eFiling Pribadi dan eFiling Badan, Apa Perbedaannya?

Perbedaan eFiling Pribadi dan eFiling Badan

Meski sama-sama sebagai aplikasi pelaporan SPT Pajak, bagi yang baru mengenal pajak, mungkin masih bingung apa perbedaan eFiling Pribadi dan eFiling Badan. Ketahui perbedaannya dari ulasan Klikpajak by Mekari berikut ini.

Lalu, apa sih perbedaan eFiling Pribadi dan eFiling Badan?

Ada banyak perbedaan antara eFiling Pribadi dan eFiling Badan.

Perbedaannya mulai dari Subjek Pajak penggunanya, dokumen yang digunakan, hingga ketentuan penggunaannya dalam pelaporan SPT PPh.

Lebih jelasnya apa saja perbedaan eFiling Pribadi dan eFiling Badan dalam penyampaian SPT Tahunan atau Masa Pajak, Klikpajak.id akan mengupas tuntas dalam artikel ini.

Apa Perbedaan eFiling Pribadi dan eFiling Badan?

Seperti yang sudah disinggung di atas, perbedaan mendasar dari eFiling Pribadi dan eFiling Badan adalah subjek pengguna aplikasi pelaporan SPT pajak, yakni antara Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi dengan WP Badan.

Sebelum itu ketahui pemahaman dasar apa itu eFiling dan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh).

eFiling adalah aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik yang dilakukan melalui internet secara online dan real time melalui situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) mitra resmi DJP seperti Klikpajak.id.

Lalu, apa itu Surat Pemberitahuan atau SPT?

SPT adalah surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ketentuan Lapor SPT Pribadi dan SPT Badan

Secara umum, ketentuan pelaporan SPT Pribadi maupun SPT Badan di e-Filing pajak adalah sama saja, yakni:

a. Harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Belum punya NPWP?

Cara Membuat NPWP Pribadi secara Online

Cara Membuat NPWP Badan secara Online

b. Harus punya EFIN

Belum memiliki EFIN?

Cara Membuat EFIN Pribadi secara Online

Cara Membuat EFIN Badan secara Online

eFiling Pribadi dan eFiling Badan, Apa Perbedaannya?Ilustrasi EFIN sebagai syarat lapor SPT Tahunan melalui eFiling

Berikut Perbedaan eFiling Pribadi dan eFiling Badan

Setelah memahami apa itu eFiling dan SPT, selanjutnya adalah perbedaan antara eFiling Pribadi dan eFiling Badan agar mudah melakukan kewajiban pajak sebagai WP yang wajib membayar dan melaporkan SPT.

A. Apa itu eFiling Pribadi?

Dari pengertian umum eFiling di atas, maka eFiling Pribadi adalah pelaporan SPT bagi pengguna formulir SPT 1770SS, 1770S dan Formulir 1770 sebagai WP Orang Pribadi.

a. Siapa Pengguna eFiling Pribadi?

eFiling Pribadi digunakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang dibedakan dari penggunaan formulirnya, yakni:

1. Formulir 1770SS digunakan oleh WP Orang Pribadi dengan kriteria:

  • Karyawan dengan penghasilan bruto kurang dari sama dengan Rp60.000.000 setahun

2. Formulir 1770S digunakan oleh WP Orang Pribadi dengan kriteria:

  • Karyawan atau WP Pribadi yang memperoleh penghasilan bruto sama dengan atau lebih besar dari Rp60.000.000 setahun
  • Memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya, seperti bunga, royalti, sewa atau keuntungan dari penjualan maupun harta lainnya
  • Atau punya penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final seperti bunga deposito, SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dan lainnya
  • Memperoleh penghasilan yang bukan termasuk objek pajak seperti hibah/warisan, bantuan/sumbangan, klaim asuransi kesehatan, beasiswa, dan lain-lain

3. Formulir 1770 digunakan oleh WP Orang Pribadi dengan kriteria:

  • WP Pribadi memperoleh penghasilan dari usaha sendiri (seperti usaha pertokoan, sablon, salon, warung dan lain-lain) atau,
  • WP Pribadi yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas (seperti dokter, notaris, petugas dinas asuransi dan lain-lain)
  • WP Pribadi yang memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja
  • Memiliki penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final
  • WP Pribadi yang memiliki penghasilan dalam negeri lainnya (seperti bunga, royalti, sewa ataupun keuntungan dari penjualan dan/atau pengalihan harta lainnya)
  • WP Pribadi yang memperoleh penghasilan di luar negeri

eFiling Pribadi dan eFiling Badan, Apa Perbedaannya?Ilustrasi karyawan yang dipotong PPh 21 dan wajib melaporkan SPT Tahunan Pribadi di eFiling

b. Dokumen yang Disiapkan untuk Lapor SPT eFiling Pribadi

Berikutnya adalah dokumen apa saja yang harus disiapkan untuk lapor SPT eFiling Pribadi dari masing-masing kategori WP Pribadi yang menggunakan formulir SPT.

1. Dokumen Lapor SPT bagi WP Pribadi Pengguna Formulir 1770SS:

  • Bukti Potong 1721-A1 (untuk karyawan swasta) dan Bukti Potong 1721-A2 (untuk pegawai negeri)
  • Bukti Potong 1721-A1 dan 1721-A2 ini disediakan oleh perusahaan atau pemberi kerja

2. Dokumen Lapor SPT bagi WP Pribadi Pengguna Formulir 1770S:

  • Bukti Potong 1721-A1 atau 1721-A2 yang diperoleh dari perusahaan/pemberi kerja
  • Dalam penyampaian SPT Tahunan wajib mengisi lampiran-lampiran seperti data penghasilan, daftar harta dan/atau kewajiban, bukti potong, daftar anggota keluarga
  • Untuk WP Pribadi dengan status PH (pisah harta) atau MT (menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri): Lembar Penghitungan PPh Terutang

3. Dokumen Lapor SPT bagi WP Pribadi Pengguna Formulir 1770:

  • Bukti Potong 1721-A1 atau 1721-A2
  • Neraca dan laporan laba rugi (jika menggunakan metode pembukuan)
  • Rekapitulasi bulanan peredaran bruto dan biaya (jika menggunakan norma/NPPN)
  • Daftar perhitungan peredaran bruto => Jika menggunakan perhitungan sesuai PP 46/2018 dan PP 23/2018
  • Lembar penghitungan pajak penghasilan terutang bagi yang berstatus PH atau MT

 Note: Panduan Penghitungan PPh 21 Karyawan, Contoh, Cara Bayar dan Lapor SPT

c. Ketentuan Pengisian SPT eFiling Pribadi

Setelah siapa saja subjek WP Pribadi yang dibedakan berdasarkan penggunaan formulirnya, berikutnya adalah ketentuan dalam tata cara pengisian eFiling Pribadi.

1. Pengisian SPT bagi WP Pribadi dengan Formulir 1770SS:

Pengisian SPT Pribadi pengguna Formulir 1770SS merupakan yang paling sederhana.

Karena hanya memindahkan data yang sudah ada dalam Bukti Potong 1721-A1 maupun 1721-A2 ke dalam Formulir 1770SS.

Pengisiannya daftar harta maupun kewajiban sampai akhir tahun tanpa memerlukan perincian.

2. Pengisian SPT bagi WP Pribadi dengan Formulir 1770S:

Penyampaian atau pengisian SPT Tahunan Pribadi bagi pengguna Formulir 1770S diwajibkan untuk mengisi lampiran-lampirannya, seperti data penghasilan, daftar harta dan/atau kewajiban, bukti potong, dan daftar anggota keluarga.

3. Pengisian SPT bagi WP Pribadi dengan Formulir 1770:

Ketentuan atau tata cara pengisian SPT Tahunan Pribadi bagi pengguna Formulir 1770 ini lebih kompleks dibanding formulir 1770SS dan 1770S, karena ada sejumlah dokumen yang harus disertakan dalam pelaporan SPT.

Note: Cara Hitung Pajak Food Blogger (Mukbanger), Cara Bayar dan Lapor SPT Pajaknya

d. Cara Melaporkan SPT Tahunan Pribadi di eFiling

Penyampaian SPT Tahunan Pribadi melalui eFiling tidaklah sulit.

Begini Tutorial Cara Lapor SPT Tahunan Pribadi di e-Filing.

eFiling Pribadi dan eFiling Badan, Apa Perbedaannya?Ilustrasi WP Pribadi yang lapor SPT Tahunan Pribadi di eFiling

B. Apa itu eFiling Badan?

eFiling Badan adalah pelaporan SPT bagi pengguna formulir SPT 1771 yang dilakukan oleh WP Badan.

a. Siapa Pengguna eFiling Badan?

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

Subjek WP Badan ini harus melaporkan SPT Pajak melalui e-Filing.

Wajib lapor SPT melalui e-Filing bagi WP Badan ini diumumkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui PENG-04/PJ.09/2016 tentang:

“Kewajiban Pelaporan Pajak secara Elektronik bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pengguna e-Faktur bahwa WP Badan yang Telah Dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha atau Perusahaan yang memiliki omzet bruto di atas Rp4,8 miliar setahun) yang Membuat e-Faktur Wajib Melakukan e-Filing SPT Tahunan PPh Badan.”

Bentuk dari Badan dapat berupa:

  • Perseroan Terbatas (PT)
  • Persekutuan Komanditer (CV/Commanditaire Vennootschap)
  • Perseroan lainnya
  • Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
  • Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
  • BUMN/BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun
  • Firma
  • Kongsi
  • Koperasi
  • Dana Pensiun
  • Persekutuan
  • Perkumpulan (dapat berbentuk asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan)
  • Yayasan
  • Organisasi Massa atau organisasi yang sejenisnya
  • Lembaga
  • Bentuk Usaha Tetap (BUT)
  • Bentuk Badan lainnya

eFiling Pribadi dan eFiling Badan, Apa Perbedaannya?Ilustrasi wajib pajak badan yang harus lapor SPT Tahunan Badan di eFiling

b. Dokumen yang Disiapkan untuk Lapor SPT eFiling Badan

Berikut dokumen yang harus disiapkan saat menyampaikan SPT Tahunan Badan di eFiling Badan:

1. SPT Formulir 1771

2. Menyiapkan Laporan Keuangan atau dokumen pendukung lainnya yang bersifat optional, yang terdiri dari:

  • Arsip SPT Masa PPh Pasal 21 Januari s/d Desember
  • Arsip Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Masa Januari s/d Desember
  • Arsip Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dan Bukti Pungutan atau Bukti Pembayaran Pasal 22 Impor Masa periode Januari s/d Desember
  • Arsip Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Januari s/d Desember
  • Arsip Bukti Pembayaran PPh Pasal 25 Masa Januari s/d Desember. Namun jika WP dengan kewajiban berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018, maka yang disiapkan adalah Bukti Pembayaran PPh Pasal 4 ayat 2 Masa periode Januari s/d Desember
  • Arsip Bukti Pembayaran atas Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 25 Masa untuk periode Januari s/d Desember
  • Keuangan (Rugi Laba, Neraca), termasuk Laporan Keuangan hasil audit akuntan public
  • Akte pendirian dan/atau akte perubahannya
  • Lampiran SPT Tahunan PPh Badan setahun sebelumnya, misalnya Daftar Penyusutan, Perhitungan Kompensasi Kerugian, Daftar Nominatif Biaya Hiburan, promosi dan lain-lain
  • Pencocokan atas peredaran usaha dan penghasilan luar usaha
  • Pencocokan atas pembelian dan biaya usaha
  • Pencocokan untuk komponen neraca
  • Pencocokan untuk persediaan awal dengan persediaan akhir pada SPT Tahunan PPh Badan Tahunan Formulir 1771

Dari semua dokumen tersebut disusun dalam sebuah Laporan Keuangan jadi satu dalam 1 file PDF Laporan Keuangan untuk diupload pada tahap pengiriman SPT.

3. Penghitungan Peredaran Bruto & Pembayaran (Khusus Wajib Pajak PP 46)

4. Laporan Debt to Equity Ratio & Utang Swasta Luar Negeri (Khusus Wajib Pajak PT yang membebankan Utang)

5. Ikhtisar Dokumen Induk & Dokumen Lokal (Khusus Wajib Pajak dengan Transaksi Hub Istimewa)

6. Laporan Penyampaian CBCR Country oleh Country Report)

7. Daftar Nominatif Biaya Entertainment (jika ada)

8. Daftar Nominatif Biaya Promosi (jika ada)

9. Khusus Wajib Pajak Migas: Laporan Tahunan Penerimaan Negara dari Kegiatan Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi

10. Khusus BUT (Bentuk Usaha Tetap):

  • SSP PPh Pasal 26 (4)
  • Pemberitahuan Bentuk Penanaman Modal
  • Laporan Keuangan Konsolidasi/Kombinasi

Agar lebih mudah dan praktis dalam melakukan administrasi perpajakan Anda sekaligus menyusun laporan keuangan bisnis, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id yang terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Potong Pajaknya secara langsung, dan saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Dan lainnya yang memudahkan Anda mengelola faktur, biaya, stok barang, cash link atau transfer langsung dalam aplikasi, hingga melihat ringkasan bisnis dari smartphone Anda.

Note: Ketahui bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin memudahkan urusan perpajakan Anda, selengkapnya temukan di SINI.

Agar lebih memahami bagaimana cara kelola pajak dan keuangan bisnis, ikuti demo online di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Anda.

c. Ketentuan Pengisian SPT eFiling Badan

Pelaporan SPT Tahunan Badan di eFiling Badan dilakukan dengan cara melampirkan file CSV (Comma Separated Value) yang didapat dari pengajuan ke DJP melalui e-SPT.

d. Cara Melaporkan SPT Tahunan Badan di eFiling Badan

Bagaimana cara lapor SPT Tahunan PPh Badan?

Berikut Langkah-Langkah Lapor SPT Tahunan Badan di e-Filing

eFiling Pribadi dan eFiling Badan, Apa Perbedaannya?Ilustrasi Wajib Pajak Badan yang wajib lapor SPT Tahunan Badan melalui eFiling

Urus Pajak Anda Lebih Mudah dengan Klikpajak.id

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Bukan hanya fitur lapor SPT di e-Filing saja, Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang memudahkan Anda melakukan berbagai aktivitas perpajakan, mulai dari menghitung, membayar pajak dan administrasi perpajakan lainnya dengan mudah dalam satu platform.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak Anda secara akurat untuk menghindari sanksi denda akibat kesalahan penghitungan.

Berikut fitur lengkap Klikpajak yang membuat administrasi perpajakan Anda efefktif dan efisien:

A. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Anda membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Note: Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

eFiling Pribadi dan eFiling Badan, Apa Perbedaannya?

B. Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Anda menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Anda dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Anda dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

eFiling Pribadi dan eFiling Badan, Apa Perbedaannya?

C. Lapor SPT di e-Filing Klikpajak Gratis!

Anda dapat memanfaatkan fitur e-Filing Klikpajak untuk melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT juga gratis selamanya melalui e-Filing Klikpajak.

Anda bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

eFiling Pribadi dan eFiling Badan, Apa Perbedaannya?Ilustrasi sanksi denda tidak bayar atau telat lapor SPT di eFiling

Aturan Baru Tarif Sanksi Pajak

DJP telah menentukan kapan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) maupun PPN.

WP yang tidak lapor atau terlambat melakukan pelaporan pajak, harus bersiap menghadapi sanksi atau denda keterlambatan.

Sebelumnya, pengenaan sanksi terlambat dan kurang bayar pajak sebesar 2% per bulan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 6/1983 yang diubah dengan UU 16/2009.

Namun ketentuan diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi disesuaikan dengan tingkat atau tarif suku bunga acuan per bulan.

Hasil penghitungan sanksi telat lapor SPT dan kurang bayar pajak terbaru pengenaan sanksi terkait pelaporan SPT jumlahnya bisa lebih rendah dibanding sanksi sebelumnya.

Berikut rincian aturan sanksi dan denda pajak dalam UU Cipta Kerja:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Note: Ulasan Lengkap PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

Note: Aturan Baru Membuat e-Faktur dan Mengkreditkan PPN di UU Cipta Kerja

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, berikut ini:

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

D. Bisa Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

e-Biling Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Note: Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

eFiling Pribadi dan eFiling Badan, Apa Perbedaannya?

E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

eFiling Pribadi dan eFiling Badan, Apa Perbedaannya?

Data Anda Terlindungi

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Anda melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Note: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

eFiling Pribadi dan eFiling Badan, Apa Perbedaannya?Keamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak.id mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

 

Kategori : Perencanaan Pajak

PUBLISHED22 Jan 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: