PPh Final Jasa Konstruksi, Berapa Pengenaan Tarif Pajaknya?

Berapa besar pengenaan tarif PPh Final Jasa konstruksi? Blog Klikpajak by Mekari akan mengulasnya seputar PPh Jasa Konstruksi di sini.

Dunia jasa konstruksi ternyata juga tidak luput dari pengenaan kewajiban perpajakan. Jenis pajak apa yang dikenakan pada PPh Jasa Konstruksi ini?

Penghasilan yang diterima dari jasa konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 Ayat 2.

Apa saja yang termasuk Jasa Konstruksi? Bagaimana ketentuan perpajakannya? Berapa tarif yang digunakan dalam pengenaan PPh Final Jasa Konstruksi?

Satu hal yang pasti, tarif PPh Final Jasa Konstruksi bervariatif tergantung kualifikasi sektor ini yang terdiri dari beberapa macam.

Lebih jelasnya, mari ketahui bersama ragam usaha jasa konstruksi, termasuk pengenaan PPh Final Jasa Konstruksi dan perhitungannya.

PPh Jasa Konstruksi dan Jenis Jasa Konstruksi

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Jasa konstruksi dimulai dari tahap awal, yakni konsultasi sampai dengan tahap akhir sebuah bangunan selesai dikerjakan.

Berdasarkan kategorisasi Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2, Usaha Jasa Konstruksi terbagi menjadi 3 ragam, yaitu:

1. Jasa Perencanaan Konstruksi

Jasa Perencana Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan di bidang perencanaan jasa konstruksi dan mampu menyusun pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik.

2. Jasa Pelaksana Konstruksi

Jasa Pelaksana Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan di bidang pelaksanaan jasa konstruksi dan mampu melaksanakan kegiatannya untuk merealisasikan suatu hasil perencanaan menjadi bangunan atau bentuk fisik lainnya.

Termasuk pekerjaan konstruksi yang terintegrasi, yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan dan pembangunan serta model penggabungan antara perencanaan dan pembangunan.

3. Jasa Pengawasan Konstruksi

Jasa Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan aktivitas pengawasan sejak awal hingga selesai dari pelaksanakan konstruksi, termasuk di dalamnya kelompok jasa penilai.

Baca Juga : 3 Poin Penting Pajak Perusahaan Konstruksi yang Harus Diketahui

Berapa Tarif PPh Final Jasa Konstruksi?

Ketentuan Pajak Penghasilan Final Jasa Konstruksi telah diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008.

Tarif PPh yang dikenakan pada usaha jasa konstruksi diberlakukan berdasarkan kepemilikan dan masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dimiliki wajib pajak.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Tarif Pajak Berdasarkan Sertifikat Badan Usaha

PP Nomor 51 Tahun 2008 dapat diterapkan apabila pemenuhan persyaratan pengusaha jasa konstruksi telah mendapatkan izin usaha atau sertifikasi jasa konstruksi (Sertifikat Badan Usaha – SBU) dari lembaga berwenang (misalnya LPJK).

a. Masih Memiliki SBU

Berdasarkan Sertifikat Jasa Konstruksi (SBU) yang telah diperoleh dan masih berlaku, maka tarif pengenaan pajaknya adalah:

  1. Pajak 2% untuk jasa pelaksanaan konstruksi oleh penguasaha berkualifikasi kecil.
  2. Pajak 3% untuk jasa pelaksanaan konstruksi oleh penguasaha berkualifikasi menengah atau besar.
  3. Pajak 4% untuk jasa perencanaaan maupun pengawasan (berlaku baik pengusaha berkualifikasi kecil, menegah atau besar).

b. SBU Kedaluwarsa

Apabila Sertifikat Badan Usaha (SBU) sudah tidak berlaku, karena alpa atau lalai melakukan registrasi ulang, maka tarif PPh Final-nya adalah:

  1. Pajak 4% untuk jasa pelaksanaan konstruksi.
  2. Pajak 6% untuk jasa perencanaan maupun pengawasan konstruksi.

c. Tidak Punya SBU

Apabila pengusaha jasa konstruksi tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), maka pengenaan Pajak Penghasilan bukan menggunakan tarif PPh Final.

Tarif PPh yang dikenakan adalah:

  1. PPh Pasal 23, apabila pengusaha jasa konstruksi berbentuk perusahaan atau badan.
  2. PPh Pasal 21, apabila pengusaha jasa konstruksi merupakan orang pribadi (Wajib Pajak Orang Pribadi).

Ketahui juga tentang PPh Pasal 4 ayat 2 dan Penggunaannya bagi Perusahaan

Bagaimana Cara Menghitung PPh Jasa Konstruksi?

Perhitungan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi adalah dihitung dengan rumus sebagai berikut:

PPh Final Jasa Konstruksi = Nilai kontrak (belum termasuk PPN) x Tarif PPh Jasa Konstruksi

Guna memudahkan memahami perhitungan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi, berikut ilustrasinya:

PT AAA akan mendirikan kantor di Jakarta dan menggunakan Jasa Konstruksi CV BBB sebagai kontraktor skala menengah untuk konsultasi serta pengerjaan pembangunan gedung kantor tersebut.

CV BBB akan memberikan dokumen berisi rincian biaya yang dibutuhkan untuk membangun kantor baru PT AAA. Dokumen rincian ini disebut nilai kontrak sebesar Rp5.000.000.000.

Karena CV BBB merupakan kontraktor dan penyedia jasa konstruksi skala menengah, maka dikenakan tarif PPh 3% dengan perhitungan sebagai berikut:

= Nilai Kontrak x Tarif PPh Jasa Konstruksi

= Rp5.000.000.000 x 3%

= Rp150.000.000

Dengan demikian, Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi yang harus disetorkan ke kantor pajak adalah Rp150 juta, yang harus disetorkan dan dilaporkan dalam masa pajak yang sama, maksimal 30 hari setelah pelunasan pembayaran.

PPh Jasa Konstruksi senilai Rp150 juta ini disetorkan dan dilaporkan ke DJP oleh CV BBB.

CV BBB akan menerbitkan bukti potong PPh Final atas jasa konstruksi yang diberikan kepada PT AAA.

Ketahui juga tentang Pengenaan Pajak 2% atas Pelaksanaan Jasa Konstruksi

Pembayaran PPh Pasal 4 Ayat 2

Mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi ini adalah:

  • Penyedia jasa langsung menyetor ke kantor pajak
  • Kemudian pengguna jasa diberikan bukti pemotongan PPh Jasa Konstruksi

Pembayaran Pajak Penghasilan Final Usaha Jasa Konstruksi dilakukan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pengguna jasa atau penyetoran sendiri oleh kontraktor.

Pelunasan PPh oleh pengguna jasa berstatus sebagai pemotong PPh, dilakukan melalui pemotongan PPh oleh pengguna jasa itu sendiri.

Namun apabila pengguna jasa bukan pemotong PPh, maka kontraktor sebagai pemberi jasa dan penerima penghasilan, wajib menyetorkan sendiri Pajak Penghasilan yang terutang.

Pembayaran dan pelunasan PPh Final usaha jasa konstruksi dilakukan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh oleh pengguna jasa.

Atau tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran oleh pemberi jasa (kontraktor).

Berikut tutorial langkah-langkah bayar pajak online melalui e-Billing:

Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2

Pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat 2 bagi pengguna jasa dan pemberi jasa konstruksi dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh atau bulan diterimanya pembayaran pajak atas jasa konstruksi.

Seperti diketahui, DJP telah menerapkan sistem pembuatan bukti pemotongan pajak dan pelaporan SPT PPh Masa Unifikasi untuk PPh 23. PPh 26, PPh 22, PPh 15, dan PPh Pasal 4 ayat 2.

Pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh dari beberapa jenis PPh tersebut dilakukan melalui e-Bupot Unifikasi Klikpajak.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Kelola Pajak Lainnya dengan Fitur Lengkap Klikpajak

Klikpajak adalah aplikasi penyedia jasa elektronik SPT (e-SPT) dan e-Filing pajak online yang resmi dan telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai Surat Keputusan Nomor KEP-193/PJ/2015.

Sebelum pelaporan pajak badan tahunan berakhir pada 30 April dan pelaporan pajak pribadi pada 31 Maret, segera penuhi segala kewajiban perpajakan Anda.

Klikpajak hadir sebagai solusi lapor pajak online melalui e-Filing pajak bagi WP Pribadi dan e-SPT Tahunan Klikpajak bagi WP Badan, resmi dari Ditjen Pajak.

Klikpajak memiliki fitur lengkap yang memudahkan urusan kelola pajak bisnis lebih mudah dan praktis.

Temukan fitur lengkap Klikpajak apa saja yang membantu Anda mengelola pajak bisnis lebih efektif dan efisien:

Daftar sekarang juga agar Anda bisa lapor SPT GRATIS selamanya tanpa dipungut biaya tambahan!

Anda juga bisa baca artikel tentang pajak lainnya di blog Klikpajak by Mekari di bawah ini :

Kategori : Perhitungan

PUBLISHED03 Sep 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: