Berita Acara dan Sanksi Pembatalan Faktur Pajak bagi PKP

Sebagai PKP, tentunya akan selalu berkaitan dengan aktivitas pembuatan Faktur Pajak. Belum tahu bagaimana cara membuat berita acara pembatalan Faktur Pajak? Sudah tahu apa sanksi pembatalan Faktur Pajak bagi PKP?

Mekari Klikpajak akan mengulas tentang berita acara pembatalan Faktur Pajak, contoh bukti transaksi faktur, contoh pembatalan Faktur Pajak, apa saja sanksi pembatalan Faktur Pajak dan alasan pembatalan Faktur Pajak yang diperbolehkan.

Dalam perpajakan dikenal istilah Faktur Pajak. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sudah seharusnya memahami tentang Faktur Pajak karena berkaitan dengan transaksi barang/jasa kena pajak yang dilakukan.

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat PKP atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Dalam proses pengelolaan Faktur Pajak elektronik atau eFaktur, mungkin saja terjadi pembatalan Faktur Pajak.

Penyebab suatu Faktur Pajak yang telah diterbitkan dibatalkan salah satunya karena kesalahan NPWP atau pembatalan transaksi jual beli.

Saat akan mengurusnya, Sobat Klikpajak wajib melampirkan Berita Acara Pembatalan Faktur Pajak.

Apa itu berita acara pembatalan Faktur Pajak dan bagaimana ketentuannya termasuk sanksi pembatalan Faktur Pajak, terus simak ulasan dari Klikpajak.id berikut ini.

Temukan cara kelola e-Faktur lebih mudah & cepat dengan menarik data langsung dari laporan keuangan online hanya di e-Faktur Klikpajak by Mekari. Coba sekarang!

Apa itu Berita Acara Pembatalan Faktur Pajak

Sebelum membahas sanksi pembatalan Faktur Pajak, terlebih dahulu akan dibahas mengenai berita acara dan surat pembatalan terlebih dahulu.

Sewaktu melakukan transaksi jual beli, Sobat Klikpajak harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai tanda bukti telah memungut pajak dari pembeli barang atau jasa kena pajak tersebut.

Perlu diketahui bahwa barang atau jasa kena pajak yang diperjualbelikan, telah dikenai biaya pajak selain harga pokoknya.

Faktur pajak dapat dibatalkan apabila terjadi dua penyebab utamanya, yaitu terdapat kesalahan NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak ) atau transaksi jual beli dibatalkan.

Pembatalan Faktur Pajak wajib melampirkan dokumen pembatalan Faktur Pajak.

Berita acara pembatalan Faktur Pajak merupakan salah satu dokumen yang wajib dilampirkan apabila hendak membatalkan Faktur Pajak.

Dokumen pembatalan Faktur Pajak ini berfungsi sebagai bukti atas transaksi di mana Faktur Pajaknya telah dibatalkan dan akan diarsip atau disimpan.

Ketahui juga cara membuat NPWP Badan yang mudah dan cepat.

a. Apa saja Alasan Pembatalan Faktur Pajak yang Dibolehkan?

Tidak sembarang wajib pajak dapat melakukan pembatalan Faktur Pajak.

Ada sejumlah ketentuan bagi PKP bisa membatalkan Faktur Pajak.

Setidaknya ada dua alasan pembatalan Faktur Pajak yang dapat diterima oleh DJP, yakni:

1. Alasan Pembatalan Faktur Pajak karena Transaksi yang Dibatalkan

Menurut PER–24/PJ/2012, satu dari dua alasan pembatalan Faktur Pajak adalah karena adanya pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (BKP atau JKP) di mana Faktur Pajaknya telah diterbitkan.

Sebagai Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak, Sobat Klikpajak perlu memahami betul alasan pembatalan Faktur Pajak.

Apabila Sobat Klikpajak berada di posisi PKP Penjual, ketika pembatalan dilakukan setelah melaporkan SPT Masa PPN Normal, maka akan terjadi kondisi lebih bayar yang dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Sementara itu, apabila Sobat Klikpajak berada di posisi PKP Pembeli, Faktur Pajak batal sama dengan kondisi SPT Masa PPN Kurang Bayar.

Status Kurang Bayar menandakan terdapat pajak terutang yang terlebih dahulu harus dilunasi.

2. Alasan Pembatalan Faktur Pajak karena Kesalahan dalam Pengisian

Alasan kedua Faktur Pajak dibatalkan adalah kesalahan dalam pengisian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lawan transaksi.

PKP penjual atau pembeli perlu memperbaiki NPWP yaitu dengan cara membatalkan Faktur Pajak lama kemudian menerbitkan Faktur Pajak baru.

Sebagaimana yang telah Sobat Klikpajak pahami bahwa NPWP merupakan identitas wajib pajak yang memiliki fungsi sangat penting.

Baca juga tentang Syarat dan Cara Membatalkan Faktur Pajak Keluaran bagi Perusahaan

b. Susunan dalam Berita Acara Pembatalan Faktur Pajak

Dalam penyusunan dokumen pembatalan Faktur Pajak ini, sebenarnya tidak didasarkan pada bentuk dan susunan yang pasti.

Dokumen ini saat penyerahannya juga disertai dengan beberapa dokumen yang wajib dilampirkan.

Dokumen pembatalan Faktur Pajak ini setidaknya harus berisikan:

  • Nama instansi atau perusahaan yang akan melakukan pembatalan faktur pajak atau pihak penjual disertai dengan alamat yang diletakkan pada bagian paling atas berita acara.
  • Kemudian diikuti dengan keterangan dokumen “Berita Acara Pembatalan Faktur Pajak” disertai dengan nomor berita acara.
  • Keterangan yang memuat nomor faktur, tanggal faktur, serta identitas yang mencakup Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama lengkap dan alamat.
  • Berita acara yang berisikan pembatalan Faktur Pajak ini juga berisi alasan pembatalan Faktur Pajak bersangkutan.

Baca juga tentang Ketahui Tentang Faktur Pajak Pengganti yang Berbeda Dengan Pembatalan Faktur

c. Persyaratan bagi Pihak Penjual dan Pihak Pembeli

Sebagai berikut.

Syarat Bagi Pihak Pembeli

  • Pembeli wajib menyediakan dokumen yang menyatakan pembatalan transaksi.
  • Dokumen dapat berupa pembatalan kontrak kerja atau dokumen lainnya yang sejenis.

Syarat Bagi Pihak Penjual

Berita Acara Pembatalan Faktur Pajak yang Wajib Diketahui Pengusaha

Contoh Surat Pembatalan Faktur Pajak dan Cara Membatalkannya

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, pembatalan Faktur Pajak dilakukan dengan membuat surat pembatalan Faktur Pajak yang sesuai dengan ketentuan.

Mungkin Sobat Klikpajak masih ada yang belum tahu seperti apa contoh surat pembatalan Faktur Pajak ini.

Berikut adalah jenis Faktur Pajak yang dibatalkan dan contoh Surat Pembatalan Faktur Pajak:

  • Retur Pajak Keluaran: untuk pembatalan e-Faktur Pembelian barang yang dikembalikan
  • Retur Pajak Masukan: untuk pembatalan e-Faktur Penjualan Barang yang dikembalikan

Berita Acara Pembatalan Faktur Pajak yang Wajib Diketahui PengusahaContoh surat pembatalan Faktur Pajak via pinterest

Cara Pembatalan Faktur Pajak

Setelah mengetahui ketentuan pembatalan Faktur Pajak, hal berikutnya yang mungkin jadi pertanyaan adalah bagaimana cara pembatalan Faktur Pajak tersebut.

Untuk melakukan pembatalan Faktur Pajak Keluaran, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Masuk pada akun Klikpajak Anda dan klik menu “E-Faktur”, setelah itu pada submenu Faktur, pilih “Faktur Keluaran”.

2. Lalu masuk ke detail Faktur Keluaran yang akan dibatalkan, kemudian klik “Tindakan” dan pilih “Batalkan”.

3. Setelah memilih “Batalkan”, akan muncul konfirmasi pembatalan.

4. Bila memilih untuk membatalkan, Faktur Keluaran tersebut berhasil dibatalkan dan Anda akan diarahkan kembali ke halaman list Faktur Keluaran dengan status faktur untuk Faktur Keluaran yang telah dibatalkan tersebut berubah menjadi “Dibatalkan”.

Selengkapnya baca di sini Tutorial Pembuatan Faktur Pajak dan Alur Kelola eFaktur

Sanksi Pembatalan Faktur Pajak bagi PKP

Kendati pembatalan Faktur Pajak tidak dilarang selama memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, namun PKP juga harus mengetahui apa sanksi pembatalan Faktur Pajak jika tidak sesuai aturan yang berlaku.

Kendati pembatalan Faktur Pajak diperbolehkan, namun sebagai PKP Pembeli yang melakukan nota retur pembatalan Faktur Pajak atas barang/jasa kena pajak, akan dikenakan sanksi pembatalan Faktur Pajak tersebut.

Apa sanksi pembatalan Faktur Pajak bagi PKP Pembeli ini?

Besar sanksi pembatalan Faktur Pajak adalah sebesar 2% dari nilai kurang bayar.

Selain itu, PKP juga akan dikenai kenaikan sanksi pembatalan Faktur Pajak sebesar 48% dari nilai kurang bayar.

Oleh karena itu, eFaktur yang pelaporan SPT Masa PPN kurang bayar atau PPN Terutang harus dilunasi terlebih dahulu agar dapat dilakukan penyesuaian koreksi fiskal.

Baca juga tentang Mengenal Faktur Pajak Batal & Cara Membatalkan Faktur Pajak Keluaran

Ilustrasi contoh Faktur Pajak batal

Kelola e-Faktur Lebih Mudah Tanpa Install Aplikasi dan Tak Perlu Update eFaktur

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Sobat Klikpajak dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Terbaru, DJP kembali memperbarui sistem pengelolaan e-Faktur pada awal 2022 yakni update eFaktur 3.1 dan update eFaktur 3.2.

Update eFaktur terbaru ini guna mengakomodir layanan Faktur Pajak elektronik salah satunya perubahan tarif PPN 11%.

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Juga tidak perlu repot sendiri update eFaktur 3.1 dan update eFaktur 3.2?

Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan cara lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0
  4. Cara Lapor SPT Masa PPN Online Terbaru di e-Faktur Klikpajak
  5. Cara Rekonsiliasi Pajak Otomatis

Mudah Urus Pajak Bisnis dengan Mekari Klikpajak

Jika bisa praktis, kenapa harus menggunakan cara-cara yang dapat menyita banyak waktu dan tenaga Sobat Klikpajak untuk urusan perpajakan?

Bukan hanya mudah kelola eFaktur termasuk cara melakukan pembatalan Faktur Pajak yang mudah dan benar, melalui Mekari Klikpajak, Anda juga dapat mengelola pajak lainnya lebih simpel.

Sobat Klikpajak dapat menemukan semua kemudahan mengurus dan melakukan administrasi perpajakan melalui Klikpajak yang memiliki fitur lengkap.

“Karena Klikpajak didukung dengan teknologi cloud yang memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform dan mengaksesnya di mana pun serta kapan saja Sobat Klikpajak inginkan.”

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.

Tentu saja bukan hanya menghitung, membayar dan melaporkan pajak saja, fitur lengkap Mekari Klikpajak yang semakin memudahkan aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak mulai dari membuat Faktur Pajak elektronik hingga Bukti Potong elektronik.

Temukan kemudahan urus perpajakan lainnya dengan Mekari Klikpajak di sini: Fitur Lengkap Aplikasi Pajak Online Terintegrasi Mitra Resmi DJP.

Nah, diatas adalah pembahasan mengenai berita acara pembatalan Faktur Pajak, contoh pembatalan Faktur Pajak, apa saja sanksi pembatalan Faktur Pajak dan alasan pembatalan Faktur Pajak yang diperbolehkan.

Semoga bisa berguna buat Sobat Klikpajak yang memerlukannya.

Ingin langsung gunakan aplikasi pajak online terintegrasi dari Mekari Klikpajak untuk lebih mudah kelola pajak bisnis?

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Kategori : Perencanaan Pajak

PUBLISHED03 Jun 2022
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: