Tarif PPh Jasa Konstruksi Turun, Berapa Pengenaan Tarif Pajaknya?

Pemerintah telah menurunkan tarif PPh Final Jasa Konstruksi yang berlaku mulai 21 Februari 2022. Temukan berapa tarif PPh Jasa Konstruksi terbaru ini.

Berapa besar pengenaan tarif PPh Final Jasa konstruksi ini? Blog Mekari Klikpajak akan mengulasnya seputar tarif PPh Jasa Konstruksi terbaru di sini.

Dunia jasa konstruksi ternyata juga tidak luput dari pengenaan kewajiban perpajakan. Jenis pajak apa yang dikenakan pada Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi ini?

Penghasilan yang diterima dari usaha jasa konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 Ayat 2.

Hal ini termaktub dalam Undang-Undaang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 4 ayat (2) huruf d.

  • Apa saja yang termasuk Jasa Konstruksi?
  • Bagaimana ketentuan perpajakannya?
  • Berapa tarif yang digunakan dalam pengenaan PPh Final Jasa Konstruksi?
  • Berapa penurunan tarif PPh Jasa Konstruksi terbaru?

Satu hal yang pasti, tarif pajak penghasilan Final Jasa Konstruksi bervariatif tergantung kualifikasi sektor ini yang terdiri dari beberapa macam.

Lebih jelasnya, mari ketahui bersama ragam usaha jasa konstruksi, termasuk pengenaan PPh Final Jasa Konstruksi, perhitungan dan penurunan tarif PPh Jasa Konstruksi terbaru.

Pengertian dan Jenis Jasa Konstruksi

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, pengertian jasa konstruksi adalah :

Layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Jasa konstruksi dimulai dari tahap awal, yakni konsultasi sampai dengan tahap akhir sebuah bangunan selesai dikerjakan.

Berdasarkan kategorisasi Pajak Penghasilan Final atau PPh Pasal 4 Ayat 2 Jasa Konstruksi terbagi menjadi 3 ragam, yaitu:

1. Jasa Perencanaan / Konsultasi / Pengawasan Konstruksi

Jasa Perencana Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan di bidang perencanaan jasa konstruksi dan mampu menyusun pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik.

Kategori usaha jasa perencana konstruksi ini juga termasuk dalam jasa pengawasan konstruksi.

Jasa Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan aktivitas pengawasan sejak awal hingga selesai dari pelaksanakan konstruksi, termasuk di dalamnya kelompok jasa penilai.

2. Jasa Pelaksana Konstruksi

Jasa Pelaksana Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan di bidang pelaksanaan jasa konstruksi dan mampu melaksanakan kegiatannya untuk merealisasikan suatu hasil perencanaan menjadi bangunan atau bentuk fisik lainnya.

Termasuk pekerjaan konstruksi yang terintegrasi, yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan dan pembangunan serta model penggabungan antara perencanaan dan pembangunan.

3. Jasa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

Layanan jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi mencakup gabungan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi, termasuk di dalamnya penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencaaan, pengadaan, dan pembangungan serta model penggabungan perencaan dan pembangunan.

Baca Juga : 3 Poin Penting Pajak Perusahaan Konstruksi yang Harus Diketahui

Berapa Tarif PPh Jasa Konstruksi Terbaru?

Sebelumnya, ketentuan tarif Pajak Penghasilan Final Jasa Konstruksi telah diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008 (PP 51 Tahun 2008).

Tarif Pajak Penghasilan yang dikenakan pada usaha jasa konstruksi diberlakukan berdasarkan kepemilikan dan masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dimiliki wajib pajak.

a. Tarif PPh Jasa Konstruksi Terbaru

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 (PP 9 Tahun 2022) tentang Perubahan Kedua atas PP 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, terdapat perubahan jumlah tarif dari sebelumnya 5 tarif menjadi 7 tarif dan menurunkan tarif pajaknya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Neilmaldrin Noor, mengatakan penyesuaian tersebut untuk meningkatkan iklim usaha konstruksi yang lebih kondusif.

“Selain itu untuk dapat membantu sektor konstruksi menghadapi pandemi Covid-19 sehingga keberlangsungan proses bisnis dari hulu ke hilir tetap terjaga,” kata Neilmaldrin.

b. Tarif PPh Jasa Konstruksi Berdasarkan Sertifikat Badan Usaha

Agar lebih mudah melihat perubahan tarif dari peraturan sebelumnya pada PP 51 Tahun 2008 dengan peraturan terbaru dalam PP 9 Tahun 2022, Klikpajak.id akan menyusun perubahan tarif Pajak Penghasilan Final Jasa Konstruksi tersebut dalam tabel.

Pengenaan tarif PPh Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam beleid tersebut dapat diterapkan apabila pemenuhan persyaratan pengusaha jasa konstruksi telah mendapatkan izin usaha atau sertifikasi jasa konstruksi (Sertifikat Badan Usaha – SBU) dari lembaga berwenang (misalnya LPJK) bagi badan usaha.

Sedangkan bagi usaha orang perorangan pada usaha jasa konstruksi ini harus disertai Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Berikut tabel perbandingan tarif PPh Jasa Konstruksi terbaru dalam PP 9 Tahun 2022 dengan PP 51 Tahun 2008:

 

c. Ketentuan Penggunaan Tarif PPh Jasa Konstruksi pada Masa Peralihan

Selama masa peralihan, untuk kontrak yang ditandatangani sebelum PP 9/2022 diundangkan, maka kontrak yang dibayarkan sebelum berlakunya PP ini berlaku ketentuan dalam PP 51/2008 dan perubahan pertamanya.

Sedangkan untuk kontrak yang dibayarkan sejak beleid terbaru ini berlaku, maka pengenaan pajaknya berdasarkan PP 9/2022.

Ketahui juga tentang PPh Pasal 4 ayat 2 dan Penggunaannya bagi Perusahaan

d. Usaha Jasa Konstruksi Dikenakan PPh Pasal 17, Kapan Mulainya?

DJP juga mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan PP 9 Tahun 2022 ini nantinya akan dilakukan evaluasi.

Evaluasi penerapan tarif Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi dalam beleid ini akan dievaluasi setelah 3 tahun sejak diundangkan oleh Menteri Keuangan.

Dalam evaluasi PP 9/2022 nantinya tidak menutup kemungkinkan penghasilan dari usaha jasa konstruksi dapat dikenakan tarif umum yakni tarif PPh Pasal 17.

“Jadi, berdasarkan evaluasi yang akan dilakukan oleh Menteri Keuangan, penghasilan dari usaha jasa konstruksi bisa saja dikenakan PPh sesuai ketentuan umum Pasal 17 UU PPh. Tergantung hasil evaluasi,” kata Neilmaldrin.

PPh Final Jasa Konstruksi, Berapa Pengenaan Tarif Pajaknya?Ilustrasi usaha jasa kontruksi yang dikenakan tarif PPh jasa konstruksi terbaru sesuai PP 9 Tahun 2022

Bagaimana Cara Menghitung PPh Jasa Konstruksi?

Perhitungan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi adalah dihitung dengan rumus sebagai berikut:

PPh Final Jasa Konstruksi = Nilai kontrak (belum termasuk PPN) x Tarif PPh Jasa Konstruksi

Guna memudahkan memahami perhitungan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi, berikut ilustrasinya:

PT AAA akan mendirikan kantor di Jakarta dan menggunakan Jasa Konstruksi CV BBB sebagai kontraktor skala menengah untuk konsultasi serta pengerjaan pembangunan gedung kantor tersebut.

CV BBB akan memberikan dokumen berisi rincian biaya yang dibutuhkan untuk membangun kantor baru PT AAA. Dokumen rincian ini disebut nilai kontrak sebesar Rp5.000.000.000.

Karena CV BBB merupakan kontraktor dan penyedia jasa konstruksi skala menengah, maka dikenakan tarif Pajak Penghasilan jasa konstruksi sesuai PP 9 Tahun 2022 sebesar 2,65% dengan perhitungan sebagai berikut:

= Nilai Kontrak x Tarif PPh Jasa Konstruksi

= Rp5.000.000.000 x 2,65%

= Rp132.500.000

Dengan demikian, Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi yang harus disetorkan ke kantor pajak adalah Rp132 juta, yang harus disetorkan dan dilaporkan dalam masa pajak yang sama, maksimal 30 hari setelah pelunasan pembayaran.

PPh Jasa Konstruksi senilai Rp132 juta ini disetorkan dan dilaporkan ke DJP oleh CV BBB.

CV BBB akan menerbitkan bukti potong Pajak Penghasilan Final atas jasa konstruksi yang diberikan kepada PT AAA.

Ketahui juga tentang Pengenaan Pajak 2% atas Pelaksanaan Jasa Konstruksi

Pembayaran PPh Pasal 4 Ayat 2

Mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi ini adalah:

  • Penyedia jasa langsung menyetor ke kantor pajak
  • Kemudian pengguna jasa diberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi

Pembayaran Pajak Penghasilan Final Usaha Jasa Konstruksi dilakukan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pengguna jasa atau penyetoran sendiri oleh kontraktor.

Pelunasan PPh oleh pengguna jasa berstatus sebagai pemotong PPh, dilakukan melalui pemotongan PPh oleh pengguna jasa itu sendiri.

Namun apabila pengguna jasa bukan pemotong PPh, maka kontraktor sebagai pemberi jasa dan penerima penghasilan, wajib menyetorkan sendiri Pajak Penghasilan yang terutang.

Pembayaran dan pelunasan Pajak Penghasilan Final usaha jasa konstruksi dilakukan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya Pajak Penghasilan oleh pengguna jasa.

Atau tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran oleh pemberi jasa (kontraktor).

Berikut tutorial langkah-langkah bayar pajak online melalui e-Billing:

Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2

Pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat 2 bagi pengguna dan pemberi jasa konstruksi dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh atau bulan diterimanya pembayaran pajak atas jasa konstruksi.

Seperti diketahui, DJP telah menerapkan sistem pembuatan bukti pemotongan pajak dan pelaporan SPT PPh Masa Unifikasi untuk PPh 23, Pasal 26, PPh Pasal 22, Pasal 15, dan PPh Pasal 4 ayat 2.

Pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh dari beberapa jenis PPh tersebut dilakukan melalui e-Bupot Unifikasi Klikpajak.

Kelola Pajak Lainnya dengan Fitur Lengkap Klikpajak

Klikpajak adalah aplikasi penyedia jasa elektronik SPT (e-SPT) dan e-Filing pajak online yang resmi dan telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai Surat Keputusan Nomor KEP-193/PJ/2015.

Sebelum pelaporan pajak badan tahunan berakhir pada 30 April dan pelaporan pajak pribadi pada 31 Maret, segera penuhi segala kewajiban perpajakan Anda.

Klikpajak hadir sebagai solusi lapor pajak online melalui e-Filing pajak bagi WP Pribadi dan e-SPT Tahunan Klikpajak bagi WP Badan, resmi dari Ditjen Pajak.

Klikpajak memiliki fitur lengkap yang memudahkan urusan kelola pajak bisnis lebih mudah dan praktis.

Temukan fitur lengkap Klikpajak apa saja yang membantu Anda mengelola pajak bisnis lebih efektif dan efisien:

Daftar sekarang juga agar Anda bisa lapor SPT GRATIS selamanya tanpa dipungut biaya tambahan!

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Anda juga bisa baca artikel tentang pajak lainnya di blog Klikpajak by Mekari di bawah ini :

Kategori : Perhitungan

PUBLISHED25 Feb 2022
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: