Cara Menghitung PPN Kurang Bayar, PPN Lebih Bayar dan PPN Nihil

Cara Menghitung PPN Kurang Bayar, PPN Lebih Bayar dan PPN Nihil

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat erat kaitannya dengan Faktur Pajak. Setiap e-Faktur yang dibuat, tak lepas dari perhitungan PPN. Ketahui contoh cara menghitung PPN Kurang Bayar, PPN Lebih Bayar dan PPN Nihil di sini.

PPN dikenakan pada setiap barang dan jasa yang termasuk dalam kategori Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Dari pengenaan PPN inilah setiap transaksinya harus dibuatkan Faktur Pajak.

Tepatnya mulai 1 Juli 2016, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan pembuatan Faktur Pajak Elektronik melalui aplikasi e-Faktur.

Ingin mengetahui lebih lengkap terkait PPN, mulai dari cara menghitung PPN, bagaimana cara membayar PPN yang dipungut serta melaporkan pajaknya dengan mudah, berikut ulasan Klikpajak by Mekari untuk Anda.

Sekelumit Pengertian PPN dan Kaitannya dengan e-Faktur

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas transaksi jual-beli barang dan jasa kena pajak yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual terhadap pembeli.

Jadi, PPN ini sebenarnya dibebankan kepada pembeli, bukan penjual. Penjual yang sebagai PKP pemungut PPN hanya menyetorkan PPN yang telah dibayarkan oleh konsumen ke kas negara.

Sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8/1983 tentang PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah), Tarif PPN yang dipungut oleh PKP Penjual ini sebesar 10%.

Namun besar tarif PPN ini bisa diubah paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Perubahan tarif PPN ini diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP).

a. PPN Terutang

Namun PPN yang dipungut PKP ini tidak serta merta langsung disetorkan ke negara.

PKP akan menghitung terlebih dahulu berapa besar jumlah PPN Masukan dan PPN Keluaran selama transaksi BKP/JKP dalam masa pajak. Ini disebut PPN Terutang.

Dalam proses penghitungan PPN Terutang inilah terlebih dahulu harus dibuat Faktur Pajak Elektronik atau e-Faktur.

Jadi, Faktur Pajak dibuat untuk mengetahui berapa jumlah PPN Terutang yang harus disetorkan ke negara.

Ilustrasi membuat e-Faktur dan rincian menghitung PPN

b. PPN Keluaran dan PPN Masukan

Faktur Pajak dibuat karena adanya pungutan PPN yang dilakukan PKP. PPN sendiri terbagi menjadi dua jenis yakni PPN Masukan dan PPN Keluaran.

Kedua jenis PPN ini berfungsi untuk menghitung besar PPN Terutang atau kurang bayar saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang harus disetor ke negara.

Ketika PPN Keluaran lebih besar dibanding PPN Masukan dalam satu masa pajak, maka PKP harus menyetorkan kelebihan pajak keluaran tersebut ke negara.

Jika PPN Masukan lebih besar dari PPN Keluaran dalam satu masa pajak, maka PKP bisa mengajukan restitusi (pengembalian pajak yang telah dibayarkan ke negara) atau mengkreditkan untuk masa pajak bulan berikutnya.

Note: Objek PPN dan Objek yang tidak dikenakan PPN selengkapnya bisa dibaca di SINI.

c. Penerbitan e-Faktur

e-Faktur yang diterbitkan PKP ketika menjual BKP/JKP disebut Faktur Keluaran. Sedangkan pada saat PKP membeli BKP/JKP disebut Faktur Masukan.

Faktur Masukan ini diperoleh PKP Pembeli saat membeli BKP/JKP yang dikeluarkan oleh PKP Penjual. Sebagai bukti bahwa PKP Pembeli telah membayar PPN dari BK/JKP yang dibelinya.

Sebaliknya, Faktur Keluaran ini harus diterbitkan oleh PKP Penjual pada saat menyerahkan BKP/JKP kepada PKP Pembeli. Sebagai bukti bahwa PKP Penjual telah memungut PPN dari pembeli BKP/JKP.

Langkah-langkah cara membuat e-Faktur selengkapnya bisa Anda lihat di SINI.

d. Selisih PPN Keluaran dan Masukan

Setiap bulannya, Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan dan Faktur Masukan yang diterima PKP ini akan dihitung selisih nilai PPN yang ada di dalam e-Faktur tersebut.

Selisih PPN Masukan dan Keluaran inilah yang nantinya akan terlihat apakah PPN Keluaran lebih besar dibanding PPN Masukan, atau sebaliknya.

Ilustrasi membayar pajak dari hasil menghitung PPN

Menyetorkan PPN ke Kas Negara

Sebagai pemungut pajak pertambahan nilai, PKP wajib menyetorkan PPN yang telah dibayarkan oleh konsumen/pembeli itu ke kas negara.

Setelah memungut PPN dari pembeli dalam transaksi penjualan BKP/JKP, PKP harus menyetorkan ke negara melalui aplikasi e-Billing Klikpajak.id dan memilih metode pembayaran via Pos/Bank persepsi, ATM (Anjungan Tunai Mandiri), atau melalui Internet Banking.

Ketentuan Penyetoran PPN

Ketentuan pembayaran atau penyetoran PPN yang dipungut ke kas negara diantaranya:

  • Menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)
  • Bisa menggunakan sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP (Bukti Penerimaan Negara/BPN, SSPCP [Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak], bukti Pbk [pemindahbukuan] dan bukti penerimaan pajak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan)
  • SSP atau sarana administrasi lainnya harus divalidasi dengan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara)
  • Pembayaran diakui lunas jika tanggal bayar yang tertera pada Bukti Penerimaan Negara (BPN) sesuai validasi Modul Penerimaan Negara (MPN)
  • Satu formulir SSP hanya untuk 1 jenis pajak, 1 Masa Pajak atau Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak, 1 surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atau surat tagihan pajak PBB
  • Bentuk formulir SSP dibuat dalam rangka 4, yakni kembar ke-1 untuk arsip Wajib Pajak (WP), lembar ke-2 untuk PPN, lembar ke-3 untuk dilaporkan oleh WP ke KPP, dan lembar ke-4 untuk bank persepsi atau kantor pos dan gitu
  • Mata uang yang digunakan untuk menyetor pajak adalah dalam mata uang rupiah
  • engecualian yang bisa menggunakan mata uang asing adalah WP yang telah mendapat izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat, melakukan pembayaran PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, dan PPh Final yang dibayarkan sendiri oleh WP serta surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak yang diterbitkan dalam mata uang dolar AS.

pajak usaha ekspedisiIlustrasi penyerahan barang kena pajak yang kena PPN dan perlu diketahui cara menghitung PPN

Dasar Penghitungan PPN

Dalam menghitung PPN, harus didasarkan pada Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

DPP adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang.

Simulasi perhitungan PPN;

Karena PPN yang dipungut PKP penjual  dari pembeli itu belum disetorkan ke pemerintah, maka disebut PPN Terutang. PPN ini dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan DPP tersebut.

Perhitungan PPN dapat dirumuskan:

PPN = DPP x Tarif PPN

Ilustrasi menghitung PPN

Cara Menghitung PPN

Setelah mengetahui pengertian dan ketentuan umum PPN serta kaitannya dengan e-Faktur, berikutnya adalah perlunya mengetahui bagaimana cara menghitung PPN ini.

1. PPN terhadap DPP dari Harga Jual

Contoh perhitungan PPN terhadap DPP dari Harga Jual:

PKP A menjual tunai Barang Kena Pajak (BKP) berupa produk tekstil seharga Rp25.000.000

Maka PPN yang terutang adalah:
= Harga Produk Tekstil x Tarif PPN
= Rp25.000.000 x 10%
= Rp2.500.000
PPN sebesar Rp2.500.000 ini merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh PKP A.

 

2. PPN terhadap DPP Penggantian

PKP B melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) berupa layanan perjalanan wisata dengan memperoleh penggantian sebesar Rp50.000.000

Maka PPN yang terutang adalah:
= Jasa perjalanan Wisata x Tarif PPN
= Rp50.000.000 x 10%
= Rp5.000.000
PPN sebesar Rp5.000.000 ini merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh PKP B.

 

3. PPN terhadap DPP Nilai Impor

Importir C mengimpor Barang Kena Pajak (BKP) berupa perlengkapan elektronik dari luar daerah pabean dengan nilai impor Rp100.000.000

PPN yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah:
= Nilai Impor Perlengkapan Elektronik x Tarif PPN
= Rp100.000.000 x 10%
= Rp10.000.000
PPN sebesar Rp10.000.000 ini merupakan Pajak Masukan yang dibayar oleh importir C.

 

4. PPN terhadap DPP Nilai Ekspor

PKP D melakukan ekspor BKP berupa produk ikan olahan dengan nilai ekspor sebesar Rp250.000.000.

Maka PPN yang terutang adalah:
= Nilai Ekspor Ikan Olahan x Tarif PPN
= Rp250.000.000 x 0%
= Rp0
PPN sebesar Rp0 ini merupakan Pajak Keluaran yang dibayar oleh PKP D. Tarif PPN 0% ini dikenakan pada kegiatan ekspor.

 

5. PPN terhadap DPP Nilai Lain

Diketahui, DPP Nilai Lain dari pengurusan transportasi adalah 10% dari jumlah yang ditagih.

Nilai sisa sebesar 90% dari jumlah yang ditagih diasumsikan sebagai biaya yang dibayarkan pada pihak ketiga, yang nantinya ditagihkan pada pengguna jasa perusahaan transportasi ini.

Maka dari itu, tarif efektif PPN atas jasa transportasi ini adalah 1%.

Angka 1 persen ini diperoleh dari pengalian Nilai Lain (10%) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 121/PMK.03/2015, yakni 10% x 10% = 1%.

Misalnya jasa pengiriman paket, dengan rumus: PPN jasa pengiriman paket = 1% x Nilai yang Ditagih

Perusahaan jasa pengiriman PT Kargo Cepat menerima order dari PT Toko Serba Lengkap untuk pengiriman paket dari Jakarta ke Papua dengan biaya pengiriman Rp10.000.000.

Maka PPN terutang adalah:
= 1% x Rp10.000.000
= Rp100.000
Dengan demikian jumlah uang yang harus dibayar PT Toko Serba Lengkap kepada PT Kargo Cepat adalah:
= (Biaya pengiriman paket + PPN 1%)
= Rp10.000.000 + Rp100.000
= Rp10.100.000

 

Alur Contoh Perhitungan PPN dalam e-Faktur dan SPT Masa PPN

Berikut contoh perhitungan pajak pertambahan nilai dari PPN Keluaran dan PPN Masukan.

a. Contoh Perhitungan PPN Keluaran

Sebagai PKP Penjual;

PT AAA pada 3 September 2020 menjual produk alas kaki atau sepatu sebanyak 500 pasang, dengan harga satuan sebesar Rp5.000.000 per pasang kepada PT BBB.

Karena sebagai PKP Penjual, PT AAA harus memungut PPN atas penyerahan barang tersebut dengan menerbitkan Faktur Pajak Keluaran yang diberikan kepada PT BBB sebagai PKP Pembeli.

Besar PPN Keluaran dari transaksi ini adalah:
Harga 1 pasang sepatu = Rp5.000.000
Jumlah sepatu yang terjual 500 pasang = 500 x Rp5.000.000 = Rp2.500.000.000
PPN = Rp2.500.000.000 x 10% (tarif PPN) = Rp250.000.000
PPN sebesar Rp250.000.000 ini merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh PKP PT AAA dari PT BBB.

 

b. Contoh Perhitungan PPN Masukan

Sebagai PKP Pembeli;

PT AAA pada 3 September 2020 membeli bahan baku produksi alas kaki pabrik sepatunya sebesar Rp2.500.000.000 dari PT CCC.

Sebagai pembeli, maka PT AAA membayar PPN atas bahan baku produksi alas kaki itu ke PT CCC. Dari pembelian tersebut PT AAA mendapat Faktur Pajak yang diterbitkan PT CCC sebagai bukti pembayaran PPN.

Faktur Pajak yang diperoleh dari PT CCC inilah merupakan Faktur Pajak Masukan bagi PT AAA.

Besar PPN Masukan dari transaksi tersebut adalah:
Harga pembelian bahan baku produksi alas kaki = Rp2.500.000.000
PPN = Harga bahan baku produksi x Tarif PPN
= Rp2.500.000.000 x 10% = Rp250.000.000
PPN sebesar Rp250.000.000 ini merupakan Pajak Masukan yang dibayarkan PT AAA ke PT CCC sebagai pemungut PPN.

 

Menghitung PPN Terutang

Untuk mengetahui berapa besar PPN Terutang yang harus disetorkan ke negara, terlebih dahulu melakukan pengurangan antara PPN Keluaran dengan PPN Masukan.

Hasil dari pengurangan PPN Keluaran dan PPN Masukan inilah disebut jumlah PPN Terutang.

Cara Menghitung PPN Terutang

Dari hasil jumlah PPN Terutang ini akan diketahui apakah PKP mengalami PPN Kurang Bayar, lebih bayar, atau nihil.

  • PPN Kurang Bayar, artinya PKP harus menyetorkan PPN Terutang Kurang Bayar itu ke kas negara.
  • PPN Lebih Bayar, artinya PKP bisa melakukan restitusi atau mengkreditkan untuk masa pajak selanjutnya.
  • PPN Nihil, artinya PKP tidak memiliki PPN kurang bayar yang harus disetorkan ke negara, juga tidak bisa melakukan restitusi maupun mengkreditkan PPN untuk masa pajak berikutnya.

Ilustrasi menghitung PPN Terutang

1. Contoh Perhitungan PPN Kurang Bayar

PT AAA pada September 2020 menjual alas kaki atau sepatu sebanyak 10.000 pasang, dengan harga per pasang sepatu adalah Rp5.000.000.

Penjualan sepatu sebanyak 10.000 pasang itu dilakukan terhadap 5 perusahaan.

Berikut rincian PPN Keluaran PT AAA selama September 2020:

No.Nama Jumlah Sepatu  Total Harga PPN
1.PT BBB500 x Rp5.000.000= Rp2.500.000.000 x 10%= Rp250.000.000
2.PT DDD1500 x Rp5.000.000= Rp7.500.000.000 x 10%= Rp750.000.000
3.PT EEE2250 x Rp5.000.000= Rp11.250.000.000 x 10%= Rp1.125.000.000
4.PT FFF2500 x Rp5.000.000= Rp12.500.000.000 x 10%= Rp1.250.000.000
5.PT GGG3250 x Rp5.000.000= Rp16.250.000.000 x 10%= Rp1.625.000.000

 

Kemudian PT AAA juga melakukan pembelian bahan baku produksi alas kaki sebesar Rp10.000.000.000 dari 3 perusahaan penyedia bahan baku.

Berikut rincian PPN Masukan PT AAA selama September 2020:

No.NamaBahan BakuTotal HargaPPN
1.PT CCCAksesorisRp2.500.000.000 x 10%= Rp250.000.000
2.PT HHHSeol SepatuRp3.500.000.000 x 10%= Rp350.000.000
3.PT KKKKulit BahanRp4.000.000.000 x 10%= Rp400.000.000

 

Maka, perhitungan PPN Terutang dari hasil penghitungan Pajak Keluaran (PPN Keluaran) dan Pajak Masukan (PPN Masukan) pada bulan September 2020 adalah:

PPN Keluaran PT AAA September 2020

No.NamaPPN Keluaran
1.PT BBB= Rp250.000.000
2.PT DDD= Rp750.000.000
3.PT EEE= Rp1.125.000.000
4.PT FFF= Rp1.250.000.000
5.PT GGG= Rp1.625.000.000 (+)
Total PPN Keluaran September 2020= Rp5.125.000.000

 

PPN Masukan PT AAA September 2020

No.NamaPPN Masukan
1.PT CCCRp250.000.000
2.PT HHHRp350.000.000
3.PT KKKRp400.000.000 (+)
4.Total PPN Masukan September 2020Rp1.000.000.000

 

PPN Terutang PT AAA September 2020

Dari perhitungan PPN Keluaran dan PPN Masukan PT AAA tersebut, PPN Terutang pada bulan September 2020 ini adalah:

PPN Keluaran
Total PPN Keluaran September 2020 = Rp5.125.000.000
PPN Masukan
Total PPN Masukan September 2020 = Rp1.000.000.000
PPN Terutang September 2020
= PPN Keluaran – PPN Masukan
= Rp5.125.000.000 – Rp1.000.000.000
= Rp4.125.000.000 (PPN Kurang Bayar)

 

Karena pada penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN bulan September 2020 ini mengalami PPN Kurang Bayar, maka PT AAA harus menyetorkan PPN Kurang Bayar sebesar Rp4.125.000.000 tersebut ke kas negara.

2. Contoh Perhitungan PPN Lebih Bayar

PT AAA pada Oktober 2020 menjual alas kaki atau sepatu sebanyak 2000 pasang, dengan harga per pasang sepatu adalah Rp5.000.000.

Penjualan sepatu sebanyak 2.000 pasang itu dilakukan terhadap 3 perusahaan.

Berikut rincian PPN Keluaran PT AAA selama Oktober 2020:

No.NamaJumlah SepatuTotal HargaPPN
1.PT BBB500 x Rp5.000.000= Rp2.500.000.000 x 10%= Rp250.000.000
2.PT DDD650 x Rp5.000.000= Rp3.250.000.000 x 10%= Rp325.000.000
3.PT EEE850 x Rp5.000.000= Rp4.250.000.000 x 10%= Rp425.000.000

 

Kemudian PT AAA juga melakukan pembelian bahan baku produksi alas kaki diantaranya aksesoris sebesar Rp3.500.000.000 dari PT SSS, sol sepatu sebesar Rp4.500.000 dari PT UUU, kulit bahan sebesar Rp5.500.000.000 dari PT YYY, dan perlengkapan operasional lainnya sebesar Rp2.500.000.000 dari PT RRR.

Berikut rincian PPN Masukan PT AAA selama Oktober 2020:

No.NamaJenis Bahan BakuTotal HargaPPN
1.PT SSSAksesorisRp3.500.000.000 x 10%= Rp350.000.000
2.PT UUUSol SepatuRp4.500.000.000 x 10%= Rp450.000.000
3.PT YYYKulit BahanRp4.000.000.000 x 10%= Rp400.000.000
4.PT RRRPerlengkapan OperasionalRp2.500.000.000 x 10%= Rp250.000.000

 

Maka, perhitungan PPN Terutang dari hasil penghitungan Pajak Keluaran (PPN Keluaran) dan Pajak Masukan (PPN Masukan) pada bulan Oktober 2020 adalah:

PPN Keluaran PT AAA Oktober 2020

No.NamaPPN Keluaran
1.PT BBB= Rp250.000.000
2.PT DDD= Rp325.000.000
3.PT EEE= Rp425.000.000 (+)
Total PPN Keluaran Oktober 2020= Rp1.000.000.000

 

PPN Masukan PT AAA Oktober 2020

No.NamaPPN Masukan
1.PT SSS= Rp350.000.000
2.PT UUU= Rp450.000.000
3.PT YYY= Rp400.000.000
4.PT RRR= Rp250.000.000
Total PPN Masukan Oktober 2020= Rp1.450.000.000

 

PPN Terutang PT AAA Oktober 2020

Dari perhitungan PPN Keluaran dan PPN Masukan PT AAA tersebut, PPN Terutang pada bulan Oktober 2020 ini adalah:

PPN Keluaran
Total PPN Keluaran Oktober 2020 = Rp1.000.000.000
PPN Masukan
Total PPN Masukan Oktober 2020 = Rp1.450.000.000
PPN Terutang Oktober 2020
= PPN Keluaran – PPN Masukan
= Rp1.000.000.000 – Rp1.450.000.000
= Minus Rp450.000.000 (PPN Lebih Bayar)

 

Karena pada penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN bulan Oktober 2020 ini mengalami PPN Lebih Bayar, maka PT AAA bisa mengajukan restitusi PPN Lebih Bayar sebesar Rp450.000.000 tersebut ke DJP.

Atau, PT AAA bisa mengkreditkan kembali untuk periode berikutnya.

3. Contoh Perhitungan PPN Nihil

PT AAA pada November 2020 melakukan penyerahan BKP penjualan produk alas kaki atau sepatu sebanyak 5000 pasang, dengan harga per pasang sepatu adalag Rp5.000.000.

Penjualan sepatu sebanyak 5.000 pasang itu dilakukan terhadap 4 perusahaan.

Berikut rincian PPN Keluaran PT AAA selama November 2020:

No.NamaJumlah SepatuTotal HargaPPN
1.PT LLL500 x Rp5.000.000= Rp2.500.000.000 x 10%= Rp250.000.000
2.PT MMM1000 x Rp5.000.000= Rp5.000.000.000 x 10%= Rp500.000.000
3.PT NNN1500 x Rp5.000.000= Rp7.500.000.000 x 10%= Rp750.000.000
4.PT PPP2000 x Rp5.000.000= Rp10.000.000.000 x 10%= Rp1.000.000.000

 

Kemudian PT AAA pada bulan November 2020 ini juga melakukan pembelian barang kena pajak berupa bahan baku produksi alas kaki yakni aksesoris dari PT CCC sebesar Rp500.000.000, sol sepatu PT HHH sebesar Rp2.000.000.000, dan kulit bahan dari PT KKK sebesar Rp2.500.000.000, lalu mesin produksi sebesar Rp15.000.000.000 dari PT JJJ, dan perlengkapan produksi lainnya Rp1.500.000.000 dari PT QQQ.

Berikut rincian PPN Masukan PT AAA selama November 2020:

No.NamaJenis BarangTotal HargaPPN
1.PT CCCAksesoris= Rp500.000.000 x 10%= Rp50.000.000
2.PT HHHSol Sepatu= Rp2.000.000.000 x 10%= Rp200.000.000
3.PT KKKKulit Bahan= Rp2.500.000.000 x 10%= Rp250.000.000
4.PT JJJMesin Produksi= Rp15.000.000.000 x 10%= Rp1.500.000.000
5.PT QQQPerlengkapan Produksi= R[1.500.000.000 x 10%= Rp150.000.000

 

Maka, perhitungan PPN Terutang dari hasil penghitungan Pajak Keluaran (PPN Keluaran) dan Pajak Masukan (PPN Masukan) pada bulan November 2020 adalah:

PPN Keluaran PT AAA November 2020

No.NamaPPN Keluaran
1.PT LLL= Rp250.000.000
2.PT MMM= Rp500.000.000
3.PT NNN= Rp750.000.000
4.PT PPP= Rp1.000.000.000 (+)
Total PPN Keluaran November 2020= Rp2.500.000.000

 

PPN Masukan PT AAA November 2020

No.NamaPPN Masukan
1.PT CCC= Rp50.000.000
2.PT HHH= Rp200.000.000
3.PT KKK= Rp250.000.000
4.PT JJJ= Rp1.500.000.000
5.PT QQQ= Rp150.000.000
Total PPN Masukan November 2020= Rp2.500.000.000

 

PPN Terutang PT AAA pada November 2020

Dari perhitungan PPN Keluaran dan PPN Masukan PT AAA tersebut, PPN Terutang pada bulan November 2020 ini adalah:

PPN Keluaran
Total PPN Keluaran November 2020 = Rp2.500.000.000
PPN Masukan
Total PPN Masukan November 2020 = Rp2.500.000.000
PPN Terutang November 2020
= PPN Keluaran – PPN Masukan
= Rp2.500.000.000 – Rp2.500.000.000
= Rp0 (PPN Nihil)

 

Karena PPN Nihil, tidak ada tuntutan bagi PT AAA untuk menyetorkan PPN Kurang Bayar juga tidak punya hak untuk mengajukan restitusi ataupun mengkreditkan PPN Lebih Bayar.

Note: Untuk mengetahui lebih detail alur cara pembuatan e-Faktur dan pelaporan SPT Masa PPN, selengkapnya bisa Anda baca di SINI.

Membuat Faktur Pajak

Agar penghitungan PPN dan pembuatan Faktur Pajak lancar, gunakan e-Faktur Klikpajak.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Pajak (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Dengan e-Faktur Klikpajak, Anda akan mudah mengelola administrasi perpajakan mulai dari:

  • Membuat Faktur Pajak Masukan
  • Membuat Faktur Pajak Keluaran
  • Membuat Faktur Pajak Retur
  • Mengelola Faktur Pajak Masukan, Keluaran, dan Retur

Anda akan dipandu dengan langkah-langkah penggunaan fitur e-Faktur yang mudah dan sederhana.

Fitur e-Faktur Klikpajak juga memudahkan Anda mengelola Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan memperoleh Surat Pemberitahuan (Pajak Pertambahan Nilai) PPN sesuai data yang diunggah ke DJP.

Anda juga dapat input data Faktur Masukan menggunakan Scan QR Code e-Faktur Klikpajak secara gratis. Untuk langkah-langkah input Faktur Pajak Masukan lewat handphone selengkapnya lihat di SINI.

Contoh fitur membuat Faktur Pajak di e-Faktur Klikpajak

Fitur Lainnya di Klikpajak

“Klikpajak memiliki fitur lengkap sebagai aplikasi pajak online yang membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang bekerja sebagai tax officer di perusahaan.”

Anda dapat nyaman menggunakan aplikasi Klikpajak karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin. Sebab Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Selain e-Faktur, berikut fitur lengkap Klikpajak lainnya yang semakin memudahkan Anda dalam melakukan aktivitas perpajakan:

e-Bupot Klikpajak

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah. Karena alur yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).

Seperti diketahui, pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23/26 wajib menggunakan e-Bupot yang berlaku mulai 1 Agustus 2020 ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020.

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

e-Bupot Klikpajak memiliki keunggulan yang bisa Anda manfaatkan untuk membantu bisnis perusahaan, di antaranya:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di PJAP dan DJP karena Klikpajak menggunakan teknologi cloud. Sehingga tak perlu khawatir bukti potong dan lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop karena Anda tetap bisa mengaksesnya di mana pun.
  • Keamanan dan kerahasiaan data terjamin karena Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO, yang menjadi standar keamanan sistem teknologi informasi.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah dalam pembuatan bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data faktur pajak atas transaksi yang dilakukan.

Note: Langkah-langkah membuat bukti potong PPh Pasal 23/26 dan penjelasan lengkap mengenai bukti pemotongan, baca di SINI.

Contoh fitur membuat bukti potong PPh Pasal 23/26 di e-Bupot Klikpajak

e-Filing Klikpajak

Anda akan mendapatkan kemudahan cara lapor SPT Tahunan/Masa pajak dengan menggunakan aplikasi e-Filing Klikpajak. Sebab Anda akan dipandu dengan langkah-langkah mudah.

Anda bisa melaporkan seluruh jenis SPT secara gratis selamanya melalui e-Filing Klikpajak kapan saja dan di mana saja, seperti:

  • SPT Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Note: Selengkapnya kemudahan dalam urusan penyampaian pajak mulai dari Membuat ID Billing hingga lapor SPT online lewat aplikasi e-Filing Klikpajak juga gratis, baca di SINI.

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Hindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

e-Billing Klikpajak

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi. Sebelum menyetor pajak, Anda perlu mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP melalui e-Billing.

Anda bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan. Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Contoh fitur aplikasi akuntansi online Jurnal.id

Terintegrasi dengan Aplikasi Akuntansi ‘Online’

Kelebihan lain Klikpajak adalah bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online. Salah satunya adalah Jurnal.id.

Anda semakin mudah dalam membuat dan mengelola e-Faktur serta e-Bupot karena Klikpajak bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online seperti Jurnal by Mekari – Simple Online Accounting Software.

Ini adalah teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian accounting (keuangan) lebih cepat dan mudah. Sehingga proses pengelolaan pajak jadi makin gampang dan tepat hanya dengan Klikpajak.

Tim ‘Support’ Klikpajak Siap Membantu Anda!

Sebagai mitra resmi DJP, KlikPajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar hingga melaporkan kegiatan perpajakan. Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis Anda dalam membuat Faktur Pajak secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda? Kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya.

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan manfaatkan kemudahan dalam mengurus perpajakan Anda mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajak hanya dalam satu platform.


PUBLISHED03 Sep 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: