Memahami Serba-Serbi Pajak Keluaran Bagi Pengusaha Kena Pajak

Memahami Serba-Serbi Pajak Keluaran Bagi Pengusaha Kena Pajak

Apabila usaha Anda berkaitan erat dengan kegiatan jual-beli, istilah Pajak Keluaran semestinya cukup akrab di telinga. Pajak Keluaran merupakan biaya yang harus dibayar ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan kegiatan penjualan. Dengan kata lain, PKP mengambil sekian rupiah sebagai hasil penjualan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) kepada konsumen. Berikut serba-serbi pajaknya yang perlu Anda pahami.

Dibayarkan Oleh Pengusaha Kena Pajak

Sebelum memutuskan untuk menyisihkan uang untuk pembayaran Pajak Keluaran, Anda wajib memahami kriteria PKP. Sebagaimana PPh yang mengenal Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), terdapat kriteria yang wajib dipenuhi agar perusahaan Anda boleh mendaftarkan diri sebagai PKP.

Dalam ketentuan PMK Nomor 197/PMK.03/2013, perusahaan Anda dapat ditetapkan sebagai PKP apabila transaksi penjualan atau omzet mencapai lebih dari Rp4,8 Miliar dalam setahun. Jika total transaksi penjualan perusahaan yang Anda kelola tidak mencapai jumlah tersebut, Anda boleh saja mencabut permohonan pengukuhan sebagai PKP.

Pajak Keluaran pada dasarnya merupakan utang kepada negara yang harus dibayarkan oleh PKP. Pembayaran Pajak Keluaran sebaiknya memang dilakukan ketika usaha Anda sudah dikukuhkan secara resmi sebagai PKP. Selain ketentuan perihal minimal omzet dalam setahun, Anda juga harus melewati survei yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Dokumen serta syarat pengajuan atau pengukuhan PKP juga wajib Anda lengkapi.

Sebagai Komponen PPN dalam Penyetoran PKP

Dapat dikatakan pajak ini sebagai salah satu komponen penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib disetorkan oleh PKP setiap bulan. Dengan kata lain, Pajak Keluaran dapat pula disebut sebagai pajak objektif.

Penghitungan Pajak Keluaran senantiasa beriringan dengan Pajak Masukan. Hal ini tidak lepas dari posisi Pajak Keluaran sebagai salah satu komponen penghitungan PPN. Ketika nominal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, PKP wajib membayarkan selisihnya ke Kas Negara. Sementara saat nominal Pajak Keluaran lebih kecil dari Pajak Masukan, kelebihan setoran dapat dijadikan sebagai kompensasi pada masa pembayaran pajak berikutnya. Dengan kata lain, Pajak Keluaran berfungsi sebagai sarana pengkreditan atau pengurangan pajak. Hal  tersebut karena barang yang dibeli oleh PKP akan kembali dijual ke konsumen di kemudian hari.

Pengkreditan pajak keluaran dapat dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak masa pajak berakhir. Waktu tersebut membuat PKP cukup leluasa untuk melakukan pengkreditan pajak.

Contoh Penghitungan Pajak Keluaran

Ketentuan tarif Pajak Keluaran juga serupa dengan Pajak Masukan, yakni sebesar 10%. Hal ini mengingat jenis barang atau jasa yang menjadi objek kedua pajak ini memang sama.

Berikut adalah contoh kasus serta penghitungan Pajak Keluaran yang berkaitan dengan PPN.

PT FGH merupakan perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai PKP pada bulan April 2017. Pada  5 Mei 2017, PT FGH menjual Barang Kena Pajak secara tunai dengan nilai Rp300,000,00. Tarif PPN adalah sebesar 10%.

Pajak Keluaran= 10% x Rp300,000,00

Pajak Keluaran= Rp30,000,00

Nominal Rp30,000,00 merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh PT FGH pada akhir Mei 2017.

Kemudian, pada 9 Mei 2017, PT FGH melakukan pembelian barang dari PT XYZ (PKP) sebagai persediaan dagangan. Harga beli barang adalah sebesar Rp500,000,00 dengan tarif PPN sebesar 10%.

Pajak Masukan= 10% x Rp500,000,00

Pajak Masukan= Rp50,000,00

Nominal Rp50,000,00 merupakan Pajak Masukan yang dibayar oleh PT FGH.

Berdasarkan contoh diatas, besarnya selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan PT FGH adalah Rp20,000,00. Nominal Pajak Keluaran lebih kecil daripada Pajak Masukan. Selisih ini dapat dijadikan sebagai kompensasi PT FGH pada masa pembayaran pajak selanjutnya.


PUBLISHED12 Sep 2018
Novia Widya Utami
Novia Widya Utami

SHARE THIS ARTICLE: