakan menurut sifatnya masing-masing. Jadi, dapat dipastikan bahwa setiap golongan pokok pada KBLI akan memiliki kode 2 digit angka yang berbeda.

3. Golongan

Berbeda dengan pengertian dari golongan pokok, untuk definisi dari struktur golongan ini sendiri adalah uraian lebih lanjut dari golongan pokok yang sudah ditentukan. Kode golongan ini akan terdiri dari 3 digit angka yang memiliki perannya masing-masing.

Dua angka pertama pada golongan ini akan menunjukkan golongan pokok yang berkaitan dengan usaha tersebut, kemudian satu digit angka terakhir akan berperan sebagai tanda aktivitas ekonomi dari setiap golongan yang bersangkutan di dalamnya. Jadi, jika dijelaskan secara lebih rinci maka setiap golongan pokok ini dapat dijabarkan memiliki maksimal angka 9 golongan.

4. Subgolongan

Apa yang dimaksud dengan subgolongan pada struktur KBLI? Subgolongan pada struktur KBLI adalah uraian lebih lanjut dari aktivitas ekonomi yang termasuk dalam satu golongan yang sama. Berbeda dengan struktur yang sebelum-sebelumnya, untuk kode subgolongan akan terdiri dari 4 digit angka.

Untuk 3 digit angka pertama dalam subgolongan KBLI akan menunjukkan tentang golongan 5 yang saling berkaitan, sedangkan untuk 1 angka terakhir dalam kode tersebut akan menjadi tanda atas aktivitas ekonomi dari subgolongan yang bersangkutan.

5, Kelompok

Struktur yang terakhir adalah kelompok. Nantinya, kelompok ini akan digunakan untuk memilih lebih lanjut tentang aktivitas yang meliputi di dalam satu subgolongan. Aktivitas ini nantinya dapat menjadi beberapa aktivitas yang lebih homogen dan didasari oleh suatu kriteria tertentu.

Dengan memahami struktur pengkodean KBLI yang tepat seperti ini, Anda bisa lebih mudah untuk menentukan KBLI usaha Anda dengan baik. Jadi, Anda tidak akan mengalami kesulitan ketika hendak melakukan pengkodean usaha ini.

Tips Mudah Menentukan KBLI bagi Para Calon Pelaku Usaha

Setelah memahami semua penjelasan yang ada di atas, sekarang Anda perlu memahami bagaimana cara mudah untuk menentukan KBLI yang tepat dan sesuai dengan usaha Anda. Berikut adalah beberapa langkah mudah yang bisa dilakukan untuk menentukan KBLI usaha yang tepat:

1. Memilih Kode KBLI yang Paling Tepat

Langkah pertama yang bisa Anda lakukan untuk menentukan KBLI adalah dengan memilih kode KBLI yang paling tepat. Setiap calon pelaku usaha wajib meluangkan waktunya sejenak untuk memilih kode KBLI yang paling sesuai dengan usahanya.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin meningkat seperti sekarang ini, Anda sudah bisa melakukan aktivitas ini dengan bantuan teknologi yang semakin canggih. Hanya dengan memasukkan kegiatan usaha yang sesuai dengan bisnis Anda, Anda sudah bisa mendapatkan kode yang sesuai.

2. Menentukan Jenis Kategori KBLI yang Sesuai

Setelah kode KBLI telah dipilih oleh pihak pelaku usaha yang bersangkutan, maka sekarang pelaku usaha tersebut perlu menentukan jenis kategori usahanya yang paling tepat. Langkah awal untuk melakukan aktivitas ini, pelaku usaha perlu memilih 5-7 kategori yang berbeda.

Setelah itu, pihak pelaku usaha bisa mendiskusikan pemilihan kategori tersebut dengan mitra pendiri usaha yang lainnya. Pastikan keputusan akhir pelaku usaha hanya 3 kode KBLI yang terdiri dari 4-5 digit angka.

3. Jadikan Visi dan Misi Perusahaan Sesuai dengan Kriteria Utamanya

Langkah ketiga yang bisa dilakukan untuk menentukan KBLI adalah dengan menjadikan visi serta misi perusahaan sesuai dengan kriteria utamanya. Jadi, dapat dipastikan bahwa kode ini tidak hanya wajib menggambarkan bidang usahanya saja, tapi juga berkaitan dengan rencana pengembangannya.

Sebelum pelaku usaha membangun bisnisnya tersebut, mereka wajib memikirkan visi dan misi dari perusahaannya. Dengan begitu, mereka bisa lebih mudah untuk menyesuaikan kode KBLI yang akan dibuatnya dengan visi serta misi dari perusahaan tersebut.

4. Gunakan Kode KBLI yang Paling Mendekati

Langkah ini hanya boleh dilakukan jika ada seorang pelaku usaha yang tidak bisa menemukan kode KBLI yang paling sesuai dengan usahanya. Jika kendala ini sedang Anda alami, maka Anda bisa menggunakan kode KBLI yang paling mendekati dengan jenis usaha Anda.

Sebab, inovasi usaha yang semakin berkembang seperti sekarang ini dapat membuat corak kegiatan operasional usaha semakin beragam. Jadi, tidak akan menjadi hal yang mengherankan jika masih ada beberapa jenis kegiatan usaha yang belum dicantumkan ke dalam kategori KBLI.

Dengan melihat penjelasan yang ada di atas, dapat dipastikan bahwa kategori KBLI tetap harus dicantumkan meski kategori jenis usaha Anda belum terdaftar di kategori KBLI yang ada tersebut.